DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Asas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ruang Lingkup Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kerjasa sama antar Pemerintah Daerah atau Pihak Lain, Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran Serta Masyarakat, Literasi Digital dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat perlu memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan PemanfaatanTeknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana SALINAN telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
7.Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di DIY.
8.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9.Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
10.Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
11.Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
12.Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
13.Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
14.Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
15.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16.Standar Prosedur Operasi yang selanjutnya disingkat SPO adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
17.Rencana Induk TIK adalah dokumen formal organisasi yang terdiri dari sebuah kerangka kerja fundamental yang digunakan organisasi sebagai petunjuk untuk mendefinisikan dan mengembangkan strategi perencanaan dan pengembangan solusi teknologi informasi yang selaras dengan strategi keseluruhan organisasi.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

a.kejujuran;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.efisien;
e.sinergis;
f.manfaat;
g.produktifitas;
h.validitas; dan
i.integrasi.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bertujuan:

a.meningkatkan Pelayanan Publik;
b.mendukung terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
c.membentuk jaringan TIK dalam daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta antar Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan;dan
d.mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pengelolaan TIK;
b.Pemanfaatan TIK;
c.kerja sama;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENGELOLAAN TIK

Pasal 5

Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

a.perencanaan TIK;
b.pembangunan TIK;
c.pelaksanaan TIK; dan
d.monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan TIK.
(2)Penyusunan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang TIK.
(3)Rencana Induk TIK paling sedikit memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.sasaran dan target pengembangan TIK;
4. d.kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
5. e.rencana pengembangan TIK;
6. f.strategi implementasi pengembangan TIK; dan
7. g.arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.

Pasal 7

(1)Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)terdiri atas:
1. a.sub urusan informasi dan komunikasi publik;
2. b.sub urusan aplikasi informatika.

Pasal 9

Perencanaan TIK dalam sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

a.perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
b.monitoring opini dan aspirasi publik;
c.monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
d.pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
e.pengelolaan media komunikasi publik;
f.pelayanan informasi publik;
g.layanan hubungan media;
h.kemitraan dengan pemangku kepentingan;
i.manajemen krisis komunikasi publik;
j.penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
k.dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

Pasal 10

Perencanaan TIK dalam sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

a.rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
b.nama domain;
c.pusat data;
d.sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
e.sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
f.keamanan informasi;
g.data dan informasi elektronik;
h.aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
i.sistem penghubung layanan pemerintah;
j.ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
k.sumber daya TIK Pemerintah Daerah; dan
l.Government Chief Information Officer (GCIO).

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGELOLAAN TIK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGELOLAAN TIK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021