DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 149

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dean Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noror 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nmor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 22014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 TAhun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian epala Desa scbagal pedoman pelaksanaan teknis sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencalionan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuan 1945;
2.Undang-Undang Nomor 60 Tahu 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Idoncsia Tahun 1999 Noor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286];
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2007 Noror 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor.or 4747);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); II. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495];
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5586];
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noror 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah menjadi Undang-Undang 2 • • (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679};
14.Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noror 82;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOmar 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395) sbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekris Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOIr 2091); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 112 Tabun 2014 tentang Perilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeiolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norr 2093];
19.Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor I14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa [erita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOmor 2094];
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6j;
23.Peraturan Daerah Kata Tual Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomr 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096]; 3 t. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL dan WALIKOTA TUAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTTKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB IL

PEMILLIAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa dipilih langsung olch penduduk Dcsa.
(2)Perilihan Kepala Desa bersifat angsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan ad~l.

Pasal 3

(I) Perilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang

(2)Pem~lihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ;
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kota Tual;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kota Tuai yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(3)Pemlihan Kepala Desa srcara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilaksanakan bergclombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enaml tahun.
(4)Pemilihan Kepala Dcsa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. (5] Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa deler penyelenggaraan pemilihan kepala dcsa serentak, Walikota menunjuk penjabat Kepala Desa.
(6)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tual yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. 6 • •
1. a.persrapan,
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.

BAB ILL

PELAKSANAAN Pasal Pemailihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan

Pasal 5

(1)Tahapan persiapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas kegiatan :
1. a.pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kcpada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan scbelum berakhir masa jabatan;
2. b.pembentukan panitia pemilihan kepala Dess oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuhuh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. c.laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Wulikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puhuh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Setelah terbentuknya panitia permilihan; dan
5. e.persetujuan biaya pemihihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitiu.
(2)Pembentukan panitia perilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kcpada Walikota melalui Carat
(3)Dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Perilihan Kota oleh Walikota yang ditetapkan dengan Kcputusan Walkota.
(4)Panitia Perilihan Kota scbagairana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari panitia pcngarah dan panitia teknis. (5] Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (), mempunya tugas
1. a.merencanaknn dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua ta.hapan pelaksanaan perihiban tingkat kota; b, memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Dcsa tingkat Kota, dan
2. c.melaksanakan tugas dan wewcnang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 •
(6)Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), mempunyai tugas:
1. a.melakukan bimbingan tcknis pelaksanaan pcmilihan Kepale Des terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
2. b.mcnetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
3. c.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemiliban lainnya,
4. d.menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; dan
5. e.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 6

suarapenghitungan

(1)Dalam rangka penyelenggaraan proses Perilihan Kepala Desa di tingkat Desa, dibentuk Panitia Pemilihan.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Walikota melalui Carat.
(3)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh] Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(4)Pembentukan Panitia Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan melalui Rapat BPD yang khusus diadakan untuk perbentukan Panitia Perilihan.
(5)Rapat BPD sebagaimana diraksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan BPD
(6)Panitia Perilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan PD. (7] Panitia Pemilihan Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas %
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan perilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemihihan kepada Wahikota melalui Carat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pecmilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
5. e.menetapkan Baka] Calon yang telah memenuhi persyaratan renjadi Calon;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.relaksanakan pemugutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi mengumumkan hasil pemihhan,
11. k.menetapkan Calon terpilih; dan I. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan, 8 Pasat 7
(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(2)Panitia perilihan Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa,
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling banyak berjumah 11 (sebelas] orang, dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Perilihan bertanggung jawab kepada BPD

Pasal 8

I) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksenaan tugas, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa. (2] Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan dengan Kcputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 9

(1)BPD melaksanakan penggantian anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap
(2)Panitia Pemilihan melaksanakan penggantian anggota Panitia Teknis yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap

Pasal 10

(I) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari:

a.Panitia Pendaftaran Permilih {Pantarlih); dan b Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

(2)Tugas Panitia Pendaftaran Penilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
(3)Tugas Kclompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

(1)Panitia Pemilihan Kota, Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri sera tidak memihak.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (l), senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada pcraturan perundang undangan yang berlaku. 9 8 ayat (i), • • Paragraf Kedua Penetapan Pemilih

Pasal 12

(1 Paling lama 5 {ima) Hari setelah terbentruknya Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman akan diadakannya pem~liban Kepala Desa mclalui media informasi, pendaftaran pemilih, dan syarat syarat yang berhak memilih dan dipilih. (2] Media informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat [I] dapat disesuaikan dengan media informasi atau keadaan dan kondisi yang ada di desa bersangkutan.

Isi peraturan

Teks149PDFHirarki

Memuat teks peraturan…