DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tual.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 3

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan. 4

Pasal 6

(1)Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik terdiri atas sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2)Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(2)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala. 5
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Wali Kota sebagai penanggungjawab urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tual.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 3

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan. 4

Pasal 6

(1)Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik terdiri atas sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2)Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(2)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala. 5
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.