Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Halaman 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Halaman 3 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593); Halaman 4 19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Halaman 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017; 30. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota TualNomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017); 31. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi PerangkatDaerah Kota Tual ; 32. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota TualTahun Anggaran 2017; 33. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Tual Tahun Anggaran 2017; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL Dan WALIKOTA TUAL MEMUTUSKAN: Halaman 6 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp 643.585.561.910,48 b. Belanja Daerah Rp 644.680.816.665,73 Surplus / Defisit (Rp 1.095.254.755,25) Pembiayaan Daerah Penerimaan Daerah Rp 70.415.689.331,48 Pengeluaran Daerah Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp70.415.689.331,48 Halaman 7
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut:a. Jumlah Aset Rp1.002.034.796.666,09 b. Jumlah Kewajiban Rp 14.577.876.230,13 c. Jumlah Ekuitas Rp 987.456.920.435,96
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017sebagai berikut:a. Saldo awal kas per 1 Januari 2017 Rp 70.707.087.764,48 b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp 204.746.176.590,75 c. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Investasi Asset Non Keuangan Rp (205.841.131.005,00) d. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp (1.456.167,87) e. Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas per 31 Desember 2017 Rp (1.096.710.923,12) Saldo Akhir kas per 31 Desember 2017 Rp 69.610.376.841,36
Halaman 9 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:a. Jumlah Pendapatan Operasional per 31 Desember 2017 Rp 641.821.407.056,89 b. Jumlah Beban per 31 Desember 2017 Rp 580.807.918.358,54 c. Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2017 Rp 61.013.488.698,35 d. Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 Rp (789.859.590,70) e. Jumlah Pos Luar biasa per 31 Desember 2017 Rp (599.699.732,00) f. Jumlah Suplus / Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2017 Rp 59.623.929.375,65
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2017 sebagai berikut:a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Rp 70.626.925.694,48 b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahunsebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 70.626.925.694,48 c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 69.531.670.939,23 d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya Rp (0,00) e. Lain-lain Rp (211.236.363,00) f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Rp 69.320.434.576,23
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:f. Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2017 Rp 827.335.838.076,33 g. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 59.623.929.375,65 h. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp 100.497.152.983,98 i. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 Rp 987.456.920.435,96 Halaman 10
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,terdiri dari: LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; LAMPIRAN III : Laporan Operasional; LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas; LAMPIRAN V : Neraca; LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas; LAMPIRAN VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Halaman 11 LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; LAMPIRAN XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; LAMPIRAN XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnnya; LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daerah; LAMPIRAN XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daerah; LAMPIRAN XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya. LAMPIRAN XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah Ini b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.
Membuka PDF…