DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam rencana pembangunan periode sebelumnya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALI KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang perumusan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
7.Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1.1. Lokasi dan Luas Batas Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta merupakan ibu kota DIY. Fungsi ini mencerminkan peran Kota Yogyakarta sebagai pusat administrasi, baik pada tingkat regional provinsi maupun kota. Selain itu, Kota Yogyakarta juga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional, dengan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, pariwisata, serta sosial budaya.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota.
(3)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta memperhatikan:
1. a.RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. b.RTRW Daerah; dan
3. c.RPJMD Kabupaten sekitar.
(4)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
1. a.RKPD;
2. b.Renstra Perangkat Daerah; dan
3. c.Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
3. c.BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan pernyataan tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan selama periode kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah lima tahun ke depan. Visi ini menjadi arah utama bagi seluruh proses pembangunan, mencerminkan cita-cita kolektif masyarakat, sekaligus menjadi kompas strategis dalam merespons tantangan dan dinamika pembangunan daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang perencanaan dan pengendalian.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2025 WALI KOTA YOGYAKARTA, ttd HASTO WARDOYO Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2,20/2025) PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI KABAG HUKUM SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KEPALA BAPPEDA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 BAB I UMUM Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip- prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah Public Service Function (fungsi pelayanan masyarakat), development Function (fungsi pembangunan), dan protection function (fungsi perlindungan). Good govermance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objective and subjective responsibility. Responsibility objective bersumber pada adanya pengendalian dari luar (external controls) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (economy, efficiency and effectiveness) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003). Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Yogyakarta diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1.1. Lokasi dan Luas Batas Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta merupakan ibu kota DIY. Fungsi ini mencerminkan peran Kota Yogyakarta sebagai pusat administrasi, baik pada tingkat regional provinsi maupun kota. Selain itu, Kota Yogyakarta juga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional, dengan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, pariwisata, serta sosial budaya.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...................................................................................................................... 8 DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... 11 DAFTAR TABEL .............................................................................................................. 15 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 21 1.1. Latar Belakang ................................................................................................... 21 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................................ 22 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya ....................................................................................... 24 1.4. Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 27 1.5. Sistematika Penulisan ........................................................................................ 28 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH .............................................................................. 30 2.1. Gambaran Umum Daerah .................................................................................. 30 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ...................................................................... 30 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .......................................................... 30 2.1.1.2. Peran Strategis dan Potensi Pengembangan Wilayah ............................. 40 2.1.1.3. Kondisi Ekoregion ................................................................................. 41 2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup........................... 44 2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan ............................. 53 2.1.1.6. Kualitas Lingkungan Hidup .................................................................. 55 2.1.1.7. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ............................... 59 2.1.1.8. Demografi ............................................................................................. 65 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................................. 70 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ........................................................................ 70 2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua....................................................................... 80 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang merata ..................................................... 81 2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif .......................................................... 85 2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif...... 86 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah ............................................................................. 92 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia ....................................................... 92 2.1.3.2. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi........................................... 93 2.1.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ............................................. 102 2.1.3.4. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ................................ 103 2.1.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro dan Iklim Investasi ..................................... 109 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ............................................................................. 113 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi dan Adaptif....... ......................................................................................... 113 2.1.4.2. Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan yang Tangguh..................... 121 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan .... 125 2.1.4.4. Perkembangan Pembangunan Kemantren ........................................... 125 2.1.4.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah .......................................... 126 2.2. Gambaran Keuangan Daerah ........................................................................... 243 2.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ......................................................................... 243 2.2.1.1. Pendapatan Daerah ............................................................................ 243 2.2.1.2. Belanja Daerah ................................................................................... 251 2.2.1.3. Pembiayaan Daerah ............................................................................ 254 2.2.1.4. Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah .............................................. 257 2.2.2. Neraca Daerah ............................................................................................ 257 2.2.2.1. Aset .................................................................................................... 257 2.2.2.2. Kewajiban ........................................................................................... 258 2.2.2.3. Ekuitas Dana...................................................................................... 259 2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan ...................................... 262 2.3. Permasalahan dan isu Strategis ....................................................................... 266 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.......................................................... 266 2.3.1.1. Belum Meratanya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat.. 266 2.3.1.2. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat ......................... 266 2.3.1.3. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan ........................... 267 2.3.1.4. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Perkotaan .......... 269 2.3.1.5. Belum Optimalnya Pengelolaan Risiko Bencana, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan ............................................................ 273 2.3.1.6. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian dan Pemerataan Distribusi Pendapatan .............................................. 274 2.3.1.7. Penurunan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan ............................. 275 2.3.1.8. Tantangan Pemenuhan Ketahanan Pangan ......................................... 277 2.3.1.9. Belum Optimalnya Sektor Perdagangan dan Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Kelompok Desil 1-4................................... 278 2.3.1.10. Kebutuhan Peningkatan Investasi ....................................................... 279 2.3.1.11. Kesenjangan antara Kualitas Angkatan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri .................................................................................... 280 2.3.1.12. Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan..................................................................................... 281 2.3.1.13. Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat ................................................................. 282 2.3.1.14. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Kewilayahan ................................................................ 283 2.3.1.15. Belum Tuntasnya Pengentasan Kemiskinan ........................................ 284 2.3.1.16. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Merespon Dinamika dan Inklusivitas Pembangunan ........................................................... 284 2.3.1.17. Masih Adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Berpotensi Memengaruhi Harmoni Kehidupan Masyarakat .................................. 285 2.3.1.18. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat .................................................................. 287 2.3.2. Isu Lingkungan Dinamis ............................................................................. 287 2.3.2.1. Isu Global ........................................................................................... 288 2.3.2.2. Isu Nasional........................................................................................ 291 2.3.2.3. Isu Regional ........................................................................................ 293 2.3.3. Isu Strategis Daerah ................................................................................... 295 2.3.3.1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan ................................................................. 295 2.3.3.2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ............................... 296 2.3.3.3. Pengelolaan Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan ..................................... 297 2.3.3.4. Tantangan Peningkatan Kualitas Layanan Publik untuk Mewujudkan Good Government Governance ............................................................. 298 BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .................... 300 3.1. Visi .................................................................................................................. 300 3.2. Misi .................................................................................................................. 303 3.3. Tujuan dan Sasaran......................................................................................... 305 3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas ................................................ 309 3.4.1. Penahapan Pembangunan .......................................................................... 309 3.4.2. Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 ......................................... 313 3.4.2.1. Orientasi Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang....... .......................................................................................... 313 3.4.2.2. Lokus Pembangunan Prioritas ............................................................ 315 3.4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ........................................................ 317 3.4.4. Program Prioritas ........................................................................................ 329 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ................................................................................................ 339 4.1. Program Perangkat Daerah............................................................................... 339 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ................................................... 377 BAB V PENUTUP .......................................................................................................... 400 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain .............................................................................. 27 Gambar 2. Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta ................................................. 32 Gambar 3. Daerah Aliran Sungai Kota Yogyakarta ................................................ 36 Gambar 4. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................................................................................ 38 Gambar 5. Gambar Bentang Lahan Kota Yogyakarta ............................................. 42 Gambar 6. Gambar Vegetasi Alami Kota Yogyakarta .............................................. 44 Gambar 7. Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta ............................................ 45 Gambar 8. Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta ..................................... 49 Gambar 9. Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .. 53 Gambar 10. Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................................................................................ 53 Gambar 11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 56 Gambar 12. Peta Risiko Untuk Setiap Jenis Bencana .............................................. 61 Gambar 13. Risiko Multi Bahaya Kota Yogyakarta................................................... 62 Gambar 14. Indeks Risiko Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............. 63 Gambar 15. Bahaya Kebakaran, Cuaca Ekstrem dan Banjir di Kawasan Sumbu Filosofi ................................................................................................. 64 Gambar 16. Distribusi Persentase Penduduk Per Kemantren Tahun 2024 ............... 66 Gambar 17. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ....... 67 Gambar 18. Struktur Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024 ................. 68 Gambar 19. Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ....................... 70 Gambar 20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 .................................................................. 71 Gambar 21. PDRB Per Kapita Menurut ADHB (Juta Rupiah) Kota Yogyakarta Terhadap DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 ..................................... 72 Gambar 22. Rasio Gini Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional ....................... 72 Gambar 23. Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 ........................................................................................... 74 Gambar 24. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 .................................................................. 74 Gambar 25. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2020 - 2024 .............. 79 Gambar 26. Indeks Zakat Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024................. 80 Gambar 27. Usia Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 ................... 80 Gambar 28. Prevalensi Stunting Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ........................ 81 Gambar 29. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 ................................................................................ 82 Gambar 30. Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................. 82 Gambar 31. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional Tahun 2022-2024 ........................................................... 84 Gambar 32. Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ....... 87 Gambar 33. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ....... 87 Gambar 34. Indeks Ketimpangan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......... 88 Gambar 35. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Yogyakarta 2021-2023 ............... 89 Gambar 36. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Yogyakarta 2021-2024 ................ 91 Gambar 37. Nilai IMDI Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2022-2024 ........ 94 Gambar 38. Indeks Inovasi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021-2024 ................... 94 Gambar 39. Persentase PDRB Industri Pengolahan Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ........................................... 97 Gambar 40. Persentase PDRB Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................................. 97 Gambar 41. Rasio Kewirausahaan Kota Yogyakarta 2020-2024 ............................... 98 Gambar 42. Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..... 99 Gambar 43. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 .......................................................................................................... 100 Gambar 44. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 101 Gambar 45. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 . 109 Gambar 46. Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta terhadap Nasional Tahun 2020-2024 112 Gambar 47. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......... 117 Gambar 48. Tingkat Kriminalitas per 100.000 Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 122 Gambar 49. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 127 Gambar 50. Angka Partisipasi Kasar Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............. 127 Gambar 51. Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............................................................................. 130 Gambar 52. Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta 2020-2024 ....................................................................... 130 Gambar 53. Persentase Balita Gizi Buruk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024....... 137 Gambar 54. Persentase Balita Gizi Kurang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..... 138 Gambar 55. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta 2020-2024 ......... 141 Gambar 56. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 141 Gambar 57. Persentase Berakses Air Minum Aman di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 149 Gambar 58. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 151 Gambar 59. Luas Permukiman Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .... 154 Gambar 60. Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ....... 170 Gambar 61. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 171 Gambar 62. Skor Pola Pangan Harapan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.......... 172 Gambar 63. Persentase Cadangan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..... 173 Gambar 64. Indeks Kualitas Air Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..................... 178 Gambar 65. Indeks Kualitas Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024................. 179 Gambar 66. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .. 180 Gambar 67. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tahun 2020-2024 .............................................................................. 181 Gambar 68. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 182 Gambar 69. Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024183 Gambar 70. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 183 Gambar 71. Capaian IPBK Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 . 186 Gambar 72. Capaian IPBK Kota Yogyakarta dibandingkan Kabupaten lain di DIY Tahun 2020-2024 ............................................................................. 186 Gambar 73. Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .................. 187 Gambar 74. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 188 Gambar 75. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 189 Gambar 76. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............................................................................. 190 Gambar 77. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 191 Gambar 78. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024..................... 192 Gambar 79. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 196 Gambar 80. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB (Ribu Rupiah) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 203 Gambar 81. Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ...... 205 Gambar 82. Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......................................................................................................... 206 Gambar 83. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 207 Gambar 84. Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......................................................................................................... 208 Gambar 85. Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang Dimenangkan dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................................................ 209 Gambar 86. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 213 Gambar 87. Persentase OPD dan Unit Kerja di Kota Yogyakarta telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku atau kategori baik .............................. 215 Gambar 88. Jumlah Pergerakan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 216 Gambar 89. Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......... 216 Gambar 90. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 218 Gambar 91. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 218 Gambar 92. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................................................ 219 Gambar 93. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 219 Gambar 94. Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......................................................................................................... 220 Gambar 95. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 221 Gambar 96. Ekspor Bersih (Net Export) PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024. 222 Gambar 97. Produksi Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................. 224 Gambar 98. Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......................................................................................................... 226 Gambar 99. Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......................................................................................................... 226 Gambar 100. Perbandingan Usulan, BA Awal dan BA Definitif Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2026 ............................................................ 233 Gambar 101. Grafik Realisasi Fisik dan Keuangan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 235 Gambar 102. Tren Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rupiah) .......................................................................... 246 Gambar 103. Tren Realisasi PAD dalam Juta Rupiah Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 (dalam Juta Rupiah) ................................................................. 248 Gambar 104. Kontribusi Sektoral dan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Jasa Lainnya di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................................................ 276 Gambar 105. Grafik Nilai Investasi dan Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............................................................................. 279 Gambar 106. Visi Pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan yang Relevan .......................................................................................................... 300 Gambar 107. Keterkaitan Misi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan Misi Wali Kota ................................................................................................... 304 Gambar 108. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025- 2029 .................................................................................................. 305 Gambar 109. Proses Bisnis Visi RPJMD 2025-2029 ................................................ 305 Gambar 110. Bagan Cascading RPJMD 2025-2029 ................................................. 306 Gambar 111. Tahapan Periode Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta 2025- 2034 .................................................................................................. 309 Gambar 112. Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025- 2029 .................................................................................................. 311 DAFTAR TABEL Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta ............................... 30 Tabel 2. Ketinggian Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Laut .................. 33 Tabel 3. Rata-Rata Curah Hujan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 .............. 34 Tabel 4. Kelembaban Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024...................... 34 Tabel 5. Tekanan Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 ........................... 34 Tabel 6. Rata-Rata Suhu Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 .......................... 35 Tabel 7. Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan 2023 ...................... 37 Tabel 8. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 ..................... 38 Tabel 9. Ekoregion Bentang Lahan di Kota Yogyakarta ...................................... 42 Tabel 10. Tipe Vegetasi Kota Yogyakarta ............................................................. 43 Tabel 11. Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta ............................................ 46 Tabel 12. Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Yogyakarta .......... 47 Tabel 13. Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta ..................................... 50 Tabel 14. Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2030 .................................................................................................... 52 Tabel 15. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Air Baku PDAM Tirtamarta untuk Kota Yogyakarta Tahun 2025 .................................................... 54 Tabel 16. Cakupan Layanan Sanitasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ........... 56 Tabel 17. Jumlah SPALD-T dan SPALD-S di Kota Yogyakarta Tahun 2024 .......... 57 Tabel 18. Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................. 57 Tabel 19. Kategori Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2024 ....................... 58 Tabel 20. Daya Tampung Depo/Sumber Lainnya Kota Yogyakarta ...................... 58 Tabel 21. Matriks Prioritas Risiko Bencana ......................................................... 63 Tabel 22. Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024 ............. 65 Tabel 23. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2020-2024. 66 Tabel 24. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 67 Tabel 25. Sex Ratio Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ...................... 67 Tabel 26. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Yogyakarta 2020-2024.......... 69 Tabel 27. Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .................... 69 Tabel 28. Proyeksi Beban Ketergantungan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Usia ..................................................................................................... 70 Tabel 29. Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .................... 73 Tabel 30. Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta (Agustus 2024) .................................................................. 76 Tabel 31. Distribusi Pendapatan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 78 Tabel 32. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..... 78 Tabel 33. Persentase Satuan Pendidikan berdasarkan Kemampuan Literasi dan Numerasi Asesmen tingkat Nasional .................................................... 83 Tabel 34. Angka Literasi dan Numerasi SD dan SMP Umum (Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta 2020-2024 ................................................................. 83 Tabel 35. Hasil Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) SD dan SMP di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 ...................................................... 83 Tabel 36. Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............................................................. 85 Tabel 37. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024 .................. 86 Tabel 38. Hasil Penilaian Indeks Kota Inklusif Disabilitas 2023-2024 .................. 89 Tabel 39. Nilai Indeks Kota Ramah Lansia Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Skor Komposit (Masyarakat dan Lembaga) ...................... 90 Tabel 40. Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................... 92 Tabel 41. Angka Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .................. 93 Tabel 42. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 (%) .......................................................................... 95 Tabel 43. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 (%) ........................................................ 96 Tabel 44. Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................... 99 Tabel 45. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 101 Tabel 46. Rasio Total Kredit Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .... .......................................................................................................... 102 Tabel 47. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 102 Tabel 48. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 103 Tabel 49. Peran OPD dalam Mendukung Ketercapaian Sasaran Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ................................................ 104 Tabel 50. Pembobotan Indeks Pembentuk ......................................................... 105 Tabel 51. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 108 Tabel 52. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 . .......................................................................................................... 109 Tabel 53. Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 111 Tabel 54. Capaian IRH Tahun 2023 .................................................................. 113 Tabel 55. Capaian IRH 2024 ............................................................................. 115 Tabel 56. Target dan Realisasi RB General 2023 - 2024 .................................... 118 Tabel 57. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2022-2025 ............. 121 Tabel 58. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 123 Tabel 59. Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 123 Tabel 60. Indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 124 Tabel 61. Indeks Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ................... 125 Tabel 62. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 126 Tabel 63. Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024........... 128 Tabel 64. Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ............ 128 Tabel 65. Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............. 129 Tabel 66. Jumlah Ruang Kelas PAUD/TK dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta .......................................................................................................... 129 Tabel 67. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ................................................. 131 Tabel 68. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ......................................................................................... 131 Tabel 69. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 132 Tabel 70. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 132 Tabel 71. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Tahun 2024 .................................................................................................. 133 Tabel 72. Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............. 133 Tabel 73. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta 2020-2024 ....... 134 Tabel 74. Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ............ 135 Tabel 75. Angka Kematian Neonatal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ....... 135 Tabel 76. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............................................................................. 136 Tabel 77. Cakupan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Lainnya ....................... 138 Tabel 78. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .................................................... 140 Tabel 79. Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 142 Tabel 80. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya .......................... 143 Tabel 81. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi ..................................... 145 Tabel 82. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Tahun 2024 .................................................................................................. 145 Tabel 83. Indikator Infrastruktur Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .. 147 Tabel 84. Infrastruktur Pengairan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......... 148 Tabel 85. Persentase pemenuhan drainase kondisi baik .................................... 148 Tabel 86. Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum/SPAM di Kota Yogyakarta......................................................................................... 150 Tabel 87. Luasan RTH Publik Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..................... 150 Tabel 88 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 ......................... 151 Tabel 89. Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik ................................................................................................... 152 Tabel 90. Jumlah tenaga Konstruksi yang Terampil di Kota Yogyakarta ............ 153 Tabel 91 Persentase Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan .................. 153 Tabel 92. Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............... 154 Tabel 93. Persentase Kawasan Permukiman dengan Sarana dan Prasarana Dasar yang Baik .......................................................................................... 155 Tabel 94. Jumlah Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta ................................. 155 Tabel 95. Jumlah dan Penanganan RTLH di Kota Yogyakarta ............................ 155 Tabel 96. Daya Tampung Hunian Rusun Tahun 2025 ....................................... 156 Tabel 97. Capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 .................................................................................................. 157 Tabel 98. Data Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............................................................................. 158 Tabel 99. Jumlah Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......... 159 Tabel 100. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 159 Tabel 101. Persentase Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................... 160 Tabel 102. Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2024 ..... 161 Tabel 103. Persentase PSKS yang Aktif di Kota Yogyakarta 2020-2024 ................ 162 Tabel 104. Persentase PPKS Skala Kota yang Memperoleh layanan Kedaruratan Sosial dan Perlindungan dan Jaminan sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 163 Tabel 105. Persentase Anak Terlantar, Gelandang Pengemis, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti...................................................................................... 164 Tabel 106. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 165 Tabel 107. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 .................................. 165 Tabel 108. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Tahun 2024 .......................................................................................................... 166 Tabel 109. Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024 ........................... 167 Tabel 110. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................................................ 167 Tabel 111. Cakupan Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................... 168 Tabel 112. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2020-2024 ................ 169 Tabel 113. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ....... 170 Tabel 114. Pemenuhan Energi per Kapita per Hari Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 171 Tabel 115. Jumlah Wilayah Rentan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 . 174 Tabel 116. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......................................................................................................... 175 Tabel 117. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 175 Tabel 118. Permasalahan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan Di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 ............................................................ 176 Tabel 119. Indikator Urusan Pertanahan Lainnya ............................................... 176 Tabel 120. Total Fertility Rate, Crude Birth Rate, dan Age-Specific Fertility Rate di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .................................................... 184 Tabel 121. Indikator Perhitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Keluarga (IPBK) ................................................................................................ 185 Tabel 122. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 188 Tabel 123. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 189 Tabel 124. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) ................................................................ 192 Tabel 125. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kota Yogyakarta 2020-2024 .... 193 Tabel 126. Persentase Organisasi Masyarkat (Ormas) Terdaftar dan Teregister Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 ............................................................ 194 Tabel 127. Jumlah PKK Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ....................... 194 Tabel 128. Persentase Posyandu Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......... 195 Tabel 129. Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 196 Tabel 130. Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 197 Tabel 131. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 198 Tabel 132. Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .......................................................................................................... 198 Tabel 133. Cakupan Layanan CCTV di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......... 198 Tabel 134. Nilai Indeks SPBE .............................................................................. 199 Tabel 135. Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ........ 199 Tabel 136. Jumlah Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..................... 200 Tabel 137. Jenis Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024.................................. 200 Tabel 138. Nilai Modal Koperasi di Kota Yogyakarta ............................................ 201 Tabel 139. Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024 .................................................................................................. 201 Tabel 140. Proporsi Industri Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 .. .......................................................................................................... 203 Tabel 141. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta 2020-2024 .......... 205 Tabel 142. Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024............ 207 Tabel 143. Indeks Pembangunan Statistik Kota Yogyakarta 2020 – 2024 ............ 210 Tabel 144. Hasil Penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kota Yogyakarta . 211 Tabel 145. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .................................................... 212 Tabel 146. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............................................................................. 214 Tabel 147. Jumlah Tempat Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ........... 216 Tabel 148. PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ................ 217 Tabel 149. Listrik Terjual di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................... 220 Tabel 150. Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 222 Tabel 151. Realisasi Program P3DN Tahun 2023-2024 ........................................ 223 Tabel 152. Jumlah Transmigran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024............... 223 Tabel 153. Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ............................................................ 224 Tabel 154. Indikator Keuangan Lainnya .............................................................. 227 Tabel 155. Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .. 228 Tabel 156. Indeks Profesionalitas ASN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 ............... 229 Tabel 157. Indikator Urusan Pengawasan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024. 231 Tabel 158. Indikator Urusan Sekretariat Dewan di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 232 Tabel 159. Alokasi Penerimaan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 234 Tabel 160. Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Kota Yogyakarta sampai dengan TW IV T.A. 2024 .................................................................... 236 Tabel 161. Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 .................. 244 Tabel 162. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.... 245 Tabel 163. Proporsi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ....... 246 Tabel 164. Proporsi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024............................... 247 Tabel 165. Kontribusi Pendapatan dari Laba BUMD terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .............................................................................. 249 Tabel 166. Proporsi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..... 250 Tabel 167. Proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Yogyakarta ................. 251 Tabel 168. Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ... 252 Tabel 169. Proporsi Komponen Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024 ........ 252 Tabel 170. Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 .......... 253 Tabel 171. Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 ............................................................................ 255 Tabel 172. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024.... 256 Tabel 173. Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 257 Tabel 174. Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 ........... 259 Tabel 175. Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 (dalam Juta Rupiah)...................................................................................... 260 Tabel 176. Proyeksi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2030 ....... 264 Tabel 177. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta......................................................................................... 308 Tabel 178. Arah Kebijakan Prioritas pada Periode I berdasarkan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah ..................................................................... 310 Tabel 179. Arah Kebijakan berdasarkan Misi Pembangunan Daerah ................... 318 Tabel 180. Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Strategis Walikota........................................... 331 Tabel 181. Penyelarasan Program Strategis Nasional dalam RPJMN dengan Program Prioritas RPJMD Kota Yogyakarta ...................................................... 336 Tabel 182. Program Perangkat Daerah Kota Yogyakarta .................................... 3401 Tabel 183. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025- 2030 .................................................................................................. 379 Tabel 184. Indikator Kinerja Daerah Kota Yogyakarta 2025-2030........................ 380 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.
3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai dokumen strategis, RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Proses penyusunan RPJMD harus memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan hidup strategis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kota tentang RPJMD kota paling lambat 6 bulan setelah Wali Kota dan wakil Wali Kota dilantik. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 bulan. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029. Sejalan dengan pendekatan pembangunan global, Indonesia telah mengadopsi prinsip- prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pembangunan di Indonesia harus dilakukan secara universal, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal (no one left behind). Sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap pencapaian SDGs, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan daerah. Kota Yogyakarta selama ini dikenal sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata, dengan tantangan besar dalam hal menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta harus berorientasi pada pengembangan kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Tahun 2025-2029 telah diintegrasikan dengan cakupan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan daya dukung lingkungan. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan komitmen Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian SDGs. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan yang dirancang dipastikan bersifat terukur, sistematis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Tahun 2025- 2029 disusun dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan fisik dan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021/Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10);
22.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13);
23.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY;
24.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
25.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten;
26.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2027 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
27.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;.
28.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43) 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang merumuskan visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJP Daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD harus memedomani dokumen perencanaan pembangunan yang berada di tingkat hierarki lebih tinggi, meliputi RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD DIY 2025-2045, RPJMD DIY 2022-2027, dan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Selain itu, penyusunan RPJMD juga harus memedomani dokumen perencanaan spasial, seperti RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kota. Dalam hal ketentuan memedomani dokumen perencanaan pembangunan pada hierarki di atasnya dalam penyusunan RPJMD maka hal tersebut dapat dimaknai bahwa sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang di daerah harus selaras dengan muatan yang menjadi arahan dalam skala nasional, provinsi, maupun Kota. Sementara itu, terkait dengan ketentuan memedomani RTRW, hal ini berarti bahwa muatan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah harus selaras dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah sesuai hierarki RTRW yang dipedomani. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:
1.RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJMN Tahun 2025- 2029 yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

a.Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang memengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan dimulai dari visi, misi, isu strategis, prioritas dan target nasional yang termuat dalam RPJMN 2025-2029.
b.Visi pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”
c.Misi RPJMN Tahun 2025-2029 adalah berikut: 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1. 2.RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045.
a.RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan RPJPD Tahap I dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045.
b.Visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta untuk periode 2025- 2045, yaitu “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan”.
c.Adapun misi jangka panjang Kota Yogyakarta adalah berikut: 1) Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial; 2) Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan; 3) Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola; 4) Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.
d.Pada pembangunan jangka panjang tahap 1 difokuskan pada Perkuatan Fondasi Pembangunan dengan arah kebijakan prioritas pada periode 2025-2029, meliputi: 1) Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; 2) Penguatan potensi daerah pada sektor ekonomi produktif; 3) Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, dan digitalisasi pelayanan publik; dan 4) Pemerataan layanan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan rencana tata ruang.
1. 3.RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.
2. 4.RPJMD Tahun 2025-2029 disusun memerhatikan RPJMD DIY Tahun 2022- 2027.
a.Penyelarasan RPJMD memerhatikan arah kebijakan yang termuat pada RPJMD DIY 2022-2027.
b.Sama halnya dengan penyelarasan dengan RPJMN, penyelarasan dengan RPJMD DIY guna melihat kebijakan pembangunan di tingkat provinsi yang berkaitan dengan Kota Yogyakarta.
c.Visi pembangunan DIY dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”
d.Misi pembangunan dalam RPJMD DIY 2022-2027, meliputi: 1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan; 2) Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat; 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; dan 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.
1. 5.RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan arah rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.
2. 6.RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026
3. 7.RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2025-2030.
4. 8.RPJMD Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.
a.RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD.
b.Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan.
1. 9.RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) untuk menyinergikan kebijakan pembangunan dengan implementasi hasil riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan di daerah.
2. 10.Data capaian pembangunan 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
3. 11.Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan /atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025- 2029.
4. 12.Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah.
5. 13.Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan pada skema berikut. Gambar 1. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam membangun komitmen bersama dalam mewujudkan cita-cita Masyarakat Kota Yogyakarta secara sinergis dan berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:
6. 1.Memberikan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan pada jangka waktu 2025 – 2029.
7. 2.Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk mencapai keselarasan dan sinkronisasi dengan RPJMD.
8. 3.Menyediakan acuan dalam penyusunan RKPD, yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu indikatif, sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. 4.Menyediakan instrumen sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga perumusan indikator untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 5 (lima) tahun kepemimpinan. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut: Selain itu, bab ini memaparkan keterkaitan antara program prioritas RPJMD Kota Yogyakarta dan program strategis nasional dalam RPJMN 2025–2029, sebagai bentuk harmonisasi perencanaan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah juga berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pencapaian target pembangunan nasional. Berdasarkan luas wilayah, Kota Yogyakarta memiliki luas sebesar 32,819 km2, atau sekitar 1,04% dari total luas wilayah DIY. Dengan demikian, Kota Yogyakarta adalah wilayah dengan luas terkecil di DIY dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya. Secara astronomis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24’19”-110°28’53” BT dan antara 07°15’24”-07°49’26” LS. Dalam konstelasi spasial kewilayahan DIY, Kota Yogyakarta menempati lokasi strategis di pusat daerah dan diapit oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan batas administratif sebagai berikut:
10. 1.Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Mlati);
11. 2.Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan);
12. 3.Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon); dan
13. 4.Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kapanewon Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Kasihan). Wilayah administrasi Kota Yogyakarta terdiri atas 14 Kemantren, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.535 Rukun Tetangga (RT). Kemantren Umbulharjo memiliki luas wilayah terbesar dengan luas 8,320 km2 (25,36% dari luas Kota Yogyakarta). Sementara itu, Kemantren Pakualaman menjadi kemantren terkecil dengan luas wilayah sebesar 0,647 km2 (1,97% dari luas Kota Yogyakarta). Pembagian administrasi Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut. Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta No. Kemantren Kelurahan Luas Area (km2) Jumlah RW Jumlah RT
14. 1.Mantrijeron Gedongkiwo 0.92 18 86 Suryodiningratan 0.88 17 70 Mantrijeron 0.87 20 75 Total 2.67 55 231
15. 2.Kraton Patehan 0.38 10 44 Panembahan 0.65 18 78 Kadipaten 0.35 15 53 Total 1.37 43 175
