DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43), diubah; diatur tentang Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 2) dan huruf d angka 2) diubah; Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 2) diubah; Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c angka 1) dan huruf d angka 1) diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 2) dan huruf d angka 2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Terdiri atas :
1. a.KepalaDinas
2. b.Sekretariat, membawahi ; 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. 2) Sub Bagian Kepegawaian. 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Perhubungan Darat, membawahi ; 1) Seksi Manajemen Lalulintas. 2) Seksi Pengawasan Perhubungan Darat.
4. d.Bidang Perhubungan Laut, membawahi ; 1) Seksi Manajemen Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. 2) Seksi Pengawasan Perhubungan Laut.
5. e.Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi ; 1) Seksi Manajemen Sistem Informasi. 2) Seksi Telematika.
6. f.UPTD
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. a.KepalaDinas
2. b.Sekretariat, membawahi ; 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2) Sub Bagian Kepegawaian; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Pertanian, Holtikultura, membawahi ; 1) Seksi Produksi dan Pemasaran; 2) Seksi Perlindungan Tanaman; 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
4. d.Bidang Perkebunan, membawahi ; 1) Seksi Produksi dan Perkebunan; 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran; 3) Seksi Perbenihan.
5. e.Bidang Peternakan, membawahi ; 1) Seksi Produksi Ternak; 2) Seksi Sarana dan Prasarana; 3) Seksi Kesehatan Hewan.
6. f.Bidang Kehutanan, membawahi ; 1) Seksi Rehabilitas, Konservasi dan Perlindungan Hutan dan Lahan; 2) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha; 3) Seksi Perlindungan dan Bina Hutan.
7. g.Bidang Ketahanan Pangan, membawahi ; 1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; 2) Seksi Kerawanan Pangan; 3) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan.
8. h.UPTD
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c angka 1) dan huruf d angka 1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri atas :
1. a.KepalaDinas
2. b.Sekretariat, membawahi ; 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2) Sub Bagian Kepegawaian; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Pertambangan Umum, membawahi ; 1) Seksi Iuran Usaha Pertambangan; 2) Seksi Bina Usaha Pertambangan; 3) Seksi Pengawasan.
4. d.Bidang Energi, membawahi ; 1) Seksi Usaha Energi; 2) Seksi Bina Usaha Energi; 3) Seksi Pengawasan.
5. e.Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah, membawahi ; 1) Seksi Geologi Umum; 2) Seksi Pengolahan Air Tanah; 3) Seksi Pengawasan.
6. f.UPTD
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan. Ditetapkan di Tidore pada tanggal 20 April 2015 WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, ACHMAD MAHIFA Diundangkan di Tidore pada tanggal 20 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN, ANSAR HUSEN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUANTAHUN 2015 NOMOR171 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN I. UMUM Dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah wajib membentuk organisasi perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi instrument penting untuk menyelenggarakan otonomi daerah, mampu mewadahi, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah dapat merencanakan, mengiplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah. Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat (empowering) dan pengembangan ekonomi (economic development). Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Untuk mengantisipasi dinamika dalam organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan, maka diperlukan penyesuaian nomenklatur maupun desain struktur organisasi agar pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih baik. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor : 170/ 04 / 02 / 2015 tentang Persetujuan atas 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 23 Februari 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 134 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR : 6 TAHUN 2015 TANGGAL : 20 APRIL 2015 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS–DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN ACHMAD MAHIFA KEPALA DINAS SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN U P T D BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SEKSI MANAJEMEN LALULINTAS SEKSI PENGAWASAN PERHUBUNGAN DARAT BIDANG PERHUBUNGAN LAUT SEKSI MANAJEMEN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN SEKSI PENGAWASAN PERHUBUNGAN LAUT BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI SEKSI TELEMATIKA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN ACHMAD MAHIFA KEPALA DINAS SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIDANG PERTANIAN, HOLTIKULTURA SEKSI PRODUKSI DAN PEMASARAN SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PRODUKSI DAN PERKEBUNAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG KEHUTANAN SEKSI REHABILITAS, KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT BIDANG PETERNAKAN SEKSI PRODUKSI TERNAK SEKSI SARANA DAN PRASARANA BIDANG KETAHAN PANGAN SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKSI PERBENIHAN SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI PERLINDUNGAN DAN BINA HUTAN SEKSI DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN U P T D LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, ACHMAD MAHIFA KEPALA DINAS SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTAMBANGAN UMUM SEKSI IURAN USAHA PERTAMBANGAN SEKSI BINA USAHA PERTAMBANGAN BIDANG ENERGI SEKSI USAHA ENERGI SEKSI BINA USAHA ENERGI BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH SEKSI GEOLOGI UMUM SEKSI PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT SEKSI PENGAWASAN SEKSI PENGAWASAN SEKSI PENGAWASAN U P T D

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…