DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 02 Tahun 2021

Nomor: 02
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, jenis dan besaran penyertaan modal daerah, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, pembagian keuntungan (laba), pengawasan dan pengendalian, tata cara pencairan, pelaporan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2
9.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL dan WALIKOTA TUAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MAREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Tual. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tual.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin, Inventaris, Surat Berharga dan Hak-Hak Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Maren Kota Tual yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Maren adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam Daerah.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
11.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kota Tual yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12.Rekening Kas Umum adalah rekening tempat penyimpanan Uang Derah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
13.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Maren Kota Tual
14.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Tual
15.Rencana Bisnis (Corporate Plant) adalah Dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu bisnis akan mencapai tujuannya.
16.Asas dalam pelaksanaan penyertaan modal Daerah ini adalah:

a.asas tertib yaitu bahwa penyertaan modal Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
b.asas taat pada peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pengelolaan penyertaan modal Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
c.asas transparan yaitu penyertaan modal Daerah dilakukan berdasarkan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang penyertaan modal Daerah;
d.asas bertanggung jawab yaitu penyertaan modal Daerah dilakukan berdasarkan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; 5
e.asas keadilan yaitu penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
f.asas kepatutan yaitu penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan
g.asas manfaat untuk masyarakat yaitu penyertaan modal Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
1. 17.Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada Perumda Air Minum Maren untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.
2. 18.Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
a.meningkatkan kemampuan operasional/penguatan kelembagaan Perumda Air Minum Maren;
b.salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang berasal dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan;
c.membantu pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Jenis Penyertaan Modal Daerah dapat berupa:
1. a.uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; dan/atau
2. b.barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Tata cara Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Maren sebesar Rp26.500.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 6

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan aset pada Perumda Air Minum Maren Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi Pemerintah Daerah setelah mempertimbangkan pengajuan rencana bisnis/Corparate plant PERUMDA Air Minum Maren kepada Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penyertaan modal oleh Perumda Air Minum Maren dipergunakan sesuai dengan rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan aset penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal Perumda Air Minum Maren menyalahgunakan aset penyertaan modal dan/atau penggunaanya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab Perumda Air Minum Maren.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha Perumda Air Minum Maren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perumda Air Minum Maren berhak mendapat dukungan modal usaha yang bersifat permanen.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
(2)Perumda Air Minum Maren wajib melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perumda Air Minum Maren wajib menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

(1)Pembagian keuntungan pada Perumda Air Minum Maren dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan setelah dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7
(2)Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku Perumda Air Minum Maren.
(3)Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening kas Perumda Air Minum Maren ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dana penyertaan modal dilakukan oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Perumda Air Minum Maren.
(2)Pengawasan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dilakukan agar penggunaan dana penyertaan modal sesuai dengan rencana bisnis/Corporate Plant yang diajukan.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas dapat meminta bantuan APIP dalam hal penyimpangan pemanfaatan dana.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 10

Pencairan penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Maren, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Perumda Air Minum Maren.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Direksi Perumda Air Minum Maren wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berkenaan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(4)Bentuk laporan kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Perumda Air Minum Maren tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
3. c.penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya. 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MAREN I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Maren. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…