DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota, dan ketentuan lain-lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk dapat menjalankan urusan Pemerintahan Daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai melalui pemberian hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu adanya pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan;
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore.
8.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat kedinasan.
10.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, serta Anggota DPRD.
11.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14.Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16.Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas rumah Negara;
17.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
19.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
20.Belanja Penunjang Operasional selanjutnya disingkat BPO Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan opersional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS adalah lembaga penjamin kesehatan yang beroperasi di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan pada sekretariat dewan.

Pasal 3

Pengaturan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, bertujuan untuk:

a.meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi;
b.menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga;
c.mengembangkan mekanisme keseimbangan keuangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah; dan
d.meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja DPRD.

BAB III

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

(1)Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD dibebankan pada APBD Kota Tidore Kepulauan.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.APBD meliputi :
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan;
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
  1. 1.Tunjangan komunikasi Intensif; dan
  2. 2.Tunjangan Reses.
(3)Pembebanan Pajak Pengasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a angka1 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a.Ketua DPRD sebesar atau setara gaji pokok Walikota Tidore Kepulauan;
b.Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
c.Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 6

(1)Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)besarnya setara dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang diterima pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Uang paket sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a.Ketua DPRD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang diterima;
b.Wakil Ketua DPRD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang diterima; dan
c.Anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang diterima.

Pasal 8

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a.Ketua DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang diterima;
b.Wakil Ketua DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang diterima; dan
c.Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang diterima.

Pasal 9

(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a angka 6 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
1. a.Ketua DPRD sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari uang representasi yang diterima;
2. b.Wakil Ketua DPRD sebesar 5 % (lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD;
3. a.Sekretaris DPRD sebesar 4 % (empat persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan,
4. c.Anggota DPRD sebesar 3 % (tiga persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 10

(1)Ketentuan mengenai besaran tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…