DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 pada Kota Tual.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4747);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 3 Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2013 Nomor 62 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 6072); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL dan WALI KOTA TUAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tual.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 4
8.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah.
9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Kondisi Daerah adalah keadaan atau karakteristik suatu wilayah administratif (provinsi/kabupaten/kota) yang meliputi Letak geografis dan topografi, Jumlah dan sebaran penduduk, Ekonomi dan tingkat kesejahteraan, Ketersediaan infrastruktur dan layanan publik, Sosial budaya dan kapasitas kelembagaan, Kerawanan bencana atau konflik.
11.Permasalahan Daerah adalah segala bentuk hambatan, tantangan, atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh suatu wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Isu strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah.
18.Arah Kebijakan RPJPD yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD.
19.Sasaran Pokok RPJPD yang selanjutnya disebut Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Dareah ini adalah sebagai landasan, pedoman dan arah bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Tual, dengan menetapkan visi dan misi pembangunan guna mewujudkan pembangunan jangka panjang daerah Kota Tual. Visi pembangunan adalah gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan, sementara misi adalah pernyataan tentang tujuan utama yang akan dicapai untuk mencapai visi tersebut. 5

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah, panduan, dan kerangka kerja yang jelas dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di tingkat lokal dalam jangka panjang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

Program pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 5

(1)RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Maluku dan RTRW Kota Tual.

BAB III

RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 7

(1)Wali Kota melalui Kepala Bappeda menyusun Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: a) bab I Pendahuluan b) bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah c) bab III Permasalahan dan Isu Strategis d) bab IV Visi Dan Misi Daerah e) bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok f) bab VI Penutup
(3)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Wali Kota melalui Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsisteni antara kebijakan dengan pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi jangka panjang Daerah.
2. b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
3. c.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
4. d.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
5. e.kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PERUBAHAN RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 9

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. 7
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 10

Dalam hal adanya perubahan pada Peraturan Daerah Kota Tual tentang Rencana Tata Ruang Wilayah maka akan di sesuaikan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tual.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7078), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…