16. 3.Mergangsan Brontokusuman 0.92 23 84 No. Kemantren Kelurahan Luas Area (km2) Jumlah RW Jumlah RT Keparakan 0.53 13 58 Wirogunan 0.85 24 77 Total 2.30 60 219
17. 4.Umbulharjo Giwangan 1.29 13 46 Sorosutan 1.75 18 70 Pandeyan 1.39 13 52 Warungboto 0.84 9 38 Tahunan 0.80 12 50 Muja Muju 1.58 12 55 Semaki 0.67 10 34 Total 8.32 87 345
18. 5.Kotagede Prenggan 1.02 13 57 Purbayan 0.74 14 58 Rejowinangun 1.22 13 50 Total 2.99 40 165
19. 6.Gondokusuman Baciro 1.03 21 87 Demangan 0.75 12 44 Klitren 0.69 16 62 Kotabaru 0.72 4 20 Terban 0.80 12 58 Total 3.98 65 271
20. 7.Danurejan Suryatmajan 0.30 14 40 Tegalpanggung 0.33 16 66 Bausasran 0.48 12 49 Total 1.11 42 155
21. 8.Pakualaman Purwokinanti 0.34 10 47 Gunungketur 0.31 9 36 Total 0.65 19 83
22. 9.Gondomanan Prawirodirjan 0.47 18 61 Ngupasan 0.68 13 49 Total 1.14 31 110
23. 10.Ngampilan Notoprajan 0.38 8 50 Ngampilan 0.46 13 70 Total 0.84 21 120
24. 11.Wirobrajan Patangpuluhan 0.44 10 51 Wirobrajan 0.68 12 58 Pakuncen 0.65 12 56 Total 1.77 34 165
25. 12.Gedongtengen Pringgokusuman 0.49 22 84 Sosromenduran 0.50 14 54 Total 0.98 36 138 No. Kemantren Kelurahan Luas Area (km2) Jumlah RW Jumlah RT
26. 13.Jetis Bumijo 0.58 13 57 Gowongan 0.46 13 52 Cokrodiningratan 0.68 11 57 Total 1.72 37 166
27. 14.Tegalrejo Tegalrejo 0.82 12 48 Bener 0.58 7 27 Kricak 0.85 13 61 Karangwaru 0.71 14 56 Total 2.96 46 192 Jumlah 32,80 616 2.535 Sumber: Keputusan Walikota Nomor 279 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor 499 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta, 2025; Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, 2025 Gambar 2. Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, 2025 2.1.1.1.2. Geologi Kondisi tanah di Kota Yogyakarta sebagian besarnya adalah tanah regosol atau vulkanis muda. Tanah regosol merupakan tanah hasil erupsi gunung berapi yang cenderung subur karena kaya akan unsur hara, memiliki tekstur tanah kasar berupa pasir dan/atau pasir berlempung, berwarna keabuan, namun peka terhadap erosi. Jenis tanah ini mudah meresapkan air, sehingga tanah ini dapat berfungsi sebagai median perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Kondisi tanah yang subur dan kaya unsur hara memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian. Kota Yogyakarta terletak di atas formasi geologi yang terdiri dari batuan sedimen andesit tua (old andesite). Kota ini dilintasi oleh tiga sungai yang mengalir dari utara ke selatan, yaitu Sungai Code di bagian tengah kota, Sungai Winongo di bagian barat, dan Sungai Gajah Wong di bagian timur Kota Yogyakarta. 2.1.1.1.3. Topografi Kota Yogyakarta memiliki rata-rata ketinggian dari permukaan laut yaitu 126 mdpl. Kemantren terendah yaitu Kemantren Gondomanan yaitu 96 mdpl. Sementara itu, kemantren dengan ketinggian paling tinggi adalah Gedongtengen yaitu 156,9 mdpl sebagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Ketinggian Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Laut No. Kemantren Tinggi Wilayah (mdpl)
28. 1.Tegalrejo 128,90
29. 2.Jetis 114,00
30. 3.Gondokusuman 152,00
31. 4.Danurejan 159,00
32. 5.Gedongtengen 156,90
33. 6.Ngampilan 125,00
34. 7.Wirobrajan 128,00
35. 8.Mantrijeron 113,00
36. 9.Kraton 114,00
37. 10.Gondomanan 96,00
38. 11.Pakualaman 157,00
39. 12.Mergangsan 119,30
40. 13.Kotagede 110,00 14 Umbulharjo 126,00 Rata-rata Kota Yogyakarta 126,00 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024, 2025 2.1.1.1.4. Klimatologi Kota Yogyakarta mengalami perbedaan musim hujan dan kemarau yang signifikan. Musim hujan berlangsung dari November hingga April, sedangkan musim kemarau dari Mei hingga Oktober. Pada tahun 2024, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta tercatat pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 498,00 mm dan 22 hari hujan. Sebaliknya, hujan tidak terjadi di Bulan Agustus. Secara keseluruhan, rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2024 di Kota Yogyakarta adalah 126,25 mm. Kelembaban udara pada tahun 2024 memiliki rata-rata 92,3%. Sementara itu, rata-rata tekanan udara adalah 991,4 mm dengan suhu rata-rata 26,6°C. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi klimatologi pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan dalam waktu puncak musim hujan, meskipun masih berada dalam rentang periode yang sama. Selain itu, suhu di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan meskipun masih dalam musim hujan. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat, termasuk kebutuhan antisipasi yang berkaitan dengan sektor pelayanan jasa dan pariwisata. Tabel 3. Rata-Rata Curah Hujan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 Bulan Curah Hujan (mm3) 2020 2021 2022 2023 2024 Januari 308,20 349,80 224,00 259,00 498,00 Februari 398,40 305,30 386,00 392,90 235,00 Maret 516,80 152,10 349,00 347,50 210,00 April 207,00 237,40 308,60 380,60 113,00 Mei 275,90 2,30 169,20 76,00 13,00 Juni 3,70 267,40 176,80 5,00 12,00 Juli 3,30 23,10 22,50 21,00 14,00 Agustus 13,70 24,70 74,70 1,00 0 September 6,80 78,50 163,50 - 32,00 Oktober 114,00 57,10 412,50 - 35,00 November 182,80 495,50 575,50 195,50 439,00 Desember 341,60 281,00 339,50 276,50 380,00 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025 Tabel 4. Kelembaban Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Bulan Kelembaban Udara (%) 2020 2021 2022 2023 2024 Januari 77,59 78,90 81,00 83,00 96,00 Februari 79,47 80,40 82,00 85,00 93.00 Maret 81,49 77,20 85,00 83,00 95,00 April 78,90 74,50 84,00 83,00 93,00 Mei 79,21 74,10 82,40 79,00 90,00 Juni 75,32 77,90 83,50 80,00 96,00 Juli 71,71 72,90 80,70 79,00 93,00 Agustus 70,62 73,90 79,74 78,00 84,00 September 69,20 71,40 82,26 75,00 85,00 Oktober 75,21 75,10 87,31 76,00 90,00 November 76,61 85,20 86,79 80,00 96,00 Desember 81,32 81,40 85,00 79,00 97,00 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025 Tabel 5. Tekanan Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Bulan Suhu Udara (°C) 2020 2021 2022 2023 2024 Januari 995,06 993,6 990,20 990,00 993,70 Februari 995,48 994,0 989,30 989,50 993,60 Maret 995,18 994,4 989,20 990,90 994,00 April 995,34 995,2 990,00 990,20 992,00 Mei 995,10 994,6 990,10 992,10 992,70 Juni 995,78 966,0 990,70 992,00 993,70 Juli 995,52 996,0 990,90 993,30 994,60 Bulan Suhu Udara (°C) 2020 2021 2022 2023 2024 Agustus 995,90 996,8 991,50 994,00 995,30 September 996,08 996,0 992,30 994,00 994,30 Oktober 995,13 995,9 991,50 994,10 994,60 November 995,09 994,1 990,50 990,50 992,50 Desember 993,40 995,1 989,23 992,00 992,30 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025 Tabel 6. Rata-Rata Suhu Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Bulan Suhu Udara (°C) 2020 2021 2022 2023 2024 Januari 22,0–33,4 22,4–33,0 23,40-31,10 23,3-30,3 23,7-31,0 Februari 23,2–33,8 21,8–33,0 23,50-30,90 23,3-30,5 24,0-31,7 Maret 22,8–33,4 22,0–33,8 23,40-30,80 23,2-31,3 24,0-31,4 April 22,2–34,2 21,1–34,0 23,00-31,00 23,5-31,2 24,4-32,0 Mei 23,0–34,2 21,6–34,6 23,60-32,00 22,9-31,5 23,3-31,9 Juni 21,0–33,4 21,7–33,2 22,60-30,40 23,0-30,9 23,3-31,9 Juli 18,0–32,8 19,0–33,6 21,90-30,40 21,5-29,7 21,5-30,9 Agustus 19,9–35,0 20,6–33,4 22,40-30,30 20,7-30,5 21,5-31,0 September 21,8–34,6 21,0–34,2 24,20-30,40 21,3-31,2 22,9-32,2 Oktober 22,4–34,2 22,0–34,2 22,90-29,10 23,2-33,0 23,8-32,5 November 22,5–34,2 22,4–32,4 22,80-29,80 24,4-32,4 23,7-31,9 Desember 21,0–33,4 22,8–33,4 23,00-30,20 23,9-31,5 23,7-30,8 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025 2.1.1.1.5. Hidrologi Kondisi hidrologi Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh keberadaan aliran sungai. Terdapat tiga aliran sungai utama di wilayah ini, yaitu Sungai Gajahwong di bagian timur, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta. Wilayah Kota Yogyakarta termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak dan Progo, yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Progo-Opak-Serayu. DAS Opak memiliki total luasan sebesar 141.575,23 hektar, sementara DAS Progo mencakup wilayah seluas 242.100 hektar. Ketiga sungai tersebut bermuara di Sungai Opak dan membentuk sub-sistem Sungai Opak yang memiliki peran penting dalam ketersediaan dan konservasi air di wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil kajian neraca sumber daya alam, sebagian besar ketersediaan air di Kota Yogyakarta bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak, yang menyumbang sebesar 44,17 juta m³ atau sekitar 79,08% dari total kebutuhan air. Sementara itu, sisanya sebesar 11,69 juta m³ atau 20,92% dipenuhi dari DAS Progo. Gambar 3. Daerah Aliran Sungai Kota Yogyakarta Sumber: Balai Besar Wilayah Serayu – Opak, 2023 2.1.1.1.6. Penutup Lahan Penutup lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial). Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan sehingga tutupan lahan yang dominan adalah lahan terbangun berupa permukiman, perkantoran, jalan, dan fasilitas umum. Persentase penutup lahan berupa vegetasi teridentifikasi relatif kecil dibandingkan tutupan lahan yang terbangun di Kota Yogyakarta, hal ini dikarenakan perkembangan Kota Yogyakarta yang sangat pesat dan ketersediaan lahan dengan fungsi lindung yang terbatas. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2013, sesuai klasifikasi dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, teridentifikasi bahwa permukiman kepadatan tinggi di Kota Yogyakarta menjadi tutupan lahan terbesar yang mencapai 16,7 km2 atau seluas 50,92% dari total luas wilayah. Tutupan lahan berikutnya yang juga cukup dominan, yaitu berupa perdagangan umum seluas 2,9 km2 atau 8,99% dari total luas wilayah. Selain itu, Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan juga tergambar dari tutupan lahan berupa fasilitas pendidikan seluas 1,9 km2 atau 5,93% dari total luas wilayah, berupa bangunan sekolah maupun perguruan tinggi. Pada tahun 2023, penutup lahan berupa lahan terbangun seperti permukiman kepadatan tinggi, perdagangan umum, jalan, dan fasilitas pendidikan masih mendominasi kondisi Kota Yogyakarta. Permukiman kepadatan tinggi di Kota Yogyakarta menjadi tutupan lahan paling dominan sebesar 1,7 km2 atau seluas 50,79% dari total luas wilayah. Sementara itu, penutup lahan terluas kedua adalah perdagangan umum seluas 2,8 km2 atau 8,52% dari total luas wilayah. Luasan setiap tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam kurun waktu 2013–2023, struktur penggunaan lahan di Kota Yogyakarta menunjukkan dominasi tetap pada permukiman kepadatan tinggi yang menempati lebih dari 50% wilayah kota. Namun, terdapat pergeseran signifikan pada beberapa fungsi lahan lainnya. Lahan pertanian justru mengalami peningkatan, terutama pertanian tanah kering yang tumbuh tiga kali lipat, mengindikasikan potensi revitalisasi ruang hijau produktif di tengah kota. Sebaliknya, sejumlah fasilitas publik seperti pendidikan, pemerintahan, dan layanan umum mengalami penurunan luasan, yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Penurunan juga terjadi pada lahan kosong dan gudang, menunjukkan semakin padatnya pemanfaatan ruang. Di sisi lain, peningkatan pada permukiman kepadatan sedang dan lembaga usaha mencerminkan arah pertumbuhan kota yang bergerak ke penguatan sektor ekonomi wilayah. Tabel 7. Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan 2023 No. Tutupan Lahan Tahun 2013 Tahun 2023 Perubahan dalam 10 Tahun Luasan % Luasan % Luasan % (Km2) (Km2) (Km2) 1 Permukiman Kepadatan Tinggi 16,7 50,92% 16,7 50,79% 0 0,00 2 Perdagangan Umum 2,9 8,99% 2,8 8,52% -0,1 -3,45 3 Jalan 2 6,05% 2 6,08% 0 0,00 4 Fasilitas Pendidikan 1,9 5,93% 1,8 5,41% -0,1 -5,26 5 Akomodasi dan Rekreasi 1 3,17% 0,8 2,38% -0,2 -20,00 6 Fasilitas Pemerintahan 0,9 2,72% 0,8 2,32% -0,1 -11,11 7 Tanah Kosong 0,8 2,39% 0,4 1,28% -0,4 -50,00 8 Permukiman Kepadatan Sedang 0,8 2,33% 1,2 3,76% 0,4 50,00 9 Jalan Kolektor 0,7 2,26% 0,7 2,26% 0 0,00 10 Pemakaman 0,4 1,13% 0,4 1,13% 0 0,00 11 Prasarana Transportasi 0,3 1,02% 0,4 1,35% 0,1 33,33 12 Pertanian Tanah Basah 0,3 0,98% 0,6 1,92% 0,3 100 13 Fasilitas Kesehatan 0,3 0,96% 0,3 0,94% 0 0,00 14 Pergudangan 0,3 0,95% 0,1 0,44% -0,2 -66,67 15 Tubuh Air/Sungai 0,3 0,89% 0,3 0,89% 0 0,00 16 Permukiman Khusus 0,3 0,88% 0,3 0,88% 0 0,00 17 Perkantoran Swasta 0,3 0,86% 0,2 0,59% -0,1 -33,33 18 Pertanian Tanah Kering 0,2 0,75% 0,8 2,30% 0,6 300 19 Fasilitas Peribadatan 0,2 0,71% 0,1 0,27% -0,1 -50,00 20 Fasilitas Layanan Umum 0,2 0,68% 0,1 0,38% -0,1 -50,00 21 Semak Belukar 0,2 0,64% 0,3 0,96% 0,1 50,00 22 Kebun Binatang 0,2 0,57% 0,2 0,50% 0 0,00 23 Fasilitas Olahraga 0,2 0,55% 0 0,12% -0,2 -100 24 Lembaga Usaha 0,1 0,45% 0,3 0,80% 0,2 200 25 Perdagangan Khusus 0,1 0,42% 0,1 0,42% 0 0,00 26 Pasar 0,1 0,41% 0,1 0,36% 0 0,00 27 Taman Kota 0,1 0,41% 0,1 0,27% 0 0,00 28 Wisata Budaya 0,1 0,33% 0,1 0,33% 0 0,00 29 Lapangan 0,1 0,30% 0,1 0,19% 0 0,00 30 Industri Pertanian 0,1 0,23% 0 0,11% -0,1 -100 31 Industri Non Pertanian 0,1 0,21% 0,4 1,23% 0,3 300 32 Perbengkelan 0,1 0,20% 0,1 0,20% 0 0,00 33 Pemakaman Khusus 0,04 0,14% 0,04 0,14% 0 0,00 34 Rel Kereta Api 0,04 0,13% 0,04 0,13% 0 0,00 No. Tutupan Lahan Tahun 2013 Tahun 2023 Perubahan dalam 10 Tahun Luasan % Luasan % Luasan % (Km2) (Km2) (Km2) 35 Jalur Hijau 0,04 0,12% 0,04 0,12% 0 0,00 36 Instalasi 0,04 0,11% 0 0,01% -0,04 -100 37 Komplek Masjid Agung Kauman 0,03 0,08% 0,03 0,08% 0 0,00 38 Jalan Arteri 0,02 0,07% 0,02 0,07% 0 0,00 39 Waduk/Embung 0,01 0,04% 0,02 0,06% 0,01 100 40 Peternakan 0,002 0,01% 0,002 0,01% 0 0,00 Total 32,8 100% 32,8 100% - - Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025 – 2029, 2025; Data diolah 2.1.1.1.7. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis. Selain RTRW, Kota Yogyakarta juga memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai rencana tata ruang yang lebih rinci. Pembangunan yang dilakukan di Kota Yogyakarta harus sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam RTRW dan RDTR. Indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai tata ruang menunjukkan tingkat capaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan RTRW dan RDTR. Gambar 4. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2025 Kesesuaian pemanfaatan tata ruang dari tahun 2023 ke 2024 hanya mengalami kenaikan 0,04%. Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2024 untuk pemanfaatan ruang yang diizinkan (I), diizinkan terbatas (T), diizinkan bersyarat (B), dan diizinkan terbatas bersyarat (TB) adalah sebesar 85,26% dan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang (klasifikasi X) adalah 1,22%, dengan disertai persentase luas jalan sebesar 11,95% dan sungai sebesar 1,57%. Kemantren dengan kesesuaian pemanfaatan ruang yang paling tinggi adalah Kemantren Pakualaman sebesar 87,99%, sedangkan yang paling rendah adalah Kemantren Gedongtengen sebesar 53,74%. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang dominan di Kemantren Gedongtengen adalah pergudangan. Tabel 8. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 No. Kemantren Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Diizinkan (%) Diizinkan Terbatas (%) Diizinkan Bersyarat (%) Diizinkan Terbatas dan Bersyarat (%) Tidak Diizinkan (%)
41. 1.Tegalrejo 72,73 1,15 8,26 3,03 1,11
42. 2.Jetis 52,35 3,69 13,19 14,18 0,31 No. Kemantren Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Diizinkan (%) Diizinkan Terbatas (%) Diizinkan Bersyarat (%) Diizinkan Terbatas dan Bersyarat (%) Tidak Diizinkan (%)
43. 3.Gondokusuman 53,56 3,27 19,66 6,82 0,91
44. 4.Danurejan 60,99 0 14,4 9,19 0,06
45. 5.Gedongtengen 46,47 0 20,6 14,49 0,31
46. 6.Ngampilan 61,13 0,48 10,43 13,97 0,26
47. 7.Wirobrajan 78,4 1,57 6,61 0,87 0,58
48. 8.Mantrijeron 28,07 0,05 21,13 38,16 0,45
49. 9.Kraton 4,24 0 77,95 0 5,74
50. 10.Gondomanan 30,93 0 37,21 15,77 1,58
51. 11.Pakualaman 67,01 0,18 19,65 1,15 0,72
52. 12.Mergangsan 71,83 0,03 12,29 1,19 0,73
53. 13.Umbulharjo 68,97 2,9 9,89 3,94 1,8
54. 14.Kotagede 59,13 0,09 7,92 20,13 1,04 Se-Kota Yogyakarta 57,8 1,55 16,3 9,61 1,22 Jumlah 85,26 1,22 86,48 Persentase Luas Jalan (11,95%), sungai (1,57%) di peta 13,52 Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029, 2025 Meskipun indikator ini telah menunjukkan tren positif, namun sebagai upaya untuk memastikan bahwa tujuan penataan ruang dapat terwujud sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, jelas bahwa peningkatan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW menjadi salah satu kondisi yang harus terus diupayakan. Kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW merupakan aspek yang penting karena akan berpengaruh pada kualitas lingkungan, aspek mitigasi bencana, termasuk memengaruhi daya dukung dan daya tampung kawasan. Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap hasil persandingan muatan rencana struktur ruang dan indikasi program utama/indikasi program struktur ruang prioritas yang selaras. Penilaian dilakukan pada PJM-1 yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan menggunakan data sekunder dari instansi terkait dan survei lapangan. Program perwujudan struktur ruang yang belum terlaksana antara lain pengembangan parkir untuk melayani kegiatan SPPK di 6 koridor jalan, jalur hijau di seluruh jalan lingkungan di WP, pengembangan stasiun kereta api perkotaan baru, penambahan gardu induk, penambahan gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari sistem jaringan primer ke sekunder, penyediaan STO dan jaringan telepon fixed line, penyediaan SPAL domestik, layanan TPS, drainase tersier terbuka, jalur evakuasi bencana tingkat kota, serta tempat evakuasi akhir. Program-program yang belum terlaksana tersebut perlu dievaluasi urgensinya (sebagai contoh jaringan telepon fixed line sudah jarang digunakan) ataupun peluang kerja sama terkait pelaksanaan program tersebut (sebagai contoh penggunaan collaborative planning untuk penyediaan SPAL domestik, layanan persampahan, drainase tersier, hingga upaya mitigasi bencana). Selain itu, dalam hal keselarasan pelaksanaan indikasi program pemanfaatan ruang terhadap pembangunan di Kota Yogyakarta selama periode 2021-2024, hasil evaluasi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) menunjukkan bahwa dari total 168 indikasi program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada periode tersebut, hanya 23% (38 program) yang memiliki tingkat sinkronisasi tinggi, sementara 29% (48 program) berada pada tingkat sinkronisasi sedang dan mayoritas sebesar 49% (82 program) masih berada pada tingkat sinkronisasi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan besar dalam mewujudkan keterpaduan antara arah kebijakan tata ruang dengan program pembangunan sektoral dan kewilayahan yang pelaksanaannya merujuk pada RPJMD. Hasil sinkronisasi tersebut menjadi masukan penting agar terjadi keselarasan spasial dan sektoral secara lebih optimal dalam siklus perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta ke depan. 2.1.1.2. Peran Strategis dan Potensi Pengembangan Wilayah Kota Yogyakarta merupakan bagian utama dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Nasional. Secara fungsional, PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pada skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Dalam hal fungsional wilayah, PKN Yogyakarta mencakup seluruh wilayah administratif di Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Bantul, dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman, dengan keterhubungan berupa jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi. PKN Yogyakarta diarahkan untuk dikembangkan melalui upaya revitalisasi terhadap kota-kota yang secara eksisting telah berfungsi dengan penekanan sektor unggulan salah satunya pada sektor pariwisata. Dalam kerangka RTR Pulau Jawa–Bali, Kota Yogyakarta memiliki peran strategis sebagai PKN yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Pendukung (PKP), yaitu PKN yang mendukung pertumbuhan pusat pengembangan wilayah-pusat kegiatan utama. Selain itu, Kota Yogyakarta termasuk dalam Kawasan Budi Daya Potensial Dikembangkan, yakni kawasan yang memiliki karakteristik kemampuan lahan sedang hingga sangat tinggi, yang ditetapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang di kawasan Jawa–Bali. Arah pengembangan wilayah di Kota Yogyakarta dalam konteks ini difokuskan pada penguatan sektor perdagangan dan jasa, serta pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan. Pada skala regional, Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi memiliki fungsi strategis dengan skala pelayanan yang diarahkan untuk dapat melayani pada bahkan pada level nasional-internasional, melalui pengembangan pusat-pusat layanan bagi masyarakat, seperti pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan pendidikan, serta pusat kegiatan budaya. Kota Yogyakarta juga ditetapkan menjadi bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan keberadaan Kawasan Cagar Budaya, meliputi KCB Kraton, KCB Kotagede, KCB Pakualaman, dan KCB Kotabaru yang masing-masing mencerminkan warisan sejarah dan arsitektur yang memiliki nilai penting dalam pembentukan identitas kota. Secara khusus, terdapat Kawasan Sumbu Filosofi di wilayah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari KCB Kraton dan telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 2023 dengan nama resmi The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks. Penetapan tersebut diberikan atas pengakuan bahwa kawasan ini memiliki outstanding universal value yang merepresentasikan konsep ruang berbasis kosmologi, yaitu relasi harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Konsep tersebut diwujudkan secara konkret dalam tata ruang poros imajiner yang menghubungkan Tugu Pal Putih – Kraton Yogyakarta – Panggung Krapyak. Keberadaan Kawasan Sumbu Filosofi tidak hanya menjadi simbol keistimewaan dan identitas kultural Yogyakarta, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka dasar pembentukan struktur ruang kota yang menyatukan nilai-nilai simbolik, spiritual, dan historis ke dalam tata kehidupan masyarakat. Sebagai kawasan yang telah memperoleh pengakuan global, Kawasan Sumbu Filosofi memiliki nilai pelestarian yang lebih tinggi dan menuntut pengelolaan yang tidak sekadar berbasis pelindungan fisik, melainkan juga pemaknaan nilai dan fungsi ruang sebagai bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu, arah pembangunan Kota Yogyakarta ke depan perlu menjadikan pelestarian dan pengelolaan kawasan ini sebagai prioritas, dengan pendekatan yang seimbang antara pelindungan nilai-nilai budaya dan upaya pembangunan kota secara inklusif pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Lebih lanjut, sebagai bentuk operasionalisasi dari fungsi strategis Kota Yogyakarta dalam konteks nasional, regional dan lokal, dikembangkan sistem perkotaan yang membentuk hierarki pusat pelayanan. Dalam RTRW Kota Yogyakarta 2021-2041, hierarki sistem pusat pelayanan ini terdiri atas:
55. 1.Pusat Pelayanan Kota (PPK), sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota pada tingkat kota dan/atau regional dengan kegiatan utama yang dikembangkan berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya, meliputi:
a.Kawasan Balai Kota di Kemantren Umbulharjo ditetapkan sebagai pusat pelayanan kegiatan administrasi skala kota. Kawasan ini merupakan simpul utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tingkatan yang lebih kecil, sistem pelayanan kegiatan administrasi pemerintahan didukung oleh jaringan pusat pelayanan di kantor kemantren dan kantor kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah. Keberadaan pusat-pusat pelayanan administrasi pada berbagai tingkatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk struktur pelayanan dan memengaruhi pola mobilitas masyarakat di sekitarnya.
b.Kawasan Jalan Malioboro di Kemantren Gondomanan ditetapkan sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian. Kawasan Jalan Malioboro memuat nilai historis dan simbolis yang kuat sebagai poros penghubung antara Tugu Pal Putih, Kraton Yogyakarta, hingga Panggung Krapyak. Dengan posisinya sebagai ikon kota dan destinasi wisata berskala internasional, Kawasan Jalan Malioboro menjadi magnet pertumbuhan bagi sektor perdagangan dan jasa, serta pariwisata berbasis budaya.
c.Kawasan Kraton di Kemantren Kraton ditetapkan sebagai pusat pelayanan kegiatan budaya. Kawasan ini merupakan pusat nilai-nilai keistimewaan dan pelestarian budaya, yang menjadi landasan spiritual dan simbolik Kota Yogyakarta.
1. 2.Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota tingkat kecamatan, yang terdiri dari komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat berupa pusat-pusat perekonomian yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta di luar kawasan pusat, meliputi:
a.Koridor Jalan Magelang, sebagai pusat kawasan Jalan Magelang;
b.Koridor Jalan Urip Sumoharjo, sebagai pusat kawasan Jalan Solo;
c.Kawasan Pasar Kotagede, sebagai pusat kawasan Kotagede;
d.Kawasan TOD Giwangan, sebagai pusat Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jogja Selatan;
e.Koridor Jalan D.I. Panjaitan, sebagai pusat kawasan Kraton–Panggung Krapyak;
f.Koridor Jalan H.O.S. Cokroaminoto, sebagai pusat Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jogja Barat. Dengan berbagai peran tersebut, Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi simpul utama pembangunan di tingkat daerah, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mendukung daya saing wilayah di kancah nasional dan global melalui pengelolaan ruang yang terintegrasi dan berorientasi masa depan. 2.1.1.3. Kondisi Ekoregion 2.1.1.3.1. Karakteristik Bentang Lahan Secara umum, ekoregion bentang lahan di Kota Yogyakarta adalah dataran fluviovulkanik yang merupakan bagian dari ekoregion bentang lahan vulkanik Gunung Merapi di sebelah utara. Adapun secara regional, Kota Yogyakarta secara keseluruhan berada pada bentang alam dataran fluviovulkanik bermaterial alluvium dengan vegetasi alami berupa vegetasi terna rawa air tawar (SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/ 12/2021). Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan bentang lahan di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara interpretasi citra, analisis literatur, dan survei lapangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki ekoregion bentang lahan sebagaimana disampaikan pada tabel dan peta berikut. Tabel 9. Ekoregion Bentang Lahan di Kota Yogyakarta No. Ekoregion Luasan (Km2) % 1 Dataran banjir bermaterial aluvium 0.9 2.74 2 Dataran banjir bermaterial aluvium. prioklastik. endapan lahar 0.2 0.60 3 Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda 1.4 4.31 4 Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium merapi muda campuran 29.9 91.25 5 Lembah danau/waduk bermaterial aluvium 0.02 0.08 6 Lembah fluviovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda 0.01 0.02 7 Lembah sungai bermaterial aluvium 0.3 1.00 Total 32.8 100 Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029, 2025; Data diolah Gambar 5. Gambar Bentang Lahan Kota Yogyakarta Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029, 2024 Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda campuran merupakan bentang lahan dominan dengan luas mencapai 91% dari total wilayah. Sementara itu, berdasarkan pendetailan melalui analisis citra dan survei lapangan diketahui bahwa terdapat dataran banjir dan juga lembah. Bentang lahan berupa dataran banjir, lembah danau maupun lembah sungai merupakan bagian dari proses morfogenesa fluviovulkanik karena aliran air berupa sungai-sungai yang mengaliri Kota Yogyakarta. 2.1.1.3.2. Karakteristik Vegetasi Alami Tipe vegetasi merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam menentukan kondisi jasa lingkungan di Kota Yogyakarta. Vegetasi merupakan komponen atau aspek kedua yang menentukan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan. Komponen vegetasi dapat diartikan sebagai komunitas tumbuhan dalam lanskap yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Kota Yogyakarta secara alami memiliki tipe vegetasi berupa air tawar tergenang, vegetasi lahan kering pamah (non-dipterocarpa), vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan sedang, vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan tinggi, vegetasi terna rawa monsun, vegetasi terna rawa monsun kerapatan rendah, vegetasi terna rawa monsun kerapatan sedang, dan vegetasi terna rawa monsun kerapatan tinggi. Adapun Kota Yogyakarta berada di ketinggian >100 meter sehingga tipe vegetasi yang dominan adalah vegetasi lahan kering pamah (non-dipteropcarpa) yang mencakup 96% dari total keseluruhan wilayah. Vegetasi lahan kering pamah (non-dipterocarpa) sendiri merupakan komunitas tumbuhan yang tumbuh di geomorfologi dataran, perbukitan atau pegunungan yang terletak pada ketinggian di bawah 1000 m dari muka air laut dan berstatus kering, tidak becek, tidak basah, maupun tidak tergenang oleh air. Secara rinci, distribusi tipe vegetasi di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut. Tabel 10. Tipe Vegetasi Kota Yogyakarta No. Vegetasi Luasan (Km2) % 1 Air tawar tergenang 0.2 0.51 2 Vegetasi lahan kering pamah (non dipteropcarpa) 31.4 95.75 3 Vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan sedang 0.01 0.03 4 Vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan tinggi 0.1 0.42 5 Vegetasi terna rawa monsun 0.04 0.11 6 Vegetasi terna rawa monsun kerapatan rendah 0.6 1.77 7 Vegetasi terna rawa monsun kerapatan sedang 0.4 1.34 8 Vegetasi terna rawa monsun kerapatan tinggi 0.02 0.07 Total 32.8 100% Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, 2025; Data diolah Gambar 6. Gambar Vegetasi Alami Kota Yogyakarta Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029, 2024 2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2.1.1.4.1. Daya Dukung Air Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian, kelestarian air harus selalu dijaga karena air sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Upaya menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menghemat penggunaan air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau ataupun tanah longsor dan banjir ketika musim hujan. Berdasarkan hasil analisis antara ketersediaan air dan kebutuhan air Kota Yogyakarta pada dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, seluruh wilayah di Kota Yogyakarta memiliki status daya dukung air yang surplus atau ketersediaan air lebih banyak daripada kebutuhan air, baik kondisi saat ini hingga proyeksi tahun 2030. Hasil perhitungan pada tahun 2022, surplus cadangan air yang masih tersisa dari ketersediaan air setelah dikurangi kebutuhan air Kota Yogyakarta tercatat mencapai 584,858,567.28 m3, sedangkan hasil proyeksi tahun 2030, perhitungan surplus mencapai 578.198.425 m3. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor, antara lain karena Kota Yogyakarta berada di wilayah yang memiliki cadangan air tanah melimpah, yaitu berada di akuifer pada Cekungan Air Tanah Yogyakarta - Sleman yang meliputi dataran fluviovulkan hingga lereng Gunung Merapi di bagian utara. Hasil analisis pada dokumen KLHS RPJMD menunjukkan bahwa 99% wilayah di Kota Yogyakarta memiliki nilai status daya dukung air yang belum melampaui, dan hanya sebesar 1% saja wilayahnya yang telah melampaui status daya dukung air tersebut. Gambar 7. Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025 Tabel 11. Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta No. Kemantren Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa) Ketersediaan Air (m3/tahun) Kebutuhan Air (m3/tahun) Surplus/ Defisit (m3/tahun) Status (Terlampaui/ Belum Terlampaui) Ambang Batas Penduduk (Jiwa) Daya Tampung Penduduk (Jiwa) 1 Danurejan 18.950 17.964.616,81 3.020.390,55 14.944.226,26 Belum 16.605 35.555 2 Gedongtengen 16.674 49.636.643,62 3.092.669,62 46.543.973,99 Belum 51.716 68.390 3 Gondokusuman 37.347 92.831.679,93 15.466.292,57 77.365.387,37 Belum 85.962 123.309 4 Gondomanan 12.941 55.561.494,39 7.760.436,04 47.801.058,36 Belum 53.112 66.053 5 Jetis 23.655 47.262.985,57 4.960.127,24 42.302.858,33 Belum 47.003 70.658 6 Kotagede 34.097 29.416.349,24 17.562.249,29 11.854.099,95 Belum 13.171 47.268 7 Kraton 18.244 44.109.797,66 2.848.733,67 41.261.063,99 Belum 45.846 64.090 8 Mantrijeron 34.146 53.499.867,04 7.914.260,91 45.585.606,13 Belum 50.651 84.797 9 Mergangsan 29.071 52.123.363,05 6.075.078,35 46.048.284,69 Belum 51.165 80.236 10 Ngampilan 15.535 42.416.479,64 4.455.158,65 37.961.320,99 Belum 42.179 57.714 11 Pakualaman 9.254 46.254.446,51 2.192.378,22 44.062.068,29 Belum 48.958 58.212 12 Tegalrejo 35.018 86.328.330,21 5.690.990,69 80.637.339,52 Belum 89.597 124.615 13 Umbulharjo 68.957 48.165.098,44 30.100.518,85 18.064.579,59 Belum 20.072 89.029 14 Wirobrajan 25.024 34.394.712,75 3.968.012,92 30.426.699,83 Belum 33.807 58.831 Kota Yogyakarta 378.913 699.965.864,84 115.107.297,56 584.858.567,28 Belum 649,843 1.028.756 Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025 Tabel 12. Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Yogyakarta No. Kemantren Ketersediaan Air Tanah dan Air Permukaan 2030 (m3) Kebutuhan Air (m3) Surplus 2030 (Berdasarkan Air Tanah dan Air Permukaan) Status (Terlampaui/ Belum Terlampaui) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Danurejan 22.381.715 2.454.012 2.471.681 2.489.477 2.507.401 2.525.454 2.543.638 19.838.077 Belum 2 Gedongtengen 20.526.809 2.421.256 2.434.573 2.447.963 2.461.427 2.474.965 2.488.577 18.038.232 Belum 3 Gondokusuman 82.412.456 16.893.556 16.986.471 17.079.897 17.173.836 17.268.292 17.363.268 65.049.188 Belum 4 Gondomanan 24.282.859 7.907.294 7.951.575 7.996.104 8.040.882 8.085.911 8.131.192 16.151.667 Belum 5 Jetis 39.221.996 4.715.680 4.741.617 4.767.695 4.793.918 4.820.284 4.846.796 34.375.200 Belum 6 Kotagede 64.125.821 18.123.792 18.341.277 18.561.373 18.784.109 19.009.519 19.237.633 44.888.188 Belum 7 Kraton 32.730.654 2.945.270 2.969.126 2.993.176 3.017.421 3.041.862 3.066.501 29.664.153 Belum 8 Mantrijeron 54.237.059 7.689.114 7.779.845 7.871.648 7.964.533 8.058.515 8.153.605 46.083.454 Belum 9 Mergangsan 51.080.957 5.914.412 5.946.941 5.979.649 6.012.537 6.045.606 6.078.857 45.002.100 Belum 10 Ngampilan 18.234.932 3.904.042 3.925.514 3.947.104 3.968.813 3.990.642 4.012.591 14.222.341 Belum 11 Pakualaman 14.414.427 2.064.909 2.076.266 2.087.686 2.099.168 2.110.713 2.122.322 12.292.105 Belum 12 Tegalrejo 67.242.442 5.708.106 5.739.500 5.771.068 5.802.808 5.834.724 5.866.815 61.375.627 Belum 13 Umbulharjo 170.778.161 33.344.425 33.531.154 33.718.929 33.907.755 34.097.638 34.288.585 136.489.576 Belum 14 Wirobrajan 38.295.584 3.470.569 3.489.657 3.508.851 3.528.149 3.547.554 3.567.066 34.728.518 Belum Kota Yogyakarta 699.965.870 117.556.438 118.385.199 119.220.619 120.062.759 120.911.680 121.767.445 578.198.425 Belum Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 (data diolah), 2025 2.1.1.4.2. Daya Dukung Pangan Ketersediaan pangan merupakan jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu daerah dalam waktu tertentu dalam bentuk natura maupun unsur gizinya dan dinyatakan dalam satuan kilo kalori per tahun (kkal/tahun). Ketersediaan pangan ditentukan berdasarkan data total produksi komoditas bahan pangan setempat yang dikonversi dalam satuan kkal per tahun. Analisis daya dukung lahan tanaman pangan dihitung sesuai dengan pedoman Permen LH No. 17/2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah nilai produksi yang didapatkan dengan mengalikan jumlah produksi per komoditas dikalikan harga komoditas. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pangan pada dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, diketahui bahwa Kota Yogyakarta pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebesar 378.913 jiwa, sehingga kebutuhan pangannya adalah 290.436.814.500 kkal/tahun dengan asumsi kebutuhan energi sebesar 2.100 kkal/hari. Hasil perhitungan status daya dukung pangan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kapasitas produksi pangan wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri telah terlampaui. Neraca antara kebutuhan dan ketersediaan pangan berada dalam kondisi defisit, yang berarti Kota Yogyakarta tidak memiliki cukup sumber daya pangan lokal untuk mencukupi konsumsi penduduk. Kondisi ini terjadi karena karakteristik Kota Yogyakarta yang seluruh wilayahnya merupakan wilayah perkotaan, dengan penggunaan lahan yang didominasi oleh fungsi permukiman dan aktivitas non- pertanian. Hal tersebut menjadi dasar bahwa proyeksi terhadap daya dukung pangan menjadi relatif tidak relevan untuk dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya, antara lain menjaga kelancaran distribusi serta stabilisasi pasokan dan harga pangan, menjalin kerja sama dengan daerah penyangga baik di dalam maupun luar wilayah DIY, serta mendorong peningkatan produksi pangan lokal yang beragam, seperti pengembangan kebun sayur. Selain itu, analisis status daya dukung pangan juga dilakukan melalui pemetaan berdasarkan sistem grid, dengan mempertimbangkan data kebutuhan dan ketersediaan pangan pada masing-masing wilayah. Gambar 8. Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025 Tabel 13. Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta No. Kemantren Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa) Ketersediaan Pangan (kkal/tahun) Kebutuhan Pangan (kkal/tahun) Surplus/Defisit (kkal/tahun) Status Ambang Batas Penduduk (Jiwa) Daya Tampung Penduduk (Jiwa) 1 Mantrijeron 34.146 3.151.347.698 26,172,909,000 -23.021.561.302 Terlampaui 3.924 3.924 2 Kraton 18.244 989.608.276 13,984,026,000 -12.994.417.724 Terlampaui 1.232 1.232 3 Mergangsan 29.071 2.426.659.893 22,282,921,500 -19.856.261.607 Terlampaui 3.022 3.022 4 Umbulharjo 68.957 10.923.645.198 52,855,540,500 -41.931.895.302 Terlampaui 13.604 13.604 5 Kotagede 34.097 3.286.887.136 26,135,350,500 -22.848.463.364 Terlampaui 4.093 4.093 6 Gondokusuman 37.347 2.263.633.386 28,626,475,500 -26.362.842.114 Terlampaui 2.819 2.819 7 Danurejan 18.950 1.060.244.970 14,525,175,000 -13.464.930.030 Terlampaui 1.320 1.320 8 Pakualaman 9.254 588.080.600 7,093,191,000 -6.505.110.400 Terlampaui 732 732 9 Gondomanan 12.941 1.698.519.189 9,919,276,500 -8.220.757.311 Terlampaui 2.115 2.115 10 Ngampilan 15.535 711.093.741 11,907,577,500 -11.196.483.759 Terlampaui 886 886 11 Wirobrajan 25.024 2.124.634.073 19,180,896,000 -17.056.261.927 Terlampaui 2.646 2.646 12 Gedongtengen 16.674 488.603.800 12,780,621,000 -12.292.017.200 Terlampaui 608 608 13 Jetis 23.655 2.061.834.950 18,131,557,500 -16.069.722.550 Terlampaui 2.568 2.586 14 Tegalrejo 35.018 5.418.219.677 26,841,297,000 -21.423.077.323 Terlampaui 6.747 6.747 Kota Yogyakarta 378.913 37.193.012.587 290.436.814.500 -253,243,801,913 Terlampaui 46.318 46.318 Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025 2.1.1.4.3. Daya Dukung Lahan Daya dukung lahan permukiman di Kota Yogyakarta sebagian masih berada dalam status belum terlampaui apabila dilihat dari perbandingan antara luas lahan permukiman yang tersedia dan jumlah penduduk saat ini. Namun, jika mempertimbangkan tren pertumbuhan penduduk serta tingginya angka migrasi risen, kebutuhan akan lahan permukiman diperkirakan akan terus meningkat. Angka migrasi risen, yakni penduduk yang berpindah tempat tinggal dalam lima tahun terakhir-di DIY tercatat sebesar 4,2%, dan Kota Yogyakarta diasumsikan mengalami tren yang serupa. Tingginya pertumbuhan migrasi risen ini sangat erat kaitannya dengan daya tarik Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata dan Pendidikan. Peningkatan jumlah penduduk dan migrasi mendorong permintaan lahan permukiman yang semakin tinggi, sedangkan ketersediaan lahan bersifat terbatas. Berdasarkan proyeksi kebutuhan tahun 2030, rata-rata kebutuhan lahan permukiman diperkirakan sebesar 150 m² per rumah tangga. Angka ini belum mencakup kebutuhan untuk sarana prasarana lingkungan. Secara nominal, luas lahan permukiman mungkin masih mencukupi, tetapi dalam praktiknya terjadi ketimpangan dalam distribusi, kualitas, dan keterjangkauannya. Tekanan permintaan ini juga berimplikasi pada meningkatnya harga tanah, perluasan kawasan terbangun, dan berkurangnya RTH, yang semuanya cenderung berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hunian. Selain itu, kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta masih cukup signifikan, yakni mencapai 57,14 hektar pada tahun 2024. Hal ini menjadi indikasi bahwa kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap hunian yang layak dan sehat, belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lahan permukiman di Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, dinamika migrasi, dan meningkatnya daya tarik investasi di sektor hunian. Jika tidak dikelola secara berkelanjutan, hal ini dapat memicu krisis ketersediaan dan keterjangkauan permukiman, serta memperparah tekanan terhadap kualitas lingkungan kota. Tabel 14. Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2030 No. Kemantren Luas Permukiman yang bisa dikembangkan (ha) Jumlah Penduduk

(2030)Kepadatan Netto (jiwa/ha) Jumlah KK (Asumsi 3 org/kk) 2030 Penduduk Migrasi Risen (4,1%) Jumlah Kebutuhan Rumah(ha) 1 KK =60 m2 Luas Kaveling/ Rumah Maksimal (m2)* Status (Terlampaui<60m2), (belum terlampaui>60m2) 1 Danurejan 88,27 19.012 215 6.337 8.712 52 101 Belum 2 Gedongtengen 80,08 17.786 222 5.929 7.665 46 104 Belum 3 Gondokusuman 298,27 39.022 131 13.007 17.169 103 174 Belum 4 Gondomanan 92,06 13.532 147 4.511 5.949 36 155 Belum 5 Jetis 132,64 26.024 196 8.675 10.874 65 122 Belum 6 Kotagede 248,53 35.626 143 11.875 15.675 94 159 Belum 7 Kraton 141,72 19.322 136 6.441 8.387 50 169 Belum 8 Mantrijeron 237,38 35.678 150 11.893 15.697 94 151 Belum 9 Mergangsan 203,34 30.399 149 10.133 13.364 80 152 Belum 10 Ngampilan 70,68 16.232 230 5.411 7.142 43 99 Belum 11 Pakualaman 54,9 9.669 176 3.223 4.254 26 129 Belum 12 Tegalrejo 231,08 36.589 158 12.196 16.098 97 144 Belum 13 Umbulharjo 596,89 72.05 121 24.017 31.7 190 188 Belum 14 Wirobrajan 143,65 26.043 181 8.681 11.504 69 125 Belum Kota Yogyakarta 2619,49 396.984 152 132.328 174.190 1.045 150 Belum Keterangan: * Menggunakan kaveling minimum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Angka migrasi risen ini diasumsikan memiliki sebaran merata di Kota Yogyakarta. Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025 2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 2.1.1.5.1. Indeks Ketahanan Pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Gambar 9. Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 Lebih lanjut, Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai capaian ketahanan pangan dan gizi daerah. Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan menggunakan tiga aspek ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Semakin besar nilai Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan daerah tersebut paling tahan pangan, sebaliknya semakin kecil nilai Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. 2.1.1.5.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah indikator yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat diartikan sebagai proporsi atau persentase penduduk di suatu wilayah yang memiliki kondisi mengonsumsi makanan dengan jumlah energi yang tidak memenuhi kebutuhan tubuh sesuai dengan standar energi minimum yang ditetapkan untuk hidup sehat dan aktif. Gambar 10. Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 Berdasarkan data tahun 2020–2024, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada periode 2020 hingga 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam angka prevalensi, yang mencapai 12,06% pada tahun 2022. Kenaikan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Memasuki tahun 2023, angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menurun menjadi 8,74%, menunjukkan perbaikan sebesar 27,53% dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, tahun 2024 kembali mencatatkan peningkatan angka prevalensi, mengindikasikan masih rentannya kondisi konsumsi pangan masyarakat. Fluktuasi tersebut secara kemungkinan tidak terlepas dari berbagai faktor ekonomi, seperti halnya harga pangan, tingkat pendapatan, dan daya beli masyarakat. Di Kota Yogyakarta, isu ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh inflasi, yang sebagian besar bersumber dari ketidakseimbangan antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand) pangan. Ketidakseimbangan ini berdampak pada kenaikan harga pangan dan pada akhirnya memengaruhi aksesibilitas konsumsi pangan rumah tangga. 2.1.1.5.3. Kapasitas Air Baku Sistem penyediaan air minum di Kota Yogyakarta didukung oleh sumber air baku utama yang dikelola oleh Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Sistem penyediaan air tersebut memanfaatkan beberapa sumber air baku, yaitu Mata Air Umbul Wadon dan Karanggayam I, Sungai Padasan, sumur dalam, dan sumur dangkal yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Berdasarkan data dari PDAM Tirtamarta (2025), total kapasitas dari air baku yang terpasang saat ini mencapai 617,13 liter/detik dan kapasitas produksi air baku mencapai 522,06 liter/detik. Sejak tahun 2021, Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta memperoleh tambahan suplai air baku sebesar 400 liter per detik dari SPAM Regional Kartamantul. Tambahan suplai air baku tersebut didapatkan dari perjanjian kerja sama jual beli air bersih antara PDAB Tirtatama DIY dan Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Tabel 15. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Air Baku PDAM Tirtamarta untuk Kota Yogyakarta Tahun 2025 No. Lokasi Kapasitas Terpasang (l/detik) Produksi (l/detik) I SUNGAI 24,11 19,02 1 Intake Padasan 24,11 19,02 II MATA AIR 63,33 63,37 2 Umbul Wadon 63,33 63,37 III GRAVITASI 49,30 46,54 3 Bak Penampungan Bedoyo 14,50 13,75 4 Sumur Besi 1 12,01 13,52 5 Sumur Besi 2 16,54 12,93 6 Sumur Kentungan Utara 6,25 6,33 IV SUMUR 331,29 267,04 7 Bak Penampung Karanggayam I 8,86 12,38 8 Sumur Padasan II 11,15 2,26 9 Sumur Candi 6,61 6,35 10 Sumur Bulusan 2,90 1,75 11 Sumur Jongkang 28,18 11,93 12 Sumur Nandan 5,79 5,57 13 Sumur Karanggayam 3 4,67 6,02 14 Sumur Karanggayam 4 8,85 8,75 15 Sumur Karangwuni 2,15 2,05 16 Sumur Bener 1 1,93 2,01 No. Lokasi Kapasitas Terpasang (l/detik) Produksi (l/detik) 17 Sumur Bener 2 2,31 2,30 18 Sumur Bener 3 3,84 3,84 19 Sumur Bener 4 3,58 2,93 20 Sumur K.1 4,76 4,93 21 Sumur K.3 2,92 0,01 22 Sumur K.4 3,43 2,06 23 Sumur K.5 4,81 0,01 24 Sumur K.6 2,90 1,61 25 Sumur B.1 8,48 9,14 26 Sumur B.2 5,06 4,43 27 Sumur B.3 2,42 3,29 28 Sumur B.4 11,46 9,97 29 Sumur B.6 7,67 9,21 30 Sumur B.7 4,90 3,82 31 Sumur B.8 7,42 5,68 32 Sumur B.9 5,21 4,67 33 Sumur B.10 10,80 10,84 34 Sumur B.11 3,36 3,88 35 Sumur B.13 7,49 6,14 36 Sumur B.R1 21,38 18,40 37 Sumur B.R2 11,70 12,00 38 Sumur N.3 4,30 1,64 39 Sumur N.4 4,97 2,05 40 Sumur N.5 3,17 1,38 41 Sumur N.6 7,72 3,57 42 Sumur N.7 8,94 3,20 43 Sumur N.9 4,61 2,26 44 Sumur N.10 14,11 13,72 45 Sumur Gemawang 2 6,33 6,61 46 Sumur Gemawang 3 5,90 5,00 47 Sumur A 12,13 10,94 48 Sumur G 7,23 7,23 49 Sumur Pengok 1 11,72 13,56 50 Sumur Pengok 2 1,93 1,34 51 Sumur Kotagede 1 9,69 3,87 52 Sumur Kotagede 2 11,55 12,38 Jumlah 468,03 395,98 Spam Regional 149,10 126,08 Jumlah Total 617,13 522,06 Sumber: PDAM Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data dari Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta pada tahun 2025, terdapat 52 sumber air baku yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kota Yogyakarta. SPAM Regional Kartamantul yang melayani Kota Yogyakarta berasal dari Sistem Bantar dan Sistem Kebon Agung dengan total kuota 400 liter p/detik. Idle capacity per tahun 2025 adalah sebesar 250,90 liter/detik. Besarnya idle capacity ini disebabkan karena belum terpenuhinya infrastruktur SPAM Regional Kartamantul untuk dapat mendistribusikan cakupan layanan Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta hingga titik terjauh layanan dan tingkat kebocoran jaringan perpipaan Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta masih tinggi. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan perpipaan air minum hingga titik terjauh layanan melalui berbagai alternatif pendanaan dan mendorong PDAM untuk menekan angka kebocoran jaringan perpipaan melalui skema penyertaan modal.Kualitas Lingkungan Hidup 2.1.1.5.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada periode waktu tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dihitung dengan menggabungkan tiga komponen indeks, meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Aspek yang mendorong kenaikan IKLH pada tahun 2024 adalah parameter pemantauan kualitas air dan udara tahun 2024 yang menunjukkan kenaikan. Selain itu, pada tahun 2024 dilakukan updating data tutupan luasan vegetasi dengan memperhitungkan luasan lahan berpenutup kanopi hijau sehingga terjadi kenaikan 5 ha yang lokasinya dominan di lahan persil milik privat. Dari kenaikan luasan tutupan vegetasi tersebut, mampu menaikkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sekitar 0,1 poin. Gambar 11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025 2.1.1.5.5. Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman Sanitasi yang aman dalam rumah tangga berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran air, tanah, dan udara. Pengelolaan limbah domestik yang baik, seperti sistem pembuangan limbah yang tertutup dan tidak mencemari sumber air, dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit serta menjaga ekosistem tetap sehat. Selain itu, sanitasi yang memadai juga membantu mengurangi emisi gas berbahaya dari limbah organik yang membusuk, sehingga berkontribusi pada udara yang lebih bersih. Berikut adalah cakupan layanan sanitasi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 16. Cakupan Layanan Sanitasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Akses Layanan Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Akses Aman % 28,02 35,05 37,75 39,74 43,67 KK 38.757 42.928 46.727 49.532 53.967 Akses Layak Tidak Termasuk Aman % 70,57 63,90 61,17 59,18 55,24 KK 97.631 78.279 75.718 73.764 68.272 Akses Belum Layak % 1,41 1,05 1,09 1,08 1,09 KK 1.954 1.285 1.346 1.346 1.346 Tidak Ada Akses % 0 0 0 0 0 KK 0 0 0 0 0 Jumlah Cakupan Layanan Sanitasi % 100 100,00 100 100 100 KK 138.342 122.492 123.791 124.642 123.585 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 2025 Secara umum, rumah tangga dengan cakupan Akses Sanitasi Layak Tidak termasuk Aman mengalami penurunan karena telah mengalami perubahan status menjadi Akses Sanitasi Aman. Peningkatan persentase untuk Akses Sanitasi Aman disebabkan oleh adanya pekerjaan pembangunan sambungan rumah (SPALD-T) yang mengganti akses sanitasi layak dari tangki septik individual (SPALD-S) menjadi akses sanitasi aman sambungan rumah (SPALD-T) yang disalurkan ke riol kota. Pencapaian akses sanitasi aman terdiri dari penjumlahan tingkat capaian pelayanan SPALD-S akses aman dan pelayanan SPALD-T akses aman. Pelayanan SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengolahan lumpur tinja secara berkala. Sementara itu, pelayanan SPALD- T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan (IPAL Regional Sewon atau IPAL komunal). Terdapat 14 unit SPALD-S dan 218 unit SPALD-T di Kota Yogyakarta. SPALD-S lebih sedikit daripada SPALD-T menunjukkan bahwa mayoritas telah dilayani saluran limbah perkotaan. Terdapat 1 kemantren yang tidak terdapat SPALD-T maupun SPALD-S yaitu Kemantren Kraton karena secara elevasi dapat terlayani saluran perkotaan menuju IPAL Sewon sehingga target pengembangannya adalah saluran perkotaan bukan IPAL komunal. Tabel 17. Jumlah SPALD-T dan SPALD-S di Kota Yogyakarta Tahun 2024 No. Kemantren Jumlah SPALD-T Jumlah SPALD-S 1 Danurejan 4 - 2 Gedongtengen 5 - 3 Gondokusuman 22 3 4 Gondomanan 11 - 5 Jetis 23 - 6 Kotagede 4 - 7 Kraton - - 8 Mantrijeron 1 - 9 Mergangsan 21 - 10 Ngampilan 14 - 11 Pakualaman 3 - 12 Tegalrejo 33 2 13 Umbulharjo 64 5 14 Wirobrajan 13 4 Total 218 14 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 2025 2.1.1.5.6. Pengelolaan Sampah Mengacu pada SNI 19-2454-2022, timbulan sampah dapat diartikan sebagai banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satuan volume atau berat per kapita per hari atau perluas bangunan atau perpanjang jalan. Hasil perhitungan timbulan sampah yang ditangani diperoleh dengan cara membagi volume timbulan sampah yang ditangani dengan besar total timbulan sampah. Beberapa faktor penyebab meningkatnya timbulan sampah adalah bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas daerah yang semakin berkembang. Banyaknya sampah yang tertangani akan berdampak positif pada penurunan pencemaran lingkungan. Tabel 18. Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Timbulan Sampah ton/hari 360,79 327,4 303,13 300,56 332,48 2 Penanganan Sampah (Terangkut ke TPA) ton/hari 263,22 251,37 267,67 182,43 216,49 % 72,96 76,78 88,30 60,70 65,11 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 3 Pengurangan Sampah ton/hari 94,06 74,17 33,93 55,69 63,00 % 26,07 22,65 11,19 18,53 18,95 4 Sampah Sudah Terkelola ton/hari 357,28 325,54 301,60 238,12 279,49 % 99,03 99,43 99,49 79,23 84,06 5 Sampah Belum Terkelola ton/hari 3,51 1,87 1,53 62,44 52,99 % 0,97 0,57 0,51 20,77 15,94 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025, diolah Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya untuk menekan jumlah sampah yang dibuang ke fasilitas pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan produksi sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri akibat kondisi darurat sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta dan kabupaten lain seperti Kabupaten Sleman dan Bantul karena kapasitas TPA Piyungan yang semakin penuh. Pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumber atau hulu yaitu dari sampah rumah tangga, yang didukung oleh adanya Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA). GZSA yakni metode pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri antara sampah organik dan sampah anorganik. GZSA meminimalkan produksi sampah anorganik dengan penyaluran ke bank sampah terdekat maupun pelapak, sedangkan produksi sampah organik rumah tangga diolah dengan biopori, losida, BSF dll. Tabel 19. Kategori Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2024 No. Kategori Bank Sampah Jumlah 1 Pembina 18 2 Inovatif 32 3 Reguler 458 4 Pembinaan 181 5 Bank Sampah Baru 5 Jumlah 694 Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota YK 2024, 2025 Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke lokasi pembuangan sementara (TPS)/depo dengan total jumlah depo yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 14 depo, dengan rincian daya tampung sebagai berikut: Tabel 20. Daya Tampung Depo/Sumber Lainnya Kota Yogyakarta No. Depo/ Sumber Lainnya Kapasitas Depo/ TPS (ton) 1 Mandala Krida 150 2 THR 100 3 Pengok 100 4 Lapangan Karang 100 5 Pringgokusuman 150 6 RRI 75 7 Argolubang 75 8 Ngasem 50 9 Utoroloyo 50 10 Serangan 50 11 Dukuh 30 12 Kebun Raya 50 13 Nitikan 50 14 Tamansari 50 Jumlah 1.055 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025 2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 2.1.1.6.1. Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta memiliki potensi terhadap kejadian bencana, antara lain bencana banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan meteorologi dan letusan gunung api. Dalam kurun waktu 2020-2024, tercatat bahwa jenis kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem. Untuk mengukur tingkat risiko bencana berdasarkan riwayat kebencanaan yang telah terjadi serta menimbulkan kerugian maka digunakan Indeks Risiko Bencana (IRB). Dalam penghitungannya, IRB terdiri dari komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, nilai IRB akan berubah apabila tiga komponen tersebut mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat dari program/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan ataupun meningkatkan kapasitas. IRB selama ini dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan program pencegahan ataupun penanggulangan bencana. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022 – 2026 terdapat 7 jenis potensi ancaman yang ada di Kota Yogyakarta meliputi banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan meteorologi dan letusan gunung api dengan gambaran risiko sebagai berikut:

1.Kota Yogyakarta memiliki potensi risiko bencana banjir yang tinggi. Banjir tersebut terjadi karena sungai tidak mampu menampung volume air yang melimpah sehingga terjadi limpasan air. Risiko banjir yang tinggi juga dipicu oleh aktivitas manusia seperti rusaknya bangunan pengendali banjir, sampah yang menyumbat aliran air, penebangan vegetasi di bantaran sungai, serta permukiman padat penduduk di sepanjang aliran sungai. Sementara itu, secara alamiah banjir juga dapat disebabkan karena erosi di bagian hulu, sedimentasi, dan curah hujan yang tinggi.
