DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Penyelenggaraan Reklame, Perizinan, Kerja Sama Pemanfaatan Titik Reklame, Kewajiban , Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam pengurusan perizinan untuk meningkatkan penataan dan pengaturan reklame serta penguatan pengawasan;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklame; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
2.Reklame Insidental adalah reklame yang masa izinnya paling lama 1 (satu) bulan.
3.Reklame Permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame videotron dan reklame papan.
4.Reklame Komersial adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan mencari keuntungan keuangan/finansial.
5.Reklame Non-Komersial adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan tidak mencari keuntungan keuangan/finansial.
6.Reklame Besar adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame antara 24 m2 – 32 m2 (dua puluh empat meter persegi sampai dengan tiga puluh dua meter persegi).
7.Reklame Sedang adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame antara 12 m2 – <24 m2 (dua belas meter persegi sampai dengan kurang dari dua puluh empat meter persegi).
8.Reklame Kecil adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame <12 m2 (kurang dari dua belas meter persegi).
9.Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10.Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
11.Fasad adalah sisi luar/eksterior bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah; dan
b.menata Reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang.

Pasal 5

(1)Jenis Reklame dibedakan menjadi:
1. a.Reklame Insidental; dan
2. b.Reklame Permanen.
(2)Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
1. a.Reklame baliho;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame selebaran;
4. d.Reklame melekat;
5. e.Reklame cahaya/film/slide;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame suara;
8. h.Reklame apung; dan
9. i.Reklame peragaan.
(3)Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
1. a.Reklame papan/billboard;
2. b.Reklame videotron;
3. c.Reklame lukisan dinding/wall painting; dan
4. d.Reklame berjalan.

Pasal 6

(1)Bentuk Reklame dibedakan berdasarkan:
1. a.posisi terhadap jalan;
2. b.posisi panjang dan lebar bidang;
3. c.sudut pandang; dan
4. d.ukuran.
(2)Bentuk Reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.membujur/searah jalan; dan
2. b.melintang jalan.
(3)Bentuk Reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.vertikal; dan
2. b.horisontal.
(4)Bentuk Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.1 (satu) muka/sisi;
2. b.2 (dua) muka/sisi; dan
3. c.lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
(5)Bentuk Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.Reklame Besar;
2. b.Reklame Sedang; dan
3. c.Reklame Kecil.
(6)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
1. a.Reklame cahaya/film/slide; dan
2. b.Reklame yang menempel pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan Fasad bangunan atau paling besar sama dengan ukuran Reklame Besar.

Pasal 7

(1)Reklame berdasarkan isi dibedakan menjadi:
1. a.Reklame Komersial; dan
2. b.Reklame Non-Komersial.
(2)Reklame Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
1. a.Reklame pengenal nama usaha/profesi;
2. b.Reklame produk; dan
3. c.Reklame pengenal nama usaha/profesi dan produk.
(3)Reklame Non-Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat peraga.

Pasal 8

(1)Penempatan Reklame dilakukan pada:
1. a.tanah persil orang atau badan, antara lain:
  1. 1.di tanah pekarangan;
  2. 2.melekat/menempel di bangunan pagar;
  3. 3.melekat/menempel di bangunan gedung;
  4. 4.di atas bangunan gedung; atau
  5. 5.di dalam bangunan gedung.
2. b.tanah persil pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum, antara lain:
  1. 1.taman;
  2. 2.sisi terluar trotoar;
  3. 3.tanah negara yang berada di antara sisi terluar trotoar dan persil orang atau badan;
  4. 4.tiang penerangan jalan umum;
  5. 5.halte bus;
  6. 6.jembatan penyeberangan;
  7. 7.pasar/terminal/tempat khusus parkir;
  8. 8.gapura;
  9. 9.tugu jam;
  10. 10.pos polisi;
  11. 11.penunjuk peta kota; atau
  12. 12.papan petunjuk arah.
(2)Penempatan Reklame produk rokok dilarang:
1. a.di kawasan tanpa rokok;
2. b.di jalan utama atau protokol;
3. c.melintang atau memotong jalan;
4. d.melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) untuk jenis reklame cahaya/film/slide; dan
5. e.pada radius jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, tempat ibadah, puskesmas, dan rumah sakit.
(3)Penempatan Reklame alat kontrasepsi dilarang pada radius jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar sekolah dan tempat ibadah.
(4)Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian fungsi Reklame; dan/atau
3. c.pembongkaran Reklame.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Reklame dilarang diselenggarakan pada:
1. a.median jalan/devider;
2. b.pergola;
3. c.jembatan, kecuali untuk jenis Reklame Insidental dan/atau di jembatan penyeberangan orang; dan
4. d.bangunan cagar budaya, kecuali untuk Reklame pengenal nama usaha/profesi dan Reklame cahaya/film/slide dengan ukuran paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasan Fasad bangunan dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter).
(2)Reklame dilarang diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.kain, kecuali jenis Reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera;
2. b.Reklame Besar untuk jenis Reklame papan/billboard front light;
3. c.portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan Reklame; dan
4. d.menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan/atau rambu lalu-lintas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jenis Reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Zona pengendalian penyelenggaraan Reklame di Daerah dibagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
1. a.zona khusus, yaitu zona yang tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan Reklame, meliputi:
  1. 1.jalan di kawasan sumbu filosofi;
  2. 2.area radius 50 m (lima puluh meter) dari Tugu Pal Putih;
  3. 3.alun-alun utara;
  4. 4.alun-alun selatan;
  5. 5.alun-alun Sewandanan Pakualaman;
  6. 6.bangunan Plengkung Gading
  7. 7.bangunan Plengkung Wijilan; dan
  8. 8.area pojok beteng.
2. b.zona kendali ketat, yaitu zona di luar zona khusus yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan Reklame yang diselaraskan dengan status kawasan cagar budaya, meliputi area:
  1. 1.kawasan cagar budaya Kraton,
  2. 2.kawasan cagar budaya Pakualaman;
  3. 3.kawasan cagar budaya Kotagede; dan
  4. 4.kawasan cagar budaya Kotabaru.
3. c.zona kendali sedang, yaitu zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
(2)Ketentuan bebas dari penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk jenis Reklame sebagai berikut:
1. a.Reklame papan nama usaha/profesi yang melekat di bangunan;
2. b.Reklame berisi informasi publik yang ditempatkan pada titik Reklame yang disediakan Pemerintah Daerah atau kerjasama dengan pihak lain; dan
3. c.Reklame Insidentil.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan zona pengendalian penyelenggaraan Reklame pada zona khusus, zona kendali ketat dan zona kendali sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015