DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tual dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan, maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyerasian, penyesuaian, dan pembenahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tual tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tual dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5586);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Republik Indonesia dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALIKOTA TUAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tual yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah;
3.Daerah Otonom yang selanjutnyadisebut Daerah adalah Daerah Kota Tual;
4.Walikota adalah Walikota Tual;
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tual;
9.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual; 4
10.Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
11.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat Daerah;
12.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsure pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah Kota Tual.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tual dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual.

BAB III

INSPEKTORAT Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 3

(1)Inspektorat merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administrasif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat Kota Tual mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi

Pasal 5

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Inspektorat Kota Tual menyelenggarakan fungsi :

a.Perencanaan program pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
b.Perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan, aparatur, keuangan, aset, pembangunan, dan kesejahteraan sosial;
c.Pemeriksaan tugas pemerintah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, keuangan, aset, pembangunan, dan kesejahteraan sosial; 5
d.Pengujian dan penilaian atas kebenaran hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
e.Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
f.Pembinaan aparatur perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan;
g.Pemberdayaan dan pembinaan tenaga fungsional pengawas di lingkup inspektorat daerah;
h.Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
i.Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
j.Pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
k.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Kota Tual, terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretaris;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
1. a.Sub Bagian Perencanaan;
2. b.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. c.Sub Bagian Administrasi dan Umum.
(3)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
1. a.Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

BAB IV

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 7

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pendukung teknis Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 6

Pasal 8

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Fungsi

Pasal 9

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 8, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual menyelenggarakan fungsi :

a.Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik;
b.Penunjang penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menunjang tugas umum pemerintahan, pembangunan dan politik;
c.Pengelolaan ketatausahaan badan;
d.Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007