2.Potensi risiko bencana wabah penyakit berada pada tingkat risiko sedang.
3.Kota Yogyakarta memiliki potensi cuaca ekstrem yang termasuk ke dalam tingkat risiko sedang. Hal tersebut tidak lepas dari tingginya kelas kapasitas sehingga mampu mengimbangi kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi.
4.Kota Yogyakarta berada pada daerah rawan bencana gempa bumi, namun potensi risiko bencana gempa bumi berada pada kategori sedang. Hal tersebut karena kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi diimbangi dengan kelas kapasitas yang tinggi pula sehingga dapat menekan risiko bencana yang muncul.
5.Kekeringan meteorologi berpotensi menyebabkan krisis air yang akan berdampak bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dan memberikan kerugian yang besar dalam berbagai sektor. Tingkat risiko bencana kekeringan meteorologi di Kota Yogyakarta berstatus sedang. Bencana tersebut umumnya terjadi karena musim kemarau dan penggunaan air tanah dangkal yang berlebihan.
6.Potensi risiko letusan gunung api di Kota Yogyakarta berada pada tingkat risiko rendah. Dampak letusan gunung api di Kota Yogyakarta adalah banjir lahar dingin dengan aliran ke arah sungai yang disebabkan letusan Gunung Merapi.
7.Potensi risiko bencana kegagalan teknologi di Kota Yogyakarta termasuk ke dalam level risiko sedang. Kegagalan teknologi merupakan seluruh kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Meskipun secara keseluruhan terdapat 7 jenis potensi ancaman bencana di Kota Yogyakarta, terdapat 2 jenis potensi ancaman yaitu ancaman kegagalan teknologi dan letusan gunung api yang tidak dimiliki seluruh kemantren dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta berdasarkan kajian risiko bencana per bencana dan per kemantren. Berbeda dengan 5 jenis ancaman bencana lainnya yang dimiliki oleh seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Gambar 12. Peta Risiko Untuk Setiap Jenis Bencana Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026, 2025 Analisis risiko bencana untuk multi bahaya di Kota Yogyakarta berada pada tingkat sedang. Meskipun kelas bahaya dan kerentanan berada pada level kelas tinggi, namun kelas kapasitas juga termasuk ke dalam kelas tinggi. Sehingga sesuai dengan rumus risiko bencana, hasil perhitungan tingkat risiko bencana menjadi dapat ditekan. Gambar 13. Risiko Multi Bahaya Kota Yogyakarta Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026, 2025 Berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dari 7 jenis potensi ancaman yang ada di Kota Yogyakarta ditentukan prioritas risiko bencana yang ditangani sebagaimana terdapat dalam matriks berikut. Tabel 21. Matriks Prioritas Risiko Bencana RISIKO BENCANA PRIORITAS TINGKAT RISIKO RENDAH SEDANG TINGGI KECENDERUNGAN MENINGKAT Cuaca Ekstrem Gempa bumi TETAP Banjir MENURUN Gunungapi Wabah Penyakit Kekeringan Kegagalan Teknologi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026, 2025 Pada matriks prioritas risiko bencana warna merah merupakan prioritas dalam kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, sedangkan pada bencana non prioritas dengan warna kuning dan hijau kegiatan dilaksanakan secara umum apabila sumber daya masih tersedia, dapat ditambahkan dengan kegiatan pencegahan dan mitigasi. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/ kegiatan dan mekanisme umum yang dijabarkan dalam kerangka penyelenggaraan bencana baik manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan. Data IRB Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan penurunan selama lima tahun terakhir. Rata-rata penurunan nilai IRB adalah sebesar -3,11% per tahun. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta sudah berjalan secara baik dan perlu untuk terus dijaga konsistensinya, terutama yang berkaitan dengan kapasitas daerah. Gambar 14. Indeks Risiko Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024 Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi UNESCO dan dalam rangka mendukung pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia, uraian ini dilengkapi dengan pemetaan risiko bencana berdasarkan dokumen Disaster Risk Management Plan (DRMP) untuk Kawasan Sumbu Filosofi. Jenis bencana yang dipetakan meliputi bahaya kebakaran, cuaca ekstrem, dan banjir. Peta-peta tersebut disusun dalam DRMP dengan mempertimbangkan kondisi spasial, riwayat kejadian, dan proyeksi kerentanan bencana di kawasan. Tujuannya adalah untuk memperkuat pendekatan mitigasi risiko dalam perencanaan pelestarian dan pemanfaatan kawasan, terutama pada segmen-segmen yang berada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Ketiga peta jenis bahaya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Bahaya Kebakaran Bahaya Cuaca Ekstrem Bahaya Banjir Gambar 15. Bahaya Kebakaran, Cuaca Ekstrem dan Banjir di Kawasan Sumbu Filosofi Sumber : Disaster Risk Management Plant Kawasan Sumbu Filosofi, 2025 2.1.1.6.2. Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghadapi bencana ataupun situasi darurat. Indeks Ketahanan Daerah dihitung dengan beberapa tolak ukur, meliputi (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, pada tahun 2022 hingga 2024, besar capaian Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta berturut-turut adalah 0,65; 0,68; dan 0,69. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Daerah bermakna bahwa semakin baik pula upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan daerah adalah melalui penyusunan peta kawasan rawan bencana. Dengan adanya informasi lokasi rawan bencana, akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana. Secara rinci, capaian Indeks Ketahanan Daerah di tahun 2022 -2024 untuk setiap indikator ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 22. Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024 No. Indikator 2022 2023 2024 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,86 0,86 0,93 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,70 1,00 1,00 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0,70 0,79 0,77 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,73 0,75 0,70 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,65 0,80 0,68 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,64 0,62 0,68 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,46 0,36 0,45 Indeks Ketahanan Daerah 0,65 0,68 0,69 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, 2025 2.1.1.7. Demografi Aspek demografi merupakan bagian penting dari pengkajian terkait populasi penduduk yang mencakup berbagai elemen yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami karakteristik dari populasi penduduk di suatu wilayah. Aspek demografi mencakup berbagai faktor yang berpengaruh terhadap struktur dan komposisi penduduk sehingga dapat memberikan gambaran pengetahuan yang digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam pembangunan wilayah di masa yang akan datang. Aspek demografi dalam pembahasannya akan dijabarkan ke dalam beberapa poin pokok meliputi jumlah, laju pertumbuhan, komposisi berdasarkan kategori tertentu, kepadatan, dan proyeksi penduduk. 2.1.1.7.1. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk mengacu pada total individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk adalah salah satu elemen dari aspek demografi yang penting dan memberikan gambaran tentang ukuran populasi suatu wilayah. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2024 yaitu sebanyak 415.605 jiwa yang tersebar di 14 kemantren. Gambar 16. Distribusi Persentase Penduduk Per Kemantren Tahun 2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024; Hasil Olahan, 2025 Sebaran jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 72.203 jiwa atau 17%, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di wilayah Kemantren Pakualaman sebanyak 10.592 jiwa atau 3% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Tabel 23. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2020-2024 No. Kemantren 2020 2021 2022 2023 2024
1.Tegalrejo 37.375 37.391 37.198 37.437 37.486
2.Jetis 27.381 27.286 26.976 27.088 27.016
3.Gondokusuman 43.141 43.179 42.752 43.051 43.214
4.Danurejan 21.390 21.383 21.109 21.153 21.093
5.Gedongtengen 19.886 19.683 19.260 19.213 19.141
6.Ngampilan 18.483 18.285 18.075 18.071 17.925
7.Wirobrajan 28.084 27.957 27.863 28.106 28.271
8.Mantrijeron 35.633 35.469 35.188 35.222 35.398
9.Kraton 21.905 21.755 21.510 21.460 21.325
10.Gondomanan 14.990 14.869 14.725 14.702 14.590
11.Pakualaman 10.731 10.657 10.549 10.622 10.592
12.Mergangsan 32.013 31.875 31.584 31.665 31.697
13.Umbulharjo 70.538 71.012 70.937 71.558 72.203
14.Kotagede 34.567 34.708 35.071 35.357 35.654 Kota Yogyakarta 416.117 415.509 412.797 414.705 415.605 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 Adanya dinamika jumlah penduduk dipengaruhi faktor mutasi penduduk, baik migrasi masuk, migrasi keluar, kelahiran, dan kematian. Pada tahun 2024, peningkatan jumlah penduduk disebabkan adanya penurunan pada seluruh aspek tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 24. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 No. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 2022 2023 2024
1.Lahir 7624 3658 3364 3275
2.Mati 9097 3733 3341 3065
3.Datang 17309 9834 7892 7296
4.Pergi 19594 10968 7543 7446 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025 2.1.1.7.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk mengacu pada perubahan jumlah total penduduk di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kebutuhan dasar penduduk. Tren pertumbuhan penduduk yang menunjukkan kondisi penurunan yang berarti jumlah penduduk Kota Yogyakarta relatif mengalami pertumbuhan yang lambat. Penurunan jumlah penduduk dapat disebabkan kematian ataupun migrasi ke luar serta validasi data sensus penduduk seperti yang telah dijelaskan pada tabel Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024. Gambar 17. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 2.1.1.7.3. Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Sex ratio mengacu pada perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi penduduk. Sex ratio dinyatakan dalam bentuk perbandingan jumlah laki-laki per 100 perempuan. Angka perbandingan ini digunakan untuk menilai keseimbangan gender dalam suatu populasi penduduk dan dapat memberikan pengetahuan tentang dinamika demografi, kesehatan, dan sosial ekonomi. Tabel 25. Sex Ratio Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio
1.2020 203.072 213.045 416.117 95,32
2.2021 202.575 212.934 415.509 95.14
3.2022 201.198 211.599 412.797 95,08
4.2023 202.062 212.643 414.705 95,02
5.2024 202.478 213.127 415.605 95,00 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025 Pada tahun 2020-2024, sex ratio menunjukkan angka 95 koma sekian yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Adanya penurunan pada jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, dapat dipengaruhi karena faktor kematian dan migrasi ke luar. 2.1.1.7.4. Komposisi Penduduk berdasarkan Umur Komposisi penduduk menurut kelompok umur mengacu pada distribusi jumlah penduduk dalam suatu populasi berdasarkan kelompok umur yang berbeda. Komposisi atau struktur penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam bentuk piramida penduduk yang menunjukkan proporsi relatif dari setiap kelompok umur dalam suatu populasi di wilayah tertentu. Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat memberikan informasi penting tentang komposisi demografis suatu populasi dan memberikan pengetahuan tentang berbagai aspek pembangunan. Berdasarkan data tahun 2024 menunjukkan bahwa struktur piramida penduduk di Kota Yogyakarta berbentuk piramida stasioner dengan gambaran piramida seperti granat. Piramida ini merepresentasikan jumlah penduduk usia muda, dewasa, dan seimbang. Pertumbuhan penduduk juga cenderung stabil, angka kelahiran hampir seimbang dengan angka kematian. Piramida stasioner mengindikasikan adanya jumlah usia produktif yang lebih mendominasi pada populasi penduduk Kota Yogyakarta tahun 2024. Gambar 18. Struktur Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 2.1.1.7.5. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta merupakan pemeluk agama Islam. Tercatat bahwa pada tahun 2020-2024 jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang beragama Islam mencapai lebih dari 80% dari total populasi setiap tahunnya. Selain itu, agama Katolik dan Kristen menjadi dua agama yang cukup banyak dianut oleh penduduk Kota Yogyakarta. Namun demikian, secara umum hampir seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia juga tercatat dianut oleh sebagian penduduk Kota Yogyakarta, seperti Budha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME. Adanya keberagaman agama menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta bersifat majemuk sehingga toleransi agama sangat diperlukan untuk mempertahankan kerukunan di dalam lingkungan masyarakat. Tabel 26. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Yogyakarta 2020-2024 No. Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.Islam Jiwa 344.817 346.556 346.532 344.998 348.102
2.Kristen Jiwa 26.180 26.407 26.184 25.779 25.807
3.Katolik Jiwa 41.299 41.410 41.088 40.358 40.085
4.Budha Jiwa 1.222 1.212 1.171 1.139 1.076
5.Hindu Jiwa 478 472 478 467 481
6.Konghucu Jiwa 26 27 26 26 25
7.Kepercayaan thd. Tuhan YME Jiwa 33 33 30 30 29 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025 2.1.1.7.6. Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk mengacu pada jumlah rata-rata penduduk yang tinggal dalam suatu luas wilayah tertentu. Kepadatan penduduk menjadi salah satu analisis kependudukan yang penting untuk dilakukan untuk mengetahui seberapa padat atau jarang penduduk yang mendiami suatu wilayah. Informasi ini dapat menjadi masukan dan pengetahuan dalam pembangunan wilayah. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah total penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut atau dengan kata lain menggunakan perhitungan kepadatan penduduk aritmatik. Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cenderung fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan dinamika perkembangan jumlah penduduk yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta tercatat 12.671 jiwa/km2. Kepadatan penduduk pada tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2023, tetapi apabila dibandingkan kembali dengan data kepadatan penduduk pada tahun 2020 maka teridentifikasi adanya penurunan. Ditinjau dari sebaran kepadatan per wilayah kemantren, kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kemantren Ngampilan, yaitu sebesar 21.088 jiwa/km². Sedangkan, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kemantren Umbulharjo, yaitu sebesar 8.657 jiwa/km². Adanya peningkatan dan penurunan kepadatan penduduk berkaitan dengan dinamika penduduk baik alami yaitu kelahiran dan kematian maupun migrasi masuk dan ke luar. Peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan kepadatan penduduk, begitu juga sebaliknya, sebab luas wilayah bersifat tetap dan tidak berubah. Tabel 27. Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Kemantren Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.Tegalrejo jiwa/km² 12.844 12.718 12.652 12.734 12.750
2.Jetis jiwa/km² 16.106 15.682 15.503 15.568 15.526
3.Gondokusuman jiwa/km² 10.812 10.876 10.769 10.844 10.885
4.Danurejan jiwa/km² 19.445 19.264 19.017 19.057 19.003
5.Gedongtengen jiwa/km² 20.715 19.882 19.455 19.407 19.334
6.Ngampilan jiwa/km² 22.540 21.512 21.265 21.260 21.088
7.Wirobrajan jiwa/km² 15.957 15.975 15.922 16.061 16.155
8.Mantrijeron jiwa/km² 13.652 13.235 13.130 13.143 13.208
9.Kraton jiwa/km² 15.646 15.764 15.587 15.551 15.453
10.Gondomanan jiwa/km² 13.384 12.930 12.804 12.784 12.687
11.Pakualaman jiwa/km² 17.033 16.652 16.483 16.597 16.550
12.Mergangsan jiwa/km² 13.858 13.919 13.792 13.828 13.841
13.Umbulharjo jiwa/km² 8.687 8.515 8.506 8.580 8.657
14.Kotagede jiwa/km² 11.260 11.686 11.808 11.905 12.005 Kota Yogyakarta jiwa/km² 12.804 12.668 12.578 12.643 12.671 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025 2.1.1.7.7. Proyeksi Penduduk Proyeksi penduduk dihitung menggunakan data BPS tahun 2020-2035. Adapun proyeksi penduduk pada periode tahun 2040-2045 diperoleh dari metode perhitungan yang mempertimbangkan tren pertumbuhan dengan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris. Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan mempertimbangkan berbagai indikator kependudukan utama, yaitu terkait dengan fertilitas dan mortalitas. Data yang dijadikan baseline adalah data jumlah penduduk pada tahun 2020. Proyeksi penduduk pada periode tahun 2025−2029 diperoleh dari metode perhitungan yang mempertimbangkan tren pertumbuhan dengan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris. Perhitungan proyeksi penduduk mengacu pada proyeksi lima tahunan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045. Dalam dokumen tersebut diproyeksikan jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2025 adalah sebesar 375.770 jiwa dan pada tahun 2030 sebesar 373.970 jiwa. Dengan menggunakan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris, diproyeksikan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami tren penurunan jumlah penduduk dengan laju penurunan rata-rata sebesar −0,1% per tahun. Rincian proyeksi penduduk Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya selama periode tahun 2025−2029 adalah sebagai berikut. Gambar 19. Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045; 2025 Penurunan laju pertumbuhan penduduk juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia sehingga ke depannya diproyeksikan akan terjadi peningkatan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Tabel 28. Proyeksi Beban Ketergantungan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Usia Kelompok Usia 2020 2025 2030 2035 2040 2045 0-14 19,45 18,34 17,71 17,49 16,88 16,3 15-64 71,27 70,15 68,29 66,39 64,84 63,32 65+ 9,28 11,51 14 16,12 18,28 20,38 Dependency Ratio 40,31 42,55 46,43 50,62 54,23 57,29 Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, 2024 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makroekonomi yang diukur berdasarkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan sehingga mengakibatkan kondisi khusus. Kota Yogyakarta sendiri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,42%. Sementara itu, DIY dan nasional secara berturut-turut mengalami perlambatan ekonomi sebesar -2,69%, dan -2,07%. Pada tahun berikutnya, pemulihan ekonomi berjalan cukup cepat. Kota Yogyakarta mencatat lonjakan pertumbuhan sebesar 5,16% pada 2021, melampaui nasional yang hanya 3,7%, meskipun masih sedikit di bawah DIY (5,58%). Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, DIY dan nasional pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut. Gambar 20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik (Nasional, Provinsi, Kota Yogyakarta), 2025 Jika dicermati dari sisi sektoral, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta terutama ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan. Mayoritas sektor ekonomi di Kota Yogyakarta sendiri menunjukkan pertumbuhan positif setelah tahun 2020, mencerminkan pemulihan struktural meskipun laju pertumbuhan tahunan cenderung menurun dibanding fase rebound awal (2020–2021). Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir mencerminkan proses pemulihan yang berlangsung secara bertahap dan stabil. Hal ini menjadi dasar yang baik bagi perencanaan pembangunan ekonomi ke depan secara berkelanjutan. 2.1.2.1.2. PDRB Per Kapita PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Indikator ini dihitung dengan membagi total nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk, sehingga mencerminkan rata-rata kontribusi ekonomi per individu. Besarnya nilai PDRB per kapita dipengaruhi tidak hanya oleh aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh jumlah penduduk di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Grafik berikut memperlihatkan bahwa Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan nasional. Gambar 21. PDRB Per Kapita Menurut ADHB (Juta Rupiah) Kota Yogyakarta Terhadap DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik (Nasional, Provinsi, Kota Yogyakarta), 2025 Adapun pada tahun 2024, PDRB per kapita Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp131,43 juta, tertinggi dibandingkan DIY dan nasional pada periode yang sama. Capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi lokal serta peran penting sektor-sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. 2.1.2.1.3. Indeks Gini Meskipun PDRB per kapita Kota Yogyakarta tergolong tinggi dan terus mengalami peningkatan, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat indikator lain seperti Indeks Gini guna memahami sejauh mana hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Indeks Gini sendiri digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini menggunakan skala rasio berkisar antara 0 hingga 1. Adapun nilai mendekati 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata, dan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Perbandingan indeks Gini Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional dijelaskan pada grafik di bawah ini. Gambar 22. Rasio Gini Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional Sumber: Gini Ratio BPS Kota Yogyakarta, 2025; Gini Ratio Perkotaan+Perdesaan Semester 1 (Maret) BPS Nasional Berdasarkan data BPS, dalam empat tahun terakhir, Indeks Gini Kota Yogyakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY. Adapun Kota Yogyakarta sebagai pusat perkotaan utama di DIY turut mencerminkan karakteristik ketimpangan tersebut. Tren ketimpangan di Kota Yogyakarta meningkat dari 0,421 pada tahun 2020 menjadi 0,519 pada tahun 2022. Nilai tersebut menempatkan Kota Yogyakarta dalam kategori ketimpangan tinggi pada tahun tersebut, sedangkan di tahun-tahun lainnya berada dalam kategori moderat (antara 0,4 hingga 0,5). Tingginya Indeks Gini pada 2022 juga tercermin dalam distribusi pendapatan: kelompok 40% penduduk dengan penghasilan terendah hanya memperoleh 11,58% dari total pendapatan. Pada tahun 2024, terdapat perbaikan ketimpangan Kota Yogyakarta yang ditunjukkan dengan penurunan angka gini ratio menjadi 0,449. Dari angka tersebut ketimpangan DIY wilayah perkotaan mengalami penurunan dari 0,453 pada Maret 2023 menjadi 0,440 pada Maret 2024. Data indeks gini DIY wilayah perkotaan terbaru pada September 2024 menunjukkan angka 0,428. Hal tersebut menjadi sinyal positif realisasi penurunan ketimpangan di Kota Yogyakarta tahun 2024. Meskipun menunjukkan arah perbaikan, tingkat ketimpangan di Kota Yogyakarta masih tergolong sedang dan tetap lebih tinggi dibandingkan provinsi maupun nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi hasil pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya merata di seluruh kelompok Masyarakat. Ke depannya, strategi pembangunan perlu diarahkan untuk memperkuat ekonomi inklusif. Selain itu, diperlukan pula intervensi yang berpihak pada kelompok rentan serta program perlindungan sosial yang terintegrasi guna mempercepat penurunan ketimpangan dan mendorong pemerataan hasil pembangunan. 2.1.2.1.4. Angka Kemiskinan Angka kemiskinan merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penetapan garis kemiskinan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan standar kebutuhan dasar minimum untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Sebagaimana dapat dicermati pada tabel di bawah, pada periode 2020–2024, angka kemiskinan Kota Yogyakarta mengalami dinamika. Tabel 29. Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Penduduk Miskin Ribu Jiwa 29,45 34,07 29,68 29,48 28,79 Angka Kemiskinan % 7,27 7,69 6,62 6,49 6,26 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Angka kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2021 dengan persentase 7,69%, sebelum akhirnya menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2022 hingga mencapai angka terendah 6,26% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan hasil dari implementasi berbagai program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah pasca pandemi. Selain itu, besar kemungkinan pula bahwa penurunan ini mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Adapun perbandingan angka kemiskinan Kota Yogyakarta dengan DIY dan nasional disajikan pada grafik berikut. Gambar 23. Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 Berdasarkan perbandingan antarwilayah, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata DIY dan nasional. Grafik perbandingan menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024, DIY mencatat angka kemiskinan tertinggi dengan rata-rata sekitar 11,53%, diikuti oleh nasional sebesar 9,69%, dan Kota Yogyakarta dengan angka terendah yaitu 6,87%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, Kota Yogyakarta mampu menjaga kinerja sosial-ekonominya dengan baik. 2.1.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka mencakup empat kelompok: a) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan; b) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru; c) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers); dan d) mereka yang telah memiliki pekerjaan/usaha, tetapi belum mulai bekerja/berusaha. Gambar 24. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 Berdasarkan data BPS, TPT di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 tercatat sebesar 9,16%, kemudian mengalami penurunan secara bertahap dan mencapai 5,8% pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja di kota tersebut. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di tingkat DIY dan nasional, Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika yang lebih fluktuatif, namun akhirnya memiliki tren penurunan yang serupa dengan lingkup provinsi dan nasional. Penurunan TPT dapat diartikan sebagai hasil dari perbaikan aktivitas ekonomi dan berbagai inisiatif ketenagakerjaan yang telah dijalankan, termasuk melalui kebijakan pelatihan kerja. Selain itu, karakteristik demografis dan struktur kerja juga turut memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Salah satunya adalah tren peningkatan kelompok pemuda yang termasuk dalam kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training), yang menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperkuat akses generasi muda terhadap pelatihan dan dunia kerja secara produktif. Adapun data mengenai statistik ketenagakerjaan pemuda berdasarkan kelompok umurnya dapat dicermati pada tabel berikut. Tabel 30. Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta (Agustus 2024) Laki-Laki + Perempuan Golongan Umur Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Jumlah Total (Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja) % Bekerja terhadap Angkatan Kerja TPT (%) TPAK (%) Bekerja Pengangguran Terbuka Jumlah Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Jumlah Bukan Angkatan Kerja 15–24 18.175 6.298 24.473 26.796 3.766 1.405 31.967 56.440 74,27 25,73 43,36 25–54 140.884 4.917 145.801 2.429 12.778 1.976 17.183 162.984 96,63 3,73 89,46 55+ 44.689 1.336 46.025 0 31.427 9.649 41.076 87.101 97,1 2,9 52,84 Jumlah 203.748 12.551 216.299 29.225 47.971 13.030 90.226 306.525 94,2 5,8 70,56 Laki-Laki Golongan Umur Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Jumlah Total (Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja) % Bekerja terhadap Angkatan Kerja TPT (%) TPAK (%) Bekerja Pengangguran Terbuka Jumlah Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Jumlah Bukan Angkatan Kerja 15–24 10.669 3.454 14.123 12.521 701 1.040 14.262 28.385 75,54 24,46 49,76 25–54 74.595 2.745 77.340 1.149 737 1.103 2.989 80.329 96,45 3,55 96,28 55+ 21.672 1.113 22.785 0 10.686 5.357 16.043 38.828 95,12 4,88 58,68 Jumlah 106.936 7.312 114.248 13.670 12.124 7.500 33.294 147.542 93,6 6,4 77,43 Perempuan Golongan Umur Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Jumlah Total (Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja) % Bekerja terhadap Angkatan Kerja TPT (%) TPAK (%) Bekerja Pengangguran Terbuka Jumlah Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Jumlah Bukan Angkatan Kerja 15–24 7.506 2.844 10.350 14.275 3.065 365 17.705 28.055 75,52 27,48 36,89 25–54 66.289 2.172 68.461 1.280 12.041 873 14.194 82.655 96,83 3,17 82,83 55+ 23.017 223 23.240 0 20.741 4.292 25.033 48.273 99,04 0,96 48,14 Jumlah 96.812 5.239 102.051 15.555 35.847 5.530 56.932 158.983 94,87 5,13 64,19 Sumber: Sakernas Agustus 2024, 2025 Mengacu pada data BPS, TPT Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari 9,16% pada tahun 2020 menjadi 5,8% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi, sekaligus menunjukkan hasil dari berbagai intervensi kebijakan seperti pelatihan kerja, dukungan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja baru. Meskipun demikian, jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan kelompok umur, tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2024 justru terjadi pada kelompok usia 15–24 tahun, yaitu mencapai 25,73%. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 25–54 tahun (3,73%) maupun 55 tahun ke atas (2,90%). Tingginya TPT di kalangan pemuda ini mengindikasikan tantangan serius dalam menjembatani transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Fenomena ini selaras dengan tingginya jumlah pemuda yang tergolong dalam kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training). Pada tahun 2024, terdapat sekitar 6.298 pemuda usia 15–24 tahun yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak sedang mengikuti pelatihan yang mengindikasikan suatu kondisi yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia dan berisiko memunculkan pengangguran jangka panjang. Terlebih, kondisi NEET di usia bawah 18 tahun juga mengindikasikan adanya kemungkinan peserta didik yang putus sekolah. Namun demikian, patut dipahami pula bahwa intervensi program magang dan penempatan tenaga kerja dari pemerintah sendiri belum dapat menyasar kelompok ini dikarenakan adanya larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Selain itu, terdapat sekitar 2.844 perempuan usia 15–24 tahun di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 tergolong NEET, yaitu mereka yang tidak sedang bekerja, tidak sedang mengikuti pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan. Adapun TPT untuk kelompok ini sendiri mencapai hingga 27,48%. Nilai ini mencerminkan adanya kerentanan kelompok perempuan terhadap eksklusi sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, TPAK kelompok usia 15–24 tahun yang sebesar 43,36% mengindikasikan bahwa hampir dari separuh pemuda usia kerja di Kota Yogyakarta belum berpartisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini kemudian menuntut perhatian khusus untuk memperluas akses pelatihan vokasi, menyediakan skema kerja magang transisi, serta meningkatkan literasi karier dan kewirausahaan sejak usia dini. Penanganan kelompok NEET secara serius bukan hanya soal mengurangi angka pengangguran, tetapi juga kunci untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memperkuat fondasi ekonomi daerah ke depan. 2.1.2.1.6. Distribusi Pendapatan Penduduk Distribusi pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan ekonomi. Dalam indikator ini, penduduk dibagi menjadi tiga kelompok: kelompok 40% penduduk yang berpendapatan rendah (bottom 40%), kelompok 40% penduduk yang berpendapatan menengah (middle 40%), dan kelompok 20% penduduk yang berpendapatan tinggi (top 20%). Berdasarkan standar pemerataan pendapatan dari Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: (i) ketimpangan pendapatan tinggi apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah hanya menerima kurang dari 12% total pendapatan; (ii) ketimpangan pendapatan sedang/menengah apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12–17% dari total pendapatan; dan (iii) ketimpangan pendapatan rendah apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% total pendapatan. Tabel 31. Distribusi Pendapatan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 40% Penduduk Berpendapatan Terendah Persen 15,26 13,14 11,58 14,63 14,70 2 40% Penduduk Berpendapatan Menengah Persen 34,5 35,22 31,15 32,54 33,10 3 20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi Persen 50,24 51,63 57,27 52,83 52,20 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Data distribusi pendapatan penduduk Kota Yogyakarta pada periode 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika, dengan kecenderungan membaik dalam dua tahun terakhir. Proporsi pendapatan yang diterima oleh 40% kelompok penduduk berpendapatan terendah sempat menurun dari 15,26% pada tahun 2020 menjadi 11,58% pada 2022, yang mencerminkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi pada saat itu. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai 14,70% yang menandakan adanya perbaikan dalam kaitannya distribusi pendapatan ke arah yang lebih merata. Di sisi lain, proporsi pendapatan yang diterima oleh 20% kelompok penduduk berpendapatan tertinggi tercatat terus di atas 50%, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 57,27%. Meskipun distribusi pemerataan pendapatan kelompok atas masih dominan, penurunan proporsinya pada 2023 dan 2024 menunjukkan adanya pergeseran positif dalam konteks pemerataan distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta mengalami perbaikan ke arah yang lebih merata, meskipun belum sepenuhnya ideal. Perkembangan ini memberikan ruang positif bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pemerataan ekonomi, termasuk memperluas akses terhadap peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat jaring pengaman sosial. 2.1.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan usia harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Tabel 32. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Usia Harapan Hidup (LF SP2020) Tahun 75,24 75,36 75,43 75,52 75,73 2 Harapan Lama Sekolah Tahun 17,43 17,6 17,61 17,62 17,66 3 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 11,46 11,72 11,89 12,11 12,12 4 Pengeluaran Riil per Kapita Ribu Rupiah 18.678 18.801 19.319 19.920 20.603 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indeks 86,93 87,50 88,00 88,61 89,10 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Selama periode 2020–2023, IPM Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 86,93 pada tahun 2020 menjadi 89,10 pada tahun 2024. Nilai ini menempatkan Kota Yogyakarta secara stabil dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai IPM di atas 80 dan berada di atas rata-rata DIY maupun nasional. Dimensi kesehatan juga mencatatkan adanya tren perbaikan yang ditunjukkan oleh peningkatan usia harapan hidup dari 75,24 tahun pada 2020 menjadi 75,73 tahun pada 2024. Lebih lanjut, indikator pendidikan juga mengalami kenaikan, yang mana harapan lama sekolah naik dari 17,43 menjadi 17,66 tahun, dan rata-rata lama sekolah meningkat dari 11,46 menjadi 12,12 tahun pada periode yang sama. Di sisi lain, pengeluaran riil per kapita sebagai indikator standar hidup naik dari Rp18.678.000 menjadi Rp20.603.000, yang menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Gambar 25. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2020 - 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Secara keseluruhan, kenaikan IPM Kota Yogyakarta mencerminkan kemajuan di seluruh aspek dasar pembangunan manusia. Meski demikian, perkembangan ini juga perlu disertai dengan kebijakan strategis yang mengantisipasi perubahan struktur demografi, termasuk bertambahnya proporsi penduduk lanjut usia sebagai implikasi dari meningkatnya usia harapan hidup. Hal ini krusial agar menjamin bahwa capaian pembangunan manusia tetap berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang. 2.1.2.1.8. Indeks Zakat Nasional Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat secara nasional berbasis data dan informasi yang dikembangkan sejak tahun 2016 dan secara berkala diimplementasikan kepada seluruh pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman dan tentunya didorong dengan berbagai faktor seperti kondisi perekonomian, sosial dan geopolitik. Hal tersebut tentunya menuntut adanya penyesuaian pada landasan konsep IZN agar alat ukur ini tetap relevan digunakan sebagai standar evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN sebagai living index telah melakukan penyesuaian pertama pada tahun 2020 yang kemudian lahir sebagai IZN 2.0, setelah itu kembali di perbaharui pada tahun 2023 kemudian lahir sebagai IZN 3.0 dan Pengukuran IZN pada tahun 2023 ini merupakan tahun pertama implementasi IZN menggunakan landasan IZN 3.0 sebagai acuan konsep serta model formulasi pengolahan data. Berdasarkan data IZN Kota Yogyakarta tahun 2020–2024, capaian indeks menunjukkan tren fluktuatif. Nilai IZN meningkat dari 0,69 pada 2020 menjadi 0,70 pada 2021, kemudian melonjak signifikan menjadi 0,80 pada 2022. Namun, pasca implementasi IZN 3.0 pada 2023, terjadi penurunan menjadi 0,77 dan kembali turun menjadi 0,73 pada 2024. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan adaptasi terhadap mekanisme penilaian baru IZN 3.0, sekaligus menunjukkan perlunya penguatan strategi tata kelola zakat di tingkat daerah agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja IZN pada periode berikutnya. Gambar 26. Indeks Zakat Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2020-2024 2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua 2.1.2.2.1. Usia Harapan Hidup Usia harapan hidup menunjukkan perkiraan rata-rata tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang biasanya dihitung dari saat kelahiran. Indikator ini digunakan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Berikut data usia harapan hidup di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 Gambar 27. Usia Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan grafik di atas, usia harapan hidup di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami tren peningkatan yang bersifat menerus. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada. 2.1.2.2.2. Prevalensi Stunting Prevalensi stunting adalah persentase anak-anak di suatu wilayah yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari tinggi badan yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan. Berikut data prevalensi stunting di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Gambar 28. Prevalensi Stunting Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Pemantauan Status Gizi Balita, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, prevalensi stunting di Kota Yogyakarta cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Prevalensi stunting yang rendah adalah cerminan dari kinerja intervensi kesehatan dan gizi yang efektif. Jika dibandingkan dengan data tahun 2020, penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 cukup signifikan dengan ditetapkannya 30 lokus penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Lokus-lokus tersebut berada di Kelurahan Purbayan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Semaki, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Bener, Mantrijeron, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Muja Muju, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Tegal Panggung, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Terban, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Klitren, Kelurahan Demangan, dan Kelurahan Baciro. Penentuan lokus stunting didasarkan pada angka prevalensi stunting pada kelurahan, persentase kedatangan balita pada penimbangan serta cakupan layanan yang ada di kelurahan. 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang merata 2.1.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah Indikator ini menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan seseorang dalam pendidikan formal. Indikator ini digunakan sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan di suatu daerah. Indikator ini dapat memberikan gambaran terkait tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin cepat atau mendekati waktu yang ideal untuk lulus, maka semakin baik kualitas pendidikan penduduk di daerah tersebut. Gambar 29. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan menjadi 12,12 tahun di tahun 2024. Dibandingkan dengan DIY dan Nasional, rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta relatif lebih tinggi. 2.1.2.3.2. Harapan Lama Sekolah Secara umum persentase harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta adalah sebesar 17,43 tahun, kemudian angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada 2024 naik menjadi 17,66 tahun. Harapan lama sekolah sudah mencapai angka 17 tahun artinya rata-rata anak 7 tahun ke atas (Usia SD) bersekolah formal hingga 17,66 tahun, atau setara dengan menyelesaikan wajib belajar 12 tahun hingga tingkat SMA/MA/SMK dan dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Gambar 30. Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 2.1.2.3.3. Tingkat Kemampuan Literasi, Numerasi, dan Sain Peserta Didik Penilaian kemampuan literasi, numerasi, dan sain dilakukan berdasarkan asesmen nasional dan daerah. Perbedaan asesmen daerah dan nasional adalah penilaian literasi sain yang hanya dilakukan di tingkat daerah. Berdasarkan asesmen nasional, kemampuan literasi merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, dan memahami informasi. Sementara itu, kemampuan numerasi merujuk pada tingkat kemampuan penggunaan angka, simbol, dan grafik untuk memecahkan masalah yang dimiliki oleh masyarakat. Pada indikator kinerja, perhitungan kemampuan literasi dan numerasi dilakukan hanya melihat SD dan SMP Umum (Negeri dan Swasta), sehingga sekolah keagamaan, SLB, dan sebagainya tidak dimasukkan dalam perhitungan. Secara umum, angka literasi dan numerasi di Kota Yogyakarta berdasarkan asesmen nasional pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka literasi kategori baik pada tahun 2023 menunjukkan angka 88,39 dan kemudian meningkat menjadi 88,43 di tahun 2024. Angka numerasi kategori baik pada tahun 2023 menunjukkan angka 61,05 dan kemudian meningkat menjadi 80,60 di tahun 2024. Tabel 33. Persentase Satuan Pendidikan berdasarkan Kemampuan Literasi dan Numerasi Asesmen tingkat Nasional No. Indikator 2023 2024 Baik Sedang Kurang Baik Sedang Kurang Kemampuan Literasi Berdasarkan Asesmen Nasional 1 SD 92,35 3,83 1,09 91,85 3,26 0,54 2 SMP 79,76 5,95 2,38 80,95 7,14 3,57 3 Total 88,39 4,49 1,50 88,43 4,48 1,49 Kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional 1 SD 66,67 26,78 3,83 82,61 11,41 1,63 2 SMP 48,81 29,76 9,52 76,19 11,90 3,57 3 Total 61,05 27,72 5,62 80,60 11,57 2,24 Sumber: Rapor Pendidikan Kota Yogyakarta, Hasil Olahan, 2025 Berdasarkan tabel di atas, secara umum terjadi kenaikan persentase satuan Pendidikan dengan kemampuan literasi dan numerasi kategori baik. Tantangannya adalah bagaimana mendorong satuan Pendidikan yang masih dalam kategori “sedang” dan “kurang” menjadi kategori baik. Tabel 34. Angka Literasi dan Numerasi SD dan SMP Umum (Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta 2020-2024 No Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Literasi 1 SD N/A N/A 65,02 68,19 76.43 2 SMP N/A N/A 72,99 80,18 84.62 Angka Numerasi 1 SD N/A N/A 40,27 49,13 56.07 2 SMP N/A N/A 58,45 63,86 73.15 Sumber: Rapor Pendidikan Kota Yogyakarta, 2025 (data diolah) Angka literasi, numerasi SD dan SMP negeri dan swasta di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2024. Kenaikan ini berkorelasi positif dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta. Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) merupakan instrumen pengukuran kemampuan akademis peserta didik pada tingkat akhir jenjang SD/MI sederajat dan SMP. MTs sederajat yang dilakukan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Penilaian ini memetakan mutu pendidikan di wilayah DIY sekaligus mengukur kemampuan minimal individu siswa secara akademis dalam hal Literasi Membaca, Literasi Numerasi dan Literasi Sain. Tabel 35. Hasil Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) SD dan SMP di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 No. Indikator Kinerja Satuan 2021 2022 2023 2024 1 Nilai ASPD SD Nilai 176,04 176,85 181,74 185,71 2 Nilai ASPD SMP Nilai 188,37 195,11 183,09 142,82 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data capaian nilai ASPD di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024, terlihat adanya tren peningkatan nilai ASPD jenjang SD secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Sebaliknya, nilai ASPD untuk jenjang SMP mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, terutama dari 183,09 pada tahun 2023 menjadi 142,82 pada tahun 2024. Penurunan tersebut tidak berarti sepenuhnya mencerminkan terjadinya penurunan kualitas pendidikan, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan pendekatan dalam pelaksanaan ASPD. Jika sebelumnya penilaian didasarkan pada penguasaan mata pelajaran secara konvensional, maka dalam dua tahun terakhir, ASPD mengadopsi pendekatan berbasis literasi dan numerasi. Dalam model ini, aspek literasi meliputi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan cakupan konten dan jenis teks yang lebih kompleks dan luas. Kondisi ini menuntut kemampuan analisis yang lebih tinggi dari peserta didik. Sementara itu, adaptasi siswa terhadap model soal berbasis literasi dan numerasi masih berlangsung, sehingga mempengaruhi hasil akhir yang tercermin dalam capaian nilai ASPD SMP. 2.1.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks pembangunan literasi masyarakat merupakan pengukuran tingkat literasi masyarakat berdasarkan serangkaian upaya yang dilakukan. Indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang meliputi:
1.pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1);
2.ketercukupan koleksi (UPLM 2);
3.ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3);
4.tingkat kunjungan masyarakat/hari (UPLM 4);
5.jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5);
6.keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM 6);
7.anggota perpustakaan (UPLM 7) Gambar 31. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional Tahun 2022-2024 Sumber: Perpusnas RI, 2025 Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2023-2024 mengalami peningkatan. Perolehan tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan capaian DIY dan nasional. Kenaikan indeks tahun 2022-2024 didorong oleh perbaikan pada beberapa indikator UPLM, seperti meningkatnya ketercukupan koleksi perpustakaan (koleksi buku fisik dan non fisik) yang beragam, bertambahnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional (SNP), serta semakin aktifnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan. Meskipun terdapat penurunan pada beberapa UPLM lainnya, kontribusi positif dari indikator yang meningkat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap indeks secara keseluruhan. Selain itu, kenaikan indeks ini menandakan bahwa perpustakaan Kota Yogyakarta dapat mendukung budaya literasi masyarakat dan masyarakat telah memiliki kemampuan literasi yang baik. 2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif 2.1.2.4.1. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan indikator penting dalam menilai cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di suatu daerah. Indikator ini menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek dibandingkan dengan jumlah total pekerja. Penurunan persentase tenaga kerja peserta Program Jamsostek pada tahun 2020 disebabkan oleh perubahan metode pendataan, di mana sebelumnya menggunakan data Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK) yang berdiri sendiri, lalu mulai 2020 diintegrasikan dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan ini menyebabkan perbedaan cakupan dan metode pencatatan, yang berdampak pada penurunan angka persentase meskipun jumlah nominal peserta masih cukup tinggi. Sementara itu, pada tahun 2021, jumlah peserta Jamsostek tercatat jauh lebih rendah (hanya 343 orang), karena sumber data yang digunakan berasal dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, bukan lagi dari Pemerintah Daerah DIY seperti pada tahun sebelumnya. Perbedaan sumber data ini turut memengaruhi hasil perhitungan dan membuat tren antar tahun menjadi tidak sepenuhnya sebanding. Perubahan sumber dan metode pendataan tersebut menyebabkan terjadinya fluktuasi tajam, terutama pada tahun 2021 ketika tercatat hanya 343 pekerja (1,36%) sebagai peserta aktif. Namun demikian, pemulihan cepat terlihat pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 persentase pekerja yang menjadi peserta Program Jamsostek telah mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan perbaikan sistem pendataan sekaligus menunjukkan bahwa seluruh pekerja di Kota Yogyakarta yang tercatat telah sepenuhnya dilindungi oleh jaminan sosial tenaga kerja. Tabel 36. Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Program Jamsostek Orang 58.121 343 47.777 91.276 90.503
