DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Jenis, Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Masa Retribusi, Peninjauan Tarif, Pemungutan Retribusi, Penagihan, Pemberian Keringanan Dan Pengurangan Retribusi, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing di daerah Kota Yogyakarta merupakan potensi penerimaan daerah guna mendukung terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan dana kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
3.Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
4.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
7.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaaan atau pejabat yang ditunjuk.
8.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9.Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah badan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di wilayah Daerah untuk melakukan pembayaran retribusi.
10.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
14.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15.Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
19.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

JENIS, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi PTKA termasuk dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

Subjek Retribusi PTKA yaitu Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi PTKA yaitu pengesahan RPTKA Perpanjangan kepada Pemberi Kerja TKA yang bekerja di Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengesahan RPTKA untuk:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.perwakilan negara asing;
3. c.badan internasional;
4. d.lembaga sosial;
5. e.lembaga keagamaan;dan
6. f.jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi PTKA diukur berdasarkan:

a.jangka waktu atau masa berlakunya Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
b.jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
(2)Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA perpanjangan;
2. b.pembinaan dan pengawasan di lapangan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan; dan
5. e.biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi PTKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi PTKA.
(2)Besaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US$100 (Seratus dolar Amerika Serikat) per orang/per bulan/per jabatan.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan, besaran Retribusi PTKA dihitung 1 (satu) bulan penuh.
(4)Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VI

MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi PTKA merupakan jangka waktu yang ditetapkan dalam pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.

BAB VII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 10

(1)Tarif Retribusi PTKA ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan indeks harga dan perekonomian.
(3)Dalam hal terdapat perubahan besaran tarif berdasarkan peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan perubahan tarif Retribusi PTKA.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…