DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 2 Website http://jdih.tidorekota.go.id
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 3 Website http://jdih.tidorekota.go.id
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun Nomor 8 Tahun 2008);
15.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107);
17.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 129); Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 4 Website http://jdih.tidorekota.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam dan non alam, goncangan politik, krisis Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 7 Website http://jdih.tidorekota.go.id ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Walikota dan Wakil Walikota wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tidore Kepulauan dan target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemeritnahan Walikota dan Wakil Walikota terpilih berikutnya.
(4)RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2021–2026 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan. Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 8 Website http://jdih.tidorekota.go.id Ditetapkan di Tidore pada tanggal 5 Oktober 2021 WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, Ttd ALI IBRAHIM Diundangkan di Tidore pada tanggal 5 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN, Ttd ISMAIL DUKOMALAMO LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 217. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN, T t d BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660110 199211 2 001 Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 9 Website http://jdih.tidorekota.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026 I. UMUM Bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah ini. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021-2026 telah mendapat Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 910/293/02/2021 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021–2026, tanggal 26 Agustus 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 10 Website http://jdih.tidorekota.go.id

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 2 Website http://jdih.tidorekota.go.id
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 3 Website http://jdih.tidorekota.go.id
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun Nomor 8 Tahun 2008);
15.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107);
17.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 129); Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 4 Website http://jdih.tidorekota.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam dan non alam, goncangan politik, krisis Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 7 Website http://jdih.tidorekota.go.id ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Walikota dan Wakil Walikota wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tidore Kepulauan dan target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemeritnahan Walikota dan Wakil Walikota terpilih berikutnya.
(4)RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2021–2026 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 9

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Himpunan Buku Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Hal. | 10 Website http://jdih.tidorekota.go.id

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.