DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 04 Tahun 2020

Nomor: 04
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, hukum adat, kelembagaan adat dan dewan adat, kesatuan masyarakat hukum adat, penyelenggaraan pemerintahan, peraturan Ratshap, Ohoi dan/atau Finua, perencanaan pembangunan Ohoi dan/atau Finua, pengelolaan keuangan Ohoi dan Finua, kerjasama, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan, wilayah petuanan, penyelesaian perselisihan, adat istiadat,budaya dan bahasa serta pakaian adat Kei, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Ratschap, Ohoi dan Finua merupakan sebutan bagi masyarakat hukum adat di Kota Tual berdasarkan filosofi “ain ni ain dan hira ni ntub va ini it dit intub vo itdid” yang mengandung makna tentang persatuan kesatuan dan hak kepemilikan serta kearifan lokal lainnya yang sangat memberikan sungbangsi besar peranannya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara seingga perlu di ayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan dan dibudayakan guna mewujudkan kehidupan berdaulat secara politik (u wel-wel ai rang-rang) berdaulat secara ekonomi dan kepemilikan hira ni in tub va ini itdid intub va itdid dan berdaulat dalam kebudayaan (ain ni ain) yang bersumber dari hukum adat larwul ngabal;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ratschap, Ohoi dan Finua sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan pengaturan tentang Ratschap, Ohoi dan/atau Finua;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Ratschap, Ohoi dan/atau Finua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DAN WALIKOTA TUAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RATSHAP, OHOI DAN/ ATAU FINUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Tual, yang selanjutnya disebut Walikota.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
6.Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi atau Finua yang berada dibawah koordinasinya, diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual. 3
7.Pemerintahan Ratshap adalah penyelenggaraan urusan adat istiadat dan hukum adat berdasarkan hak asal usul oleh Pemerintah Ratshap dan Badan Seniri Ratshap.
8.Pemerintah Ratshap adalah Rat dan Perangkat Pemerintah Ratshap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ratshap.
9.Dewan Adat Adalah organisasi Masyarakat adat dikepulauan kei yang tergabung didalamnya Para Raja-raja Ur Siuw dan Lor Lim, yang dibentuk untuk mengatur hak-hak masyarakat adat, Hukum adat dan Sumberdaya alam dan Manusia dalam Wilayah Adat Di Kepulauan Kei.
10.Lembaga Adat adalah organisasi masyarakat adat yang berada dalam lingkup Wilayah Ratshap yang terdiri dari Rat, Kapitan, Orangkai (Lider Staf) Soa, Marin (Adfistor Staf) yang bertujuan untuk mengatur hak-hak masyarakat adat, Hukum adat dan Sumberdaya alam dan Manusia dalam Wilayah Adat di Wilayah Ratshapnya.
11.Ohoi dan/atau Finua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual.
12.Ohoi Rat adalah Ohoi yang berada di wilayah kedudukan Rat.
13.Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Pemerintahan Umum oleh Pemerintah Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat dan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua.
14.Pemerintah Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat adalah Orangkai dan Perangkat Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua dan Ohoi Rat.
15.Kepala pemerintah Ohoi dan/atau Finua adalah Orangkai atau nama lain sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat.
16.Balrayat adalah kelompok masyarakat yang hidup dan berkembang dalam satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam lingkup Ohoi atau Finua.
17.Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kesatuan masyarakat adat Ur Siuw, Lor Lim, dan Lor Lobai di KotaTual yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat yang diakui secara turun temurun.
18.Ur Siuw adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari 9 (sembilan) Ratshap dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kota Tual.
19.Lor Lim adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari 5 (lima) Ratshap dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kota Tual.
20.Lor Lobai adalah kesatuan masyarakat adat dengan simbol-simbol adat tertentu yang terdiri dari dua Ratshap sebagai kelompok penengah yang diakui secara turun temurun di Kota Tual.
21.Rat adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memimpin Ratshap.
22.Orangkai (Kepala Desa) adalah kepala pemerintahan di tingkat ohoi yang membawahi beberapa dusun.
23.Jur Tulis/Sekretaris adalah jabatan sekretaris pada pemerintahan Ohoi atau Finua.
24.Kepala Soa adalah kepala wilayah administrasi yang berkedudukan di bawah Orong Kai. 4
25.Marin/Marinyo adalah perangkat desa yang bertugas sebagai penyebar informasi kepada masyarakat.
26.Kapitan (Akbitan) adalah jabatan untuk panglima perang.
27.Mayor adalah jabatan yang diperoleh karena memiliki kelebihan dan kecakapan khusus dalam bidang agama maupun adat.
28.Badan Seniri adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orangkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi dan/atau Finua, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orangkai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orongkai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi dan/atau Finua, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
29.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Ratshap, Ohoi atau Finua sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Ratshap, Ohoi dan/atau Finua dalam memberdayakan masyarakat.
30.Ain Ni Ain adalah “satu memiliki satu” Seseorang atau sekelompok orang menempatkan/memandang orang lain (liyan) sebagai saudaranya. Atau dengan makna lain, ain yang sudah ada (yang asli) menempatkan menerima dan menempatkatkan ain “yang datang” sebagai saudaranya, bahkan sebagai saudara kandung.
31.Hira Ni Ntub Va Ini It Dit Intub Vo Itdid adalah Milik orang lain tetap jadi miliknya dan milik kita tetap jadi milik kita. Artinya bahwa kepemilikan pribadi, maupun kolektif selama kepemilikan itu mempunyai bukti (Tad) atau ada sejarah (argumentasi-Tom) yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut.
32.U Wel-Wel Ai Rang-rang adalah perkumpulan yang terdapat didalamnya pemimpin yang berada didepan (U wewl-wel) dan rakyat (ai rang-rang) yang memberikan dorongan kepada pemimpin guna bersatu dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi atau Finua yang selanjutnya disingkat APBOhoi dan/atau APBFinua adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua dan Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi atau Peraturan Finua.
34.Alokasi dana Ohoi atau Finua adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kota kepada Ohoi atau Finua yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota.
35.Wilayah Petuanan adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat di Tual berada dibawah kekuasaan Ohoi dan/atau Finua yang mencakup wilayah darat dan laut.
36.Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah yang berada dalam Petuanan Ohoi dan/atau Finua, dan ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
37.Peraturan Ratshap adalah peraturan yang ditetapkan bersama antara Kepala Ratshap dan Badan Seniri Ratshap.
38.Peraturan Ohoi atau Finua adalah peraturan yang ditetapkan bersama antara Kepala Pemerintahan Ohoi dan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua.
39.Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. 5

