DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Penyelenggaraan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Penyelenggaraan Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, Sistem Keamanan Informasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, Pemerintahan daerah perlu memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); dan
5.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2.Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pengelolaan TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3.Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pemanfaatan TIK adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
4.Data adalah fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
5.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, keaslian, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
8.Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
9.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
10.Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota dan merupakan Perangkat Daerah.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.efisien;
d.sinergis;
e.manfaat;
f.produktifitas;
g.validitas;
h.integrasi;
i.kesinambungan;
j.keterpaduan;
k.interoperabilitas; dan
l.keamanan.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bertujuan:

a.meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah;
b.meningkatkan Pelayanan Publik pemerintah daerah;
c.meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK;
d.mewujudkan pemerintahan berbasis Data yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, Kemantren, dan Kelurahan;
e.mewujudkan sinergi pembangunan dan tata kelola TIK; dan
f.meningkatkan kemudahan akses layanan TIK bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pengelolaan TIK;
b.Pendayagunaan TIK;
c.kerjasama;
d.peran serta masyarakat;
e.sistem keamanan informasi;
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
g.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

a.perencanaan TIK;
b.standardisasi TIK;
c.pembangunan dan/atau pengembangan TIK:
d.pendayagunaan TIK; dan
e.monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan TIK.
(2)Penyusunan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan diwujudkan dalam Rencana Induk TIK.
(3)Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.visi dan misi;
2. b.sasaran dan tujuan pengembangan TIK;
3. c.kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
4. d.rencana strategi pengembangan TIK; dan
5. e.arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.

Pasal 7

(1)Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun standardisasi untuk mengintegrasikan TIK.
(2)Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.standar pembangunan dan/atau pengembangan TIK;
2. b.standar komunikasi Data antar aplikasi;
3. c.standar integrasi Data;
4. d.standar kompetensi sumber daya manusia;
5. e.standar keamanan informasi; dan
6. f.standar monitoring dan evaluasi TIK.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan/atau pengembangan TIK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada rencana induk yang telah disusun.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan Teknologi Informasi sendiri, maka pelaksanaannya harus berkoordinasi dan disupervisi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(3)Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berbasis Data yang terintegrasi dan kolaborasi dalam Daerah.
(4)Pembangunan TIK yang terintegrasi dan kolaborasi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.integrasi Data;
2. b.komunikasi Data;
3. c.integrasi infrastruktur; dan
4. d.integrasi aplikasi.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019