2.Jumlah seluruh pekerja Orang 134.803 25.134 54.703 91.276 90.503 3. Persentase tenaga kerja yang mengikuti Program Jamsostek Persen 43,12 1,36 87,34 100,00 100,00 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2024 Meningkatnya cakupan Jamsostek juga mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja. Ke depan, konsistensi dalam integrasi data dan pelaporan, serta pengawasan terhadap kepesertaan Jamsostek, menjadi penting pula guna memastikan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan benar- benar menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk pekerja informal dan rentan. 2.1.2.4.2. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi strategi penting untuk melindungi pekerja, terutama di tengah dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen ini melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024, yang bertujuan memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial, baik untuk jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan. Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, perluasan perlindungan ditujukan tidak hanya bagi pekerja formal (Penerima Upah/PU), tetapi juga mencakup pekerja informal (Bukan Penerima Upah/BPU) dan tenaga kerja sektor jasa konstruksi (Jakon). Berikut ini data cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta pada tahun 2024. Tabel 37. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024 No. Rincian Semesta Coverage* % Coverage 1 Penerima Upah 106.574 68.993 64,7% 2 Bukan Penerima Upah 70.380 8.413 11,9% 3 Jasa Konstruksi 5.980 5.717 95,6% TOTAL 182.934 83.123 45,4% * Data per 30 Juni 2024 Sumber : BPJS Ketenagakerjaan DIY, 2024 Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan DIY per 30 Juni 2024, jumlah penduduk bekerja di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 182.934 jiwa (mengacu pada data BPS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 83.123 orang atau 45,4% telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Rincian cakupan kepesertaan adalah sebagai berikut: (i) Penerima Upah (PU): 64,7% dari total pekerja PU (68.993 dari 106.574); (ii) Bukan Penerima Upah (BPU): 11,9% dari total pekerja BPU (8.413 dari 70.380); dan (iii) Jasa Konstruksi (Jakon): 95,6% dari total pekerja sektor Jakon (5.717 dari 5.980) Angka ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan kepesertaan pekerja formal sudah cukup tinggi, cakupan untuk pekerja informal masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong inklusi pekerja informal ke dalam sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan. 2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 2.1.2.5.1. Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan gender di suatu daerah. IPG mengukur perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan mendorong kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Berikut data Indeks Pembangunan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 (berdasarkan long form sensus penduduk 2020). Gambar 32. Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, Indeks Pembangunan Gender di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Nilai Indeks Pembangunan Gender di Kota Yogyakarta selalu memiliki nilai di atas DIY. Meskipun terdapat fluktuasi kecil, nilai IPG Kota Yogyakarta tetap menunjukkan stabilitas dan komitmen dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam berpartisipasi untuk pembangunan. Capaian pembangunan gender di Kota Yogyakarta semakin merata secara jenis kelamin sehingga kesetaraan gender semakin meningkat dalam pembangunan. 2.1.2.5.2. Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam suatu masyarakat. IDG mengukur sejauh mana Perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Berikut data Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Gambar 33. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Penurunan Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan di Kota Yogyakarta untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan masih belum setara dengan laki-laki. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2024 selalu berada di bawah nilai Indeks Pemberdayaan Gender di DIY sejak tahun 2020 hingga 2024. Meskipun secara capaian pembangunan (Indeks Pembangunan Gender) sudah mencapai kesetaraan, tetapi secara partisipasi aktif kesetaraan gender masih kurang optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal. 2.1.2.5.3. Indeks Ketimpangan Gender Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal akibat kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Berikut data Indeks Ketimpangan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Gambar 34. Indeks Ketimpangan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung bersifat fluktuatif meningkat meskipun sempat menurun drastis pada periode 2022-2023. Peningkatan indeks tersebut menunjukkan ketimpangan gender semakin melebar. Dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan menjadi faktor utama naiknya indeks ketimpangan gender di DIY. Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota atau kabupaten di DIY yang mengalami peningkatan indeks ketimpangan gender selain Kabupaten Kulon Progo pada tahun
2024.Indeks ketimpangan gender Kota Yogyakarta juga masih berada di atas Provinsi. Namun, apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021-2022, indeks ketimpangan gender mengalami penurunan karena adanya upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang membentuk Indeks Ketimpangan Gender, yaitu MTF, MHPK20, Keterwakilan Legislatif, Pendidikan Minimal SMA, dan TPAK yang dapat ditingkatkan untuk lebih optimal lagi. 2.1.2.5.4. Indeks Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks untuk menilai pencapaian pembangunan perlindungan anak. Indeks ini dihitung berdasarkan lima dimensi pembentuk, yaitu:

a.Hak sipil dan kebebasan
b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan
d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.Perlindungan khusus Gambar 35. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Yogyakarta 2021-2023 Sumber: SIGA KemenPPPA, 2025 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Yogyakarta tahun 2021–2023 yang secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, nilai IPA tercatat sebesar 66,66 dan terus meningkat menjadi 68,51 pada 2022, lalu melonjak signifikan menjadi 70,88 pada 2023, sedangkan pada tahun 2024 data belum tersedia. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperkuat perlindungan anak, terutama melalui kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak serta pencegahan kekerasan. Dimensi tertinggi yang berhasil dicapai selama periode tersebut adalah pada aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dengan capaian sebesar 96,79 pada tahun 2023. Meskipun demikian, dimensi hak sipil dan kebebasan justru menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2021, yang menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan ke depan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perlindungan anak di Kota Yogyakarta perlu dilakukan secara menyeluruh dan merata di semua dimensi agar kesejahteraan anak dapat terjamin secara utuh. 2.1.2.5.5. Indeks Kota Inklusif Disabilitas Indeks Kota Inklusif Disabilitas merupakan alat ukur tingkat keterpenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta berdasarkan persepsi dan observasi terhadap keberadaan kebijakan, layanan, serta aksesibilitas fisik maupun non-fisik. Penilaian ini menggunakan kombinasi metode survei daring, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan melibatkan tiga kelompok utama stakeholders, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi penyandang disabilitas, dan organisasi non-disabilitas. Setiap kelompok menilai 11 aspek yang dituangkan dalam 103 indikator. Tabel 38. Hasil Penilaian Indeks Kota Inklusif Disabilitas 2023-2024 No. Aspek Penilaian Nilai 2023 Nilai 2024 Keterangan 1 Data 70,08 76,13 Naik 2 Pengembangan Masyarakat/ Partisipasi Politik 76,03 75,96 Turun 3 Perumahan 76,02 73,46 Turun 4 Kesehatan 77,07 80,40 Naik 5 Perlindungan dan Pelayanan Sosial 76,08 79,23 Naik 6 Pendidikan 80,09 82,15 Naik 7 Olahraga, Seni, dan Rekreasi 79,06 73,10 Turun 8 Tenaga Kerja 82,04 77,37 Turun 9 Akses terhadap Keadilan dan Perlindungan 77,01 78,28 Naik No. Aspek Penilaian Nilai 2023 Nilai 2024 Keterangan 10 Pengurangan Risiko Bencana 78,01 75,74 Turun 11 Transportasi Umum 57,06 73,12 Naik Rata-Rata 75,08 76,85 Naik Sumber: Kepwal Nomor 190/2024 dan Kepwal 254/2025, 2025 Dibandingkan tahun sebelumnya, penilaian Indeks Kota Inklusif Disabilitas menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa aspek, antara lain data, kesehatan, perlindungan dan pelayanan sosial, pendidikan, akses terhadap keadilan dan perlindungan, serta transportasi umum. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam penyediaan data yang lebih terpilah dan responsif, serta perbaikan aksesibilitas baik secara fisik maupun non-fisik di fasilitas layanan publik. Sementara itu, beberapa aspek mengalami penurunan, yakni pengembangan masyarakat dan partisipasi politik, perumahan, olahraga-seni-rekreasi, tenaga kerja, serta pengurangan risiko bencana. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan di sektor-sektor tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal keberlanjutan program dan pemenuhan standar aksesibilitas di lapangan. 2.1.2.5.6. Indeks Kota Ramah Lansia Indeks Kota Ramah Lansia merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana sebuah kota mampu memenuhi hak dan kebutuhan spesifik kelompok lanjut usia dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks ini dihitung berdasarkan hasil penilaian masyarakat (lansia dan pra-lansia) serta lembaga (OPD dan organisasi non-pemerintah), dengan menggunakan instrumen yang dirancang berdasarkan panduan WHO dan peraturan nasional maupun lokal terkait lansia. Data diperoleh melalui survei, wawancara mendalam, serta observasi lapangan, dan hasil penilaian dari masyarakat dan lembaga digabungkan secara proporsional untuk menghasilkan skor komposit tingkat kota. Penilaian dilakukan terhadap 15 dimensi yang mencakup pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pekerjaan ramah lansia, layanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan akses fasilitas umum, ruang terbuka dan bangunan ramah lansia, transportasi, perumahan dan permukiman, penghormatan dan inklusi sosial, komunikasi dan informasi, partisipasi sipil, partisipasi sosial, layanan dan perlindungan hukum, perlindungan dan bantuan sosial, serta dukungan masyarakat atau komunitas. Masing-masing dimensi dinilai berdasarkan persepsi masyarakat dan lembaga terhadap kondisi aktual di Kota Yogyakarta. Tabel 39. Nilai Indeks Kota Ramah Lansia Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Skor Komposit (Masyarakat dan Lembaga) No. Dimensi Penilaian Skor 2023 Skor 2024 Keterangan 1 Pelayanan keagamaan dan mental spiritual 81,2 80,6 Turun 2 Pelayanan kesehatan 87,8 86,6 Turun 3 Pekerjaan ramah lanjut usia 69,8 72,7 Naik 4 Layanan pendidikan dan pelatihan 82,6 84,7 Naik 5 Akses fasilitas dan prasarana umum 83,2 84,1 Naik 6 Ruang terbuka dan bangunan ramah lansia 76,6 80,4 Naik 7 Transportasi ramah lanjut usia 76,2 80,2 Naik 8 Perumahan dan permukiman ramah lanjut usia 69,6 80,6 Naik 9 Penghormatan dan inklusi sosial 83,4 83,2 Turun 10 Komunikasi dan informasi ramah lansia 82,2 83,3 Naik No. Dimensi Penilaian Skor 2023 Skor 2024 Keterangan 11 Partisipasi sipil lanjut usia 83,6 82,9 Turun 12 Partisipasi sosial lanjut usia 86 86,8 Naik 13 Layanan dan perlindungan hukum 67,6 80,1 Naik 14 Perlindungan dan bantuan sosial 79,4 79,4 Stabil 15 Dukungan masyarakat atau komunitas 82,8 82,3 Turun Skor Komposit 79,2 81,9 Naik Sumber: Kepwal Nomor 189/2024 dan Kepwal 242/2025, 2025 Secara keseluruhan, indeks kota ramah lansia mengalami peningkatan dari 79,2 pada tahun 2023 menjadi 81,9 pada tahun 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada aspek perumahan, transportasi, dan layanan hukum, yang menunjukkan adanya perbaikan fasilitas fisik serta penguatan layanan dan perlindungan bagi lansia. Peningkatan pada dimensi pendidikan dan pelatihan serta partisipasi sosial juga mencerminkan semakin terbukanya ruang keterlibatan lansia dalam kegiatan masyarakat. Namun, beberapa dimensi mengalami penurunan, seperti pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, penghormatan dan inklusi sosial, partisipasi sipil, serta dukungan masyarakat. Perbedaan persepsi antara lembaga dan masyarakat juga cukup besar, menandakan pentingnya peningkatan sosialisasi dan pemerataan pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah. Indeks ini menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok lansia di Kota Yogyakarta. 2.1.2.5.7. Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indeks yang dibuat oleh Kementerian Kependudukan Keluarga/Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Tujuan indeks ini adalah meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pengukuran indeks ini dimulai pada tahun 2021, dengan memperhatikan dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian, serta dimensi kebahagiaan. Hasil perhitungan indeks tersebut dikategorisasikan sebagai berikut:
a.>70 disebut Tangguh
b.40-70 disebut berkembang
c.<40 disebut rentan Gambar 36. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Yogyakarta 2021-2024 Sumber: Badan Kependudukan dan keluarga Berkualitas Nasional (BKKBN), Siperindu, 2025 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Yogyakarta 2021–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2021, iBangga Kota Yogyakarta mengalami peningkatan meskipun masih dalam kategori berkembang. Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, diperlukan berbagai upaya dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya beberapa indeks penyusun iBangga, seperti indeks ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penguatan program pemerintah daerah, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kecukupan gizi keluarga, layanan konseling keluarga, serta penguatan peran lembaga keluarga dalam mendukung pembangunan sosial di masyarakat. Dengan demikian, upaya berkelanjutan masih perlu dilakukan agar iBangga dapat terus meningkat dan mencapai kategori “Tangguh” di masa mendatang. 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia 2.1.3.1.1. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perhitungan persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dari indikator ini, dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga dapat menggambarkan kemajuan Kota Yogyakarta. Berikut data angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 40. Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Jenjang Pendidikan Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tidak/Belum Sekolah Persen 15,09 15,9 16,48 16,57 16,90 2 Belum Tamat SD/Sederajat Persen 10,29 10,17 10 9,84 9,69 3 Tamat SD/Sederajat Persen 9,74 9,51 9,39 9,31 9,15 4 SLTP/Sederajat Persen 12,49 12,3 12,17 12,04 11,83 5 SLTA/Sederajat Persen 29,8 29,34 29,21 29,25 29,15 6 Diploma I/II Persen 0,75 0,74 0,73 0,71 0,70 7 Diploma III/ Akademi/ Sarjana Muda Persen 4,77 4,71 4,68 4,67 4,64 8 Diploma IV/Strata I Persen 15,15 15,24 15,35 15,56 15,84 9 Strata II Persen 1,71 1,74 1,78 1,82 1,89 10 Strata III Persen 0,2 0,21 0,21 0,21 0,22 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data angka pendidikan yang ditamatkan di atas, pada kurun waktu 2020 hingga 2024 terdapat penurunan pada tingkat belum tamat SD/Sederajat, tamat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I/II, dan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda. Sedangkan peningkatan terdapat pada kategori tidak/belum sekolah dan jenjang Diploma IV dan Strata. Peningkatan pada jenjang tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesadaran Masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan tinggi. 2.1.3.1.2. Angka Ketergantungan Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah indikator demografis yang menggambarkan jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun). Rasio ini digunakan untuk menganalisis potensi beban ekonomi dan sosial yang ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam suatu wilayah. Tabel 41. Angka Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Ketergantungan - 40,91 40,66 41,32 41,08 41,15 2 Penduduk usia <15 tahun & >64 tahun jiwa 120.802 120.106 120.698 120.760 121.162 3 Penduduk Usia 15-64 tahun jiwa 295.315 295.403 292.099 293.945 294.443 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, angka ketergantungan selama periode 2020–2024 cenderung stabil, dengan nilai berkisar antara 40,66 hingga 41,32. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan tercatat sebesar 41,15, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 41 penduduk usia tidak produktif. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, angka ini tergolong rendah dan masih berada dalam batas yang relatif ideal secara demografis. Stabilitas angka ketergantungan ini mencerminkan struktur penduduk yang masih didominasi oleh kelompok usia produktif, yang dapat menjadi peluang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Upaya untuk mengelola beban ketergantungan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan jumlah penduduk usia produktif, tetapi juga melalui penyediaan lapangan kerja, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, kelompok usia produktif dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan sekaligus menopang kebutuhan kelompok non-produktif secara berkelanjutan. 2.1.3.2. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 2.1.3.2.1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Berdasarkan pengembangan dari “G20 Toolkit for measuring digital skills and digital literacy”, kerangka kerja IMDI terdiri atas empat pilar, meliputi:
1. 1.Infrastruktur dan Ekosistem Merupakan pilar landasan pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Pilar ini menekankan kesetaraan akses untuk ekosistem yang inklusif dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan tuntutan dunia digital. Pilar infrastruktur dan ekosistem dapat dilihat dari tiga aspek yaitu akses dan adopsi teknologi digital, ekosistem pembelajaran, dan digitalisasi pemerintah.
2. 2.Keterampilan Digital Berperan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami dan menciptakan informasi secara aman. Pilar ini dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu komplementaritas, pengenalan dan keamanan TIK.
3. 3.Pemberdayaan Pilar pemberdayaan mempresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan keterampilan digital. Pilar ini melibatkan tiga pengukuran yaitu pengguna, penyedia dan platform.
4. 4.Pekerjaan Pilar pekerjaan berfokus kepada keahlian digital yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan dimana digitalisasi menciptakan jenis dan tugas pekerjaan baru. Pilar ini terdiri atas dua aspek yaitu permintaan dan penawaran. Gambar 37. Nilai IMDI Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2022-2024 Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025 Pada tahun 2022 hingga 2024, Kota Yogyakarta menunjukkan capaian IMDI yang konsisten tetap berada di kategori Tinggi dengan nilai indeks yang berada di atas rata- rata DIY dan nasional. Dari empat pilar pembentuk IMDI, nilai pilar pemberdayaan merupakan nilai yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat digital kota Yogyakarta sudah cukup terampil dalam penggunaan perangkat digital secara umum, namun belum optimal dalam pemanfaatannya ke arah yang produktif secara ekonomi. 2.1.3.2.2. Indeks Inovasi Daerah Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks inovasi daerah memiliki peran penting bagi peningkatan produktivitas sektor ekonomi karena memberikan gambaran mengenai tingkat inovasi daerah yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerah masing-masing. Gambar 38. Indeks Inovasi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021-2024 Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025 Dengan mengacu pada kriteria penilaian dalam penghitungan indeks inovasi daerah, nilai indeks inovasi daerah di Kota Yogyakarta pada periode 2021-2024 masuk dalam dua kategori. Nilai indeks inovasi daerah pada rentang 60,01 – 100 termasuk dalam kategori daerah sangat inovatif, yang dicapai Kota Yogyakarta pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Sementara itu, rentang 35,00 – 60,00 termasuk dalam kategori inovatif yang diperoleh Kota Yogyakarta pada tahun 2022. Pada tahun 2024, Kota Yogyakarta mengirimkan 44 inovasi daerah melalui Forum Innovative Government Award (IGA). Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mengirimkan 49 inovasi. 2.1.3.2.3. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota PDRB Menurut lapangan usaha memiliki sektor-sektor usaha yang dikelompokkan menjadi 21 kategori. Setiap sektor menyumbang kontribusi yang berbeda-beda terhadap keseluruhan PDRB. PDRB ADHB digunakan dalam melihat distribusi setiap sektor terhadap total keseluruhan PDRB yang diperoleh dalam tahun tersebut. Beberapa industri dominan termasuk Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Transportasi, dan industri Jasa. Sektor-sektor ini merupakan bagian penting dari fokus Kota Yogyakarta ke depannya, untuk dapat menjadi kota dengan perekonomian yang maju dan berkeadilan, khususnya sebagai pusat dari pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Tabel 42. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 (%) No. Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 B Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 C Industri Pengolahan 13,01 12,5 12,19 12,21 12,02 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,22 0,21 0,21 0,22 0,22 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 F Konstruksi 6,76 6,97 6,81 6,29 6,06 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto 7,36 7,16 7,13 7,19 7,07 H Transportasi dan Pergudangan 3,67 3,71 4,16 4,41 4,76 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10,97 11,13 12,28 12,88 13,44 J Informasi dan Komunikasi 12,53 13,42 12,96 12,66 12,39 K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,96 6,82 7,01 7,14 7,2 L Real Estate 9,73 9,28 8,93 8,75 8,6 M, N Jasa Perusahaan 0.94 0,96 0,98 1 1,01 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10,4 10,12 9,88 9,51 9,62 P Jasa Pendidikan 10,05 9,96 9,49 9,53 9,37 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,8 4,84 4,77 4,95 5 R, S, T, U Jasa lainnya 2,3 2,6 2,9 2,98 2,96 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Dalam menghitung laju pertumbuhan PDRB digunakan data PDRB ADHK 2010. Nilai PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan. Angka negatif hanya terjadi pada tahun 2020 yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 hingga 2024, nilai PDRB ADHK menurut lapangan usaha kembali ke angka positif dan berada di atas 5%. Tabel 43. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 (%) No. Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,51 0,89 4,19 3,36* 0,35** B Pertambangan dan Penggalian -7,39 -4,56 2,13 3,04* 4,74** C Industri Pengolahan -4,75 0,03 2,27 4,77* 3,51* D Pengadaan Listrik dan Gas -1,35 2,41 6,76 7,16* 9,68** E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,40 6,54 2,70 2,62* 1,02** F Konstruksi -16,23 8,18 4,67 0,39* 2,66** G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto -6,02 1,38 3,89 4,43* 3,56** H Transportasi dan Pergudangan -14,66 5,80 16,88 7,16* 7,20** I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -22,56 5,78 14,34 9,64* 8,80** J Informasi dan Komunikasi 19,65 13,37 3,32 4,24* 4,49** K Jasa Keuangan dan Asuransi -0,53 0,81 4,73 9,04* 6,13** L Real Estate 1,88 0,77 2,69 3,59* 4,06** M, N Jasa Perusahaan -17,43 8,20 7,13 6,85* 5,89** O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -2,33 1,31 3,34 2,56* 6,80** P Jasa Pendidikan 4,33 4,47 1,10 4,51* 3,95** Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 18,90 4,95 4,14 6,40* 5,44** R, S, T, U Jasa lainnya -18,88 16,57 17,89 6,93* 4,84** PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO -2,42 5,16 5,12 5,08* 5,05** Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 * Angka sementara ** Angka sangat sementara Adapun selama tahun 2020-2024, sebagian besar lapangan usaha menunjukkan tren pemulihan setelah kontraksi tajam pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Sektor yang paling terpukul adalah Akomodasi dan Makan Minum, yaitu sebesar -22,56%, serta jasa lainnya sebesar -18,88%, namun kedua sektor ini mencatat pertumbuhan dua digit pada tahun 2022. Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Jasa perusahaan juga mengalami lonjakan pertumbuhan setelah tahun 2021. Sementara itu, sektor Informasi dan Komunikasi serta Kesehatan tetap tumbuh positif selama lima tahun terakhir. Analisis ini memberikan wawasan kritis mengenai sektor-sektor yang dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah di masa depan. 2.1.3.2.4. Rasio PDRB Industri Pengolahan Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sebesar 13,01% terhadap total PDRB, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, sejak tahun tersebut, kontribusinya terus menurun secara bertahap hingga mencapai 12,02% pada tahun 2024. Penurunan kontribusi ini dapat mengindikasikan terjadinya perubahan struktur ekonomi daerah, dengan sektor industri pengolahan mengalami perlambatan relatif dibanding sektor lainnya. Tabel berikut menunjukkan tren kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur PDRB Kota Yogyakarta. Gambar 39. Persentase PDRB Industri Pengolahan Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara Sumber: Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024, 2025 2.1.3.2.5. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 10,97%, dan terus meningkat hingga mencapai 13,44% pada tahun 2024 (angka sangat sementara). Gambar 40. Persentase PDRB Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025 Peningkatan kontribusi sektor ini erat kaitannya dengan membaiknya sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19, yang mendorong pertumbuhan usaha penginapan, restoran, dan jasa boga lainnya. Kenaikan jumlah pergerakan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menjadi faktor utama yang mendorong aktivitas ekonomi di sub sektor ini. Perkembangan positif ini mencerminkan peran strategis sektor akomodasi dan makan minum sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kota Yogyakarta. 2.1.3.2.6. Rasio Kewirausahaan Rasio Kewirausahaan daerah adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa banyak individu dalam suatu daerah yang aktif terlibat dalam memulai dan menjalankan usaha baru. Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah pengusaha dengan total populasi yang produktif. Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah orang yang berusaha dibantu pekerja tetap dengan total angkatan kerja di suatu daerah pada tahun yang sama. Pengusaha yang berusaha dibantu pekerja tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu pekerja tetap berarti pula bahwa semakin banyak penyerapan tenaga kerja. Gambar 41. Rasio Kewirausahaan Kota Yogyakarta 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data BPS, rasio kewirausahaan Kota Yogyakarta selama tahun 2020 hingga 2023 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2020, capaian rasio kewirausahaan sebesar 4,50%, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 5,01%. Seiring dengan penurunan jumlah orang yang berusaha dibantu pekerja tetap, dan peningkatan jumlah angkatan kerja, rasio kewirausahaan pada tahun 2022 turun menjadi 4,15%. Sebaliknya, angka rasio ini kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 5,11%. 2.1.3.2.7. Persentase Wirausaha Muda Persentase wirausaha muda di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, persentase meningkat sedikit menjadi 8,65%. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan besar hingga 52,40%, yang menunjukkan dorongan kuat untuk wirausaha muda pada tahun tersebut. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan sedikit peningkatan menjadi 52,60%, serta menjadi 53,85% pada tahun
5. 2024.Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan jumlah wirausaha muda dari alumni kegiatan Pelatihan Kreativitas Pemuda di tahun 2024. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program dan inisiatif yang mendukung pengembangan wirausaha muda di Kota Yogyakarta. Gambar 42. Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 2.1.3.2.8. Rasio Penduduk yang Bekerja Indikator rasio penduduk yang bekerja dalam konteks ini dihitung sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap total angkatan kerja. Secara teknis, indikator ini identik dengan tingkat penyerapan angkatan kerja, atau dikenal pula sebagai Employment Rate/Ratio (ER). Indikator ini sendiri digunakan untuk melihat tingkat penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar proporsi angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan, yang pada gilirannya mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif sehat. Tabel 44. Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angkatan kerja jiwa 247.092 262.125 267.712 223.828 216.299 2 Bekerja jiwa 224.468 238.202 248.484 210.246 203.748 3 Pengangguran jiwa 22.624 23.923 19.228 13.582 12.551 4 Rasio penduduk bekerja atau ER =

(2)/(1) % 90,84 90,87 92,82 93,94 94,21 Sumber: BPS Kota Yogyakarta – Sakernas Agustus, diolah (2025) Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus yang diolah oleh BPS Kota Yogyakarta, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020, rasio ini berada di angka 90,84%, kemudian sedikit naik menjadi 90,87% pada 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga 2024, dengan rasio masing-masing sebesar 92,82%; 93,94%; hingga mencapai 94,21% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk dalam kelompok angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Meskipun fluktuasi terjadi pada jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja setiap tahunnya, tren rasio ini tetap mengarah positif. Hal ini mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil dan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang membaik. 2.1.3.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Mengacu pada definisi Sakernas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Angka ini mencerminkan seberapa besar potensi tenaga kerja yang tersedia dan aktif di pasar kerja suatu wilayah. TPAK sendiri merupakan indikator penting dalam perencanaan ketenagakerjaan karena memberikan gambaran mengenai potensi tenaga kerja yang siap dimobilisasi. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja terlibat dalam pasar tenaga kerja, sedangkan TPAK yang rendah dapat mengindikasikan hambatan partisipasi seperti keterbatasan akses pekerjaan, beban rumah tangga, atau ketimpangan sosial dan ekonomi. Gambar 43. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Sumber: BPS DIY – Sakernas Agustus, 2025 Selama periode 2020–2024, TPAK di Kota Yogyakarta menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2020, nilai TPAK tercatat sebesar 68,62%, kemudian terus mengalami kenaikan hingga mencapai 73,20% di tahun 2023 dan mengalami penurunan ke angka 70,56% di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik dengan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tren peningkatan TPAK ini dapat diartikan sebagai sinyal positif terhadap dinamika ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sehingga memperkuat potensi pertumbuhan ekonomi daerah. 2.1.3.2.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) merupakan indikator yang menunjukkan persentase perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini penting untuk memahami sejauh mana penduduk perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi formal dan informal. Gambar 44. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Di Kota Yogyakarta, TPAK Perempuan dalam periode 2020–2024 menunjukkan pola yang relatif fluktuatif. Pada awal pandemi Covid-19 (2020), TPAK perempuan berada di angka 61,30%. Kemudian, pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 65,11% seiring dengan proses pemulihan ekonomi, di mana banyak pekerja, termasuk perempuan, kembali masuk ke pasar kerja setelah sempat terdampak pembatasan aktivitas ekonomi. Setelah itu, angka TPAK perempuan bergerak dalam kisaran 63– 64%, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 64,19%. Konsistennya angka TPAK perempuan di atas 60% mencerminkan bahwa partisipasi ekonomi perempuan di Kota Yogyakarta tergolong cukup kuat. 2.1.3.2.11. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase jumlah IKM dalam total jumlah industri di suatu wilayah. Proporsi jumlah IKM pada tingkat kabupaten/kota memberikan gambaran tentang struktur industri lokal dan kontribusi IKM terhadap ekonomi lokal. Tabel 45. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota % 9,93 9,80 6,34 6,01 6,21 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data pada tabel di atas, proporsi jumlah IKM di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan tren dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, proporsi jumlah IKM di Kota Yogyakarta masing-masing sebesar 9,93% dan 9,80%. Angka ini turun secara signifikan di tahun 2022 dan 2024 menjadi 6,21%. Rendahnya proporsi jumlah IKM di Kota Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk sekitar 90% industri yang beroperasi di kota ini merupakan industri rumah tangga, yang umumnya memiliki skala usaha terbatas. Keterbatasan lahan juga menjadi tantangan utama, mengingat lebih dari 60% penggunaan lahan di Kota Yogyakarta diperuntukkan bagi permukiman sehingga menyulitkan IKM untuk melakukan ekspansi atau peningkatan skala usaha (upscaling). 2.1.3.2.12. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan Pendalaman/intermediasi sektor keuangan digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan efisiensi sektor keuangan dalam suatu wilayah. Indikator pendalaman/intermediasi sektor keuangan dapat dihitung melalui perbandingan jumlah total kredit yang diberikan oleh sektor keuangan terhadap total PDRB. Tabel 46. Rasio Total Kredit Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Rasio Total Kredit terhadap PDRB % 43,30 40,78 50,48 39,09 45,28 Sumber: BAPPEDA Kota Yogyakarta Berdasarkan data pada tabel di atas, pendalaman/intermediasi sektor keuangan di Kota Yogyakarta cenderung berfluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pendalaman/intermediasi sektor keuangan menunjukkan angka 43,30% dan menurun menjadi 40,78% di tahun 2021. Angka ini kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2022, yaitu menjadi 50,48%, serta turun drastis di tahun 2023 menjadi 39,09%. Pada tahun 2024, pendalaman/intermediasi kembali meningkat menjadi sebesar 45,28%. 2.1.3.2.13. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu Penggunaan, Ketersediaan, dan Kedalaman. IKAD memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. Nilai IKAD berkisar antara 0 hingga 10, di mana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin membaik. Pada tahun 2024, IKAD Kota Yogyakarta tercatat sebesar 7,57. Artinya, tingkat akses keuangan di Kota Yogyakarta sudah cukup baik, meskipun masih diperlukan area perbaikan untuk meningkatkan skor IKAD ke depannya. Tabel 47. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Indeks N/A N/A N/A N/A 7,57 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025 2.1.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 2.1.3.3.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan nilai investasi fisik (kapital) berupa bangunan, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Kapital ini digunakan sebagai input tidak langsung dalam proses produksi dan bersumber dari baik produksi domestik maupun impor. PMTB menjadi indikator strategis untuk melihat kapasitas produksi jangka panjang, serta menjadi cerminan integrasi ekonomi suatu daerah dalam konteks nasional dan global. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonomi dan partisipasi dalam rantai pasok global. Pertumbuhan PMTB umumnya dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi pasar dan fasilitas pangan, serta pembangunan sarana publik seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Di Kota Yogyakarta, besaran nilai PMTB sendiri menunjukkan fluktuasi pertumbuhan selama periode 2020–2024 sebagaimana dapat dicermati pada tabel berikut. Tabel 48. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023* 2024** Total PMTB
1. a.ADHB (Juta Rp) 8.940.398,0 9.930.354,2 10.693.786,10 11.543.603,20 12.099.314,74
2. b.ADHK 2010 (Juta Rp) 5.547.823,6 6.026.212,9 6.285.800,37 6.561.014,53 6.765.982,86 Proporsi thd. PDRB (% ADHB) 25,03 25,77 25,08 24,99 24,49 Pertumbuhan PMTB (%) -13,98 8,62 4,31 4,38 3,12 *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2025 Pada tahun 2020, PMTB Kota Yogyakarta mencatat pertumbuhan negatif sebesar - 13,98% sebagai akibat dari kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 . Pemulihan ekonomi mulai terjadi pada tahun 2021, tercermin dari lonjakan pertumbuhan PMTB sebesar 8,62%. Tren positif berlanjut pada 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,31% dan 4,38%. Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan kembali melambat menjadi 3,12%. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh melemahnya kinerja sektor konstruksi yang mencakup pembangunan bangunan hunian, gedung, jalan, jembatan, dan instalasi gedung. Meskipun pada tahun 2024, sektor konstruksi menyumbang 6,06% terhadap PDRB Kota Yogyakarta atau senilai Rp2,992 triliun, pertumbuhannya tercatat menurun sejak 2021–2023 dan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir (BPS Kota Yogyakarta, 2025) sehingga berdampak pada melambatnya realisasi investasi fisik dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Lebih lanjut, meskipun nilai nominal PMTB terus meningkat setiap tahun, proporsinya terhadap total PDRB cenderung menurun sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PMTB berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan total PDRB. 2.1.3.4. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 2.1.3.4.1. Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dengan tujuan Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Kota Yogyakarta sesuai dokumen RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 diukur dengan sebuah indikator yakni Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Indeks ini tersusun atas beberapa komponen yang dihitung dari capaian pembangunan infrastruktur dari perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Damkarmat). Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2023 terealisasi sebesar 92,12 dari target 89,82, sedangkan tahun 2024 terealisasi sebesar 89,15 dari target 92,13. Dengan demikian terjadi penurunan realisasinya terhadap target. Penurunan tersebut berasal dari komponen pengelolaan persampahan perkotaan. Walaupun demikian, capaian Kinerja terkait infrastruktur ini pada tahun 2024 dengan nilai capaian sebesar 96,76 persen masih masuk dalam kategori predikat sangat tinggi. Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan indikator yang hanya tercantum pada dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026. Pada tahun-tahun sebelumnya di masa RPJMD 2017-2022, indikator yang digunakan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi sejak tahun 2024. Selain hal tersebut, Kinerja Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga tidak dapat dilakukan benchmark kinerja dengan level nasional maupun pada level pemerintahan di atasnya (DIY) dikarenakan Indikator kinerja ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga tidak ada standar nasional sebagai analisis perbandingannya. Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menjadi penting untuk memberikan pelayanan masyarakat dan terus meningkatkan infrastruktur wilayah, bukan sekedar meningkat secara kualitas namun juga dapat berkembang dan terpadu. Dalam upaya mencapai hal tersebut, disusunlah proses bisnis yang meliputi aktivitas utama, pendukung dan manajemen serta cross cutting yang digunakan sebagai framework kebijakan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Tabel 49. Peran OPD dalam Mendukung Ketercapaian Sasaran Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sasaran Daerah : Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Critical Success Factor Perangkat Daerah Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dinas PUPKP Meningkatnya Infrastruktur Permukiman Dinas PUPKP, Kemantren, Meningkatnya Pengelolaan Sampah Perkotaan DLH, Kemantren Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan BPBD, Dinas Sosnakertrans dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Dinas Perhubungan, Dinas PUPKP Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 14 Kemantren Aspek-aspek yang merupakan Critical Success Factor dalam pencapaian Sasaran Strategis 10 masing-masing diukur dan akhirnya dirumuskan sebagai Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang menjadi indikator sasaran dengan rumusan sebagai berikut: Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah = 15% Indeks prasarana umum wilayah + 10% Indeks prasarana perumahan dan permukiman + 25% Persentase pengelolaan sampah perkotaan + 25% Ketahanan daerah terhadap bencana dan kebakaran + 25% Kelancaran lalu lintas Sumber: Metadata RPD Sasaran Daerah 2023-2026 misi 8 Dalam rumusan di atas, Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri dari beberapa komponen berupa indeks pada level di bawahnya maupun angka perhitungan capaian elemen lain yang memiliki pembobotan yang berbeda. Angka komponen tersebut diampu oleh Perangkat Daerah yang berbeda. Dari rumusan tersebut tergambar bahwa tingkat ketercapaian komponen di Perangkat Daerah berpengaruh pada Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Tabel 50. Pembobotan Indeks Pembentuk Pengampu Uraian Bobot Bobot Akhir Dinas PUPKP Indeks Prasarana Umum Wilayah 15% 15% Indeks Prasarana Perumahan dan permukiman 10% 10% DLH Persentase pengelolaan sampah Perkotaan 25% 25% BPBD Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana dan kebakaran 50% x 25% 12,5% Dinas Damkarmat 50% x 25% 12,5% Dinas Perhubungan Indeks Kelancaran Lalu Lintas 25% 25% Sumber: Metadata RPD Sasaran Daerah 2023-2026 misi 8 Beberapa upaya yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah dapat dibagi sesuai dengan proses bisnis utama yaitu :
  1. 1.Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan penerangan jalan umum, pembangunan dan pemeliharaan saluran air hujan (drainase) dengan pemenuhan drainase dalam kondisi baik, pembangunan dan pemeliharaan bangunan talud, pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik, pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF serta pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi;
  2. 2.Peningkatan Infrastruktur Permukiman melalui penanganan kawasan kumuh, penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang baik, pembangunan dan pemeliharaan saluran pembawa dan pengolahan limbah, persentase cakupan saluran air limbah yang memadai dan SPALD-T serta SPALD-S akses aman, serta pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
  3. 3.Optimalisasi pengolahan sampah pada UPS menjadi bahan bakar alternatif/ Refuse Derived Fuel (RDF) di UPS Nitikan, Kranon, dan Karangmiri dan 4 Incinerator yang ada di UPS Giwangan dan Sitimulyo;
  4. 4.Melanjutkan Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) Berbasis 694 Bank Sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 melalui pemilahan sampah anorganik. Peningkatan upaya pengolahan sampah organik dari sumbernya/ rumah tangga dengan berbagai metode. “Gerakan Organikkan Jogja” melalui pelatihan skala pengolahan sampah organik rumah tangga dengan target 23.750 KK by name by address di 45 Kelurahan;
  5. 5.Peningkatan Infrastruktur kebencanaan melalui kesiapsiagaan penanggulangan bencana, layanan evakuasi korban kejadian bencana dengan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu juga melalui pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran melalui pencapaian respond time dalam 15 menit, rekomendasi proteksi kebakaran dan edukasi proteksi kebakaran. Termasuk di dalamnya pembangunan hidran kampung, Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran, pelatihan bagi personil pemadam kebakaran, penambahan pos bantu kebakaran di wilayah, serta pembangunan dan pemeliharaan bak tandon kebakaran, serta penguatan kampung; dan
  6. 6.Peningkatan Infrastruktur Perhubungan melalui manajemen lalu lintas yang meliputi rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi ATCS untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. Upaya ini disertai dengan penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas pelengkap jalan (rambu, marka, APILL), fasilitas uji kendaraan bermotor, dan pemeliharaan empat Tempat Khusus Parkir (TKP) secara berkelanjutan. Selain itu, studi kelayakan lanjutan turut dilaksanakan untuk mendukung fungsi Terminal Giwangan sebagai TKP bus pariwisata. Berbagai langkah pendukung seperti edukasi keselamatan lalu lintas, pengawasan juru parkir, penertiban parkir liar, serta patroli dan penegakan hukum bersama dengan Kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan DIY, juga turut memperkuat dukungan terhadap pengelolaan infrastruktur perhubungan. Adapun faktor pendorong yang dijumpai dalam pencapaian sasaran ini adalah:
  7. 1.Perencanaan kegiatan fisik yang sudah sesuai dan tepat waktu;
  8. 2.Tersedianya beberapa alternatif pendanaan non APBD dari berbagai sumber untuk peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah;
  9. 3.Kolaborasi yang baik antar stakeholders dalam pembangunan infrastruktur maupun kegiatan lain dalam pencapaian sasaran ini, baik di tingkat masyarakat, kota, DIY maupun pusat, seperti kolaborasi penanganan kumuh serta adanya patroli dan operasi gabungan serta koordinasi di bidang transportasi, kebakaran dan penyelamatan serta kebencanaan;
  10. 4.Kesiapan dan dukungan dari masyarakat, komunitas dan perangkat di wilayah yang baik dalam upaya penataan lingkungan permukiman kumuh;
  11. 5.Bekerja sama dengan Gapoktan di Wilayah untuk menyerap hasil olahan sampah organik;
  12. 6.Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dari sumbernya;
  13. 7.Dukungan aspek kelembagaan seperti terbentuknya Forum Bank Sampah (FBS) di tingkat kelurahan, kemantren dan kota dalam mendampingi dan mengedukasi bank sampah;
  14. 8.Peningkatan kompetensi, pembinaan, pendampingan bagi stakeholder atau anggota masyarakat yang terlibat seperti juru parkir, pengurus bank sampah, anggota Redkar, dan relawan KTB;
  15. 9.Kemudahan layanan dan kejelasan tindak lanjut pelayanan, misalnya telah terjalin koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan PBG dan SLF;
  16. 10.Pelayanan yang cepat dalam merespons masyarakat, baik aduan maupun kejadian bencana; dan
  17. 11.Peningkatan kegiatan dalam perparkiran, melalui perijinan Andalalin sebagai persyaratan memperoleh izin Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengharuskan setiap bangunan usaha untuk memiliki ketersediaan ruang parkir yang cukup serta mendorong penyelenggaraan parkir swasta untuk menyediakan lahan parkir karena Kota Yogyakarta kekurangan lahan parkir, Belum tercapainya target yang telah ditetapkan di tahun 2024 ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yakni :
  18. 1.Adanya masyarakat yang telah masuk ke Daftar Penerima Manfaat namun menolak saat akan dilaksanakan pembangunan;
  19. 2.Pada kegiatan pembangunan drainase terdapat banyak utilitas di bawah tanah yang menghambat, seperti saluran (PDAM, saluran limbah), jaringan telekomunikasi, jaringan lampu lalu lintas dan arus lalu lintas yang padat di area pekerjaan;
  20. 3.Lokasi konstruksi memiliki akses yang terbatas sehingga diperlukan metode khusus dalam pelaksanaan konstruksi;
  21. 4.Penolakan dari beberapa warga yang tidak berkenan dipasang tiang PJU di depan jalan rumahnya;
  22. 5.Terjadinya musibah kebakaran pada rusunawa, sehingga beberapa kamar hunian dibebaskan dari tagihan retribusi selama beberapa bulan;
