DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021

Nomor: 04
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, perubahan status desa menjadi desa adat, nomor kode desa, jumlah penduduk dan wilayah, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI DESA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tual.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tual.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Ohoi dan/atau Finua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual. 3
6.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kota Tual.
7.Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10.Perubahan status adalah perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
11.Batas Wilayah Ohoi dan/atau Finua adalah batas wilayah administrasi Pemerintahan.
12.Perubahan status desa menjadi desa adat dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terdahap masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan hak-hak adat yang ada.
13.Perubahan status desa menjadi desa adat bertujuan untuk :

a.mempercepat terbentuknya pemerintahan Desa Adat dan Kelembagaan Desa Adat; dan
b.terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan hak-hak adat yang ada pada desa dalam wilayah Kota Tual guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
1. 14.Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
a.perubahan status desa menjadi desa adat;
b.nomor kode desa;
c.jumlah penduduk dan wilayah;
d.pembiayaan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI DESA ADAT

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, seluruh Desa di Kota Tual diubah statusnya menjadi Desa Adat yang disebut dengan Ohoi dan/atau Finua, meliputi :

1.Desa Tual menjadi Ohoi Rat Tual;
2.Desa Taar menjadi Ohoi Orang Kai Taar;
3.Desa Ohoitahit menjadi Ohoi Rat Ohoitahit;
4.Desa Ohoitel menjadi Ohoi Orang Kai Ohoitel;
5.Desa Dullah menjadi Ohoi Rat Dullah;
6.Desa Fiditan menjadi Ohoi Orang Kai Fiditan;
7.Desa Dullah Laut menjadi Ohoi Orang Kai Dullah Laut;
8.Desa Ngadi menjadi Ohoi Orang Kai Ngadi;
9.Desa Lebetawi menjadi Ohoi Orang Kai Lebetawi;
10.Desa Tamedan menjadi Ohoi Orang Kai Tamedan;
11.Desa Tayando Langgiar menjadi Ohoi Orang Kai Langgiar; 4
12.Desa Tayando Yamtel menjadi Ohoi Orang Kai Yamtel;
13.Desa Tayando Ohoiel menjadi Ohoi Orang Kai Ohoiel;
14.Desa Tayando Yamru menjadi Ohoi Orang Kai Yamru;
15.Desa Tam Ngurhir menjadi Ohoi Rat Tam Ngurhir;
16.Desa Finualen menjadi Finua Rat Finualen;
17.Desa Kaimear menjadi Finua Orang Kai Kaimear;
18.Desa Lokwirin menjadi Finua Orang Kai Lokwirin;
19.Desa Tubyal menjadi Finua Orang Kai Tubyal;
20.Desa Sermaf menjadi Finua Orang Kai Sermaf;
21.Desa Rumoin menjadi Finua Rat Rumoin;
22.Desa Kanara menjadi Finua Orang Kai Kanara;
23.Desa Warkar menjadi Finua Orang Kai Warkar;
24.Desa Yapas menjadi Finua Orang Kai Yapas;
25.Desa Hirit menjadi Finua Orang Kai Hirit;
26.Desa Niela menjadi Finua Orang Kai Mangur Niela; dan
27.Desa Tiflen menjadi Finua Orang Kai Mangur Tiflen.

Pasal 3

(1)Walikota mengangkat penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua setelah Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Adat ditetapkan.
(2)Penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Ohoi dan/atau Finua yang bersangkutan, yang memiliki hak adat.
(3)Penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Ohoi dan/atau Finua.
(4)Penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 4

(1)Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat diatur dengan Perda Provinsi.
(2)Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
(3)Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
1. a.penataan Desa Adat;
2. b.kewenangan Desa Adat;
3. c.pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat;
4. d.struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat;
5. e.musyawarah Desa Adat;
6. f.peraturan Desa Adat; dan
7. g.pengelolaan aset Desa Adat. 5

BAB III

NOMOR KODE DESA

Pasal 5

(1)Desa dalam wilayah Kota Tual memiliki nomor kode desa yang terdaftar pada Kementerian terkait.
(2)Nomor kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan status menjadi desa adat dengan nomor kode desa sebagai berikut : No. Nama Desa Nomor Kode Desa

