Pemerintah Kota Tual
Pemerintah Kota Tual adalah lembaga otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007, memiliki mandat esensial untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat status Kota Tual sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Maluku, dengan populasi 91.275 jiwa dan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Tual mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, penyediaan pelayanan publik di sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan, serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Secara administratif, Kota Tual terbagi menjadi 5 kecamatan, 3 kelurahan, dan 27 desa, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah serta peningkatan konektivitas transportasi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Tual
Pemerintah Kota Tual adalah lembaga negara yang memiliki mandat krusial sebagai daerah otonom, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007. Kehadiran lembaga ini sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri di wilayah Kota Tual, yang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Maluku dengan populasi signifikan dan luas wilayah yang mencakup gugusan pulau-pulau kecil.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Tual mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan daerah. Secara administratif, Kota Tual terdiri dari 5 kecamatan, 3 kelurahan, dan 27 desa, dengan tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya kelautan, perikanan, serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir.
Intervensi program strategis Pemerintah Kota Tual antara lain meliputi program KTP dan Akta Kelahiran gratis, serta pengelolaan Pelabuhan Tual sebagai dermaga umum yang vital. Selain itu, pengembangan sektor kelautan dan perikanan, peningkatan konektivitas transportasi, serta pengembangan telekomunikasi menjadi prioritas untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kota Tual berperan penting dalam isu nasional melalui kontribusinya terhadap pembangunan daerah tertinggal dan kepulauan di Indonesia. Lembaga ini turut menjaga kedaulatan maritim serta berkontribusi pada data statistik nasional, menjadi bagian integral dari upaya pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Tual untuk berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan Akta Kelahiran, hingga perizinan usaha dan pelayanan kesehatan. Selain itu, warga juga memanfaatkan fasilitas pendidikan, transportasi, dan dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait kebijakan publik.
Sebagai entitas pemerintahan daerah yang vital di Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Tual memiliki mandat kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dengan fokus pada potensi maritim dan konektivitas. Program-program strategisnya menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan warga dan pengembangan ekonomi lokal, menjadikan lembaga ini pilar penting dalam pembangunan regional dan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 01 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, nama, logo dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, tugas dan fungsi, jangka waktu, anggaran dasar, modal, organ perusahaan daerah air minum, pegawai Perumda Air Minum, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan Perumda, penggunaan laba Perumda, Anak Perusahaan Perumda, penugasan Pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasidan perubahan bentuk hukum Perumda, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda, kepailitan Perumda, pembinaan dan pengawasan Perumda, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 pada Kota Tual.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2018-2023.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tetang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Tual
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual No. 5 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tual pada Perusahaan Daerah Air Minum Maren Kota Tual Tahun Anggaran 2019.