(1)Direksi Perumda Air Minum Maren wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berkenaan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(4)Bentuk laporan kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Perumda Air Minum Maren tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
c.penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.
9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MAREN I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Maren. II. PASAL DEMI PASAL