1.Desa Tual 81 72 02 2001
2.Desa Taar 81 72 02 2002
3.Desa Ohoitahit 81 72 01 2006
4.Desa Ohoitel 81 72 01 2007
5.Desa Dullah 81 72 01 2003
6.Desa Fiditan 81 72 01 2001
7.Desa Dullah Laut 81 72 01 2008
8.Desa Ngadi 81 72 01 2002
9.Desa Lebetawi 81 72 01 2004
10.Desa Tamedan 81 72 01 2005
11.Desa Tayando Langgiar 81 72 03 2002
12.Desa Tayando Yamtel 81 72 03 2003
13.Desa Tayando Ohoiel 81 72 03 2004
14.Desa Tayando Yamru 81 72 03 2005
15.Desa Tam Ngurhir 81 72 03 2001
16.Desa Finualen 81 72 04 2005
17.Desa Kaimear 81 72 04 2002
18.Desa Lokwirin 81 72 04 2004
19.Desa Tubyal 81 72 04 2001
20.Desa Sermaf 81 72 04 2012
21.Desa Rumoin 81 72 05 2004
22.Desa Kanara 81 72 05 2001
23.Desa Warkar 81 72 05 2002
24.Desa Yapas 81 72 05 2003
25.Desa Hirit 81 72 05 2005
26.Desa Niela 81 72 05 2007
27.Desa Tiflen 81 72 05 2006 6

BAB IV

JUMLAH PENDUDUK DAN WILAYAH

Pasal 6

(1)Jumlah penduduk desa di Kota Tual, sebagai berikut : No. Nama Desa Jumlah Penduduk

1.Desa Tual 16.843
2.Desa Taar 4.725
3.Desa Ohoitahit 2.088
4.Desa Ohoitel 4.960
5.Desa Dullah 1.547
6.Desa Fiditan 8.129
7.Desa Dullah Laut 2.427
8.Desa Ngadi 1.738
9.Desa Lebetawi 1.096
10.Desa Tamedan 1.712
11.Desa Tayando Langgiar 909
12.Desa Tayando Yamtel 2.717
13.Desa Tayando Ohoiel 1.517
14.Desa Tayando Yamru 669
15.Desa Tam Ngurhir 2.009
16.Desa Finualen 396
17.Desa Kaimear 668
18.Desa Lokwirin 677
19.Desa Tubyal 422
20.Desa Sermaf 621
21.Desa Rumoin 1.166
22.Desa Kanara 437
23.Desa Warkar 479
24.Desa Yapas 203
25.Desa Hirit 364
26.Desa Niela 557
27.Desa Tiflen 393

(2)Jumlah penduduk desa di Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk desa pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan. 7

Pasal 7

Dengan diubahnya status Desa menjadi Desa Adat, maka wilayah Desa menjadi wilayah Ohoi Rat/Ohoi Orang Kai dan/atau Finua Rat/Finua Orang Kai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas wilayah Desa dalam bentuk peta wilayah Desa ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan oleh Walikota dan Camat.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 11

Sebelum ditetapkannya Penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua dan Kelembagaan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa masih tetap menjalankan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI DESA ADAT I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, seiring dengan perkembangan desa di Kota Tual, perlu adanya kebijakan untuk mengubah status desa menjadi desa adat sebagai tindak lanjut atas usulan Pemerintah Desa. Perubahan ini dilaksanakan terhadap desa-desa di Kota Tual yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi sosial budaya di Kota Tual Provinsi Maluku, terdapat kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan adat yang dikenal dengan istilah Ratshap, Ohoi dan/atau Finua. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Ratshap dan Ohoi dan/atau Finua dengan sistem pemerintahannya telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan sebelum adanya pemerintahan kolonial Belanda saat memulai aktivitas bisnis di Indonesia. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini masih terus hidup, dipertahankan, dilestarikan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat teritorial geneologis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penataan desa di Kota Tual, perubahan status desa menjadi desa adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…