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

a.Hukum Adat, Kelembagaan Adat Dan Dewan Adat
b.Kesatuan masyarakat hukum adat.
c.Kewenangan ohoi atau Finua.
d.Penyelanggaraan Pemerintahan.
e.Badan Seniri.
f.Peraturan raschap dan ohoi atau Finua.
g.Perencanaan Pembangunan ohoi atau Finua
h.Keuangan ohoi atau Finua/Ohoi Rat.
i.Badan Usaha Milik ohoi atau Finua/Ohoi Rat.
j.Kerja sama.
k.Lembaga Kemasyaratakatan.
l.Pembinaan dan Pengawasan.
m.Wilayah Petuanan.
n.Penyelesaian Perselisihan.
o.Adat Istiadat, Budaya dan Bahasa, serta Pakaian Adat.

BAB III

HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN ADAT DAN DEWAN ADAT

Pasal 3

Hukum Adat Masyarakat Ratshap dan ohoi atau Finua yang berada di Kota Tual bersumber dari 7 pasal yang berada dalam hukum adat larwul ngabal antara lain :

1.Uud entauk atvunad.
2.Lelad ain fo mahiling.
3.Uil nit enwil rumud.
4.Lar nakmot na rumud.
5.Rek fo kilmutun.
6.Morjain fo mahiling.
7.Hira I ni fo I ni, it did fo it did.

Pasal 4

Lembaga Adat

(1)Lembaga adat berkedudukan di Ohoi Rat yang terdiri dari :
1. a.Rat (Raja).
2. b.Kapitan (Akbitan) dan Mayor.
3. c.Mayor
4. d.Orang Kay (Kepala Desa).
5. e.Soa (Kepala Dusun).
6. f.Marin (Marinyo).
(2)Susunan lembaga adat pada ayat (1) diatas akan disesuaikan dengan lembaga adat pada masing-masing Raschap. 6

Pasal 5

Dewan Adat Dewan adat berkedudukan di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Wilayah Kota Tual, terdiri dari kumpulan para Raja yang berada dalam Ur Siw dan Lor lim.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga adat dan dewan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

(1)Ratshap sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat dilingkungan Ohoi dan/atau Finua yang berada diwilayahnya.
(2)Ratshap dan Ohoi berada dalam kelompok Ur Siuw, kelompok Lor Lim dan kelompok Lor Lobai sesuai ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 8

(1)Ratshap dipimpin oleh seorang kepala Ratshap dengan sebutan Rat yang berkedudukan di Ohoi Rat sebagai pusat Pemerintahan Adat.
(2)Jabatan kepala Ratshap merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus secara patrilinial dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak.
(3)Ketentuan mengenai syarat dan prosedur Penetapan kepala Ratshap, diatur dengan Peraturan Ratshap.
(4)Peraturan Ratshap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak, asal-usul, adat istiadat dan budaya setempat.

Pasal 9

Ohoi dan/ Finua, berfungsi:

(1)mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dibawah Ratshap; dan
(2)menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. 7

Pasal 10

(1)Ohoi dan/atau Finua dipimpin oleh seorang kepala Pemerintah Ohoi dan/atau Finua dengan sebutan Orangkai.
(2)Jabatan kepala Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua merupakan hak dari matarumah/keturunan Orongkai/Rat berdasarkan garis keturunan secara patrilinial.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014