DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Menginggat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4747);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DAN WALI KOTA TUAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tual.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tual.
5.Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Kota Tual.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
9.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual. 3
16.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
17.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tual untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi :

a.Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
b.Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
c.Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB II

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 3

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekruitmen tenaga Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. 4

Pasal 5

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.melaporkan kepada Wali Kota tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang- undangan;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi tenaga Bantuan Hukum dan anggota masyarakat lainnya;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan etikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kode etik Advokat.

BAB III

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. 5

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. b.surat permohonan ditujukan kepada Pemerintah Kota dan/atau Pemberi Bantuan Hukum; dan
3. c.surat pernyataan tidak menerima bantuan hukum dari pihak manapun.
(2)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(3)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 11

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. 6

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Menginggat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4747);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DAN WALI KOTA TUAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tual.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tual.
5.Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Kota Tual.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
9.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual. 3
16.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
17.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tual untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi :

a.Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
b.Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
c.Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB II

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 3

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekruitmen tenaga Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. 4

Pasal 5

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.melaporkan kepada Wali Kota tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang- undangan;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi tenaga Bantuan Hukum dan anggota masyarakat lainnya;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

BAB III

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. 5

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. b.surat permohonan ditujukan kepada Pemerintah Kota dan/atau Pemberi Bantuan Hukum; dan
3. c.surat pernyataan tidak menerima bantuan hukum dari pihak manapun.
(2)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(3)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 11

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. 6