DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2021 Nomor 126).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : TENTANG PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kota Tual;
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Walikota adalah Walikota Tual.
4.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kota Tual;
6.Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kota Tual;
7.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana AlokasibKhusus;
8.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan oemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11.Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya;
12.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
15.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa banjir rob, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
16.Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
17.Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
18.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
19.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
20.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
22.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
24.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
26.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
27.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
28.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
31.Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD;
32.Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
33.Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
34.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
35.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
36.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
37.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
38.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
39.Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
40.Tim Pelaksana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tingkat desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
41.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,dan kegiatan pengawasan lainnya.
42.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social;
43.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
44.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
45.Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan;
46.Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

a.memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD; dan
b.memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.
1. 47.Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.
2. 48.Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
a.sumber dan besaran ADD bagi Pemerintah Desa;
b.pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa;
c.penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa;
d.pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa;
e.penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
f.perubahan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
g.pertanggungjawaban dan pelaporan ADD oleh Pemerintah Desa; dan
h.pembinaan dan pengawasan ADD kepada Pemerintah Desa.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
(2)Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
2. b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
4. d.menetapkan PPKD;
5. e.menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. f.menyetujui RAK Desa; dan
7. g.menyetujui SPP.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
(4)Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 3

(1)PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.Kaur dan Kasi, Kepala Kewilayahan dan
3. c.Kaur keuangan.

Pasal 4

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
(2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
2. b.mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
3. c.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. d.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
5. e.mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
6. f.mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
(3)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
2. b.melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
3. c.melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 5

(1)Kaur, Kasi dan Kepala Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
(2)Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kaur tata usaha dan umum; dan
2. b.Kaur perencanaan.
(3)Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kasi pemerintahan;
2. b.Kasi kesejahteraan; dan
3. c.Kasi pelayanan.
(4)Kepala Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah kepala Dusun.
(5)Kaur dan Kasi dan kepala Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. b.melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. c.mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. d.menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. e.menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. f.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
(6)Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 6

(1)Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
(4)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

(1)Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
(2)Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.menyusun RAK Desa; dan
2. b.melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
3. c.Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kota Tual setiap tahun anggaran.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kota Tual dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(3)Besarnya ADD yang dialokasikan dalam APBD Kota Tual Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 37.394.455.200,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
(4)Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.Alokasi Dasar;
2. b.Alokasi Formula.
(5)Rincian ADD untuk setiap desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 9

(1)Pengalokasian ADD kepada Setiap Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : ADD Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula
(2)Alokasi Dasar dihitung berdasarkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Alokasi Jumlah desa dan Dusun.
(3)Alokasi formula dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setelah dikurangi alokasi dasar dengan bobot sebagai berikut:
1. a.30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk;
2. b.35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
3. c.15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
4. d.20% (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
(4)Data Jumlah Penduduk, Jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual dan Badan Pusat Statistik (BPS).
(5)Besaran Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AF Desa = {(0,30 *Xl) + (0,35 *X2) + (0,15 *X3) + (0,20*X4)} *AF Kota Tual Keterangan X1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa X2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa X3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa X4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa AF = Alokasi Formula Kota Tual AF Desa = Alokasi Formula Desa.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…