DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan sesuai kondisi dan kebutuhan penguatan modal Perusahaan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupatan Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidoe Kepulauan Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN Pasal I Ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 146), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan pada Pasal 1 angka 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahan Milik Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang menyediakan dan melakukan pelayanan dibidang air bersih.
8.Direktur adalah Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Tidore Kepulauan.
10.Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat di nilai dengan uang yang disertakan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan PDAM dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
11.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2.Ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk Tahun 2017 ditetapkan sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penetapan penyertaaan modal Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan rincian:
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah); dan
4. d.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
(3)Walikota dengan persetujuan DPRD dapat melakukan penyesuaian besaran penyertaan modal yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

3.Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b, diubah sebagaimana tercantum dalam Pasal 13. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan. Ditetapkan di Tidore pada tanggal 18 September 2019 WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, ALI IBRAHIM Diundangkan di Tidore pada tanggal 18 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN, ASRUL SANI SOLEIMAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 206. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN I. UMUM Dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, perlu adanya dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa modal, baik dalam bentuk barang maupun uang. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Penyertaan Modal kepada BUMD dengan pengaturan yang dimuat di dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Kepada Perusahaan Air Minum Kota Tidore Kepulauan, sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberian penyertaan modal untuk peningkatan pelayanan air bersih di Kota Tidore Kepulauan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/13/02/2019 tentang Persetujuan DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, tanggal 26 Agustus 2019, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 8

ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) sumber pembiayaan terdiri dari : huruf a cukup jelas. huruf b cukup jelas. huruf c, DAU sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hibah APBN sebesar Rp. 6.000.000.000,- (lima milyar rupiah). huruf d, DAU sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hibah APBN sebesar Rp. 6.000.000.000,- (lima milyar rupiah). ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1) huruf a Cukup jelas. huruf b kerugian yang diakibatkan oleh hal yang tidak terduga seperti : Bencana alam dan bencana sosial. ayat (2) Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 155.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan sesuai kondisi dan kebutuhan penguatan modal Perusahaan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupatan Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidoe Kepulauan Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN Pasal I Ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 146), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan pada Pasal 1 angka 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahan Milik Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang menyediakan dan melakukan pelayanan dibidang air bersih.
8.Direktur adalah Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Tidore Kepulauan.
10.Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat di nilai dengan uang yang disertakan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan PDAM dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
11.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2.Ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk Tahun 2017 ditetapkan sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penetapan penyertaaan modal Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan rincian:
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah); dan
4. d.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
(3)Walikota dengan persetujuan DPRD dapat melakukan penyesuaian besaran penyertaan modal yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

3.Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b, diubah sebagaimana tercantum dalam Pasal 13. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan. Ditetapkan di Tidore pada tanggal 18 September 2019 WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, ALI IBRAHIM Diundangkan di Tidore pada tanggal 18 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN, ASRUL SANI SOLEIMAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 206. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN I. UMUM Dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, perlu adanya dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa modal, baik dalam bentuk barang maupun uang. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Penyertaan Modal kepada BUMD dengan pengaturan yang dimuat di dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Kepada Perusahaan Air Minum Kota Tidore Kepulauan, sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberian penyertaan modal untuk peningkatan pelayanan air bersih di Kota Tidore Kepulauan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/13/02/2019 tentang Persetujuan DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, tanggal 26 Agustus 2019, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL