Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2024
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 63
Ringkasan
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Menginggat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DAN WALI KOTA TUAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
3
Ruang lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi :
BAB II PEMBERI BANTUAN HUKUM
BAB II
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
4
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan etikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kode etik Advokat. BAB III PENERIMA BANTUAN HUKUM
BAB III
Penerima Bantuan Hukum berhak:
5
Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:
BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum
BAB IV
6 Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Membuka PDF…