DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengakuan dan Perindungan Adat Istidat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Tidore dengan menetapkan batasan istlah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Pengakuan dan Perlndungan, Adat Istiadat dan Budaya, Hak Atas Tanah Adat, Kelembagaan Adat Kesultanan Tidore, Penyelesaian Sengketa Adat, Pembentukan UPT, dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kesultanan Tidore merupakan salah satu kesultanan yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara hingga kini masih hidup dan diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa adat istiadat dan budaya masyarakat adat kesultanan Tidore sampai kini masih terpelihara dengan baik, sehingga membutuhkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Tidore; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 11. 12. 13. 14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107); Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 129); Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 135); Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 141); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT KESULTANAN TIDORE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kesultanan adalah Lembaga Kesultanan Tidore.
6.Sultan adalah Paduka Yang Mulia Sultan Tidore.
7.Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yang kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
8.Satuan kerja pemerintah daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang membidangi adat dan budaya.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan . 10.Adat istiadat adalah tata nilai/norma yang berlaku secara turun temurun, yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik, hubungan antara masyarakat dengan pemimpin, pemimpin dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan masyarakat. 11.Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
12.Masyarakat Adat Kesultanan adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah Adat Kesultanan Tidore yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
13.Identifikasi masyarakat adat kesultanan adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.
14.Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan pihak-pihak lain diluar negara.
15.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak- haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
16.Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat Kesultanan Tidore.
17.Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Kesultanan Tidore.
18.Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber pada sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
19.Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
20.Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal-usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek- praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
21.Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan- padangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
22.Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
23.Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan dimaksudkan untuk melakukan penataan terhadap institusi masyarakat adat kesultanan Tidore berserta adat istiadat dan budayanya sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan adat istiadat dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

a.melindungi adat istiadat yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, budaya, dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat adat secara turun-temurun sesuai hukum dan kebiasaan Kesultanan Tidore;
b.menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan adat istiadat dan budaya masyarakat adat beserta hak- haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
c.memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak masyarakat adat;
d.memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya yang terlindungi dari tindakan diskriminasi;
e.memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan; dan
f.menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak masyarakat adat di Kota Tidore Kepulauan.

BAB III

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib mengakui dan melindungi adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bangsa dan Negara.

Pasal 5

Pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore, dilakukan dengan cara:

a.identifikasi;
b.verifikasi; dan
c.penetapan.

Pasal 6

(1)Walikota membentuk tim pelaksana pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore dan/atau nama lain yang tugasnya melakukan indentifikasi, dan verifikasi atas keberadaan adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore beserta hak tradisionalnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, keanggotaan, tugas, fungsi dan kewenangan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
1. a.sejarah masyarakat adat;
2. b.wilayah adat;
3. c.budaya atau adat istiadat dan/atau kebiasaan;
4. d.harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
5. e.kelembagaan adat.
(3)Hasil identifikasi disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara identifikasi, sebagaimana dimaksud ayat pada (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh tim pelaksana pengakuan dan perlindungan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dilakukan.

Pasal 9

(1)Penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Walikota setelah mendapatkan laporan secara tertulis dari tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penetapan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan tim pelaksana pengakuan dan perlindungan adat istiadat.

Pasal 10

(1)Masyarakat adat Kesultanan Tidore dapat mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Keberatan masyarakat adat Kesultanan Tidore disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengakuan dan Perlindungan Adat istiadat serta budaya untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Verifikasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, sebelum dilakukan penetapan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…