  23. 6.Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang baru terbangun kapasitasnya masih terbatas;
  24. 7.Keterbatasan lahan pada UPS maupun TPS dan/atau depo;
  25. 8.Lokasi UPS yang terlalu dekat dengan permukiman yang berpotensi menimbulkan konflik/ dampak lingkungan;
  26. 9.Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengolahan sampah di UPS;
  27. 10.Belum optimalnya penataan skala prioritas wilayah yang akan dibangun jaringan hidran kering berdasarkan DED yang sudah dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  28. 11.Masyarakat yang menjadi pemohon persyaratan Rekomendasi Kebakaran dan Persyaratan Uji Kelayakan kurang memahami persyaratan yang sudah dipublikasikan di website https://perizinanonline.jogjakota.go.id dan kurang memahami alur pengajuan permohonan sehingga tidak melakukan pengecekan terhadap berkas yang diajukan;
  29. 12.Koordinasi pentahelix dalam pelaksanaan program Penanggulangan Bencana belum maksimal;
  30. 13.Sarana, prasarana dan fasilitas penanggulangan bencana yang belum dapat terpasang dengan lengkap di semua titik rawan bencana;
  31. 14.Pencatatan aset KTB yang belum baik;
  32. 15.Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang belum dapat terakomodir dalam anggaran OPD;
  33. 16.Kegiatan penegakan hukum dalam urusan perhubungan yang masih memiliki intensitas yang rendah pelaksanaannya; dan
  34. 17.Penolakan masyarakat terhadap penerapan manajemen rekayasa lalu lintas yang baru. Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sasaran ini untuk tahun mendatang, yakni: 1) Melakukan perencanaan yang lebih mendetail, terutama dalam mempertimbangkan metode pelaksanaan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, 2) Penyusunan Rencana Induk SPALD Kota Yogyakarta, 3) Optimalisasi pengolahan sampah pada UPS, 4) Penguatan dan pengembangan bank sampah dengan melakukan pendampingan dan pembinaan, 5) Penyusunan SOP lintas OPD untuk penanggulangan bencana, 6) Penambahan sosialisasi melalui sosial media mengenai rekomendasi proteksi kebakaran, 7) Membuat prioritas perbaikan kerusakan berdasarkan data dari tim survei, dan melakukan koordinasi ke pihak terkait jika kerusakan tersebut berkaitan dengan bidang lain. Dalam upaya pencapaian sasaran, terdapat beberapa strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang ada, yakni : 1) Dilakukan mediasi dengan pemangku wilayah saat ditemui permasalahan status lahan (privat-non privat), 2) Berkoordinasi dengan OPD/Instansi/Perusahaan pemilik utilitas terkait jika menemui kendala dalam pekerjaan konstruksi di lapangan, 3) Mengadakan rapat sosialisasi dengan Daftar Penerima Manfaat dilaksanakan di kelurahan-kelurahan dengan mengundang perwakilan RT dan RW. 4) Melakukan perencanaan yang lebih mendetail, terutama dalam mempertimbangkan metode pelaksanaan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. 5) Dilaksanakan eksaminasi terhadap produk DED sesuai regulasi dan peraturan yang terbaru), 6) Perencanaan harus disetujui di awal dengan bukti berupa surat pernyataan bermaterai oleh semua warga yang terdampak program kegiatan, 7) Melakukan sosialisasi program kegiatan terkait secara langsung maupun melalui media sosial, 8) Optimalisasi pengolahan sampah pada 5 UPS 9) Peningkatan kapasitas pengolahan sampah secara termal 10) Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengangkutan dan pengolahan sampah 11) Penguatan dan pengembangan bank sampah dengan melakukan pendampingan dan pembinaan, serta monitoring dan pendataan kinerja bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan FBS 9) Menyusun skala prioritas pembangunan hidran kering disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran di wilayah, 10) rencana adanya hotline yang tertera di laman pengajuan perizinan online Dinas Damkarmat sehingga pemohon dapat segera menghubungi petugas bila mengalami kendala, 11) Pelibatan potensi wilayah Kemantren dan Kelurahan, KTB dan fasilitator KTB dalam melakukan sensus aset KTB dan pengecekan aset, 12) Memperbanyak koordinasi lintas sektoral, terutama dengan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan, untuk pendataan sekolah-sekolah yang telah terbentuk SPAB, 13) Melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen rekayasa lalu lintas kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, 14) Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DIY secara rutin dalam kebijakan angkutan umum seperti menambah titik halte pemberhentian Bus Transjogja. Selain faktor penghambat, faktor pendorong, dan strategi yang ditemui dalam upaya pencapaian sasaran 10, terdapat beberapa inovasi yang dicanangkan oleh OPD dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain : 1) DPUPKP menyusun form perhitungan TKDN dan rekapitulasi TKDN bahan/material konstruksi dan rekapitulasi data survei usulan pembangunan gedung secara online, 2) Melaksanakan pendataan bangunan gedung di Kota Yogyakarta yang kemudian akan diolah menggunakan web GIS. Dalam web tersebut berisi peta seluruh bangunan di Kota Yogyakarta beserta informasi fungsi bangunan (sudah berizin atau belum), 3) Mahanani (Perumahan dan Permukiman Layak Huni) merupakan upaya penanganan permukiman kumuh melalui Pola Peremajaan atau pembongkaran dan penataan secara menyeluruh. Metode yang dilakukan adalah dengan Konsolidasi Lahan, yaitu menata kembali petak-petak tanah di lahan Sultan Ground untuk memberikan kecukupan ruang bagi peletakan infrastruktur dasar guna menciptakan lingkungan hunian yang layak serta bebas dari kekumuhan, 4) Pembayaran retribusi air limbah dan retribusi rusunawa tahun 2025 dialihkan ke metode pembayaran cashless dengan menggunakan aplikasi QRISNA pada akun JSS, 5) Penyempurnaan Sistem informasi dengan nama SI JAKA bersama Dinas Kominfosan yang memuat data bangunan sedang/menengah (sampai dengan 8 lantai). Data tersebut berisi sistem proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif yang dimiliki oleh bangunan tersebut yang merupakan syarat pengajuan SLF, 6) Dinas Perhubungan melaksanakan penyusunan kajian offstreet parking untuk mengidentifikasi titik-titik lokasi di sekitar Kawasan Gumaton yang dapat diupayakan sebagai solusi ketersediaan lahan parkir untuk mengoptimalkan perencanaan infrastruktur transportasi, terutama terkait masalah kapasitas parkir. 2.1.3.4.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta, belum seluruhnya memiliki akses hunian layak. Indikator ini menunjukkan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta. Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah keseluruhan rumah di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, cakupan ketersediaan rumah layak huni terus mengalami peningkatan. Cakupan rumah layak huni pada tahun 2020 menunjukkan angka 97,89% dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 98,70%. Peningkatan terjadi karena adanya kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui APBD Kota Yogyakarta, APBD DIY, dan pendanaan CSR. Berikut cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta. Tabel 51. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Rumah Layak Huni Unit 122.310 122.764 122.924 123.139 123.324 2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Unit 2.640 2.187 2.027 1.812 1.627 3 Jumlah Seluruh Rumah Unit 124.951 124.951 124.951 124.951 124.951 4 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni % 97,89 98,25 98,38 98,55 98,70 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025 2.1.3.4.3. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Kecepatan rata-rata kendaraan ditentukan berdasarkan total jarak yang ditempuh terhadap total waktu perjalanan. Kecepatan rata-rata kendaraan berperan dalam mengetahui kondisi lalu lintas, efisiensi sistem transportasi dan infrastruktur jalan. Gambar 45. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025 Fluktuasi kecepatan rata-rata kendaraan di Kota Yogyakarta ditandai dengan peningkatan di tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2020, peningkatan kecepatan rata- rata disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak dengan berkurangnya aktivitas lalu lintas yang memudahkan kendaraan lebih cepat bergerak. Sedangkan pada tahun 2022, peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan disebabkan oleh dua aspek, yaitu penerapan sistem gyratory di beberapa ruas jalan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas dan survei kecepatan rata-rata kendaraan yang tidak dilakukan pada bulan September, tetapi di bulan Mei s.d Agustus. 2.1.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro dan Iklim Investasi 2.1.3.5.1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang menggambarkan kapasitas fiskal daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara total penerimaan pajak daerah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kontribusi pendapatan pajak terhadap ukuran ekonomi daerah, yang mencerminkan efektivitas pemungutan pajak dari basis ekonomi lokal. Di Kota Yogyakarta, rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan tren meningkat selama periode 2020–2023. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,96%, dan meningkat bertahap hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 1,19%. Namun, pada tahun 2024, rasio ini sedikit menurun menjadi 1,17% sebagaimana dapat dicermati pada tabel berikut. Tabel 52. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Penerimaan Pajak Daerah Miliar Rupiah 342,78 372,46 482,27 552,12 575,87 PDRB ADHB Miliar Rupiah 36.492,64 35.724,05 42.621,75 46.193,84 49.389,88 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,94 1,04 1,13 1,19 1,17 Sumber: DJPK Kemenkeu dan Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022 & 2025, Hasil Olahan, 2025 Di Kota Yogyakarta, rasio ini mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, mencerminkan efektivitas pemungutan pajak seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun pada tahun 2024, meskipun penerimaan pajak daerah secara nominal meningkat menjadi 575,87 Miliar Rupiah, rasio pajaknya justru menurun dari 1,19% (2023) menjadi 1,17%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama jika sektor yang tumbuh memiliki potensi pajak yang relatif rendah. Penurunan rasio ini kemudian dapat dijelaskan oleh dinamika struktur ekonomi Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, terdapat pergeseran kontribusi sektoral dalam PDRB, seperti meningkatnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa keuangan dan asuransi, sedangkan sektor industri pengolahan dan konstruksi justru mengalami penurunan. Adapun sektor-sektor yang tumbuh pesat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terefleksikan dalam basis penerimaan pajak daerah. Hal ini menandakan adanya celah antara potensi ekonomi riil dengan efektivitas sistem perpajakan daerah dalam menangkap pertumbuhan tersebut. Di sisi lain, penerimaan Kota Yogyakarta dari pos bagi hasil pajak pusat juga menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir, dari Rp57,58 miliar pada 2022 menjadi Rp52,83 miliar pada 2024. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh penurunan drastis pada pos Pajak Bumi dan Bangunan. Menimbang kondisi di atas, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu untuk mengantisipasi tantangan penurunan dana transfer pusat, khususnya dari pos bagi hasil pajak. Dalam konteks ini, upaya optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah menjadi semakin relevan. Salah satunya melalui pembaruan basis data objek pajak serta intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tercermin secara lebih adil dan efektif dalam penerimaan fiskal daerah. 2.1.3.5.2. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak dan retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta juga mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PERDA Kota Yogyakarta No. 10/2023). Jumlah jenis pajak yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2020- 2024 tidak berubah, yaitu sepuluh jenis pajak daerah. Sumber pendapatan pajak daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari: (1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, (2) Pajak Air Tanah, (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (4) Pajak Hiburan, (5) Pajak Hotel, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Penerangan Jalan, (8) Pajak Reklame, (9) Pajak Restoran, dan (10) Pajak Sarang Burung Walet. Lebih lanjut, jumlah jenis retribusi di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024 juga tidak mengalami perubahan, yaitu 14 jenis retribusi. Retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta terdiri dari: (1) pelayanan kesehatan; (2) pelayanan persampahan/kebersihan; (3) pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; (4) pelayanan parkir di tepi jalan umum; (5) pelayanan pasar; (6) pengujian kendaraan bermotor; (7) pengolahan limbah cair; (8) pelayanan tera/tera ulang; (9) perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing; (10) pemakaian kekayaan daerah; (11) tempat khusus parkir; (12) rumah potong hewan; (13) penjualan produksi usaha daerah; (14) izin mendirikan bangunan (IMB). Meskipun tidak mengalami perubahan selama tahun 2020-2024, nilai penerimaan dari pajak dan retribusi daerah mampu menunjukkan dinamika yang mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Penerimaan pajak dan retribusi daerah sendiri sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat. Akan tetapi, sejak 2021, tren pemulihan ekonomi mendorong peningkatan signifikan pada realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Yogyakarta. Pada 2024, penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp575,87 miliar dan retribusi daerah mencapai Rp76,24 miliar. Dengan demikian, total penerimaan daerah dari kedua pos penerimaan, yakni pajak dan retribusi daerah, mampu mencapai sebesar Rp652,11 miliar—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Komposisi kontribusi juga menunjukkan pola yang khas. Pajak hotel menjadi penyumbang terbesar pajak daerah tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 9,22% dari total penerimaan pajak daerah. Nilai ini mencerminkan peran penting sektor pariwisata dan perhotelan dalam perekonomian daerah Kota Yogyakarta. Sementara itu, dari sisi retribusi, kategori jasa umum mendominasi dengan kontribusi berkisar 59% dari total retribusi yang menunjukkan bahwa layanan dasar, seperti halnya kesehatan, kebersihan, dan pasar tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik yang dikenai tarif oleh pemerintah kota. Kestabilan jumlah jenis pungutan ini di satu sisi memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, namun di sisi lain juga menuntut optimalisasi dari sisi pengelolaan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan masyarakat untuk mencapai potensi fiskal daerah yang maksimal. Tabel 53. Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Jenis Pendapatan Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pajak Daerah juta rupiah 342.781 372.463 482.270 552.125 575.872 2 Retribusi Daerah juta rupiah 23.311 26.855 29.052 29.670 76.242 Jumlah juta rupiah 483.694 366.091 399.318 511.321 652.114 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025 2.1.3.5.3. Tingkat Inflasi Indeks perkembangan harga atau inflasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Berikut data indeks perkembangan harga/inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Gambar 46. Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta terhadap Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, tingkat inflasi tahunan di Kota Yogyakarta periode 2020– 2024 memperlihatkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 1,40%, relatif rendah karena melemahnya permintaan akibat pandemi Covid-19 . Inflasi meningkat secara bertahap di tahun 2021 menjadi 2,29%, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2022 ketika inflasi melonjak hingga mencapai 6,49%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 5,51%. Menurut publikasi "Inflasi Kota Yogyakarta 2022" oleh BPS Kota Yogyakarta, dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh di antaranya memberikan andil positif terhadap inflasi. Kontributor terbesar adalah kelompok pengeluaran Transportasi dengan andil 1,94%, diikuti kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,55%, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,93%. Dalam konteks kelompok pengeluaran Transportasi, salah satu penyebab kenaikan inflasi pada tahun 2022 ialah tingginya harga komoditas minyak dunia yang menyebabkan Pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite sebesar 30,72%, Solar sebesar 32,04%, dan Pertamax sebesar 16%. Lebih lanjut, dari sisis kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kenaikan harga disumbangkan oleh peningkatan harga global yang tajam dari komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil) yang menyebabkan tingginya harga minyak goreng dan kelangkaan pasokan minyak goreng. Memasuki tahun 2023, tekanan inflasi berhasil dikendalikan dengan baik, yang tercermin dari turunnya angka inflasi menjadi 3,17%. Penurunan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan stabilisasi harga dan perbaikan distribusi barang serta bahan pokok di kota tersebut. Adapun pada tahun 2024, tingkat inflasi di Kota Yogyakarta tercatat sebesar 1,73%. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan sejalan dengan tren inflasi nasional yang berada pada angka 1,57%. Secara keseluruhan, tren inflasi Kota Yogyakarta selama periode lima tahun tersebut mencerminkan kondisi ekonomi kota yang responsif terhadap dinamika nasional dan global. Meski mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 akibat tekanan harga transportasi serta bahan pangan, langkah-langkah pengendalian harga yang diambil mampu menstabilkan inflasi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini memperlihatkan respons kebijakan yang relatif efektif dari pemerintah dalam mengelola fluktuasi harga dan menjaga daya beli masyarakat. 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi dan Adaptif Regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi dan adaptif merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, responsif, dan berdaya saing. Regulasi yang berintegrasi mencerminkan adanya sinergi antar lembaga, penyelarasan kebijakan lintas sektor, serta penghindaran tumpang tindih aturan yang dapat menghambat pelayanan publik. Sementara itu, tata kelola yang adaptif menuntut pemerintah mampu merespons perubahan lingkungan strategis, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial-ekonomi dengan cepat dan tepat. Dalam kerangka ini, penggunaan teknologi digital, data terbuka, serta partisipasi publik menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi kebijakan. Dengan demikian, pemerintahan tidak hanya menjalankan fungsinya secara efisien, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sinkronisasi regulasi melalui program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dan program pembentukan peraturan kepala daerah (propemperkada). Untuk membuat regulasi yang transparan dan terintegrasi maka dibutuhkan suatu alat yaitu jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). Tujuan utama dari JDIH adalah menyediakan akses yang mudah, cepat, dan akurat terhadap produk hukum bagi masyarakat, aparatur negara, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui JDIH, setiap regulasi dapat terdokumentasi dengan baik serta tersedia secara terbuka, sehingga mendukung transparansi dan kepastian hukum. Selain itu, JDIH juga berperan dalam mendorong koordinasi antar instansi pemerintah dalam hal harmonisasi regulasi, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, JDIH menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis data. Untuk mendalami reformasi hukum Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat dari indeks reformasi hukum (IRH). Penilaian IRH sudah dilakukan sebanyak dua kali yaitu tahun 2023 dan tahun 2024. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 54. Capaian IRH Tahun 2023 Nilai Awal No. Variabel dan Indikator Bobot Nilai I Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi 25 12,1 1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: 18 11,4
3. a.UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. b.Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang- undangan
5. c.Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH- O1.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 2. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah 6 4,8 3. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6 0,6 Nilai Awal No. Variabel dan Indikator Bobot Nilai 4. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah 6 6 5. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan 7 0,7 II Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang- undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas 25 15,4 1 Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan 12 2,4 2 Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi untuk Pengangkatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama dengan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan : 7 7
6. a.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil
7. b.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
8. c.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
9. d.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
10. e.Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM- 32.SM.03.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 3 Tingkat keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan kompetensi melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun non klasikal 6 6 III Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang- undangan berdasarkan hasil reviu 35 33 1. Proporsi tahunan jumlah peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang dievaluasi 12 12 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) 15 15 3. Tingkat ketercapaian penyusunan Raperda sesuai dengan perencanaan 8 6 4. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Produk Hukum di daerah - - IV Penataan Database Peraturan Perundang-undangan 15 11,25 1 Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 15 11,25 Nilai Total Penilaian Indeks Reformasi Hukum 100 71.75 Nilai Apresiasi Nilai Apresiasi dari Kemenhumham - 14.60 Nilai Akhir (Nilai Awal IRH + Nilai Apresiasi) Nilai Akhir - 86,35 Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023 Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota mendapat nilai IRH sebesar 86.35 dengan kategori A (sangat baik). Namun masih terdapat variabel yang bisa dioptimalkan yaitu Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nilai (0,6 dari maksimal 6), Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dengan nilai (0.7 dari maksimal 7), dan Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan dengan nilai (2.4 dari maksimal 12). Tabel 55. Capaian IRH 2024 Nilai Awal No Variabel dan Indikator Bobot Nilai I Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi 25 22,6 1 Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:
11. a.UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. b.Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang- undangan
13. c.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 18 15,6 a Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah 6 5,4 b Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6 5,1 c Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah 6 5,1 2 Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online 7 7 II Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas 25 16,7 1 Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang- undangan 7 3,5 2 Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang- undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi 6 6 3 Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang- undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang 12 7,2 III Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang- undangan berdasarkan hasil reviu 30 28,0 1 Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi 8 6 2 Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian 10 10 3 Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah 6 6 Nilai Awal No Variabel dan Indikator Bobot Nilai 4 Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi 6 6 IV Penataan Database Peraturan Perundang-undangan 20 20 1 Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 20 20 Nilai Total Penilaian Indeks Reformasi Hukum 100 87,3 Nilai Apresiasi Nilai Apresiasi dari Kemenhumham - 10.16 Nilai Akhir (Nilai Awal + Nilai Apresiasi) Nilai Akhir - 97,46 Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024 Pada tahun 2024 nilai IRH yang didapatkan adalah 97.46 dengan kategori AA (Istimewa). Ada dua variabel yang perlu dioptimalkan yaitu Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan dengan nilai (3.5 dari maksimal 7), dan Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang dengan nilai (7.2 dari maksimal 12). Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan disajikan secara utuh melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebagai instrumen strategis dan sistematis untuk melakukan perbaikan dan perubahan mendasar, menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia (aparatur), maka dilakukan penilaian melalui indeks reformasi birokrasi (RB). Nilai indeks reformasi birokrasi menjadi dasar pengelompokan kondisi reformasi daerah ke dalam kategori Istimewa (90–100), Memuaskan (80–90), Sangat Baik (70–80), Baik (60–70), Cukup (50–60), Kurang (30–50), dan sangat kurang (0-30). Secara umum, nilai indeks reformasi birokrasi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung terus mengalami perbaikan. Nilai indeks reformasi birokrasi terendah yang dicapai Kota Yogyakarta tercatat pada tahun 2020 sebesar 76,17. Sementara itu, nilai indeks reformasi birokrasi tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 91,57 dengan predikat A- atau terjadi peningkatan Indeks RB dari predikat BB di tahun sebelumnya. Namun, hasil evaluasi tahun 2023 dan tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Gambar 47. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: LHE RB dari KemenPANRB, 2025 Indeks Reformasi Birokrasi terdiri atas dua pendekatan, yaitu RB General dan RB Tematik, yang di dalamnya terdapat beberapa indikator penyusun. Berdasarkan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, RB General mencakup 9 area perubahan dan RB Tematik mencakup 4 fokus strategis nasional. Reformasi Birokrasi tidak hanya mencakup perubahan struktural dan manajerial dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan utama dalam mencapai sasaran transformasi kelembagaan. Oleh karena itu, indikator dan capaian dalam urusan perencanaan, urusan kepegawaian kualitas pelayanan publik, reformasi hukum, urusan pengelolaan keuangan daerah, urusan pengawasan, dan berbagai kebijakan tata kelola lain yang sebelumnya dipisahkan analisis maupun penjelasannya, dilebur menjadi satu kesatuan pembahasan karena telah terintegrasi ke dalam Indeks Reformasi Birokrasi khususnya Indeks Reformasi Birokrasi General. Tabel 56. Target dan Realisasi RB General 2023 - 2024 Sasaran Strategis Sasaran (Inmmediate Outcome) Kegiatan Utama (Mandatory) Indikator Kegiatan Utama Baseline Tahun 2022 Target dan Realisasi Per Tahun 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi KU.1 Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile Capaian Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah:
14. a.Penyederhanaan Birokrasi 100% (Baik) Baik - Baik -
15. b.Persentase Capaian Penyederhanaan Organisasi Pemerintah Daerah 91% (Baik) Baik - Baik - S.2 Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik KU.2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi - Baik 4 Baik 4 S.3 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional KU.3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Indeks SPBE 2,98 (Baik) Baik 3,41 (Baik) Baik 3,5 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE - Baik - Baik 2 S.4 Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KU.4 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi Indeks Perencanaan Pembangunan 93,7 (Sangat Baik) Sangat Baik - Sangat Baik - Nilai SAKIP 83,67 (A) A 84,17 (A) A 84,84 S.5 Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services) KU.5 Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP - Baik - Baik - S.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan KU.6 Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI - - 0,5 Baik 0,5 KU.7 Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP Level 2 (Berkembang) Level 3 (Terdefinisi) Level 3 (Terdefinisi) Level 3 (Terdefinisi) 3,4 Sasaran Strategis Sasaran (Inmmediate Outcome) Kegiatan Utama (Mandatory) Indikator Kegiatan Utama Baseline Tahun 2022 Target dan Realisasi Per Tahun 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi KU.8 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan - Baik 2 (Kurang Baik) Baik 5 KU.9 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi Survei Penilaian Integritas (SPI) Waspada TerJAGA (81,27) TerJAGA TerJAGA 79,39 S.7 Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi KU.10 Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik Indeks Kualitas Kebijakan 48,88 (Kurang) Sangat Baik 86,8 (Sangat Baik) Sangat Baik 86,8 KU.11 Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan Indeks Reformasi Hukum - Sangat Baik 86,35 (Sangat Baik) Sangat Baik 97,46 S.8 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral KU.12 Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip 93,28 (Sangat Memuaskan) Sangat Memuaskan 95,26 (Sangat Memuaskan) Sangat Memuaskan 98,09 KU.13 Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Baik 2,05 (Cukup) Baik 2,85 S.9 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset KU.14 Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indeks Tata Kelola Pengadaan 59,7 (Cukup) Baik 77,07 (Baik) Baik 84,21 KU.15 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Capaian Akuntabilitas Keuangan: Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Capaian Akuntabilitas Keuangan: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK 91% Baik 96,4% Baik 98,68 SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional S.1 Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional KU.16 Penataan Jabatan Fungsional Indeks Sistem Merit 300,5 (Baik) Sangat Baik 332,5 (Sangat Baik) Sangat Baik 332,5 (Sangat Baik) S.2 Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien KU.17 Penguatan Manajemen Talenta ASN Indeks Sistem Merit 300,5 (Baik) Sangat Baik 332,5 (Sangat Baik) Sangat Baik 332,5 (Sangat Baik) Sasaran Strategis Sasaran (Inmmediate Outcome) Kegiatan Utama (Mandatory) Indikator Kegiatan Utama Baseline Tahun 2022 Target dan Realisasi Per Tahun 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi S.6 Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja KU.18 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Indeks Sistem Merit 300,5 (Baik) Sangat Baik 332,5 (Sangat Baik) Sangat Baik 332,5 (Sangat Baik) S.7 Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN KU. 19 Penguatan Sistem Merit Indeks Sistem Merit 300,5 (Baik) Sangat Baik 332,5 (Sangat Baik) Sangat Baik 332,5 (Sangat Baik) KU.20 Pelaksanaan Core Values ASN Indeks BerAKHLAK 62,8% (Cukup Sehat) B (Cukup Sehat) 62,7% (B, Cukup Sehat) B (Cukup Sehat) 74,46% Nilai Employer Branding ASN - Baik - Baik - KU.21 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Indeks Pelayanan Publik 4,55 (Pelayanan Prima) Pelayanan Prima 4,41 (Pelayanan Prima) Pelayanan Prima 4,53 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 90,75 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi) Zona Hijau Kualitas Tertinggi 96,13 (Zona Hijau Kualitas Tinggi) Zona Hijau Kualitas Tertinggi 98,91 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 84,24 (Baik) Baik 84,26 (Baik) Baik 85,58 Sumber: Bapeda Kota Yogyakarta, 2025 Pada Kota Yogyakarta, secara umum, pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan cukup baik, rata-rata penilaian setiap komponen berada pada kategori "baik" hingga "sangat baik". Beberapa komponen RB General Kota Yogyakarta yang sudah memiliki predikat sangat baik/sangat memuaskan beberapa di antaranya adalah Indeks Sistem Merit, Tingkat Digitalisasi Arsip, dan Indeks Reformasi Hukum. Namun, yang menjadi tantangan adalah masih terdapat beberapa komponen yang perlu dioptimalkan, khususnya yang masih bernilai cukup maupun yang trennya menurun beberapa di antaranya seperti Indeks BerAKHLAK, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Komponen yang saat ini memiliki predikat baik juga perlu dioptimalkan agar mencapai predikat sangat baik/sangat sehat/sangat memuaskan/dsb. Masing-masing komponen ini juga memiliki beberapa sub-komponen penyusun. Beberapa indikator dan capaian yang sebelumnya dibahas secara terpisah per urusan merupakan bagian dari sub-komponen tersebut reformasi birokrasi tersebut. 2.1.4.2. Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan yang Tangguh 2.1.4.2.1. Bantuan Hukum Bagi Warga Hukum yang berkeadilan adalah dasar dari terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam sistem hukum yang baik, setiap individu, tanpa memandang status sosial, agama, atau latar belakang ekonomi, harus diperlakukan setara di depan hukum. Prinsip keadilan ini mencakup hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, serta hak untuk mengakses sistem peradilan yang transparan dan tidak diskriminatif. Hukum yang berkeadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pihak berwenang adalah berdasarkan pada norma dan aturan yang jelas serta dilakukan dengan cara yang objektif dan tidak memihak. Salah satu komponen penting dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan adalah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. banyak Masyarakat yang tidak mampu mengakses bantuan hukum karena keterbatasan finansial. Bantuan hukum sangat penting agar mereka yang tidak memiliki sumber daya bisa memperoleh hak- haknya, terutama dalam proses peradilan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis bagi mereka yang membutuhkan. Program bantuan hukum ini menjadi sarana yang sangat penting dalam memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak terbatas hanya bagi mereka yang mampu membayar jasa pengacara. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat miskin dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil, serta meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak berwenang. Tabel 57. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2022-2025 No Tahun Litigasi (orang) Non Litigasi (Orang) Jumlah penerima Jumlah LBH 1 2022 24 8 32 22 2 2023 42 14 56 22 3 2024 39 51 90 21 4 2025* 47 0 47 23 *) Sampai dengan Juni 2025 Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, 2025 Data bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah penerima dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat 32 orang menerima bantuan hukum, meningkat menjadi 56 orang pada 2023, dan mencapai 90 orang pada tahun 2024. Hingga pertengahan tahun 2025 (Juni), bantuan hukum telah diberikan kepada 47 orang, seluruhnya dalam bentuk litigasi. Peningkatan jumlah penerima tersebut mencerminkan perluasan jangkauan layanan bantuan hukum, meskipun jumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terlibat relatif stabil di kisaran 21–23 lembaga per tahun. Hal ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan, serta komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat miskin. Adapun proporsi bantuan litigasi mendominasi dibandingkan bantuan non-litigasi, terutama pada 2025 yang seluruhnya bersifat litigasi, mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan hukum formal semakin meningkat. Pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak hanya terletak pada pemberian layanan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Melalui pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki dan bagaimana cara menegakkannya, masyarakat miskin dapat lebih terlindungi dari ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sistem hukum yang lebih inklusif, keadilan bisa lebih merata, dan pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan sosial. 2.1.4.2.2. Tingkat Kriminalitas Tingkat Kriminalitas adalah perbandingan jumlah laporan tindak kriminalitas per 100.000 penduduk. Jenis pelanggaran/kejahatan yang termasuk ke dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Yogyakarta antara lain pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, pencurian motor, pemerasan, penipuan, dan sebagainya. Kriminalitas adalah permasalahan yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan sehingga seluruh pihak harus mendukung upaya penurunan kriminalitas. Keamanan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor untuk membuat keputusan terkait investasi; tingkat kriminalitas yang tinggi dapat menciptakan persepsi negatif terhadap keamanan investasi dan potensi risiko operasional. Selain itu, tingkat kriminalitas yang rendah dapat mencerminkan stabilitas sosial yang baik sehingga mendukung keberlanjutan investasi jangka panjang. Gambar 48. Tingkat Kriminalitas per 100.000 Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 Sumber: Polresta Kota Yogyakarta dan BPS Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 Pada tahun 2024 tingkat kriminalitas di Kota Yogyakarta didominasi oleh kasus lainnya (narkoba, UU ITE/Ilegal akses, tindak pidana perdagangan orang, cyber crime dan lain- lain) sebanyak 141 kasus, kasus penipuan sebanyak 82 kasus, pencurian sebanyak 68 kasus, serta penganiayaan sebanyak 60 kasus. Selain tingkat kriminalitas yang dilaporkan, terdapat indikator angka kriminalitas yang tertangani. Perhitungan angka kriminalitas yang tertangani didapatkan dari hasil perbandingan jumlah tindak kriminal tertangani dengan jumlah laporan tindak kriminalitas dalam satu tahun. 159 184,15 240,16 179,79 174 0 50 100 150 200 250 300 2020 2021 2022 2023 2024 Tabel 58. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Kasus 482 516 695 692 406 2. Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas Kasus 621 693 910 819 502 3. Angka Kriminalitas yang Tertangani Persen 77,61 74,46 76,37 84,49 80,88 Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data yang ada, angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta yang semula mengalami peningkatan, mulai menunjukkan penurunan di tahun 2024. Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 . Akan tetapi, pada tahun selanjutnya, angka kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan karena pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat tingkat mobilitas masyarakat kembali meningkat. Upaya yang telah dilakukan Polresta Kota Yogyakarta untuk menekan angka kriminalitas: (1) peningkatan volume patroli, terutama di lokasi yang rawan kerumunan; (2) penempatan personal kepolisian di daerah rawan kejahatan; (3) pembentukan satgas saber pungli dan satgas anti klithih; (4) penetapan perda terkait pemasangan CCTV; serta (5) pelaksanaan operasi kepolisian secara terus menerus. Tabel 59. Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani Kasus 482 516 695 692 406 2. Jumlah Penduduk Jiwa 373.589 376.324 375.524 375.699 415.605 3. Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk Kasus 12,90 13,71 18,51 18,42 9,77 Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2025 Tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian tertinggi pada indikator angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk, yaitu sebesar 18,51 kasus. Sementara adanya angka kriminalitas yang tidak tertangani pada tahun 2021 disebabkan karena tersangka tindak kriminalitas yang tidak jelas karena korban tidak pernah bertemu dengan pelaku atau hanya berinteraksi secara online. Hal tersebut membuat penyelesaian tindak kriminalitas menjadi terhambat karena terbatasnya informasi atau data pelaku. Terjadi penurunan drastis di tahun 2024 dikarenakan antara lain perubahan penggunaan data jumlah penduduk oleh BPS. Pada tahun 2020 - 2023 BPS menggunakan data jumlah penduduk hasil perhitungan sendiri, sedangkan pada tahun 2024 BPS merilis data jumlah penduduk berdasarkan hasil perhitungan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu terdapat pula penurunan jumlah kasus yang dilaporkan. 2.1.4.2.3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Selain angka kriminalitas, kondusivitas sebuah daerah, baik dari segi keadilan dan keamanan, dapat dilihat dari indikator sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Berikut ini realisasi beberapa indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Tabel 60. Indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada persen 99,52 99,61 100 100 100 2 Persentase Penegakan PERDA persen 92,4 89,97 100 100 100 3 Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat persen 84,18 94,73 97,72 97,22 100 4 Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat persen 88,57 100 100 100 100 Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025 Indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan dan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 telah mencapai 100% berturut-turut. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada (K3) dilaksanakan melalui strategi penegakan Perda secara represif yustisi dan non yustisi. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada Kota Yogyakarta mencapai 100% yang diperoleh dari rasio jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan sejumlah 5013 pelanggaran dari 5013 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 5013 pelanggaran didapat dari Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 4918 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 95 pelanggaran. Adapun kenaikan jumlah pelanggaran perda dan Perkada pada Tahun 2023 terdapat pada pelanggaran Perda terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perkada/Perwal tentang larangan penggunaan kendaraan dengan penggerak motor listrik, dan Perda yang mengatur tentang PKL. Hal ini merupakan ekses dari pelonjakan jumlah wisatawan khususnya di Kawasan Malioboro yang berpotensi meningkatkan pelanggaran perda dan Perkada tersebut di atas. Pada tahun 2023 terjadi pelanggaran Perda sejumlah 95 kasus dan dapat terselesaikan semua. Jumlah pelanggaran ini turun dibandingkan dengan pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun 2022. Jumlah pelanggaran Perda Kota Yogyakarta didasarkan pada hasil penegakan secara yustisi dan telah terbukti melakukan pelanggaran Perda melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Penyelesaian penegakan Perda berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas pelanggaran ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk dilakukan sidang pelanggaran Perda. Persentase penyelesaian penegakan Perda tercapai 100%dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan tersangka pelanggaran dalam memenuhi Surat Panggilan pemeriksaan oleh PPNS. Adapun penurunan jumlah pelanggaran Perda secara yustisi dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh intensitas pelanggaran secara yustisi menurun dan penegakan pelanggaran Perda yustisi diharapkan menjadi tindakan paling akhir dalam penyelesaian pelanggaran Perda (ultimum remedium). Indikator persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat terealisasi 97,22% dengan tingkat capaiannya sebesar 100,37% pada tahun 2023 dan 2024. Indikator ini mengalami perubahan pada target kinerja menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis pada tahun berjalan serta optimalisasi kualitas kinerja Perangkat Daerah, sehingga data pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi indikator kinerja persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar 100% selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Data potensi gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 150 potensi gangguan diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, pengamanan event di Kota Yogyakarta, penjagaan objek vital, adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta laporan kegiatan pengamanan tertutup oleh anggota intel Pol PP. Penyelesaian terhadap laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditindaklanjuti dengan melakukan upaya mediasi oleh petugas Satpol PP dengan tujuan untuk menghindari potensi terjadinya konflik horizontal yang lebih meluas. Dari sejumlah potensi gangguan di tahun 2024 dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan kegiatannya. 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 2.1.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta Terhadap DIY dan Nasional Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Yogyakarta secara umum lebih tinggi dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nasional. Skor IDSD Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah 4,39, sedangkan DIY dan Nasional adalah 3,97 dan 3,43. Hampir seluruh pilar IDSD Kota Yogyakarta memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan DIY maupun Nasional, kecuali pada pilar 4 (pilar stabilitas ekonomi makro) jika dibandingkan keduanya dan pilar 6 (pilar keterampilan) serta pilar 12 (pilar kapabilitas inovasi) jika dibandingkan dengan DIY. Tabel 61. Indeks Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Tingkat Lingkungan Pendukung SDM Pasar Ekosistem Inovasi Skor IDSD Pilar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kota Yogyakarta 4,67 4,34 5,00 3,94 4,17 4,27 4,26 4,97 4,34 4,61 3,70 4,39 4,39 DIY 4,53 3,17 4,36 4,14 4,18 4,43 3,10 4,58 2,78 4,28 3,37 4,72 3,97 Nasional 4,18 2,97 3,47 3,99 3,76 3,91 2,57 3,03 2,76 4,35 3,06 3,13 3,43 Keterangan: Pilar 1: Institusi Pilar 2: Infrastruktur Pilar 3: Adopsi TIK Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro Pilar 5: Kesehatan Pilar 6: Keterampilan Pilar 7: Pasar Induk Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja Pilar 9: Sistem Keuangan Pilar 10: Ukuran Pasar Pilar 11: Dinamisme Bisnis Pilar 12: Kapabilitas Inovasi Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025 2.1.4.4. Perkembangan Pembangunan Kemantren Tingkat keberhasilan pembangunan di wilayah kemantren dapat diukur menggunakan indikator berupa nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren, yaitu nilai bidang pemerintahan, nilai bidang kewilayahan, dan nilai bidang kemasyarakatan. Nilai ini dihitung dari rata-rata nilai perkembangan pembangunan seluruh kelurahan yang berada di dalam satu kemantren. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari tiga aspek penilaian, yaitu nilai bidang pemerintahan, nilai bidang kewilayahan, dan nilai bidang kemasyarakatan. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin baik capaian pembangunan di wilayah tersebut. Tabel 62. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No Kemantren Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tegalrejo 362 369 388 377 389 2 Jetis 377 399 402 403 404 3 Gondokusuman 395 401 391 399 399 4 Danurejan 401 402 408 409 409 5 Gedongtengen 365 360 367 374 390 6 Ngampilan 383 382 382 392 395 7 Wirobrajan 372 377 378 379 380 8 Mantrijeron 376 378 381 384 385 9 Kraton 351 362 383 393 397 10 Gondomanan 387 385 376 379 372 11 Pakualaman 349 372 399 409 407 12 Mergangsan 391 396 400 401 400 13 Umbulharjo 382 377 381 388 388 14 Kotagede 400 396 398 399 402 Sumber: BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, terjadi tren peningkatan pembangunan di sebagian besar wilayah kemantren di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, masih terdapat variasi capaian antar wilayah. Pada tahun 2024, nilai tertinggi tercatat sebesar 409 yang dicapai oleh Kemantren Danurejan, sedangkan nilai terendah berada pada angka 372 yang dicapai oleh Kemantren Gondomanan. 2.1.4.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah 2.1.4.5.1. Urusan Pendidikan
16. a.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan perhitungan dari rasio antara jumlah siswa pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Penitipan Anak dengan jumlah anak yang berusia 5 sampai 6 tahun. Berikut data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Gambar 49. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5-6 tahun dimulai sejak tahun 2022. Berdasarkan data tersebut rasio PAUD di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Salah satu faktor peningkatan terjadi disebabkan oleh jumlah ibu bekerja semakin tinggi dan adanya kesadaran untuk mendapatkan pendidikan lebih dini bagi anak balita.
