DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Tual;
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Walikota adalah Walikota Tual;
5.Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
6.Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk tujuan kepentingan umum;
7.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
8.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
9.Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 3
10.Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
11.Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi;
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15.Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukti pembayaran lainnya, berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan kepada Wajib Retribusi;
16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai tempat pembayaran atas pelayanan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2)Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tempat Pelelangan Ikan. 4

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT JASA

Pasal 7

(1)Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Tual.
(2)Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus, yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Tual.
(3)Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota Tual untuk penyelenggaran jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(2)Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
(3)Tarif Retribusi Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 4 % (empat persen) yang terdiri dari :
1. a.2,5 % (dua koma lima persen) dipungut dari Penjual/Pemilik Ikan; dan
2. b.1,5 % (satu koma lima persen) dipungut dari Pembeli/Pedagang Papalele.
(4)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 2 (dua) Tahun sekali. 5
(5)Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(6)Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi yang terutang dilakukan pada wilayah Kota Tual, kecuali wilayah/tempat yang belum ada pelayanan Tempat Pelelangan Ikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Tual;
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Walikota adalah Walikota Tual;
5.Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
6.Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk tujuan kepentingan umum;
7.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
8.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
9.Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 3
10.Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
11.Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi;
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15.Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukti pembayaran lainnya, berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan kepada Wajib Retribusi;
16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai tempat pembayaran atas pelayanan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2)Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tempat Pelelangan Ikan. 4

Pasal 5

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT JASA

Pasal 7

(1)Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Tual.
(2)Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus, yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Tual.
(3)Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota Tual untuk penyelenggaran jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(2)Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
(3)Tarif Retribusi Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 4 % (empat persen) yang terdiri dari :
1. a.2,5 % (dua koma lima persen) dipungut dari Penjual/Pemilik Ikan; dan
2. b.1,5 % (satu koma lima persen) dipungut dari Pembeli/Pedagang Papalele.
(4)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 2 (dua) Tahun sekali. 5
(5)Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(6)Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi yang terutang dilakukan pada wilayah Kota Tual, kecuali wilayah/tempat yang belum ada pelayanan Tempat Pelelangan Ikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.