Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 44
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Mengingat 1. Undang-Undang Noror 60 Tahu 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Mauku [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Normor 1 1 1 , Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645];
It Peraturan Menteri Dal@m Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomsn Pengelolaan Kcuangan Daerah, sebagaurana tclah diatah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Dacrah [Brita Negara Republik Inoncsia Tahun 2011 Noror 310) 12.Peraturan Menteni Dalam Negen Noror 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]; 13 Peraturan Menteni Dala Ncgtri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompoka Kemarpuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dn Pertanggngiwahan Dana Operasional Penganggaran dan Pertanggungiawaban Pengeunaan Belanja enunjang Operasional, • 4 Peratruran Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tua! Tahun 22016 Nomor 88, Tanbahan Lembaran Dacrah Kota Tua! Noor 7096); Dengan Persctujuan ersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL Dan WALIKOTA TUAL MEMUTUSKAN Menetapkan PEATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATI PIMPINAN DAN ANGOOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL BAB t KETENTUAN UMUM Pas.al Dalam Peraturan Daerah ini yang dima'sud dengan l, Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Daerah Kota Tual. 2 Wahkota dalah Walikota Tual. • Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, sclarutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kota Taal 4, Pipinan Dewan Perwakilan Rakyat Decrah, sclaniut disebut Pimoinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ktua dan Wakil Ketua DPRD KOta Tual scsuai peraturan perundang-undangan
BAB II
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DpD terdri atas
(I) Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagairmana dimaksud dalarn Pasal 22 huruf a, hu-uf b, hurufc, huruf d, hurut e, huruff, dan huruf g dibebankan kepada APBD (2% Pajak penghaslan sebagaimana du.aksud dalam asal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Piapman dan Anggota DPRD yang bcrsangkutan (3 emnbcbanan pajak sebagaimana dimnaksud pada ayat (l] dan ayat () dilakukan sesua dengan poruandang-undangan Bagian Kedun Uang Representasi [1) Pimp.nan dan Anggota D?RD berhak remperoleh ang representasi sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a [2) Uang representasi sebagaimans dimaksud pada ayat (l) diberikan sctap buian
(I)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Waliota
(3)Besaran tunangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sama dergan tunjangan ketuarga dan tunjangan beras bag pcgawai aparutur sipil nepera esuai dengan peraturan perundang-undangan Bagan Keempat Uang Paket (2)Pirpinan darn Anggota D D berhak merperoteh uang paket sebagaimnana dimaks.d dalam Pasad 2 huruf d
() Lang paket scbagaimana diroaksnd pada ayat [lj sebesar 10% (sepulh persen} dari uang representasi yang bersangkutan Bagan Kelima Tunjangan Jabatan 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan scbagairana dimaksud dalam Pasal 2 hurufe. [2) Tunjangan jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (] dibenikan setiap bulan (3 Tuajangan jabatan sebagaimnana dimaksud pada ayat (I] sebesar 145% (seraus rmpat puluh lima person) dart uant representasi yang bersangkutan Bagian Keenam Tunjangan Alat Kelengkapar
(1 Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah Korrisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan eraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalarm Passl 2 huruff
t3) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pads ayat (l) diberkan dengan ketentuant a, untuk jubatan ketua, sebesat 7,5% (tu;uh koma ima persen] dari tunjangan jabatan Kua DPRD;
(1 Pimpinan dan Anggot DRD yang duduk dalam elat kelengkapan lain berhak memperoleh runjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g () Tunjapgan alat kelengkapan luin sebagaimana dimaksud pada ayat (I] diberikan setiap bu'an.
(] Kemampuan keungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditentakan berdasarkan hasl perhitungan atas besaran pencapatan umum daerah dikurangi dergan belanja pcgawar aparatur sipil negara 6 Pasat 13 (l) Kerampuan kcuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat [Z) terdiri atas 3 (iga) kelorpck, yaitu.
Pasal I4 tl) Data yang digunakan scbagai dasar perhitun@an kcmampuan kcuangan daerah sebagaimana dimaksud delam Pasal 13 ayat (I) diatur tebih lanjur dengan Peraturan Wahketa
Bagan Kesembilan Tunjangan Reses Pas0) 15 Setiap melaksanakan reses, Pimpinar. dan Anggota DpRD diberikan tnjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mnempertimbangkan kemarpuan keuangan daerah
Ketentuacn mengenai pemnberian tunangan komunilasi intensif «ebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pomberian tunjangan reses. BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANOTA DPRD Umum Pasal IT (I) Turangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD verdiri atas · a arnan «esehata,
[2] Selain tunjangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan unjangan kesejahteraan ber0pa
[3] Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat [l), Anggota DPRD dapat discdiakan unjangar kesejahteraan berupe :
Bagian Kedua damnan Kesehatan
BAB III
[l) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I/ ayat (lj hurut a cibcrikcan dalam bentuk iuran kepada Badan Penye.enggara Jaminan Sosial Kesehatan sestai peraturan perundang-undangan ) Jaminan kesehatan scbagamona dimaksud pada ayat (lt juga terraSuk suarui/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tl) Selain jaminan kesehatan ebagaimana dimnaksud dalam Pasal 18 ayat [1), Pimpinan dan Anggota DPRD disodiakan pemeriksaan kesehata; Yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan a.eh Badan Penyelenggara daminan Sosial Kesehatan. (2] Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan I {[satuj kali dalam i (setu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak. (3; Ketcntuan lebih anjut mengenai pemeriksaan kcsehatan sebagairana dimaksud pada ayat(l diatur dalam Peratran Walkote Tual. bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jarinan Kematian
(l Jarinan «ecclakaan kerja dan jaminan keratin sebagauimana dimaksued dalam Pasat I7 ayat (l) huruf b dan huruf diberikan dalam bcntuk iuran kcpada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan () Jarinan kecelakaan kerja dan jarinan kematian scbagairana dimaksu' dalam Pasa! t? ayat (l) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dcngan aminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesai dengan etentuan pcraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pakaian Dinas dan Atribut
(lJ Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat [) huruf c diberikan pakaian dinas dan atribut (2 Pakaan dinas auribut sebagaimana dimaksud pada ayat (l} terdiri atas
d pakaian dinas harian lengan panjang disediakan I [satu] pasang dalam I (satu) tahun; dan
Bagian Kelima Tunjangau Rucnah Negara dan Pericagkapanya Sert Tnjangan Kendaraan Dinas Jabatan
Membuka PDF…