17. b.Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang pada suatu tahun dari berbagai usia sedang sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pada suatu tahun berada pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator APK dapat digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK pada jenjang pendidikan apa pun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, meskipun mengabaikan aspek usia dari siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Berikut data APK di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Gambar 50. Angka Partisipasi Kasar Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan tabel di atas, APK dari setiap jenjang pendidikan memiliki nilai lebih dari 100% sehingga menunjukkan bahwa terdapat banyak penduduk dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024, APK pada jenjang SD/MI cenderung mengalami penurunan dari 132,3% menjadi 110,91%, meskipun pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan APK jenjang SMP/MTs, pada kurun waktu 2020 hingga 2024 terus mengalami penurunan yaitu dari 130,16% menjadi 123,74%, meskipun tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pemberlakuan kebijakan Permendikbud terkait PPDB yang berdasar sistem zonasi, sehingga mengakibatkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Yogyakarta juga menurun. Selain itu jumlah penduduk 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Kota Yogyakarta lebih kecil dibandingkan jumlah siswa dan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah kenaikan siswa yang seimbang.
18. c.Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk kelompok usia tersebut. APM dianggap lebih mampu untuk menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu di jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan APK. Berikut data Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 63. Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD/MI Persen 130,13 105,83 105,08 105,95 104,67 2 SMP/MTs Persen 107,61 110,81 108,03 108,58 108,1 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, APM pada jenjang SD/MI pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan jumlah siswa usia 7-15 tahun dan penduduk usia 7-15 tahun. Untuk APM pada jenjang SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Nilai- nilai APM pada setiap jenjang sebagian besar berada di atas angka 100% sehingga mengindikasikan kecenderungan kondisi daya serap pendidik yang lebih baik dan semakin banyak penduduk usia sekolah pada tiap jenjang yang menikmati pendidikan sesuai dengan usianya. Selain itu kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang masih unggul sehingga menjadi referensi masyarakat DIY.
19. d.Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah adalah perhitungan hasil membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Berikut data Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 64. Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD/MI Persen 99,99 99,99 99,99 100 99,99 2 SMP/MTs Persen 100 99,98 99,97 99,99 99,98 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, APS pada jenjang SD/MI pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung stabil dengan capaian yang tinggi. Pada tahun 2024, jenjang SD mengalami penurunan diakibatkan terdapat 1 siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. Angka Partisipasi Kasar jenjang SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 juga memiliki angka capaian yang stabil. Penurunan tahun 2024 diakibatkan terdapat sebanyak 5 siswa tidak melanjutkan sekolah karena faktor lingkungan.
20. e.Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Berikut data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 65. Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD/MI Persen 0 0,01 0,01 0 0,003 2 SMP/MTs Persen 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, kondisi pendidikan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020- 2024 mengalami peningkatan angka putus sekolah di seluruh jenjang. Meski begitu, angka secara keseluruhan yang mendekati 0 menunjukkan kondisi pendidikan yang baik. Walaupun pada kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, sistem pendidikan yang diterapkan di Kota Yogyakarta semakin baik serta adanya peningkatan program bantuan pembiayaan bagi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan penyediaan layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Masih adanya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta disebabkan karena beberapa faktor yaitu adanya faktor lingkungan pergaulan, faktor keluarga dan ekonomi, disabilitas intelektual dan tidak adanya minat bersekolah.
21. f.Fasilitas Pendidikan Bangunan pendidikan dengan kondisi baik menunjukkan perbandingan antara bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh bangunan. Data pada indikator ini menggunakan data kelas dalam kondisi baik karena data kondisi bangunan tidak didapatkan. 1) Sekolah Pendidikan TK/PAUD Kondisi Bangunan Baik Berikut data ruang kelas TK/PAUD dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 66. Jumlah Ruang Kelas PAUD/TK dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kelas PAUD/TK Kondisi Baik Unit 717 1.543 1.480 968 940 2 Jumlah Seluruh kelas PAUD/TK Unit 717 1.582 1.519 1.203 1.260 3 Persentase Ruang kelas PAUD/TK Kondisi Baik % 100 97,53 97.43 80,47 74,60 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Meski jumlah peserta didik PAUD mengalami peningkatan seperti yang tertuang pada Gambar 49, jumlah kelas PAUD/TK terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya beberapa Satuan PAUD Sejenis (SPS) di 10 kemantren yang terkendala sinkronisasi Dapodik Kota Yogyakarta dan beberapa SPS yang sudah tidak aktif kegiatan pembelajarannya. 2) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Berikut data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Gambar 51. Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, pada kurun waktu 2020 hingga 2024 hampir semua ruang kelas pada jenjang SD/MI sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase ruang kelas dengan kondisi baik dan berhasil mencapai 100% karena adanya penambahan ruang belajar dan kegiatan renovasi kelas. Pada tahun 2024 terdapat empat SD negeri dan dua SD swasta yang mengalami merger. 3) Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Berikut data ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta 2020-2024. Gambar 52. Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta 2020-2024 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, persentase ruang kelas dengan kondisi dan berhasil mencapai 100%. Capaian ini disebabkan oleh adanya penambahan rombongan belajar, penambahan ruang kelas dan kegiatan renovasi kelas sehingga menunjukkan bahwa fasilitas SMP/MTs di Kota Yogyakarta sudah semakin baik.
22. g.Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berikut data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 67. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs Unit 232 233 234 234 220 2 Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun Jiwa 49.828 55.663 55.387 54.377 53.546 3 Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar 47 42 42 43,03 41,09 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar menunjukkan angka 41,09, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya diakibatkan oleh adanya empat SD negeri dan dua SD swasta yang mengalami merger. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pembelajaran. Meski mengalami penurunan, jumlah sekolah pendidikan dasar masih mencukupi kebutuhan penduduk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta.
23. h.Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Indikator ini digunakan untuk mengindikasi ketersediaan tenaga pendidik dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 68. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Guru SD/MI Murid/Guru 15,79 14,66 15,91 14,95 15,77 2 Rasio Guru SMP/MTs Murid/Guru 12,93 13,44 14,67 13,14 14,28 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan guru/murid SD/MI pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2024, rasio ketersediaan guru/murid SD/MI menunjukkan angka 15,77 yang berarti satu guru dapat mengajar 15 hingga 16 murid. Pada rasio ketersediaan guru/murid SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Rasio ketersediaan guru/murid SMP/MTs di tahun 2024 menunjukkan angka 14,28 yang berarti satu guru mengajar 14 hingga 15 murid. Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pasal 8 Ayat 2, jumlah ideal peserta didik per rombongan belajar ditetapkan sebanyak 28 siswa untuk jenjang SD/MI dan 30 siswa untuk jenjang SMP/MTs. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur jumlah guru per rombel, ketentuan ini memberikan gambaran proporsionalitas jumlah peserta didik dalam satu kelas, yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran beban mengajar guru secara tidak langsung. Kondisi ketersediaan guru/murid sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta dipengaruhi adanya guru yang sudah pensiun, mutasi keluar daerah, dan masih terdapat guru yang belum masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Peningkatan pada jenjang SMP/MTs diakibatkan oleh peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan jenjang SMP di Kota Yogyakarta.
24. i.Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Dasar Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan SD/MI dikali dengan 10.000. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 69. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah guru SD per kelas Orang 2.687 2.663 2.419 2.541 2.363 2 Jumlah murid SD Orang 42.429 39.224 39.548 38.058 37.301 3 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Guru/Murid 633,29 678,92 611,66 667,67 633,50 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio menunjukkan angka 633,29 dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 633,50. Artinya setiap guru mampu melayani 14 hingga 17 siswa per kelas rata-rata sekolah dasar. Penurunan pada tahun 2024 dari 2023 diakibatkan oleh sejumlah guru yang pensiun.
25. j.Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi sehingga memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 70. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD Orang 2572 2252 2258 2455 2300 2 Jumlah guru SD/MI Orang 2674 2392 2411 2612 2427 Persentase 96,19 94,15 93,65 93,99 94,77 3 Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP Orang 1467 1308 1301 1608 1563 4 Jumlah guru SMP/MTs Orang 1744 1364 1394 1775 1650 Persentase 84,12 95,89 93,33 90,59 94,73 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV pada jenjang SD di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 berjalan fluktuatif di mana pada tahun 2020 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV menunjukkan angka 96,19% dan pada tahun 2024 menjadi 94,77%. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV pada jenjang SMP di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 berjalan fluktuatif namun cenderung meningkat di mana pada tahun 2020, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV menunjukkan angka 84,12% dan pada tahun 2024 menjadi 94,73%. Pada kedua jenjang, peningkatan pada setahun terakhir terjadi karena sudah banyak guru yang melanjutkan S1/D-IV, terutama guru ASN di sekolah negeri. Hal ini sesuai dengan edaran dari pemerintah pusat bahwa guru harus memenuhi kualifikasi tersebut hingga tahun 2029. Untuk sekolah swasta, dinas tidak bisa mengintervensi, tetapi memberikan himbauan berdasarkan UU Guru dan Dosen.
26. k.Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Adapun realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 71 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Tahun 2024 Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian Tahun 2024 Target Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Realisasi Pendidikan Dasar Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 100% 56.700 56.700 100% Pendidikan Kesetaraan Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100% 1.481 1.481 100% Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100% 9.863 9.863 100% Sumber: Bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogyakarta, 2025 Memperhatikan capaian SPM Pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan pendataan, peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar akan difokuskan pada masyarakat yang tidak mampu dimana targetnya akan disusun setiap tahun yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota. 2.1.4.5.2. Urusan Kesehatan
27. a.Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Indikator ini menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi Masyarakat di mana angka kematian tersebut dihitung. Berikut data angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 72. Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) bayi 35 33 27 18 21 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah kelahiran hidup bayi 3.118 2.757 2.499 2.427 2.148 3 Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup) per 1.000 kelahiran hidup 11,23 11,97 10,80 7,42 9,78 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian bayi menunjukkan angka 11,23 dan pada tahun 2023 menunjukkan angka 9,78. Angka kematian bayi cukup tinggi berada pada tahun 2020 dan 2021. Penyebab kematian bayi di kota Yogyakarta disebabkan karena berat badan lahir rendah, asfiksia, sepsis, kelahiran kongenital, dan pneumonia akibat Pandemi Covid-19 . Pada tahun 2024, peningkatan terjadi akibat meningkatnya kasus kematian bayi akibat meningkatnya kasus berat badan lahir rendah (BBLR) atau prematuritas, yaitu sebanyak 4 kasus kematian bayi, dan 6 kasus akibat kelainan kongenital. Kedua kondisi tersebut menjadi penyebab yang paling banyak tercatat pada tahun tersebut, sehingga dapat mencerminkan pola penyebab kematian bayi yang dominan di Kota Yogyakarta. Untuk menekan angka kematian bayi dan kematian neonatus, beberapa upaya telah dilakukan meliputi: 1) Adanya upaya deteksi dini pada pelayanan selama kehamilan dengan penerapan pemeriksaan USG pada K1 dan K5 oleh dokter Puskesmas. 2) Adanya upaya skrining pada bayi baru lahir : Skrining hipotiroid kongenital, Skrining Penyakit Jantung bawaan kritis. 3) Adanya dukungan dana melalui DAK Non Fisik untuk upaya penguatan pelayanan bayi.
28. b.Angka Kelangsungan Hidup Bayi Indikator ini menunjukkan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Perhitungan pada indikator ini menggunakan jumlah kematian bayi di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut data angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 73. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta 2020-2024 No. Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Kematian Bayi (AKB) 11,23 11,97 10,8 7,42 9,78 2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) → (1000-AKB) 988,77 988,03 989,2 992,58 990,22 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta pada kurun 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi menunjukkan angka 988,77. Kemudian pada tahun 2021, angka kelangsungan hidup bayi menurun menjadi 988,03 di mana hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kasus pneumonia pada bayi akibat Pandemi Covid-19 . Pada tahun 2024, angka kelangsungan hidup bayi menunjukkan penurunan dari tahun 2023 dan menunjukkan angka 990,22 yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 992 bayi yang dapat hidup sampai dengan satu tahun. Pada tahun tersebut, angka kelahiran bayi (Total Fertility Rate) rendah sehingga setiap tahun terjadi penurunan jumlah kelahiran. Angka kematian bayi meningkat karena jumlah kasus yang meningkat dan jumlah bayi lahir hidup menurun, sehingga angka kematian bayi meningkat.
29. c.Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Indikator ini menunjukkan jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut data angka kematian balita di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 74. Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun) balita 6 3 3 11 6 2 Jumlah kelahiran hidup Balita 3.118 2.757 2.499 2.427 2.148 3 Angka kematian balita (per 1.000 Kelahiran Hidup) per 1.000 kelahiran hidup 1,92 1,09 1,20 4,53 2,79 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, angka kematian balita di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, angka kematian balita menunjukkan angka 1,92 dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 2,79. Angka penurunan pada tahun 2024 disebabkan oleh penurunan jumlah kasus infeksi seperti pneumonia, sepsis dan diare sebagai penyebab kematian balita. Hal ini menunjukkan indikator keberhasilan intervensi penyakit seperti pendekatan tatalaksana bayi sakit dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), cakupan imunisasi dan skrining penyakit.
30. d.Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Berikut data angka kematian neonatal di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 75. Angka Kematian Neonatal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) Bayi 24 20 19 10 11 2 Jumlah kelahiran hidup Bayi 3.118 2.757 2.499 2.427 2.148 3 Angka kematian neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup) per 1.000 kelahiran hidup 7,70 7,25 7,60 4,12 5,12 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, angka kematian neonatal di Kota Yogyakarta berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian neonatal menunjukkan angka 7,70 yang berarti setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 7-8 bayi berumur kurang dari satu bulan yang meninggal dunia dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 5,12 yang berarti setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 5-6 bayi berumur kurang dari satu bulan yang meninggal dunia. Peningkatan dari tahun sebelumnya diakibatkan adanya peningkatan 1 kasus kematian neonatal serta jumlah bayi lahir hidup menurun, sehingga menyebabkan angka kematian meningkat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan kematian neonatal meliputi: 1) Adanya upaya deteksi dini pada pelayanan selama kehamilan dengan penerapan pemeriksaan USG pada K1 dan K5 oleh dokter Puskesmas. 2) Adanya upaya skrining pada bayi baru lahir : Skrining hipotiroid kongenital, Skrining Penyakit Jantung bawaan kritis. 3) Adanya dukungan dana melalui DAK Non Fisik untuk upaya penguatan pelayanan bayi. 4) Adanya Sistem Komunikasi Yang Efektif melalui WAG rujukan Gadar neonatal untuk mempercepat rujukan kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir.
31. e.Angka Kematian Ibu Angka kematian ibu (AKI) menunjukkan rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain, AKI sekaligus menggambarkan risiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan. Dalam implementasinya, AKI telah ditetapkan sebagai satu indikator untuk mengukur keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut data angka kematian ibu di Kota Yogyakarta tahun 2020- 2024. Tabel 76. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas jiwa 2 16 4 0 2 2 Jumlah kelahiran hidup jiwa 3.118 2.757 2.499 2.427 2.148 3 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup jiwa 64,14 580,34 160,06 0 93,15 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, angka kematian ibu di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian ibu menunjukkan angka 64,14 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 580,34. Pada tahun 2023, angka kematian ibu menurun menjadi 0 yang berarti tidak terdapat ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas. Kondisi tersebut dipengaruhi salah satunya oleh adanya penguatan upaya skrining pada ibu hamil, peningkatan kualitas layanan ANC interprofesi, serta adanya penguatan puskesmas PONED dan RS PONEK untuk tatalaksana kegawatan maternal. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan 2 kasus kematian ibu yang diakibatkan oleh preeklamsia berat dan komplikasinya serta faktor lain yang berkontribusi yaitu kehamilan tidak dikehendaki atau disembunyikan, sehingga deteksi dini adanya komplikasi kehamilan tidak bisa dilakukan.
32. f.Persentase Balita Gizi Buruk Indikator ini menunjukkan proporsi balita (bayi di bawah usia lima tahun) yang mengalami kondisi gizi buruk dalam suatu wilayah. Gizi buruk pada balita merupakan kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi atau tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar - 36,21%. Pada tahun 2020, persentase balita gizi buruk yaitu sebesar 1,31% kemudian menurun hingga tahun 2024 menjadi 0,22%. Penurunan tersebut terjadi karena dilakukannya beberapa upaya yang meliputi: 1) Tetap dilaksanakan surveilans gizi untuk melakukan deteksi dini khususnya weight faltering (kenaikan berat badan yang tidak cukup, atau masih berada di bawah rata-rata kenaikan berat badan minimal tiap bulannya) pada balita di posyandu 2) Dilakukan validasi dan assesment oleh puskesmas yang meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri (BB, PB/TB, LILA, LIKA), pemeriksaan laboratorium (status anemia, urin rutin, kecacingan), skrining TB dan alergi, skrining perkembangan, dan recall asupan makan; 3) Petugas gizi bersama lintas program lintas sektoral melaksanakan pelacakan kasus seperti kunjungan rumah untuk melihat lingkungan dan sanitasi, melakukan penggalian data kepada orang tua untuk menanyakan pola asuh di rumah; 4) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal kepada anak usia 6-29 bulan dengan status gizi kurang; 5) Petugas kesehatan tetap melakukan pendampingan selama anak masih mengalami status gizi buruk; dan 6) Pelaksanaan tatalaksana balita gizi buruk di Rumah pemulihan Gizi (RPG) bagi balita usia 6-59 bulan, sedangkan bayi gizi buruk usia 0-5 bulan dan balita gizi buruk 6-59 bulan dengan komplikasi medis dirujuk puskesmas ke rumah sakit untuk dilakukan tatalaksana balita gizi buruk rawat inap sesuai pedoman. Berikut data persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta. Gambar 53. Persentase Balita Gizi Buruk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025
33. g.Prevalensi Balita Gizi Kurang Indikator ini menunjukkan proporsi balita (bayi di bawah usia lima tahun) yang mengalami kekurangan gizi dalam suatu wilayah. Kekurangan gizi dapat berarti kurangnya asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif yang sehat. Prevalensi balita gizi kurang di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Faktor peningkatan angka gizi buruk pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa kendala dalam pemantauan dan intervensi gizi. Petugas puskesmas belum secara optimal melakukan ploting di Grafik Pertumbuhan Anak (GPA) dalam Buku KIA saat pemantauan di posyandu maupun fasilitas kesehatan, sehingga deteksi dini masalah gizi pada balita belum berjalan maksimal. Selain itu, tidak semua balita dengan berat badan tidak naik (weight faltering) atau berat badan kurang (underweight) dirujuk dari posyandu ke puskesmas, yang mengakibatkan keterlambatan intervensi dan meningkatkan risiko gizi kurang (wasting). Penerimaan orang tua terhadap Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga masih menjadi tantangan, di mana sebagian orang tua membagi PMT dengan anak lain sehingga asupan gizi tidak mencukupi, ada yang menolak karena gengsi, serta beberapa kurang disiplin dalam memberikan PMT kepada anak mereka. Gambar 54. Persentase Balita Gizi Kurang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025
34. h.Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Lainnya Selama lima tahun terakhir, berbagai indikator kesehatan ibu dan anak di Kota Yogyakarta menunjukkan capaian signifikan, baik dari sisi pelayanan preventif, promotif, hingga penanganan kasus. Tabel 77. Cakupan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Lainnya No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan persen 100 100 100 100 100 2 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan persen 78,88 100 88,03 100 100 3 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persen 100 100 100 100 100 4 Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persen 100 100 100 100 100 5 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persen 100 100 100 100 100 6 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak persen 97,2 96,06 96,49 96,85 96,64 7 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani persen 30,45 10,16 48,15 54,66 45,96 8 Cakupan kunjungan bayi persen 85,95 86,97 86,75 90,14 92,03 9 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 persen 92,35 100 100 100 99,77 10 Cakupan pelayanan nifas persen 94,56 95,33 99,44 99,43 99,49 11 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani persen 90,6 85,23 100 97,57 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan telah mencapai 100% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari tersedianya sarana, prasarana, serta tenaga kesehatan yang mencukupi, dukungan peran aktif guru dan pelaksana UKS, serta adanya kebijakan yang mendukung seperti surat edaran tentang penjaringan kesehatan dan gerakan sekolah sehat. Pelayanan kesehatan untuk balita telah mencapai angka 100% pada tahun 2023 dan
  1. 2024.Capaian ini didukung dengan ketersediaan fasilitas posyandu yang memadai, termasuk antropometri kit berstandar di seluruh posyandu, serta pelaksanaan sweeping aktif oleh kader dan petugas kesehatan. Selama periode 2020 hingga 2024, seluruh bayi baru lahir di Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Keberhasilan ini ditopang oleh fasilitas kesehatan yang lengkap, koordinasi rujukan neonatal yang cepat melalui grup WhatsApp, serta dukungan pembiayaan dari pusat untuk pelatihan dan penyediaan alat skrining neonatal seperti pulse oximeter. Cakupan pelayanan persalinan bagi ibu bersalin di Kota Yogyakarta konsisten mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini dapat tercapai karena akses terhadap fasilitas persalinan yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil juga berhasil menjangkau 100% hingga tahun
  2. 2024.Seluruh puskesmas dilengkapi dengan fasilitas USG dan dokter terlatih, serta memanfaatkan jaringan internet dan media sosial untuk edukasi dan pemantauan ibu hamil secara digital. Imunisasi campak bagi anak usia 1 tahun mengalami peningkatan hingga 96,85% pada tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 96,64% di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh bertepatan waktunya dengan pelaksanaan imunisasi JE massal, yang mengharuskan jeda minimal 4 minggu antar pemberian vaksin. Penanganan pneumonia pada balita meningkat pada tahun 2023, namun menurun kembali di 2024 menjadi 45,96%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya perkiraan jumlah kasus, keterbatasan data dari puskesmas, dan belum optimalnya pemeriksaan napas dan Tarikan Dinding Dada ke Dalam (TDDK) terhadap balita yang datang berobat. Cakupan kunjungan bayi di fasilitas kesehatan meningkat pada tahun 2024, dengan angka kunjungan sebesar 92,03%. Angka ini dihitung dari rasio antara bayi yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah bayi yang bertahan hidup hingga usia satu tahun. Pada tahun 2024, cakupan kunjungan ibu hamil sedikit menurun menjadi 99,77%. Dari total 2.139 ibu hamil, terdapat lima orang yang tidak menerima layanan K4 secara lengkap karena berbagai alasan, seperti tidak menyadari kehamilan atau menyembunyikannya. Pelayanan nifas mengalami peningkatan hingga mencapai 99,49% pada tahun 2024. Meski belum mencapai 100%, capaian ini sudah sangat tinggi, dengan sebagian ibu yang melahirkan di akhir Desember belum sempat menerima layanan ketiga. Proses persalinan yang sepenuhnya dilakukan oleh tenaga kesehatan turut mendukung keberhasilan kunjungan layanan pasca melahirkan. Penanganan neonatus dengan komplikasi pada tahun 2024 mencapai cakupan sempurna, yaitu 100%. Sebanyak 342 neonatus dengan komplikasi berhasil ditangani secara tuntas, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
35. i.Persentase Orang Terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Selama lima tahun terakhir, persentase orang dengan dugaan tuberkulosis yang memperoleh layanan kesehatan tercatat mencapai 100%. Berdasarkan laporan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) tahun 2024, tercatat sebanyak 10.839 orang terduga TBC telah menjalani pemeriksaan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, termasuk puskesmas, rumah sakit, klinik, serta praktik mandiri dokter yang menyediakan layanan Tuberkulosis Direct Observer Treatment Short (TB DOTS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.003 orang merupakan penduduk Kota Yogyakarta, sementara 3.836 lainnya berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta.
36. j.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC Bakteri Tahan Asam (BTA) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis menggunakan perhitungan perbandingan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah selama 1 tahun terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Berikut data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 78. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati jiwa 429 345 458 584 386 2 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) jiwa 960 730 730 943 558 3 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Persen 44,69 47,26 62,74 61,93 69,18 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, cakupan TBC berada di 44,69% dan pada tahun 2024 menjadi 69,18%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dipengaruhi oleh adanya kegiatan penemuan aktif di wilayah dan kondisi pencatatan dan pelaporan kasus TB dengan SITB yang semakin lebih baik, serta adanya standar pemeriksaan untuk penegakan diagnosa TBC yang sudah menggunakan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang lebih sensitif dan akurat.
37. k.Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan banyaknya jumlah kasus penderita TBC baik yang baru dan lama terhadap jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk. Berikut data tingkat prevalensi tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 Gambar 55. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, tingkat prevalensi tuberkulosis di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, tingkat prevalensi tuberkulosis menunjukkan angka 114,83 dan kemudian pada tahun 2024 menjadi 178,27, meskipun terjadi penurunan dari tahun
  1. 2023.Penurunan pada tahun 2024 disebabkan oleh jumlah kasus TBC yang ditemukan menurun. Upaya yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu adanya kegiatan active case finding TBC dilaksanakan di seluruh wilayah Puskesmas dan penjaringan kasus melibatkan layanan swasta seperti klinik dan Dokter Praktik Mandiri (DPM).
38. l.Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasien tuberkulosis yang meninggal terhadap jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk. Berikut data tingkat kematian karena tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Gambar 56. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, tingkat kematian karena tuberkulosis di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tingkat kematian karena tuberkulosis menunjukkan angka 12,58 dan pada tahun 2024 menjadi 22,13. Hal tersebut berarti terdapat 23 pasien tuberkulosis yang meninggal per 100.000 penduduk. Tingkat kematian karena tuberkulosis tidak hanya disebabkan oleh penyakit tuberkulosis saja, namun juga terdapat komplikasi dengan penyakit lain seperti HIV dan Diabetes Melitus. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kematian sebanyak dari tahun 2023 karena peningkatan pasien TBC secara signifikan.
39. m.Penyakit Tidak Menular Indikator ini menunjukkan jumlah individu yang menderita kondisi penyakit kronis yang umumnya tidak disebabkan oleh infeksi dan tidak ditularkan secara langsung dari satu individu ke individu lainnya. Penyakit tidak menular merupakan penyebab utama kematian dan gangguan kesehatan di seluruh dunia. Berikut data jumlah penderita penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 79. Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 No. Jenis Penyakit Tahun (Orang) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penyakit Jantung 4.367 4.242 1.147 1.622 3.631 2 Kanker 205 217 977 997 962 3 Gangguan Jiwa Berat 1.030 1.002 1.201 1.239 1.096 4 Gagal Ginjal 1.109 1.031 1.301 1.632 1.538 5 Anemia 1.200 923 2.136 2.824 1.349 6 Stroke 398 443 725 875 1.000 7 Asma 1.756 1.307 1.799 2.493 2.791 8 Diabetes 10.635 13.237 13.676 14.595 17.251 9 Hipertensi 23.032 27.843 28.420 30.273 34.753 Jumlah 43.732 50.245 51.382 56.550 64.371 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Jumlah penderita penyakit tidak menular (PTM) di Kota Yogyakarta pada periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Penyakit yang paling banyak ditemukan meliputi hipertensi, diabetes, penyakit jantung, asma, gagal ginjal, dan gangguan jiwa berat, dengan hipertensi menjadi kasus terbanyak pada tahun 2024, mencapai 34.753 jiwa. Secara umum, jumlah penderita PTM mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh semakin intensifnya upaya deteksi dini melalui skrining di berbagai wilayah, sehingga lebih banyak kasus baru teridentifikasi dan mendapatkan penanganan di puskesmas. Selain itu, perubahan jumlah kasus juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, kematian, serta tingkat kesembuhan, seperti yang terjadi pada penderita anemia. Adanya jumlah kasus PTM yang semakin tinggi, penting untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan promotif dan preventif. Upaya ini dapat dilakukan melalui skrining kesehatan yang lebih menyeluruh dengan memanfaatkan fasilitas Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, berbagai aktivitas promosi kesehatan yang mendukung perilaku hidup sehat juga perlu diperkuat, antara lain melalui pemanfaatan ruang terbuka seperti taman kota, jalur pedestrian, lapangan olahraga, dan kawasan car free day yang memungkinkan masyarakat berolahraga secara rutin. Sarana penting lainnya adalah gelanggang olahraga (GOR) atau gym yang dapat diakses oleh berbagai kalangan secara setara, baik dari sisi harga maupun kualitas layanan.
40. n.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya di Kota Yogyakarta menunjukkan capaian yang cukup tinggi selama periode 2020–2024. Sebagian besar indikator mencatatkan capaian 100%, mencerminkan ketersediaan layanan dan upaya promotif- preventif yang optimal. Tabel 80. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penderita diare yang ditangani Persen 46,54 34,18 53,08 72,29 79,75 2 Prevalensi HIV/AIDS Persen 0,017 0,018 0,027 0,023 0,028 3 Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persen 100 100 100 100 100 4 Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persen 86,55 100 100 100 100 5 Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persen 90 100 100 100 100 6 Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persen 100 100 100 100 100 7 Persentase usia produktif (15-59 tahun)yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persen 100 100 87,13 100 100 8 Persentase usia lanjut (>60 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persen 100 100 100 100 100 9 Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif persen 62,22 66,7 84,44 84,44 86,67 10 Capaian UHC persen 95,62 96,04 99,97 100,56 100,01 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 Penanganan kasus diare di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 dengan cakupan sebesar 79,75%. Kenaikan ini sejalan dengan semakin intensifnya kegiatan monitoring dan evaluasi, serta validasi data secara berkala yang dilakukan oleh petugas kesehatan di lapangan. Sementara itu, prevalensi HIV/AIDS mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,028% di tahun 2024. Hal ini berkaitan langsung dengan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan tes HIV, yang kini tersedia di 18 puskesmas, 14 rumah sakit, dan satu klinik. Upaya deteksi dini juga diperkuat melalui pendekatan aktif seperti Voluntary Counseling and Testing (VCT) mobile, layanan tambahan di luar jam operasional (Puskesmas Extra Hour), dan penyediaan layanan Point of Care di Drop-in Center (PoC di DiC). Kesadaran populasi kunci terhadap pentingnya tes HIV juga meningkat, berkat peran aktif LSM penjangkau dan kampanye edukatif dari Dinas Kesehatan. Meningkatnya penemuan kasus ini pada akhirnya mendorong prevalensi naik, tetapi juga menunjukkan sistem deteksi yang semakin efektif. Selama lima tahun terakhir, cakupan pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV telah mencapai 100%. Pada tahun 2024 saja, tercatat 20.678 orang telah memperoleh layanan sesuai standar. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi lintas sektor, termasuk dukungan OPD terkait, LSM Peduli HIV, Kelompok Pendukung Sebaya, dan Warga Peduli AIDS (WPA). Fleksibilitas pelayanan seperti tes HIV di luar jam kerja maupun di luar fasilitas puskesmas juga berkontribusi besar dalam menjangkau kelompok rentan dan memperluas akses layanan. Di bidang kesehatan jiwa, capaian pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) juga menunjukkan hasil maksimal, dengan angka 100% pada tahun
  1. 2024.Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan penguatan dengan menyusun ulang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Jiwa, membentuk dan memperkuat Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), serta mengembangkan program kesehatan jiwa di lingkungan sekolah. Upaya ini dilengkapi dengan pelatihan petugas kesehatan, validasi data rutin, dan pendekatan promotif serta preventif untuk meningkatkan deteksi dini serta penanganan ODGJ. Di sisi lain, cakupan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus (DM) usia 15 tahun ke atas telah mencapai 100%, menjangkau 17.251 warga. Layanan ini mencakup pemeriksaan gula darah, edukasi, terapi farmakologi, hingga pemantauan melalui kunjungan rumah. Upaya ini diperkuat dengan pelaksanaan Posbindu dan penguatan jejaring antar fasilitas kesehatan tingkat primer. Begitu juga dengan pelayanan bagi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas, yang mencakup 34.753 orang atau 100% dari total sasaran. Penanganan hipertensi dilakukan secara komprehensif melalui pengukuran tekanan darah, edukasi perubahan gaya hidup, pemberian obat, hingga konseling rutin. Edukasi masyarakat serta advokasi lintas sektor turut memperkuat intervensi ini. Untuk kelompok usia produktif (15–59 tahun), cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau seluruh target. Layanan meliputi edukasi kesehatan, pelayanan keluarga berencana, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, berat badan, serta lingkar perut. Capaian ini diperoleh melalui kegiatan Posbindu yang didukung kolaborasi lintas sektor dan lintas program. Sementara itu, kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, pelayanan kesehatan juga telah menjangkau 100% sasaran, yakni sebanyak 35.708 lansia. Program skrining kesehatan lansia berjalan dengan optimal berkat penjadwalan ulang kegiatan posyandu lansia yang sempat tertunda sebelumnya, serta dukungan sumber daya yang memadai di tingkat wilayah. Selain cakupan pelayanan kepada kelompok usia, penguatan berbasis wilayah juga terus dilakukan melalui pembentukan Kelurahan Siaga (Kesi). Seluruh 45 kelurahan di Kota Yogyakarta kini telah memiliki Kesi, yang merupakan bentuk kesiapan masyarakat untuk secara mandiri mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, maupun kegawatdaruratan. Untuk mengukur keberdayaan masing-masing wilayah, dilakukan stratifikasi Kesi dalam empat tingkat: pratama, madya, purnama, dan mandiri. Hingga tahun 2024, sebanyak 39 dari 45 kelurahan atau 86,67% telah mencapai status Kesi aktif mandiri, mencerminkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan kesehatan di tingkat komunitas. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024, dari 95,62% pada tahun 2020 menjadi 100,01% pada tahun 2024. Penghitungan capaian Universal Health Coverage (UHC) dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk yang telah terdaftar dalam program JKN sebagai nominator dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebagai denominator. DKB merupakan data kependudukan agregat yang telah dimutakhirkan secara nasional dan dikonsolidasikan setiap enam bulan, yakni pada bulan Juli dan Februari. Dalam praktiknya, karena adanya perbedaan waktu pembaruan data antara jumlah peserta JKN dan DKB, capaian UHC dapat melampaui 100 persen, sebagaimana tercatat pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang tercatat sebagai peserta JKN berasal dari data yang belum sepenuhnya tersinkronisasi dalam DKB periode penghitungan.
