DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 pada Kota Tual.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Tual sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota Tual;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka diperlukan pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Pn Ng Ra Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL dan WALIKOTA TUAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tual.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Maluku, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2025–2045, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual Tahun 2012-2032.
11.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
18.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21.Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
23.Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota terpilih hasil pemilihan Wali Kota Tahun 2024.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
1. a.RPJPD;
2. b.RTRW;
3. c.RPJMN;
4. d.RPJMD Provinsi Maluku; dan
5. e.KLHS.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
b.pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum Daerah;
3. c.bab III visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab IV program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. e.bab V penutup.
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Wali Kota melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(3)Tata cara Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran Daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual. Ditetapkan di Kota Tual pada tanggal 1 November 2025 WALI KOTA TUAL, AKHMAD YANI RENUAT Diundangkan di Kota Tual pada tanggal 1 November 2025 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL, RIDWAN HUSAID RENWARIN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2025 NOMOR 143 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU : (4/57/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Pada hakikatnya Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara konkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, Pembangunan Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil- hasil Pembangunan Daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Tual Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kota Tual Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. RPJMD Kota Tual Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tual Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…