DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 06 Tahun 2020

Nomor: 06
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, keanggotaan Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua, masa jabatan dan pemberhentian anggota Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua, kelembagaan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua dan musyawarah Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua, kewenangan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua, fungsi dan tugas Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua, hak, kewajiban dan larangan anggota Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua, peraturan tata tertib Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua, hubungan kerja, keuangan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL Dan WALIKOTA TUAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SENIRI FINUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual.
3.Walikota adalah Walikota Tual.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Ohoi atau Finua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual.
8.Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua, selanjutnya disingkat BSO/BSF adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orangkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi atau Finua, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orong Kai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orong kai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi atau Finua, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya. 3
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi atau Finua yang disingkat APB Ohoi atau Finua adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi atau Finua dan Badan Seniri Ohoi atau Finua yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi atau Finua.
10.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Ohoi, yang selanjutnya disingkat PKPKO, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.keanggotaan BSO/BSF;
b.masa jabatan dan pemberhentian anggota BSO/BSF;
c.kelembagaan BSO/BSF dan musyawarah BSO/BSF;
d.fungsi dan tugas BSO/BSF;
e.hak, kewajiban, dan larangan anggota BSO/BSF;
f.peraturan tata tertib BSO/BSF;
g.hubungan kerja; dan
h.keuangan.

BAB III

KEANGGOTAAN BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SANIRI FINUA

Pasal 3

(1)Anggota BSO/BSF merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banya 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah dalam desa, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Ohoi.
(3)Penentuan jumlah anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Ohoi.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW, RT atau yang disebut dengan nama lain.
(5)Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Ohoi yang memenuhi syarat anggota BSO/BSF serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(6)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. 4

Pasal 4

Persyaratan Calon anggota BSO/BSF yaitu sebagai berikut :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Ohoi;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BSO/BSF;
g.wakil penduduk ohoi yang dipilih secara demokratis;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
i.sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat-zat telarang lainnya;
j.berkelakuan baik, jujur dan adil;
k.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
l.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Ohoi setempat.

Pasal 5

(1)Pengisian keanggotaan BSO/BSF dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau proses musyawarah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Ohoi membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BSO/BSF dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Ohoi.
(3)Panitia Pengisian Keanggotaan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat Ohoi atau Finua dan 8 (delapan) orang unsur masyarakat lainnya.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 6

(1)Panitia Pengisian Keanggotaan BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BSO/BSF dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BSO/BSF berakhir. 5
(2)Panitia pengisian keanggotaan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BSO/BSF yang memenuhi syarat, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BSO/BSF berakhir.

Pasal 7

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BSO/BSF ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian keanggotaan BSO/BSF menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang pelaksanaannya per wilayah Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau disebut dengan nama lain dengan hak pilih Kepala Keluarga.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian anggota BSO/BSF ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat calon anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pengisian keanggotaan BSO/BSF kepada Kepala Ohoi paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan.
(2)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Ohoi kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari panitia pengisian keanggotaan BSO/BSF untuk diresmikan oleh Walikota.

Pasal 9

Peresmian anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Ohoi. 6

Pasal 10

(1)Walikota atau pejabat yang ditunjuk melantik anggota BSO/BSF paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Walikota tentang Peresmian Keanggotaan BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Anggota BSO/BSF yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Susunan kata sumpah/janji anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut : “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Ohoi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Ohoi, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(4)Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing dan dalam pengucapan sumpah/janji bagi anggota BSO/BSF yang beragama :
1. a.Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”.
2. b.Kristen Protestan dan Kristen Katolik diawali dengan frasa “Demi Tuhan Saya Berjanji” dan diakhiri dengan frasa” semoga Tuhan menolong saya.
(5)Setelah pengucapan sumpah/janji dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
(6)Anggota BSO/BSF yang telah melaksanakan sumpah/janji, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

BAB IV

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU FINUA

Pasal 11

(1)Masa jabatan keanggotaan BSO/BSF yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. 7

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…