41. o.Fasilitas Kesehatan Akreditasi merupakan bentuk pengakuan terhadap mutu layanan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, setelah dilakukan proses penilaian dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk rumah sakit, proses akreditasi dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Capaian akreditasi yang berhasil diraih menunjukkan komitmen kuat dari rumah sakit maupun puskesmas dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penilaian akreditasi terakhir dilaksanakan pada Oktober 2022, dengan hasil memuaskan yaitu Lulus Paripurna dan skor 93,27%, sesuai target yang ditetapkan. Status akreditasi ini berlaku selama empat tahun, hingga tahun 2026, dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Pada Agustus 2024, dilakukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan DIY, serta PERSI Wilayah DIY. Hasil evaluasi tersebut memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan. Selama empat tahun berturut-turut (2021–2024), persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar telah mencapai 100%. Sebanyak 165 rumah sakit dan fasilitas kesehatan telah memenuhi persyaratan standar usaha, yang tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pasien serta masyarakat umum. Sementara itu, persentase rumah sakit dan puskesmas terakreditasi menunjukkan pola fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, pada tahun 2024, capaian tersebut berhasil mencapai 100%, menempatkannya dalam kategori Sangat Baik. Fokus peningkatan mutu kini diarahkan pada pelaksanaan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) berdasarkan rekomendasi dari hasil survei akreditasi. Tabel 81. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Skor Akreditasi RS Persen - - - 93,27 93,27 2 Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persen 94 100 100 100 100 3 Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persen 84,21 89,47 94,44 88,89 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025
42. p.Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Adapun capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Kesehatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 82. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Tahun 2024 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Realisasi Persentase Realisasi 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 2139 2139 100,00 % 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 2139 2139 100,00 % No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Realisasi Persentase Realisasi 3 Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 2137 2137 100,00 % 4 Pelayanan kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 10804 10804 100,00 % 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 61600 61600 100,00 % 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 84305 84305 100,00 % 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 35708 35708 100,00 % 8 Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 34753 34753 100,00 % 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 17251 17251 100,00 % 10 Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1096 1096 100,00 % 11 Pelayanan kesehatan orang terduga TB Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 10839 10839 100,00 % 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 20730 20678 100,00 % Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogyakarta, 2025 Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan terdiri dari 12 indikator dan seluruh indikator telah tercapai 100% dari target yang ditentukan. Tingginya angka capaian ini tak lepas dari berbagai upaya dan strategi yang disusun untuk mencapai target setinggi-tingginya dan mengatasi kendala yang dihadapi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar akan difokuskan pada masyarakat yang tidak mampu dimana targetnya akan disusun setiap tahun yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota. 2.1.4.5.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43. a.Infrastruktur Jalan Perkotaan Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan jalan kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan strategi untuk mencapai misi ke-8 yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan serta meningkatkan kualitas perlengkapan jalan. Indikator ini menunjukkan data terkait infrastruktur jalan, meliputi Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk dan Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air. Tabel 83. Indikator Infrastruktur Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk km/1000 jiwa 0,62 0,52 0,52 0,62 0,56 2 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap Persen 79,96 98,77 80,54 78,77 79,97 3 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Persen 68,17 68,17 68,17 68,17 68,17 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan tabel tersebut, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh ruas jalan cenderung tetap sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Kota Yogyakarta No. 71 Tahun 2018, sedangkan jumlah penduduk cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2024 terjadi penurunan dari tahun 2023 karena tidak ada penambahan ruas jalan baru, sehingga rasio panjang jalan hanya dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk. Jalan dengan kondisi mantap adalah jalan yang memenuhi syarat dan masuk ke dalam kondisi baik atau sedang. Sedangkan kondisi lainnya adalah kondisi tidak mantap adalah jalan dengan kondisi rusak ringan hingga rusak sedang. Secara keseluruhan, persentase jalan dengan kondisi mantap terhadap panjang keseluruhan jalan di Kota Yogyakarta sudah baik dengan persentase terendah 79,96% di tahun 2020 dan tertinggi di angka 98,77% pada tahun berikutnya. Angka ini kemudian kembali menurun di tahun 2022 hingga 2024, meskipun pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Faktor penyebab peningkatan pada tahun 2024 adalah diselenggarakan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan. Berikut persentase jalan dalam kondisi mantap terhadap keseluruhan Panjang jalan di Kota Yogyakarta. Indikator Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air menunjukkan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase terhadap panjang seluruh jalan di Kota Yogyakarta. Pada indikator ini terdapat kriteria tambahan yaitu syarat minimal lebar trotoar adalah 1,5 meter. Data yang digunakan sebagai pembilang di indikator ini hanya data trotoar saja, dan data yang digunakan sebagai penyebut adalah data panjang jalan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Kota Yogyakarta. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, persentase jalan yang memiliki trotoar terhadap panjang keseluruhan jalan di Kota Yogyakarta stagnan. Dalam 5 tahun terakhir, tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan jumlah panjang jangan yang memiliki trotoar yaitu sepanjang 158,98 Km, sedangkan data panjang seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta mengacu pada Perwal Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Kota Yogyakarta yaitu 233,21 Km. Pada tahun 2024 hanya terdapat pekerjaan pemeliharaan trotoar dan tidak ada peningkatan trotoar jalan, sehingga panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase tidak mengalami peningkatan. Berikut persentase jalan yang memiliki trotoar terhadap keseluruhan Panjang jalan di Kota Yogyakarta.
44. b.Infrastruktur Pengairan Indikator ini menunjukkan persentase drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh drainase di Kota Yogyakarta dan persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik, serta rasio luas daerah irigasi kewenangan daerah yang dilayani. Pada indikator ini, drainase dalam kondisi baik dimaknai bahwa drainase tersebut pembuangan aliran limpasan air hujan tidak mengalami penyumbatan dan irigasi merupakan saluran air untuk menunjang pertanian. Tabel 84. Infrastruktur Pengairan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat persen 87,58 87,6 87,62 88,36 88,44 2 Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik persen 91,34 92,10 92,28 92,6 92,63 3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi persen 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di bawah, persentase drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh drainase dan persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik di Kota Yogyakarta sebagian besar mengalami peningkatan. Sedangkan pada indikator rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi, terus stabil dengan rasio 100%. Dalam 5 tahun terakhir, selalu terdapat penambahan drainase dalam keadaan baik, begitu pula dengan panjang seluruh drainase yang dimiliki Kota Yogyakarta juga selalu meningkat. Capaian persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat menjelaskan kondisi drainase jalan yang baik dari total keseluruhan panjang saluran drainase yang dimiliki Kota Yogyakarta. Tabel 85 Persentase pemenuhan drainase kondisi baik Indikator Tahun Persentase pemenuhan drainase kondisi baik 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 87,58% 87,58% 87,58% 87,60% 87,97-93,54 87.62% 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi 87,66% 88,36% 88,40% 88,44% Panjang saluran drainase dalam kondisi baik 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 300.770,27 300.770,27 300.895,27 301.414,47 311.895,27 301.910,79 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi 303.162,09 306.566,55 307.566,55 308.909,34 Total panjang saluran drainase (meter) 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 343.431 343.431 343.556 344.075 354.556 344.572 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi 345.823,09 346.937,35 347.937,35 349.280,14 Sumber: Metadata Realisasi 2022 dan Metadata RPD 2023-2026
45. c.Persentase Talud Sungai dan Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Pada tahun 2024, talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 72,58% dengan panjang talud sungai dalam kondisi baik adalah 40.560,855 meter dan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik adalah sepanjang 8.379,01 meter. Jika melihat tingkat capaian tahun 2022, pada indikator persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud adalah sebesar 92,28% dengan panjang talud dan saluran kondisi baik adalah sepanjang 60,608.53 meter (sumber: DPUPKP, 2022)). Pada tahun 2024, Dinas PUPKP Kota Yogyakarta melakukan perhitungan kembali mendasarkan kondisi lapangan terbaru yang menghasilkan penurunan panjang talud dalam kondisi baik sebesar 20.047,675 meter yang berimplikasi pada penurunan persentase tingkat capaian sebesar 19,70%.
46. d.Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman Indikator ini menunjukkan persentase penduduk berakses air minum aman atau yang menggunakan jaringan perpipaan PDAM terhadap jumlah keseluruhan penduduk di Kota Yogyakarta. Asumsi yang digunakan sesuai dengan referensi BPS untuk Kota Yogyakarta 1 KK = 3,04 jiwa. Berdasarkan tabel di bawah, Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam tahun 2020-2024. Meskipun persentase cenderung mengalami peningkatan, capaian tergolong masih rendah, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan capaian tersebut. Jika melihat Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator yang digunakan adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (JP) dan bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan baseline 2024 Kota Yogyakarta sudah mencapai 100%. Akses jaringan perpipaan (JP) berasal dari pelayanan Perumda Air Minum (PDAM Tirtamarta Yogyakarta) dan sumur komunal berbasis masyarakat (non PDAM). Sedangkan akses bukan jaringan perpipaan terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa, mata air dan bak penampung air hujan. Indikator kinerja kunci (IKK) yang akan digunakan tidak hanya merujuk pada persentase penduduk berakses air minum aman saja namun akses air minum secara keseluruhan. Gambar 57. Persentase Berakses Air Minum Aman di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dokumen RISPAM,2024 dan Bappeda, 2025 Dalam penentuan jaringan perpipaan, indikator mempertimbangkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan yang merupakan indikator baru yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023–2026. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian pada indikator ini telah mencapai 100% yang berarti seluruh penduduk di Kota Yogyakarta dapat mengakses air minum, baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Tabel 86. Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum/SPAM di Kota Yogyakarta Tahun Akses Perpipaan Akses Non Perpipaan Jumlah Terlayani % KK % KK % KK 2020 16,70 23.103 83,30 115.239 100 138.342 2021 19,83 24.290 80,17 98.202 100 122.492 2022 15,60 19.444 84,40 105.198 100 124.642 2023 20,05 24.998 79,94 99.644 100 124.642 2024 21,01 25.966 78,99 97.619 100 123.585 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025
47. e.Luasan RTH Publik 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan Indikator ini menunjukkan pemenuhan luasan RTH publik yang diamanatkan dalam undangan-undang sebesar minimal 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, luasan RTH Publik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, penurunan persentase RTH teridentifikasi karena adanya pemutakhiran data luas wilayah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021 – 2041 menjadi seluas 3.280 ha dari sebelumnya 3.250 ha. Pada tahun 2024, tercatat adanya peningkatan RTH publik seiring dengan pembangunan RTH Publik skala lingkungan permukiman sejumlah 5 lokasi baru dengan total penambahan sekitar 0,244 ha. Tabel 87. Luasan RTH Publik Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luasan RTH publik yang tersedia Ha 263,634 263,716 264,151 264,374 264,618 2 Luas Wilayah Ha 3.250 3.250 3.250 3.280 3.280 3 Luas RTH Publik/ luas wilayah kota Persen 8,11 8,11 8,13 8,06 8,07 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025 Dalam praktiknya, upaya penambahan RTH Publik dan jalur hijau sejauh ini mengalami kesulitan dalam hal mencari ketersediaan ruang. Oleh karena itu, penyediaan RTH diarahkan pada skala lingkungan terkecil tingkat kampung yang diharapkan setiap kampung memiliki satu ruang terbuka hijau publik sekaligus sebagai ruang untuk berinteraksi. Selain itu, optimalisasi berbagai bentuk RTH selain taman dan roof garden juga terus dilakukan, termasuk identifikasi area pertanian yang dimungkinkan sebagai RTH dengan catatan berada di persil milik pemerintah serta memenuhi syarat teknis lainnya.
48. f.Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Indikator ini menunjukkan rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Yogyakarta. Berikut luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Berdasarkan data di bawah, rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan data di tahun 2023 terjadi karena hasil dari delineasi yang lebih mendetail dibandingkan perhitungan sebelumnya. Sebelumnya, delineasi citra terakhir dilakukan pada tahun 2017, yang kemudian menjadi dasar data dari 2017 hingga 2022, dengan pembaruan hanya berdasarkan penambahan luasan akibat pembangunan RTH Publik. Selain itu, terdapat penyesuaian luas wilayah Kota Yogyakarta dari 32,5 km² menjadi 32,8 km², yang baru disesuaikan dengan delineasi yang lebih mendetail oleh DLH pada tahun 2023 dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya. Gambar 58. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025
49. g.Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 88 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Rumah Tangga Yang Berhak Mendapat Layanan Rumah Tangga Yang Terlayani Realisasi 1 Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan 100 % 1.560 1.560 100% 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik 100% 1.996 1.996 100% Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogyakarta, 2025 Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan pekerjaan umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah. Masing-masing indikator capaiannya adalah persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan, dan persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Pada tahun 2024, kedua indikator SPM tersebut telah mencapai 100%. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar akan difokuskan pada masyarakat yang tidak mampu dimana targetnya akan disusun setiap tahun yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
50. h.Bangunan Gedung Pemenuhan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kondisi baik semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan capaian di tahun 2024 sebesar 91.92%. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan perbaikan pada gedung-gedung milik pemerintah seperti pembangunan kantor pemerintah, gedung kesehatan, gedung pendidikan, serta gedung pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. Tabel 89. Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik 89.80% 90.04% 91.2% 91.52% 91.92% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025 Pemenuhan bangunan gedung dalam kondisi baik membutuhkan dukungan pada aspek pengendalian bangunan gedung berupa rekomendasi teknis dan kelaikan fungsi bangunan. Kondisi bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar erat kaitannya dengan terpenuhinya persyaratan pada Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. Persetujuan Bangunan Gedung adalah izin yang diberikan untuk membangun, mengubah, atau merawat bangunan, sedangkan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan tersebut layak fungsi dan aman untuk digunakan. Mekanisme pengajuan permohonan PBG dan SLF di Kota Yogyakarta diatur dalam diatur dalam Perda Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2021. Sementara itu pengajuan permohonan izin bangunan gedung yang sebelumnya dilakukan melalui Izin Mendirikan Bangunan, berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan melalui SIM Bangunan Gedung (SIMBG). Proses pengajuan PBG dan SLF dimulai dari: 1) Pendaftaran melalui SIMBG; 2) Verifikasi dokumen persyaratan dan penilaian teknis rencana bangunan oleh DPUPKP; 3) Penerbitan rekomendasi teknis untuk PBG dan SLF oleh DPUPKP; 4) Penerbitan PBG dan SLF oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi teknis dari DPUPKP
51. i.Jasa Konstruksi Sektor jasa konstruksi menjadi salah satu sektor yang berkembang di Kota Yogyakarta yang bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah kota namun juga diharapkan masyarakat dapat bersinergi bersama pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi berperan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas PUPKP secara rutin melaksanakan kegiatan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk meningkatkan kualitas SDM konstruksi. Selain itu juga dilaksanakan program peningkatan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui kegiatan forum komunikasi jasa konstruksi dan sosialisasi terkait peraturan-peraturan dan perkembangan seputar dunia usaha. Dengan program tersebut diharapkan badan usaha jasa konstruksi daerah cepat beradaptasi dengan berbagai peraturan, metode, maupun teknologi terkini sehingga dapat berkembang serta kompetitif. Tabel 90. Jumlah tenaga Konstruksi yang Terampil di Kota Yogyakarta Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah tenaga konstruksi yang terampil (orang) 239 384 433 498 586 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025 Seiring dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta, jumlah tenaga konstruksi yang terampil meningkat di setiap tahunnya, dengan jumlah tenaga konstruksi terampil mencapai 586 orang.
52. j.Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan Persentase Penerangan jalan Umum Ramah Lingkungan merupakan hasil dari jumlah PJU ramah lingkungan dibagi total jumlah titik PJU di Kota Yogyakarta. Data PJU ramah lingkungan yang digunakan dalam perhitungan indikator ini merujuk pada jumlah titik PJU yang telah dikonversi menggunakan teknologi lampu LED yang lebih efisien dalam konsumsi energi. Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan meningkat secara konsisten setiap tahunnya, yakni dari 49,98% pada tahun 2020 menjadi 81,53% pada tahun
  1. 2024.Konversi PJU menjadi ramah lingkungan tidak terbatas pada ruas-ruas jalan protokol atau utama, tetapi juga mencakup wilayah kampung dan lingkungan permukiman, sebagai bagian dari upaya pemerataan dan keberlanjutan infrastruktur penerangan kota. Tabel 91 Persentase Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah PJU ramah lingkungan Titik 13.906 14.740 20.504 22.233 24.027 Jumlah titik PJU Titik 27.825 28.413 29.070 29.270 29.470 Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan Persen 49,98 51,88 70,53 75,96 81,53 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
53. a.Permukiman Layak Huni Indikator ini menunjukkan luas permukiman layak huni di Kota Yogyakarta. Luas permukiman layak huni didefinisikan sebagai luas seluruh permukiman dikurangi luas permukiman kumuh. Data luas permukiman yang digunakan adalah data luas permukiman yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sejak tahun 2020. Sejak tahun tersebut, penanganan permukiman kumuh terus dilakukan sehingga meningkatkan luas permukiman layak huni menjadi 1.434,86 Ha di tahun 2024. Gambar 59. Luas Permukiman Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025 Membahas permukiman layak huni tidak bisa terlepas dari selisih antara kebutuhan jumlah rumah dan jumlah ketersediaan rumah (backlog). Backlog terbagi menjadi backlog kepemilikan dan backlog penghunian. Backlog kepemilikan adalah selisih antara jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah dikurangi jumlah rumah tangga yang sudah memiliki sendiri (penjumlahan dari jumlah rumah tangga yang menempati rumah sewa, bebas sewa, dinas dan lainnya). Sementara itu, backlog penghunian adalah selisih antara jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah dengan jumlah tangga yang menempati rumah (baik milik sendiri maupun sewa). Pada tahun 2023, di Kota Yogyakarta memiliki backlog kepemilikan sebesar 39.250 unit dan backlog penghunian sebesar 27.577 unit (analisis data BKKBN,2023).
54. b.Permukiman Kumuh dan Penanganannya Indikator ini menunjukkan luas permukiman kumuh dan persentase permukiman kumuh yang tertangani di Kota Yogyakarta. Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani merupakan hasil dari luas permukiman kumuh tertangani kumulatif dibagi luas permukiman kumuh. Lokasi permukiman kumuh sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No.158 tahun 2021, dengan luasan kumuh sebesar 114,72 hektar. Sejak penetapan SK sampai dengan akhir tahun 2024, luasan kawasan kumuh terus berkurang sebanyak 57,58 Ha sehingga luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2024 adalah 57,14. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah melalui pola pemugaran dengan konsep Mundur, Munggah dan Madhep Kali (M3K) dan peremajaan dengan konsep MAHANANNI (Perumahan dan Permukiman Layak Huni menuju Kampung Madani). Tabel 92. Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024 1 Luas Permukiman Kumuh yang tertangani Ha 20,54 25,36 33,78 57,58 2 Sisa Luas Permukiman Kumuh Ha 94,18 89,36 80,94 57,14 3 Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani Persen 17,90 22,10 29,45 50,19 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025 Persentase luasan permukiman kumuh berbanding terbalik dengan persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Berdasarkan baseline 2024, persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 96,16% yang merupakan hasil perhitungan total luas permukiman dikurangi dengan sisa luas permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Sarana dan prasarana permukiman meliputi: keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kelayakan fisik bangunan, aksesibilitas, drainase, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan keamanan dari bahaya kebakaran. Tabel 93. Persentase Kawasan Permukiman dengan Sarana dan Prasarana Dasar yang Baik Indikator Tahun Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar dalam kondisi baik 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 95,50% 95,50% 96,71% 97,10% 98,00% 97,25% 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi 93,69% 93,89% 94,58% 94,98% Luas kawasan dengan sarana prasarana baik 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2.985 2.985 3.023 3.023 3.061.50 3.061,50 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi 1.397,84 1.400,84 1.411,06 1.417,06 Total luas kawasan permukiman 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi 1.492 1.492 1.492 1.492 Sumber: Metadata Realisasi dan Metadata RPD 2023-2026 Perolehan persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dalam kondisi baik berasal dari total luas permukiman Kota Yogyakarta (1.468,18 Ha) dikurangi dengan luas permukiman kumuh tahun 2024 sebesar (57,14 Ha) yakni mendapatkan angka 1.429,04 Ha (96,16% dari total luas permukiman). Tabel 94 Jumlah Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Kota Yogyakarta Jumlah RTLH Jumlah Rumah Layak Huni 2022 2023 2024 2022 2023 2024 124.951 2.187 1.812 1.627 122.764 123.139 123.324 Sumber: Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, 2025 Rumah tangga dengan akses hunian layak adalah rumah yang telah memenuh persyaratan sebagai berikut:
  1. 1.Keselamatan bangunan : komponen struktural (fondasi, kolom, balok) dan non struktural (atap, lantai, dinding) dalam kondisi baik dan kuat tidak mengalami kerusakan
  2. 2.Kesehatan Bangunan : meliputi kecukupan pencahayaan, penghawaan dan memiliki utilitas sanitasi dan sumber air bersih
  3. 3.Kecukupan ruang : 7.2-9 m2 /orang Akses hunian berkelanjutan meliputi pembangunan rumah yang ramah lingkungan (misalnya, penggunaan material ramah lingkungan, desain hemat energi), pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah dan air bersih yang aman. Tabel 95 Jumlah dan Penanganan RTLH di Kota Yogyakarta No Kemantren Jumlah RTLH 2022 Jumlah RTLH 2023 Peningkatan Kualitas 2024 Sisa RTLH 2024 Pembangunan Baru CSR APBD DIY APBD Kota YK APBD DIY/DAIS 1 Mantrijeron 91 72 - 4 1 67 - No Kemantren Jumlah RTLH 2022 Jumlah RTLH 2023 Peningkatan Kualitas 2024 Sisa RTLH 2024 Pembangunan Baru CSR APBD DIY APBD Kota YK APBD DIY/DAIS 2 Kraton 134 124 - 1 2 121 - 3 Mergangsan 180 143 - 2 10 131 - 4 Umbulharjo 275 185 - 62 10 113 2 5 Kotagede 184 130 1 21 1 107 6 6 Gondokusuman 86 63 - 6 - 57 - 7 Danurejan 62 44 - 4 10 30 - 8 Pakualaman 93 80 - 2 - 78 - 9 Gondomanan 36 22 - 2 2 18 - 10 Ngampilan 50 33 - 8 10 15 1 11 Wirobrajan 156 137 - 7 2 128 3 12 Gedongtengen 202 187 - 3 1 183 - 13 Jetis 297 265 - 6 - 259 - 14 Tegalrejo 341 327 - 5 2 320 - TOTAL 2.187 1.812 1 133 51 1.627 12 Sumber: Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, 2025 Rumah tidak layak huni atau disebut RTLH merupakan rumah yang tidak memenuhi kriteria keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni, Kriteria ini mencakup aspek keselamatan bangunan, kecukupan ruang, dan kesehatan bangunan. Baseline 2024, jumlah RTLH di Kota Yogyakarta adalah sebesar, 1,627, Target pengurangan RTLH setiap tahunnya ada 200 unit rumah, Target kondisi akhir pada tahun 2029 tersisa 627 unit rumah, Peningkatan kualitas RTLH yang sudah dikerjakan sudah banyak berkolaborasi dengan stakeholder terkait, di antaranya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, TNI, dan CSR. Tabel 96 Daya Tampung Hunian Rusun Tahun 2025 No. Uraian Jumlah Hunian Jumlah Hunian yang Terisi Jumlah Hunian Kosong Persentase Keterisian (%) Keterangan 1 COKRODIRJAN Lantai II 24 23 1 1 Hunian Kosong karena hunian rusak tidak layak huni Lantai III 24 24 0 Lantai IV 24 24 0 JUMLAH COKRODIRJAN 72 71 1 99% 2 GBH Ground Floor 10 10 0 Lantai II 7 7 0 Lantai III 17 17 0 Lantai IV 17 17 0 Lantai V 17 17 0 JUMLAH GBH 68 68 0 100% No. Uraian Jumlah Hunian Jumlah Hunian yang Terisi Jumlah Hunian Kosong Persentase Keterisian (%) Keterangan 3 BENER Lantai I 22 20 2 2 Hunian Kosong karena hunian khusus difabel Lantai II 32 32 0 Lantai III 32 32 0 JUMLAH TOTAL 86 84 2 98% TOTAL Unit Hunian 226 223 3 99% Sumber: Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, 2024 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa semua rusun sudah terisi di atas 98%. Terdapat 1 hunian yang tidak dihuni di Rusun Cokrodirjan karena hunian rusak tidak layak huni. Selanjutnya terdapat 2 hunian kosong di Rusun Bener karena hunian khusus difabel.
55. c.Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 97 Capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Realisasi 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana 100% 100% Rehabilitasi rumah bagi korban bencana 100% 100% Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana 100% 100% Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana 100% 100% 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan 100% 100% Subsidi Uang Sewa 100% 100% Penyediaan Rumah Layak Huni 100% 100% Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, 2025 Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM menunjukkan rasio Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana sesuai layanan SPM terhadap Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana. Apabila pada kondisi tidak terjadi bencana yang ditetapkan melalui SK Walikota, untuk pemenuhan SPM harus dilakukan kegiatan pendataan rumah di lokasi rawan bencana alam seperti permukiman bantaran sungai. Pada tahun 2024 di Kota Yogyakarta tidak terjadi bencana yang mengharuskan dilakukannya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sehingga capaian SPM menjadi 100% pada jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota. Sementara itu pada jenis layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota, capaian SPMnya juga tidak diperhitungkan atau bisa dikatakan capaian SPM 100% karena tidak ada relokasi pada tahun 2024 di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan lahan dan belum adanya kebutuhan mendesak untuk pelaksanaan relokasi di Kota Yogyakarta. 2.1.4.5.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
56. a.Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu kelurahan. Dengan beragam dan heterogennya masyarakat yang tinggal di Kota Yogyakarta, kemungkinan terjadinya friksi dan timbulnya permasalahan di tengah lingkungan masyarakat pun semakin besar. Untuk menjaga stabilitas keadaan, maka diperlukan peran linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat secara luas. Perhitungan cakupan petugas linmas bertujuan untuk mengetahui berapa banyak petugas linmas yang bertugas di tengah masyarakat. Berikut adalah perhitungan cakupan petugas linmas di Kota Yogyakarta dengan menggunakan aspek wilayah kerja kota yaitu cakupan per 10.000 penduduk. Tabel 98. Data Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah petugas perlindungan masyarakat Orang 3.823 3.837 3.726 4.234 4.259 2 Jumlah Penduduk Jiwa 373.589 376.324 375.524 375.699 415.605 3 Jumlah wilayah kerja kota Jiwa 102,33 101,96 99,22 112,70 102,48 4 Cakupan Persen 37,36 37,63 37,55 37,57 41,56 Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan tabel hasil perhitungan cakupan petugas Linmas di atas, terlihat bahwa cakupan petugas Linmas dari tahun 2020 hingga 2024 masih di bawah 50%, dengan rentang 37-42%. Meskipun demikian, cakupan ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, kenaikan cakupan Linmas dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah petugas. Peningkatan jumlah anggota Linmas ini terjadi karena tingginya minat masyarakat Kota Yogyakarta untuk secara sukarela bergabung dalam Linmas demi meningkatkan perlindungan di wilayah masing-masing, terutama pada tahun 2024 yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Cakupan petugas Linmas dalam 1 RT sudah terisi minimal 1 petugas Linmas. Berikut data sebaran jumlah petugas linmas se-Kota Yogyakarta sampai ke tingkat RT berdasarkan identifikasi data pada SIM linmas. Tabel 99. Jumlah Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No Kemantren Kampung RW RT Jumlah Linmas 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tegalrejo 14 46 192 360 354 324 362 368 2 Jetis 9 37 166 266 270 265 290 274 3 Gondokusuman 17 66 271 372 395 403 450 429 4 Danurejan 16 41 155 220 220 243 269 235 5 Gedongtengen 14 36 138 208 208 208 200 229 6 Ngampilan 7 21 120 142 142 145 162 189 7 Wirobrajan 8 34 165 273 273 277 334 327 8 Mantrijeron 12 55 231 334 334 327 344 363 9 Kraton 12 43 175 249 248 202 246 264 10 Gondomanan 7 31 110 150 150 100 127 133 11 Pakualaman 7 19 83 120 120 113 129 132 12 Mergangsan 17 60 219 331 325 353 392 388 13 Umbulharjo 19 87 345 530 530 532 648 670 14 Kotagede 10 40 165 268 268 234 281 258 Yogyakarta 169 616 2535 3823 3837 3726 4234 4259 Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025
57. b.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Perlu adanya penanggulangan yang cepat apabila sewaktu waktu terjadi kebakaran. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran. Tabel 100. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 No. Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024 1 Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) km2 32,8 32,8 32,8 32,8 2 Luas potensi ancaman kebakaran km2 32,8 32,8 32,8 32,8 3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota Persen 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2025 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 luas WMK adalah sebesar 32,8 km2 yang merupakan keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran. Hal ini pun menjadikan cakupan pelayanan kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Pada saat ini Pos Pemadam Kebakaran terdapat di 2 lokasi yaitu di Mako Balaikota dan Pos Mojo (Jl. Kyai Mojo No.70C, Bener, Kemantren Tegalrejo).
58. d.Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya bencana kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari adanya penanganan yang cepat dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan WMK. Tingkat waktu tanggap yaitu kurang dari atau sama dengan 15 menit setelah adanya laporan bencana kebakaran. Tabel 101. Persentase Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (Response Time Rate ) ≤ 15 menit Kejadian 32 50 56 90 71
  1. 2.Jumlah Kejadian Kejadian 53 50 56 90 71 3. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persen 60,38 100 100 100 100 4. Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menit 13,4 6,3 9,17 9,6 8 Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2025 Jumlah kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta banyak disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik khususnya rumah tangga juga masih minim sehingga diperlukan sosialisasi terus menerus terhadap penggunaan listrik dan peralatan pendukungnya. Terjadinya penurunan frekuensi kebakaran pada tahun 2020-2021 diperkirakan karena pada masa pandemi Covid-19 aktivitas publik mengalami penurunan, keberhasilan pemerintah dalam sosialisasi pencegahan kebakaran di wilayah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Tingkat waktu tanggap yang terjadi di daerah layanan WMK Kota Yogyakarta tahun 2020 cukup rendah dibandingkan total kejadian disebabkan oleh lokasi kejadian di luar jangkauan (2,5 km) dari pos terdekat, tingkat kepadatan lalu lintas pada jam tertentu yang menyebabkan mobilitas unit mobil pemadam kebakaran tidak leluasa bergerak, serta tingkat kesadaran lalu lintas pemakai jalan untuk memprioritaskan unit mobil pemadam kebakaran masih kurang, sehingga tingkat waktu tanggap meningkat menjadi 13,4 menit. Selanjutnya, pada tahun 2021 tingkat waktu tanggap kembali mencapai angka 100%. Hal ini disebabkan karena lokasi terjadinya kebakaran dekat dengan pos serta didukung oleh cukup tingginya kesadaran dari masyarakat dalam memberikan kesempatan berjalan mendahului. Pada tahun 2024, terdapat sarana dan prasarana REDKAR yang ada di wilayah berhasil mempersingkat waktu tanggap dan mengondisikan wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran. Peningkatan dan pelatihan bagi personil turut memperbaiki waktu tanggap. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan pengembangan kebutuhan pelayanan tanggap bencana kebakaran untuk mengatasi kemungkinan kejadian di masa mendatang, baik dalam hal kuantitas sarana pemadam kebakaran, petugas, hingga kualitasnya. Persebaran kejadian kebakaran di tiap Kemantren berbeda, perkiraan penyebabnya antara lain keluasan wilayah dan tingkat kepadatan bangunan, aktivitas masyarakat yang berpotensi bahaya kebakaran, bangunan rumah tidak permanen dan semi permanen masih banyak, serta kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran masih perlu ditingkatkan. Bangunan yang terbakar didominasi beberapa hal, yakni bangunan perumahan yang belum permanen, penggunaan listrik yang berlebihan, penambahan kebutuhan energi listrik yang belum diikuti perbaikan jaringan kelistrikan, serta pola hidup masyarakat yang belum terbangun upaya pencegahan kebakaran.
59. e.Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Adapun realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 untuk Sub Urusan Kebencanaan disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 102 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2024 No. Jenis Layanan Indikator Target Sasaran Terlayani Realisasi 1 Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Standar sarana prasarana Satpol PP 100% 19 unit 19 unit 100% Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP 100% 33 dokumen 33 dokumen 100% Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat 100% 4502 orang 4502 orang 100% Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 Pelayanan informasi rawan bencana Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 100% 415491 orang 415491 orang 100% Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 100% 120678 orang 120678 orang 100% Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana 100% 688 688 100% 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sarana prasarana penanggulangan bencana 100% 295 unit 295 unit 100% Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) 100% 3.590 orang 3.590 orang 100% 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Tidak terjadi bencana 100% 0 0 100% No. Jenis Layanan Indikator Target Sasaran Terlayani Realisasi Korban Bencana 5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi 100% 50 layanan 71 layanan 100% Prosedur operasional Penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi 100% 36 dokumen 36 dokumen 100% Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi 100% 1.500 unit 2.016 unit 100% Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia 100% 102 orang 102 orang 100% Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogyakarta, 2025 SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari 5 jenis layanan dan 20 indikator mencakup sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, serta sub urusan bencana daerah. Keseluruhan indikator telah mencapai realisasi sebesar 100%. 2.1.4.5.6. Urusan Sosial
60. a.Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepedulian dan kemampuan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau penanganan kemiskinan. Contohnya termasuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta organisasi kemasyarakatan lainnya yang aktif dalam pelayanan sosial. Tabel 103. Persentase PSKS yang Aktif di Kota Yogyakarta 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif persen 84,59 91,53 90,42 90,69 91,99 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025 Capaian persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 91,99 persen. Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tim pendamping PSKS, peningkatan kapasitas dan peran PSKS itu sendiri, serta keterlibatan Karang Taruna yang kini menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024. Selain itu, indikator keaktifan PSKS juga dijadikan sebagai salah satu parameter dalam proses evaluasi kinerja Kemantren, yang turut mendorong optimalisasi peran lembaga sosial di tingkat lokal.
61. b.Persentase PPKS yang Memperoleh Layanan Kedaruratan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan- permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketertelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kriteria lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan. Tabel 104. Persentase PPKS Skala Kota yang Memperoleh layanan Kedaruratan Sosial dan Perlindungan dan Jaminan sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial Persen N/A 100 100 100 100 2 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Persen 98,72 82,46 89,25 94,08 92,91 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dalam layanan kedaruratan sosial telah mencapai 100% sejak 2021 hingga 2024. Hal ini berkat koordinasi yang baik antar-stakeholder dalam penanganan pemakaman jenazah terlantar, santunan kematian, dan orang terlantar kehabisan bekal. Selain itu, inovasi aplikasi Sankem Berbagi juga mempermudah akses informasi serta mempercepat pengajuan dan verifikasi. Sementara itu, persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2024, realisasinya sebesar 92,91%, menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi ketidakjelasan periode bantuan APBN, tidak adanya data BNBA KPM, serta calon penerima bansos yang pindah domisili. Meski begitu, pendamping sosial tetap aktif melakukan pemutakhiran data untuk menjaga ketepatan sasaran program dan memastikan keberlanjutan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS di Kota Yogyakarta.
62. c.Persentase Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis, Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Terlantar, yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan yang termasuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti menunjukkan hasil yang sangat baik. Selama dua tahun terakhir, persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis mencapai angka 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas kolaborasi antar instansi serta penguatan pendekatan pelayanan berbasis masyarakat. Tabel 105. Persentase Anak Terlantar, Gelandang Pengemis, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti No. Penerimaan Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
  1. 1.Anak Terlantar Persen N/A N/A N/A 100 100
  2. 2.Gelandangan Pengemis Persen N/A N/A N/A 100 100
  3. 3.Lanjut Usia Terlantar Persen N/A N/A N/A 100 100 4. Penyandang Disabilitas Terlantar Persen N/A N/A N/A 100 100 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar di luar panti berhasil mencapai 100% selama dua tahun berturut-turut. Hal ini didukung oleh koordinasi yang solid dengan berbagai pihak seperti Dindikpora, DP3AP2KB, Dindukcapil, serta Dinas Sosial DIY. Selain itu, pelaksanaan workshop PPKS untuk PSKS dengan tema penanganan berbasis masyarakat turut memperkuat peran PSKS dalam menjangkau anak terlantar di komunitas. Capaian serupa juga terlihat pada penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam dua tahun terakhir, kebutuhan dasar kelompok ini terpenuhi secara menyeluruh berkat sinergi yang terjalin antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kementerian Sosial, hingga Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Laras (BRSBKL). Adapun pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti tercapai 100% sejak tahun 2023. Capaian ini merupakan hasil dari koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, pelibatan tim penjangkauan, PSM, dan TKSK, serta penggunaan aplikasi UPIK khusus PPKS di Jogja Smart Service (JSS) yang mempercepat pelaporan dan penanganan. Edukasi kepada keluarga tentang pentingnya perawatan lansia serta pelaksanaan workshop PSKS juga turut memperkuat pendekatan berbasis masyarakat. Sementara itu, kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar juga telah terpenuhi 100% selama tahun 2023 dan 2024. Keberhasilan ini ditopang oleh koordinasi yang efektif antar lembaga serta peran aktif dari 14 orang tim pendamping disabilitas yang solid dan responsif.
63. d.Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tidak memiliki data terkait korban bencana pada masa tanggap darurat. Akan tetapi, dinas tersebut memiliki data terkait dengan bencana biasa (tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat) dengan penanganan sesuai dengan peristiwa bencana yang terjadi. Persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2020 hingga 2024 sudah selalu mencapai 100%. Kenaikan kuantitas korban bencana penerima bantuan sosial pada tahun 2020 terjadi karena adanya bencana alam dan sosial serta wabah pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi yang kemudian berdampak pada banyaknya implementasi kebijakan atau program pemberdayaan sosial. Pada tahun 2024, terdapat kenaikan kejadian bencana sebanyak 77 bencana dengan jumlah korban sebanyak 183 orang, meskipun demikian seluruh korban telah mendapatkan bantuan sosial. Tabel 106. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial Orang 127 11 53 103 183 2. Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial Orang 127 11 53 103 183 3. Korban bencana yang menerima bantuan sosial Persen 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025
64. e.Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta Selama periode 2020–2024, seluruh korban bencana di Kota Yogyakarta tercatat mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota, dengan persentase penanganan mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 1.043 orang korban bencana yang tersebar di 14 kemantren. Angka tersebut meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 10.922 orang, seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai bencana. Pada tahun 2022, jumlah korban yang mendapatkan intervensi tercatat sebanyak 1.273 orang, termasuk pasien Covid-19 yang difasilitasi isolasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah korban bencana—yang meliputi kejadian seperti kebakaran, atap roboh, angin kencang, dan tanah longsor—berjumlah 103 orang. Pada tahun 2024, jumlah korban meningkat menjadi 183 orang akibat naiknya jumlah kejadian bencana sebanyak 77 kejadian. Seluruh korban dalam periode tersebut telah mendapatkan bantuan sosial dan intervensi sesuai prosedur yang berlaku. Tabel 107. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2020 2024 1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta Orang 1.043 10.922 1.273 103 183 2. Jumlah korban bencana Orang 1.043 10.922 1.273 103 183 3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta Persen 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025
65. f.Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Yogyakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 108 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Tahun 2024 No. Jenis Pelayanan Dasar Target Jumlah Warga yang Berhak Mendapatkan Pelayanan Dasar Jumlah Warga Negara yang Terlayani Realisasi 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 100% 559 559 100% 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 100% 2349 2349 100% 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 100% 8547 8547 100% 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 100% 58 58 100% 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota 100% 231 231 100% Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data tabel di atas, urusan sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari lima jenis pelayanan dasar, yakni rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis), serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana. Kelima jenis pelayanan tersebut telah mencapai target 100%, menunjukkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan. Capaian ini juga mencerminkan efektivitas program sosial yang dijalankan secara merata dan tepat sasaran. Adapun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar akan difokuskan pada masyarakat yang tidak mampu dimana targetnya akan disusun setiap tahun yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota. 2.1.4.5.7. Urusan Tenaga Kerja
66. a.Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Selama periode tahun 2020-2024 persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan cenderung mengalami tren peningkatan dengan laju rata- rata sebesar 10,88% per tahun. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurun akibat dampak pandemi Covid-19. Banyak perusahaan melakukan efisiensi, salah satunya dengan tidak membuka lowongan pekerjaan. Kemudian terjadi penurunan persentase dari tahun 2022 ke tahun 2023. Menurunnya persentase pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan tingginya pencari kerja yang terdaftar. Walaupun terdapat kenaikan penempatan pada tahun 2023, tetapi terjadi juga kenaikan pendaftar. Sementara kebanyakan pendaftar adalah angkatan kerja di usia 30 tahun ke atas, sehingga lebih sulit untuk ditempatkan di sektor formal. Pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 95,95%. Meskipun persentase pencari kerja yang ditempatkan naik, tetapi pencari kerja yang ditempatkan dan pencari kerja yang terdaftar berkurang. Tabel 109. Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
  1. 1.Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Orang 665 748 1071 1349 1137
  2. 2.Pencari kerja yang mendaftar Orang 833 1.174 1.278 1.783 1.185
  3. 3.Pencari kerja yang ditempatkan Persen 79,83 63,71 83,80 75,66 95,95 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025
67. b.Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja menjadi salah satu fokus strategis Pemerintah Kota Yogyakarta melalui pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini ditujukan agar tenaga kerja memiliki keahlian yang relevan dan siap bersaing di pasar kerja. Pada tahun 2020, hanya tiga jenis pelatihan yang berhasil dilaksanakan dari 20 jenis pelatihan yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 , sehingga proses pendaftaran pelatihan hanya berlangsung hingga bulan April. Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan mulai meningkat seiring dengan membaiknya kondisi pandemi. Beberapa pelatihan bahkan dilaksanakan secara daring untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Memasuki tahun 2022 hingga 2023, pelaksanaan pelatihan kembali berjalan normal. Jumlah pelatihan yang dilaksanakan meningkat, termasuk tambahan pelatihan menyetir mobil dan pelatihan satuan pengamanan (satpam) yang dimasukkan dalam anggaran perubahan sebagai respons terhadap tingginya minat masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah peserta pelatihan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian jumlah pendaftar dengan kuota yang tersedia, sehingga memengaruhi tingkat penyerapan peserta. Tabel 110. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah tenaga kerja yang dilatih Orang 20 363 328 473 483 2. Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi Orang 571 633 634 763 913 3. Persentase tenaga kerja terbina kompetensi Persen 3,50 57,35 51,74 61,99 52,9 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
68. a.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya yang ditangani oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Persentase cakupan dihitung dengan membandingkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh UPT terhadap total pengaduan yang masuk. Selama periode 2020–2024, cakupan penanganan pengaduan mencapai 100% setiap tahunnya, yang berarti seluruh pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan telah ditangani oleh petugas terlatih. Capaian ini menunjukkan optimalisasi layanan perlindungan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap jenis kekerasan yang perlu dilaporkan. Kedua, meningkatnya kesadaran bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan, serta pemahaman masyarakat mengenai alur pengaduan dan akses layanan. Ketiga, peran aktif Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Yogyakarta dalam deteksi dini kasus. Keempat, adanya keterbukaan dari sekolah dalam menangani kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Data cakupan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 111 Cakupan Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah pengaduan/ laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu Orang 145 165 192 194 199 2. Jumlah laporan/ pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu Orang 145 165 192 194 199 3. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Persen 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
69. b.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang menerima layanan kesehatan dari tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A serta PPT/PKT di rumah sakit. Persentase ini diperoleh dengan membandingkan jumlah korban yang mendapatkan layanan kesehatan dengan total korban yang datang ke fasilitas tersebut. Pada periode 2020-2024, cakupan layanan kesehatan ini telah mencapai 100%, yang berarti semua korban yang mengakses layanan telah ditangani oleh puskesmas atau rumah sakit yang memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan terlatih. Fluktuasi cakupan layanan bagi korban perempuan dan anak bergantung pada kebutuhan yang muncul akibat kasus kekerasan. Tingginya kasus KDRT di Kota Yogyakarta, khususnya kekerasan fisik, berkontribusi terhadap naik turunnya permintaan layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Data cakupan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Yogyakarta selama tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 112 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS pada suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu Orang 34 31 15 47 54 2. Jumlah seluruh korban KtP/A yang datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RSpada suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu Orang 34 31 15 47 54 3. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Persen 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
70. c.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan layanan bantuan hukum. Persentase tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Selama periode tahun 2020-2024, cakupan penanganan pengaduan kekerasan telah mencapai 100%, yang artinya seluruh korban yang membutuhkan bantuan hukum telah diberikan layanan tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 yang mengatur persyaratan baru bagi pasangan yang mengajukan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan dalam SEMA tersebut, para penggugat diwajibkan untuk terlebih dahulu berpisah tempat tinggal minimal selama enam bulan. Kebijakan ini tampaknya memberikan dampak positif, mendorong pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian dan memberi kesempatan bagi upaya perdamaian sebelum proses perceraian diajukan. Data penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 113. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum Orang 42 60 70 103 76 2. Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum Orang 42 60 70 103 76 3. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Persen 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.9. Urusan Pangan
71. a.Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan utama diperoleh dari hasil perbandingan jumlah penduduk dengan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap pangan utama. Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun dan pada tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan. Gambar 60. Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025 Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama sebesar 145,39 kg/tahun/jiwa. Pada tahun 2024, ketersediaan pangan utama sebesar 130,28 kg/tahun/jiwa. Pada periode tahun 2020-2024, ketersediaan pangan utama Kota Yogyakarta selalu berada di atas angka 100 kg/jiwa. Secara umum, realisasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pangan utama penduduk di Kota Yogyakarta telah tercukup dengan optimal. Adapun ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta tidak hanya berasal dari hasil produk di dalam wilayah, tetapi juga berasal dari daerah lain di sekitar wilayah Kota Yogyakarta dan kerja sama antar daerah dengan daerah produsen.
