DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Perizinan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan;
12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42);
13.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1991 Seri C);
14.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogykarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 1992 Seri D);
15.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2008);
16.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2010);
17.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012);
18.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2012);
19.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.
2.Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
3.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4.Reklame insidentil adalah reklame yang masa izinnya paling lama 1 (satu) bulan.
5.Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6.Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelelenggara reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7.Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
8.Facade adalah suatu sisi luar (eksterior) sebuah bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
9.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
10.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

Orang pribadi atau badan usaha dapat menyelenggarakan reklame sesuai dengan Zona Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

Jenis reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi :

a.reklame papan/billboard;
b.videotron/megatron;
c.reklame kain;
d.reklame vinyl/plastik;
e.reklame melekat/stiker;
f.reklame selebaran;
g.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
h.reklame udara;
i.reklame apung;
j.reklame suara;
k.reklame peragaan; dan
l.reklame cahaya/film/slide.

Pasal 4

(1)Bentuk reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan berdasarkan :
1. a.posisi terhadap jalan;
2. b.posisi panjang dan lebar bidang;
3. c.sudut pandang; dan
4. d.ukuran.
(2)Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
1. a.membujur/searah jalan; dan
2. b.melintang atau memotong jalan.
(3)Bentuk reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
1. a.vertikal; dan
2. b.horisontal.
(4)Bentuk reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c adalah:
1. a.satu muka/sisi;
2. b.dua muka/sisi; dan
3. c.lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
(5)Bentuk reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
1. a.besar apabila ukuran 24 m2 – 32 m2;
2. b.sedang apabila ukuran 12 m2 ≤ 24 m2; dan
3. c.kecil apabila ukuran < 12 m2.
4. d.khusus untuk ukuran reklame cahaya disesuaikan dengan keluasan media yang dipergunakan.
(6)Jumlah reklame besar pada setiap sudut simpang paling banyak diselenggarakan 1 (satu) titik reklame.
(7)Ketentuan lebih lanjut penempatan dan jarak antar reklame besar diatur dengan Peraturan Walikota.
(8)Khusus reklame yang menempel pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan facade.
(9)Bangunan cagar budaya dilarang digunakan sebagai media reklame, kecuali :
1. a.reklame usaha/profesi dengan ketentuan paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasan facade dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter); dan/atau
2. b.reklame cahaya.

Pasal 5

(1)Penempatan reklame dapat dilakukan pada :
1. a.tanah persil orang pribadi atau badan usaha yang meliputi :
  1. 1.di halaman;
  2. 2.menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
  3. 3.di atas bangunan gedung; atau
  4. 4.di dalam bangunan gedung.
2. b.tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum yang meliputi :
  1. 1.tiang penerangan jalan umum;
  2. 2.halte bus;
  3. 3.jembatan penyeberangan;
  4. 4.pasar/terminal/taman pintar/tempat khusus parkir;
  5. 5.gapura;
  6. 6.tugu jam;
  7. 7.pos polisi;
  8. 8.penunjuk peta kota; atau
  9. 9.instansi pemerintah.
(2)Pengaturan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Reklame dilarang diselenggarakan:
1. a.pada trotoar;
2. b.pada devider/median jalan;
3. c.pada taman jalur hijau;
4. d.pada taman kota kecuali reklame insidentil;
5. e.pada pergola;
6. f.pada sekolah kecuali reklame insidentil;
7. g.pada jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang;
8. h.dalam bentuk wall painting;
9. i.berupa portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame;
10. j.dalam bentuk kain kecuali jenis reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera;
11. k.dalam bentuk reklame besar jenis papan/billboard front light; dan
12. l.menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu-lintas.
(2)Ketentuan mengenai penyelenggaraan jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Reklame wajib ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 m (satu meter) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
(2)Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
(3)Ketentuan mengenai bahu jalan atau trotoar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame jenis kain/vinyl/plastik dilarang ditempatkan di ruang milik jalan pada ruas Jalan Laksda. Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Utomo.

Pasal 9

(1)Penempatan reklame di area sekolah, di luar area sekolah dan di area tempat ibadah dengan jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar dilarang adanya reklame produk rokok, alat kontrasepsi dan/atau minuman beralkohol.
(2)Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah untuk reklame insidentil produk rokok di area Stadion Mandala Krida dan Stadion Kridosono yang terkait dengan event pada lokasi tersebut.
(3)Reklame produk rokok dilarang:
1. a.di kawasan tanpa rokok;
2. b.diletakkan di jalan utama atau protokol;
3. c.melintang atau memotong jalan; dan
4. d.melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) untuk jenis reklame cahaya.
(4)Jalan Utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.Jalan Laksda. Adisutjipto;
2. b.Jalan Urip Sumoharjo;
3. c.Jalan Jenderal Sudirman;
4. d.Jalan Pangeran Diponegoro;
5. e.Jalan Margo Mulyo;
6. f.Jalan Malioboro;
7. g.Jalan Margo Utomo;
8. h.Jalan A.M. Sangaji; dan
9. i.Jalan K.H. Ahmad Dahlan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan isi reklame dibedakan menjadi :
1. a.reklame komersial; dan
2. b.alat peraga.
(2)Reklame komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi :
1. a.reklame pengenal nama usaha/profesi;
2. b.reklame produk; dan
3. c.reklame pengenal nama usaha dan produk.
(3)Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan menjadi :
1. a.alat peraga; dan
2. b.alat peraga dan reklame.
(4)Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mengandung muatan pornografi, pornoaksi dan/atau SARA.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022