72. b.Persentase Pemenuhan Energi per Kapita per Hari Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/ Kapita/Hari. Tabel 114. Pemenuhan Energi per Kapita per Hari Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pemenuhan Energi per Kapita per Hari Kkal 2.595 2.607 2.692 2.745,3 2.773,7 2 Persentase Pemenuhan Energi per Kapita per Hari Persen 117,95 124,14 128,21 130,73 132,08 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025 Selama lima tahun terakhir, ketersediaan energi per kapita di Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, besar persentase pemenuhan energi per kapita per hari adalah 117,95% dan pada tahun 2024 menjadi 132,08%. Pemenuhan Energi mengalami peningkatan karena peningkatan permintaan bahan pangan yang masuk dari daerah produksi ke Kota Yogyakarta. Peningkatan ataupun penurunan dipengaruhi oleh panen di daerah produksi. Harga bahan pangan utama juga berpengaruh terhadap naik turunnya ketersediaan energi di Kota Yogyakarta.
73. c.Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan bertujuan untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan. Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan diukur melalui penjumlahan persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman, serta persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman. Gambar 61. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025 Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kota Yogyakarta berada di atas angka 85 persen selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Kendati demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 85,35. Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, penurunan pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan karena pengurangan jumlah pengambilan sampel (kegiatan monitoring) disebabkan adanya pandemi Covid-19. Sementara itu, pada tahun 2024, penurunan diakibatkan oleh kondisi kualitas produk pangan yang beredar dipengaruhi oleh musim dan cuaca ekstrem. Pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi mengenai mutu dan keamanan pangan asal ikan serta Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah dilakukan di berbagai aspek masyarakat seperti pedagang pasar, kelompok tani, masyarakat umum dan juga anak sekolah. Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas Perdagangan. Paguyuban pedagang ikan yang telah dibina sepakat untuk melakukan perbaikan terhadap manajemen lapaknya. Pengawasan mutu dan keamanan PSAT dilakukan secara intensif di pasar modern dan pasar tradisional, baik kepada pelaku usaha/pedagang maupun kelompok tani.
74. d.Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH merupakan salah satu indikator yang termasuk ke dalam analisis kesejahteraan masyarakat. Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat memengaruhi kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan dapat menyebabkan malnutrisi ataupun penyakit lainnya. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Yogyakarta selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, besar PPH adalah 94,3 persen. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga skor PPH menjadi 91,61 persen. Walau menurun tapi masih masuk dalam kategori baik, dan menunjukkan keberagaman konsumsi pangan. Pada tahun 2024, kelompok pangan padi-padian tidak mencapai skor maksimal yaitu 23 dari 25, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan konsumsi padi-padian yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai mengurangi jumlah konsumsi nasi. Konsumsi kelompok pangan umbi-umbian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Gambar 62. Skor Pola Pangan Harapan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2025
75. e.Penguatan Cadangan Pangan Penguatan cadangan pangan berfungsi untuk memastikan pada kabupaten/kota tertentu setiap tahunnya agar mempunyai inventarisasi cadangan pangan untuk keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Persentase cadangan pangan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang ada, selama sembilan tahun ke belakang selalu berada di atas angka 100 persen. Kota Yogyakarta sudah memiliki cadangan pangan yang bersumber dari APBD dan melakukan kerja sama pangan darurat dengan BULOG sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional RI No. 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, berdasarkan kriteria Kota Yogyakarta memiliki sebesar minimum 50,05 ton. Pada tahun 2020, Kota Yogyakarta melakukan pencadangan beras sendiri, yaitu sebesar 16,75 ton sehingga persentase cadangan pangan mencapai 116,75 persen. Kemudian pada tahun selanjutnya, terdapat penambahan cadangan pangan beras, hingga tahun 2024 terdapat cadangan pangan sebesar 65,05 ton atau persentase cadangan pangan mencapai 165,05 persen. Tahun 2024, cadangan pangan tidak mengalami penambahan dari tahun 2023 karena pengadaan cadangan beras tidak terealisasi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Gambar 63. Persentase Cadangan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025
76. f.Penanganan Daerah Rawan Pangan Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah sistem pendeteksi dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi. Informasi tersebut menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi. Pendekatan SKPG mencakup tiga indikator yaitu pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi. Indikator pertanian berkaitan dengan ketersediaan pangan daerah, indikator kesehatan terkait dengan preferensi energi, sementara indikator sosial-ekonomi berkaitan dengan kemiskinan keluarga sejahtera dan prasejahtera. Setiap indikator tersebut dihitung dan ditotal sebagai penentu tingkat risiko kerawanan pangan daerah. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Kota Yogyakarta tercatat tidak memiliki daerah yang terkena atau termasuk rawan bencana sehingga seluruh wilayah di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori aman pangan (tidak ada wilayah rawan pangan). Kendati demikian, daerah tersebut sudah tertangani sesuai dengan standar yang berlaku sehingga persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani mencapai 100 persen. Selain itu situasi ketahanan dan kerentanan pangan Kota Yogyakarta digambarkan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas atau FSVA Kota Yogyakarta. FSVA disusun berbasis kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah
(1)rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk dan (2) kelurahan dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek ketahanan pangan adalah (1) rasio rumah tangga tanpa akses air bersih dan (2) rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Kelurahan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan penyebab kerentanan pangan. Kelurahan pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, prioritas 2 rentan pangan sedang dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Berikut tabel jumlah wilayah rentan pangan menurut klasifikasinya. Tabel 115. Jumlah Wilayah Rentan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 No Klasifikasi Satuan 2021 2022 2023 2024 1 Prioritas 1 Kelurahan 0 0 0 0 2 Prioritas 2 Kelurahan 4 0 0 0 3 Prioritas 3 Kelurahan 6 7 3 2 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. 2025 Mendasarkan hasil analisis FSVA 2024 prioritas 3 sebanyak 2 kelurahan dari 45 kelurahan. Kelurahan yang termasuk prioritas 3 yaitu Kelurahan Bener dan Kelurahan Pakuncen. Pada analisis FSVA 2023 terdapat 3 kelurahan prioritas 3 yang kemudian pada analisis FSVA tahun 2024 turun menjadi 2 kelurahan. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan dilaksanakan melalui kegiatan: 1) Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal. 2) Pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian perkotaan. 3) Pemantauan stok, pasokan dan harga bahan pangan secara periodik. 4) Optimalisasi prasarana dan sarana penyedia pangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan wilayah sekitarnya. 5) Program pemberdayaan sosial, program perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh penduduk tidak sejahtera. 6) Peningkatan akses kesehatan melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan primer, pemenuhan prasarana pendukung dan inovasi pelayanan di daerah. 7) Peningkatan mutu baik fasilitas kesehatan maupun sumber daya manusia kesehatan. 8) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah. a) Pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana. 2.1.4.5.10. Urusan Pertanahan
1. a.Persentase Luas Lahan Bersertifikat Indikator ini menunjukkan persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah cenderung naik setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2024. Tahun 2023 menjadi capaian tertinggi persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah. Kenaikan ini terjadi karena Banyaknya permohonan penyertifikatan tanah baik Hak Milik dan HGB (perorangan dan Badan Hukum) serta banyaknya penyertifikatan Hak Pakai, termasuk oleh Pemkot Yogyakarta berupa penyertifikatan jalan. Namun pada tahun 2024, persentase luas lahan bersertifikat mengalami penurunan menjadi 84,45% karena hak atas tanah sudah mati misal HGB tapi belum perpanjangan/pembaruan hak, hak sudah terdaftar tapi belum terpetakan dalam sistem, atau adanya pelepasan hak karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tabel 116. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas lahan bersertifikat Ha 2657,17 2698,79 2812,52 2918,75 2769,82 2 Luas Wilayah Ha 3250 3250 3280 3280 3280 3 Persentase Luas Lahan Bersertifikat terhadap Luas Wilayah Persen 81,76 83,04 85,75 88,99 84,45 Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2024
2. b.Penyelesaian Kasus Tanah Indikator ini menunjukkan persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Yogyakarta oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta. Penanganan sengketa tanah di BPN terkait tanah persil, tanah kasultanan, tanah kadipaten, waris, dan fasilitas umum. Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah merupakan jumlah kasus diselesaikan terhadap jumlah kasus terdaftar. Berdasarkan data di bawah, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah fluktuatif. Hal ini terjadi menyesuaikan jumlah kasus terdaftar yang berubah-ubah setiap tahunnya. Tabel 117. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kasus yang diselesaikan Kasus 8 5 17 4 5 2 Jumlah kasus yang terdaftar Kasus 14 11 20 4 14 3 Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Persen 57,14 45,45 85,00 100,00 35,71 Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2024 Setiap tahun terdapat kasus sengketa tanah yang tidak selesai tertangani dengan persentase paling sedikit ditangani terjadi di tahun 2024 yaitu hanya sebesar 35,71 atau 5 kasus ditangani dari 14 kasus terdaftar. Hal ini dikarenakan penyelesaian kasus sengketa harus menyesuaikan kehadiran para pihak (ahli waris) khususnya yang tinggal di luar kota. Sedangkan kasus terbanyak yang ditangani adalah tahun 2023 dengan persentase 100% atau seluruh kasus tertangani dari 4 kasus terdaftar yang jumlahnya lebih sedikit dari tahun 2021. Pemicu munculnya sengketa disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum pemegang hak, ketidakjelasan status pemilikan dan penguasaan tanah, serta kesadaran masyarakat yang rendah terkait proses pewarisan yang memicu sengketa. Kasus yang tidak dapat terselesaikan pada tahun berkenaan akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Penanganan berbagai bentuk sengketa tanah, seperti sengketa atas tanah persil, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, tanah waris, maupun fasilitas umum, pada prinsipnya merupakan kewenangan instansi pertanahan, yaitu BPN. BPN memiliki kewenangan administratif dan yuridis untuk melakukan verifikasi status hak atas tanah, pencatatan, serta penerbitan keputusan hukum terkait kepemilikan atau penguasaan tanah. Sementara itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki peran yang lebih terbatas, yaitu dalam bentuk fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan tanah fasilitas umum serta tanah milik Kasultanan dan Kadipaten. Kasus terkait Fasilitas umum difasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan berdasarkan permohonan yang masuk. Fasilitasi yang dilakukan bersifat koordinatif dan administratif, terutama dalam konteks penyesuaian dengan tata ruang, verifikasi status pemanfaatan, serta pengumpulan data pendukung untuk proses penyelesaian di tingkat kelembagaan yang lebih tinggi. Untuk kasus-kasus di luar kewenangan tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tetap berperan sebagai penghubung dan pendukung proses koordinasi lintas instansi guna mendukung tercapainya penyelesaian sengketa secara menyeluruh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan database identifikasi kasus sengketa tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah terselesaikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Permasalahan yang disampaikan sebagian besar menanyakan proses pengajuan kekancingan yang belum terbit. Tabel 118 Permasalahan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan Di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 No. Tahun Jumlah Kasus Lokasi Berita Acara Status Penyelesaian 1 2021 1 Tompeyan, Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo 1 Selesai 1 Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo 1 Selesai 2 2022 1 Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan 1 Selesai 1 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman - Selesai 3 2023 1 Jalan Perwakilan Terbit Surat Edaran Selesai 1 Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan 1 Selesai 1 Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman 1 Selesai 4 2024 1 Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo 1 Selesai Total Kasus 8 Kasus Terselesaikan Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2024
3. c.Indikator Urusan Pertanahan Lainnya Selain kedua indikator di atas, urusan memiliki indikator sebagai berikut ini: Tabel 119. Indikator Urusan Pertanahan Lainnya No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan - 97,12 86,99 100,57 93,74 96,15 2 Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot persen 97,13 80,8 101,26 87,49 92,31 3 Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah persen 97,09 99,02 99,22 100 100 3 Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP persen N/A N/A N/A 100 100 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 4 Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP persen N/A N/A N/A 100 100 5 Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten persen N/A N/A N/A 81,22 86,74 6 Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten persen N/A N/A N/A 100 49,57 Sumber: Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Yogyakarta, 2025 Indeks tertib administrasi pertanahan, yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan, merupakan hasil perhitungan dari rerata persentase pendaftaran penyertifikatan tanah aset Pemkot dan persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 96,15 dengan tingkat capaian 100,35%. Ini menunjukkan bahwa tata kelola administrasi pertanahan pada Pemkot Yogyakarta telah berjalan semakin baik yang diwujudkan melalui peningkatan pendaftaran penyertifikatan tanah aset Pemkot Yogyakarta serta pengadaan tanah yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Persentase pendaftaran penyertifikatan tanah aset pemkot mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024, indikator ini terealisasi sebesar 92,31%, meningkat dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan 26 pendaftaran tanah aset Pemkot Yogyakarta yang meliputi 20 bidang tanah jalan, 5 bidang tanah non jalan, dan 1 bidang tanah hasil pengadaan tanah, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilaksanakan pendaftaran penyertifikatan tanah aset Pemkot Yogyakarta sebanyak 960 bidang dari 1.040 bidang tanah yang direncanakan. Sedangkan dari 960 bidang tanah yang didaftarkan, sebanyak 835 bidang tanah telah terbit sertifikatnya. Semakin banyak tanah aset Pemkot Yogyakarta yang didaftarkan dan terbit sertifikatnya maka semakin banyak tanah aset Pemkot Yogyakarta yang memiliki legalitas dan kepastian hukum serta dapat menjadi dasar pertimbangan dalam optimalisasi pemanfaatan aset tanah tersebut. Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah selalu meningkat sejak tahun 2020, dan pada tahun 2024 telah tercapai 100% yang dihitung dari jumlah pengadaan tanah secara tertib administrasi. Pengadaan tanah dilakukan sebanyak 2 lokasi, yaitu 1 fasilitas umum dan 1 RTHP, yang setiap tahapan pengadaannya terlaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Melalui pengadaan tanah tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta telah memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sesuai SOP telah terealisasi sebesar 100% selama 2 tahun berturut-turut. Capaian tersebut didukung adanya kerja sama dengan OPD lain serta wilayah dalam rangka fasilitasi mediasi penyelesaian penanganan sengketa pertanahan di Kelurahan Giwangan. Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP telah terealisasi sebesar 100% baik di tahun 2023 maupun tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian tersebut berupa terlaksananya layanan penerbitan 14 rekomendasi pemanfaatan tanah negara. Selain itu, didukung dengan adanya koordinasi intensif dengan OPD terkait. Pemerintah Kota Yogyakarta selalu mengambil peran aktif dalam penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Wujud peran aktif tersebut adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan dan fasilitasi pemanfaatan oleh masyarakat terhadap tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Harapan ke depan dengan proses penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini akan membantu dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta turut andil dalam memfasilitasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dimanfaatkan masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Persentase penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terus meningkat selama 2 tahun terakhir, dan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 86,74%. Pendaftaran penyertifikatan tanah kasultanan/kadipaten sebanyak 50 bidang tanah sehingga total telah terlaksana pendaftaran penyertifikatan tanah kasultanan/kadipaten sebanyak 785 dari 905 bidang tanah yang direncanakan. Upaya yang dilakukan antara lain koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan dan Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, indikator ini terealisasi sebesar 49,57% dengan tingkat capaian 117,93%. Monitoring dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten telah dilaksanakan pada 111 lokasi di 45 kelurahan yang berbasis pada aplikasi INTAN TARU yang dikembangkan oleh Pemda DIY. Sampai dengan akhir tahun 2024, total pengawasan telah dilaksanakan pada 171 lokasi dari target 345 lokasi di tahun 2026. 2.1.4.5.11. Urusan Lingkungan Hidup
4. a.Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air merupakan salah satu komponen penyusun di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Semakin tinggi indeks kualitas air maknanya semakin tinggi pula mutu air di wilayah tersebut. Selama kurun waktu 2020 sampai 2024, indeks kualitas air di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan dari 39,79 di tahun 2020 menjadi 33,57 di tahun 2024 atau pertumbuhan rata-rata -3,00% per tahun. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan kualitas air di Kota Yogyakarta akibat pencemaran. Gambar 64. Indeks Kualitas Air Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025
5. b.Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai indeks kualitas udara dapat mengindikasikan bagaimana tingkat polusi di suatu wilayah selama periode tertentu. Berdasarkan data yang ada, indeks kualitas udara Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan capaian tertinggi sebesar 90,74 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan di tahun selanjutnya menjadi 84,97. Pada tahun 2024, indeks kualitas udara kembali meningkat menjadi 89,16. Adapun rata-rata pertumbuhan indikator ini adalah 0,73% per tahun. Peningkatan pada periode tahun 2020-2022 salah satunya disebabkan oleh faktor pandemi Covid- 19 sehingga diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga polusi berkurang dan kualitas udara bertambah baik. Gambar 65. Indeks Kualitas Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025
6. c.Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Semakin tinggi indeks kualitas tutupan lahan maka hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup akan semakin baik. Indeks ini berhubungan dengan beberapa aspek seperti luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Indeks ini menghitung tutupan lahan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati. Gambar 66. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025 Indeks kualitas tutupan lahan Kota Yogyakarta mengalami kondisi yang konstan dan penurunan pada periode tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2020, besar nilai indeks ini adalah 44,04 dan di tahun 2024 menurun menjadi 31,03. Kenaikan IKL pada tahun 2024 dari tahun 2023 terjadi karena meningkatnya luasan tutupan vegetasi yang terbaharui pada tahun 2024, sebanyak sekitar 5 Ha. Adanya kenaikan luasan tutupan vegetasi tersebut, membuat IKL naik sekitar 0,1 poin. Pertumbuhan rata-rata indikator ini adalah -7,36% per tahun pada kurun waktu 2020-
  1. 2024.Berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, capaian indeks kualitas tutupan lahan yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lahan di Ruang Terbuka Hijau terutama di jalur hijau yang menjadi kewenangan DLH sulit untuk dikembangkan. Selain itu, perhitungan indeks kualitas tutupan lahan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dasar perhitungan indeks kualitas tutupan lahan untuk Kota Yogyakarta hanya berdasarkan luas tutupan vegetasi.
7. d.Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tujuan dilakukannya pembinaan dan pengawasan adalah menegakkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan agar menaati peraturan perundang- undangan, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kerusakan lingkungan dapat dicegah dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Indikator ini merupakan hasil perbandingan antara jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota yang ditangani dengan total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota. Berdasarkan data yang ada, indikator ini mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian tertinggi terdapat di tahun 2020 dengan nilai 76,47% dan capaian terendah terjadi di tahun 2021 yang nilainya hanya 19,23%. Secara umum, pertumbuhan rata-rata indikator ini pada periode tahun 2020-2024 adalah 25,50% per tahun. Gambar 67. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025
8. e.Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah Cakupan area pelayanan menunjukkan seberapa besar jangkauan pelayanan pengelolaan sampah di suatu daerah. Indikator ini diperoleh dari hasil perbandingan antara luas area pelayanan pengelolaan sampah dengan luas area kota. Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa di tahun 2020 hingga 2024, persentase cakupan area pelayanan sudah mencapai 100%. Hal tersebut berarti sudah seluruh wilayah kota telah terlayani fasilitas pengelolaan sampah. Secara administrasi Kota Yogyakarta memiliki TPS/Depo yang tersebar untuk dan sudah melayani seluruh area di Kota Yogyakarta. 2.1.4.5.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. a.Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah. KTP atau Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,30% per tahun. Pada tahun 2020, rasio penduduk ber-KTP menunjukkan angka 0,98 dan pada tahun 2024 menjadi 0,992. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan rasio penduduk ber-KTP meliputi layanan rekam KTP di sekolah dan lembaga permasyarakatan, jemput bola dengan metode mobile ke Masyarakat lansia, ODGJ, dan difabel dengan dasar informasi dari wilayah. Berikut data rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Yogyakarta. Gambar 68. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025
10. b.Rasio Anak Berakta Kelahiran Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah anak berakta kelahiran dengan jumlah anak seluruhnya. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran sehingga menjadi data penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat di dalam data kependudukan. Rasio anak berakta kelahiran di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 memiliki besar nilai yang selalu stabil, yaitu di angka 1. Hal tersebut mengindikasi bahwa seluruh anak sudah memiliki akta kelahiran. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan Kado Ananda, bayi yang lahir di rumah sakit/klinik bersalin yang telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dibuatkan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tempat tersebut.
11. c.Rasio Pasangan Berakta Nikah Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasangan nikah berakta nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan yang sah diakui oleh negara dan agama. Rasio pasangan berakta nikah di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio pasangan berakta nikah menunjukkan angka 0,75 dan pada tahun 2024 menjadi 0,88. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya layanan Mantul Tenan (Manten Anyar Entuk Telu Dokumen – KK, KTP, Akta Nikah), adanya layanan Mantab (Manten Anyar Dapat Empat untuk penduduk muslin – KTP, KK, 2 Buku Nikah), adanya layanan di JSS untuk pemutakhiran data perkawinan untuk mengubah status dari tercatat menjadi kawin tercatat. Namun, angka rasio tersebut belum mencapai angka 1 sehingga mengindikasi bawah belum semua pasangan yang sudah menikah di Kota Yogyakarta melaporkan pernikahannya. Berikut rasio pasangan berakta nikah di Kota Yogyakarta. Gambar 69. Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025
12. d.Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indikator cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihitung berdasarkan jumlah KTP ber-NIK yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP. Di Kota Yogyakarta, cakupan penerbitan KTP selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat, meskipun dengan pertumbuhan yang relatif kecil. Pada tahun 2020, cakupan penerbitan KTP tercatat sebesar 98,02% dan meningkat menjadi 99,20% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk wajib KTP telah memiliki KTP ber-NIK. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai inovasi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti layanan drive-thru, program jemput bola untuk perekaman dan pencetakan KTP pemula di sekolah-sekolah, serta peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Pada tahun 2024, dari total 322.511 penduduk wajib KTP, sebanyak 319.946 jiwa telah memiliki KTP elektronik ber-NIK. Perekaman KTP elektronik juga mengalami peningkatan, dari 97,13% pada tahun 2023 menjadi 99,20% pada tahun 2024. Wajib KTP elektronik diberlakukan bagi penduduk yang berusia di atas 17 tahun atau telah menikah, serta telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdata sebagai penduduk Kota Yogyakarta. Berikut data cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kota Yogyakarta. Gambar 70. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025
13. e.Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Indikator ini menggunakan perhitungan jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran bersangkutan terhadap jumlah kelahiran. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 telah mencapai angka 100%. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan Kado Ananda bayi yang lahir di rumah sakit/klinik bersalin yang telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dibuatkan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tempat tersebut. Berikut data cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Yogyakarta. 2.1.4.5.13. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
14. a.Determinan Fertilitas Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan karena pertumbuhan penduduk tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, akan tetapi juga memengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menghambat proses pembangunan karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indikator urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 120. Total Fertility Rate, Crude Birth Rate, dan Age-Specific Fertility Rate di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat Kesuburan Umum/ Total Fertility Rate (TFR) 1,67 N/A N/A 1,67 1,65 2 Crude Birth Rate (CBR) 7,48 6,53 6,03 5,87 5,17 3 Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 Tahun 6,7 N/A N/A 6,1 9,1 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2025 Total Fertility Rate (TFR) atau angka fertilitas total merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya yaitu pada usia 15- 49 tahun. TFR di Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cenderung stabil dan rendah. Pada tahun 2020 dan 2022, TFR tercatat sebesar 1,67 dan kemudian sedikit menurun menjadi 1,65 pada 2024. Angka ini di bawah replacement level fertility dengan TFR ideal sebesar 2,1 yang secara teoritis dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat populasi. Hal ini menandakan bahwa Kota Yogyakarta berada dalam fase fertilitas rendah, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada penurunan populasi alami sehingga membutuhkan adanya strategi pengelolaan demografi yang adaptif dan berkelanjutan. Crude Birth Rate (CBR) dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan angka yang semakin baik mencapai 5,17 CBR pada tahun 2024. Hal ini didukung dengan adanya pembinaan Kampung KB baik melalui Pelaksanaan Operasional Lini Lapangan, Pertemuan Pokja Kampung KB, pertemuan Kampung KB berbasis Tribina, penyampaian informasi–informasi terkait program Bangga Kencana melalui kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU). Sementara itu, Age-Specific Fertility Rate (ASFR) kelompok usia 15–19 tahun menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2020, ASFR 15-19 tahun tercatat sebesar 6,7, kemudian turun menjadi 6,1 pada 2023, namun kembali meningkat cukup tajam menjadi 9,1 pada 2024. Meskipun angkanya relatif kecil secara absolut, tren ini menjadi indikator penting karena peningkatan kehamilan remaja dapat berdampak pada tingginya angka putus sekolah, risiko kesehatan ibu-anak, serta rantai kemiskinan antar generasi. Adanya kerja sama dengan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kegiatan Sosialisasi Dampak Kependudukan dan Arah Kebijakan DP3AP2 DIY Tahun 2022 untuk FAPSEDU. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi program pengendalian penduduk melalui sosialisasi advokasi SSK bersama dengan BKKBN Perwakilan DIY implementasi materi pendidikan kependudukan. Selain itu pelaksanaan bakti sosial pelayanan KB yang bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dengan antusias masyarakat yang tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkeluarga berencana, serta adanya keterpaduan antara BKB dengan PAUD, posyandu, dapur balita dan dapur sehat.
15. b.Indeks Pembangunan Berwawasan Keluarga (IPBK) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan indeks komposit yang dirancang untuk mengukur sejauh mana pembangunan di suatu daerah telah mempertimbangkan aspek-aspek kependudukan secara menyeluruh. Indeks ini merepresentasikan berbagai dimensi penting yang mencerminkan kualitas hidup penduduk, pemerataan pembangunan, serta inklusivitas layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial. IPBK disusun berdasarkan 20 indikator utama yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan. Tabel 121. Indikator Perhitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Keluarga (IPBK) DIMENSI INDIKATOR Partisipasi 1. Jaminan Kesehatan;
  1. 2.Contraceptive Prevalence Rate (CPR);
  2. 3.Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA; dan
  3. 4.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 20-64 tahun. Keberlanjutan 1. Rumah Layak Huni;
  4. 2.Sumber Air Minum Bersih; dan
  5. 3.Sanitasi Layak Inklusivitas 1. Tingkat Kemiskinan;
  6. 2.Unmet Need;
  7. 3.Pendidikan Anak Rumah Tangga Miskin;
  8. 4.Penyandang Disabilitas yang Bekerja; dan
  9. 5.Lansia Mandiri Holistik Integratif 1. Stunting;
  10. 2.Akses Informasi;
  11. 3.Perkawinan Usia Dini;
  12. 4.Akses Transportasi Umum; dan
  13. 5.Akta Lahir Balita Kesetaraan 1. Kesetaraan Jabatan;
  14. 2.Prevalensi Kekerasan; dan
  15. 3.Kesenjangan Pendapatan Sumber: Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 228/KEP/D1/2023 Gambar 71. Capaian IPBK Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: BKKBN, 2023-2025 Berdasarkan data capaian nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) tahun 2020–2024, Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan capaian yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir periode. Pada tahun 2020, IPBK Kota Yogyakarta tercatat sebesar 63,8, lebih tinggi dibandingkan DIY (58,6) dan nasional (54,2). Nilai tersebut mengalami sedikit peningkatan dan stabil pada tahun- tahun berikutnya, namun pada tahun 2024 justru mengalami penurunan signifikan menjadi 57,6, lebih rendah dari capaian DIY (64,5) dan nasional (61,8). Gambar 72. Capaian IPBK Kota Yogyakarta dibandingkan Kabupaten lain di DIY Tahun 2020-2024 Sumber: BKKBN, 2023-2025 Lebih lanjut, apabila dibandingkan dengan capaian nilai IPBK kota/kabupaten di DIY, Secara agregat lima tahun terakhir (2020–2024), seluruh kabupaten di DIY menunjukkan tren peningkatan nilai IPKB, sementara Kota Yogyakarta justru mengalami penurunan. Kondisi ini menjadikan Kota Yogyakarta sebagai satu-satunya wilayah di DIY yang mengalami penurunan IPBK secara konsisten, sehingga tampak sebagai anomali di tengah capaian positif daerah lain. Capaian tersebut juga menempatkan Kota Yogyakarta sebagai satu-satunya kota/kabupaten di DIY yang masuk dalam kategori status PBK Menengah Bawah (Nilai IPBK 50-59). Berdasarkan hasil penilaian dua tahun terakhir, teridentifikasi dimensi keberlanjutan dan kesetaraan secara konsisten menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di DIY. Rendahnya dimensi keberlanjutan mengindikasikan perlunya penguatan dalam penyediaan layanan infrastruktur dasar perkotaan. Sementara itu, lemahnya dimensi kesetaraan mencerminkan masih adanya permasalahan utama terkait dengan kesenjangan pendapatan.
16. b.Rasio Akseptor KB Akseptor KB adalah pasangan usia subur yang salah satunya menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan melalui program maupun non-program. Adapun rasio akseptor KB adalah hasil perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur. Rasio akseptor KB di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 74,04% dan capaian terendah di tahun 2023 dengan realisasi 62,58%, kemudian kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 62,60%. Penurunan jumlah akseptor KB disebabkan banyak penerima KB yang berhenti dan beralih ke KB tradisional. Gambar 73. Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
17. c.Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani terhadap jumlah pasangan usia subur. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 berjalan fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2020, cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) menunjukkan angka 9,45% kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 11,15%, kembali meningkat menjadi 16,18% pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 12,55%. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu perubahan dalam data dasar statistik rutin, usia pasangan usia subur, kesadaran pria ber-KB yang relatif masih rendah, dan tingkat pendidikan wanita. Banyaknya PUS yang makin sadar pentingnya ber-KB dan meningkatnya jumlah layanan KB di semua fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi baik melalui media cetak maupun elektronik membuat adanya penurunan PUS yang ber-KB tidak terpenuhi. Berikut data cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) di Kota Yogyakarta. Gambar 74. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
18. d.Persentase Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP terhadap jumlah akseptor KB. MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menunjukkan angka 45,02%, kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi 40,11%. Meskipun data jumlah akseptor KB meningkat, di sisi lain persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menurun, hal ini dapat disebabkan karena masyarakat memilih menggunakan metode kontrasepsi non-MKJP atau akseptor KB MKJP (PUS) beralih ke KB tradisional serta lulus PUS (Menopause). Berikut data persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Kota Yogyakarta. Tabel 122. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP Pasangan 9.985 10.229 10.031 9.988 9.538 2 Jumlah akseptor KB Pasangan 22.177 23.978 27.306 24.453 23.782 3 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 45,02 42,66 36,74 40,85 40,11 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
19. e.Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap jumlah akseptor KB. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung meningkat. Meningkatnya persentase keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dikarenakan Kesadaran masyarakat terhadap kemanfaatan pemakaian kontrasepsi meningkat karena terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai KB yang lebih masif oleh bidan, tenaga lini lapangan, dan tim pendamping keluarga pasca KB, serta adanya SE Gubernur DIY No. 2 tahun 2022 terkait dengan KB pasca salin sehingga PUS lebih senang menggunakan alat kontrasepsi yang modern dalam hal ini adalah MKJP. Kendati demikian, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 12,23%. Namun, pada tahun 2024 meningkat kembali secara signifikan menjadi 20,63%. Berikut data persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kota Yogyakarta. Gambar 75. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
20. f.Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Indikator ini menunjukkan perbandingan dari anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balita. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 fluktuatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB menunjukkan angka 80,42% hingga 100% di tahun 2024. Tabel 123. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB Orang 3.980 3.952 4.007 1.886 2.829 2 Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS Orang 4.949 5.039 6.787 1.888 2.829 3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB Persen 80,42 78,43 59,04 99,89 100,00 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan tabel di atas, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Yogyakarta di tahun pasca pandemi mengalami penurunan dikarenakan penambahan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB tidak sebanding dengan penambahan anggota kelompok BKB yang berstatus pasangan usia subur. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan jumlah anggota kelompok BKB melalui posyandu balita (keanggotaan posyandu secara langsung menjadi anggota kelompok BKB). Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlahnya tercatat meningkat, dari 3.952 menjadi 4.007 orang. Namun demikian, cakupan anggota BKB yang ber-KB justru mengalami penurunan, yaitu dari 78,43% di tahun 2021 menjadi 59,04% pada tahun
  1. 2022.Hal ini terjadi karena penambahan jumlah anggota BKB yang berstatus pasangan usia subur (PUS) meningkat lebih cepat dibanding jumlah yang ber-KB. Selain itu, perbedaan metode pencatatan juga turut memengaruhi: pada tahun 2021 masih digunakan data kombinasi manual dan sistem New SIGA, sementara pada tahun 2022 sistem SIGA secara otomatis menyaring PUS yang berusia di atas 49 tahun, sehingga peserta ber-KB yang tidak lagi berstatus PUS tidak tercatat dalam sistem. Jika melihat dari Persentase Cakupan Anggota BKB ber-KB pada Tahun 2023, mengalami kenaikan hingga 99,89% dan pada tahun 2024 telah mencapai 100%. Kenaikan-kenaikan tersebut disebabkan jumlah BKB yang mengalami pertambahan pula. Hal ini disebabkan adanya Integrasi Layanan Primer di Posyandu termasuk berintegrasi dengan kelompok BKB. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan PUS BKB untuk ber-KB adalah melalui penggerakan pelayanan KB MKJP.
21. g.Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Indikator ini menunjukkan perbandingan dari anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2022 menurun secara signifikan menjadi 54,04% dikarenakan penambahan jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB tidak sebanding dengan penambahan anggota kelompok BKR yang berstatus pasangan usia subur. Pada tahun 2024, indikator ini menunjukkan angka 76,02%, meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan pelaporan melalui SIGA lebih tertib dan adanya upaya mendorong kelompok BKR agar kualitasnya semakin meningkat, di antaranya melalui adanya bantuan operasional kegiatan dan stratifikasi kelompok kegiatan, serta peningkatan penggerakan pelayanan KB MKJP. Berikut data cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Yogyakarta. Gambar 76. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
22. h.Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Indikator cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB) menunjukkan fluktuasi dalam persentase partisipasi dari tahun 2020 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa persentase cakupan meningkat karena adanya penurunan jumlah anggota BKL yang merupakan Pasangan Usia Subur (PUS). Pada tahun 2020, cakupan berada pada 73,21% dan dan pada 2021 hingga 2022 menunjukkan penurunan drastis hingga angka 39,26%, sebelum akhirnya naik kembali hingga tahun 2024 menjadi 72,36%. Peningkatan persentase cakupan ini dikarenakan jumlah anggota BKL yang termasuk dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami penurunan, sehingga meskipun jumlah total peserta program mungkin menurun, persentasenya tetap meningkat karena basis perhitungan yang lebih kecil. Pada tahun 2024 pelaporan melalui SIGA lebih tertib dan adanya upaya untuk mendorong kelompok BKL agar semakin meningkat kualitasnya, antara lain melalui adanya bantuan operasional kegiatan dan stratifikasi kelompok kegiatan, sehingga terdapat peningkatan BKL ber-KB. Gambar 77. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
23. i.Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa Indikator ini menunjukkan jumlah cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) bagi remaja/mahasiswa. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Indikator ini mencerminkan jumlah remaja yang terlibat aktif dalam PIK untuk mendapatkan informasi dan konseling yang dibutuhkan. Pada 2020, cakupan remaja berada pada angka 378,57%, cakupan tersebut meningkat tajam menjadi 514,29% pada tahun 2022, dan akhirnya berada pada angka 507,14% pada tahun 2024. Fluktuasi yang pada cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling (PIK) terjadi karena adanya Covid-19 dan lockdown di tahun 2020-2021 yang menyebabkan penurunan kelompok PIK yang aktif. Lalu jumlah kelompok PIK R/M yang aktif meningkat tajam sejak tahun 2022, karena sudah pasca pandemi Covid-19, yang menunjukkan bahwa program PIK terus berkembang dan menjangkau lebih banyak remaja dan mahasiswa yang membutuhkan layanan informasi dan konseling di Kota Yogyakarta. Gambar 78. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
24. j.Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator ini menunjukkan cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Jumlah anggota kelompok UPPKA mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh penggunaan sumber data kombinasi (manual dan newsiga), di mana tahun 2022 merupakan masa transisi ke penggunaan sistem data newsiga. Akibatnya, cakupan jumlah anggota kelompok UPPKA belum seluruhnya ter-input ke dalam sistem, sehingga diperlukan penambahan data manual. Pada tahun 2023, terjadi penurunan anggota kelompok UPPKA dan ber status PUS karena sistem secara otomatis menyaring anggota PUS yang berusia 49 tahun. Oleh karena itu, anggota yang ber-KB namun sudah tidak termasuk dalam kategori PUS tidak akan tercatat dalam SIGA. Hal ini bertujuan untuk peremajaan data agar lebih terbarukan dan aktual. Meskipun demikian, jika dilihat dari persentase cakupan anggota UPPKA ber-KB pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan PUS UPPKA adalah melalui penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Tabel 124. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anggota kelompok UPPKA yang ber-KB Orang 1.389 966 946 295 392 2 Jumlah anggota kelompok UPPKA yang berstatus PUS Orang 1.644 1.484 2260 459 574 3 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Persen 84,49 65,09 41,86 64,27 68,29 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sejahtera (UPPKA) yang Ber-KB Mandiri Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
25. k.Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan dan Gudang alat kontrasepsi kota terhadap perkiraan permintaan masyarakat. Berikut data cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 125. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kota Yogyakarta 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan dan gudang alat kontrasepsi Kab/Kota IUD 543 1.543 2.096 1621 2.096 Kondom 453 359 241 167 241 Pil KB 4.200 3.850 4.140 1365 4.140 Suntikan 8.180 8.320 9.420 7890 9.420 Susuk KB/Implan 712 791 1.260 595 1.260 Total 14.088 14.863 17.157 11.638 17.157 2. Perkiraan permintaan masyarakat IUD 7.579 1.374 6.395 5817 6.395 Kondom 102 159 9.581 9273 9.581 Pil KB 2.384 2.180 1.358 985 1.358 Suntikan 5.354 6.880 2.500 1970 2.500 Susuk KB/Implan 1.073 677 555 414 555 Total 16.492 11.270 20.389 18459 20.389 3. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Persentase 23,3 85,42 131,88 84,15 63,05 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data di atas, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat menunjukkan sebesar 23,3%. Pada tahun 2021 dan 2022, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat meningkat hingga 131,88%. Pada tahun 2023, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi mengalami penurunan menjadi 84,15%. Lalu menurun kembali pada tahun 2024 sebesar 63,05%. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, namun secara target khususnya pada pelayanan KB reguler di fasilitas kesehatan maupun bakti sosial pelayanan KB MKJP telah tercukupi dan mencapai target. 2.1.4.5.14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
26. a.Persentase Organisasi Masyarkat (Ormas) Terdaftar dan Teregister Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta adalah Jumlah yang menunjukkan proporsi ormas yang telah memenuhi persyaratan administratif dan legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku (SKT Kemendagri/AHU Kemenkumham/atau SKTO Kesbangpol). Persentase ormas yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, seluruh ormas yang ditargetkan berhasil diregistrasi dengan capaian 100%. Capaian ini terus dipertahankan bahkan meningkat dalam tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, tingkat registrasi mencapai 100,89%, disusul dengan capaian 98,18% pada tahun 2023. Tahun 2024 mencatat peningkatan paling signifikan dengan realisasi sebesar 118,42%, melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan meningkatnya jumlah ormas yang terdaftar, pemerintah dapat lebih mudah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, ormas yang telah memiliki status legal juga lebih mudah dilibatkan dalam berbagai program pembangunan sosial, kemasyarakatan, dan pemberdayaan, karena keberadaannya telah diakui secara resmi. Tabel 126. Persentase Organisasi Masyarakat (Ormas) Terdaftar dan Teregister Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 No. Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024
  1. 1.Target Unit 44 51,5 55 60
  2. 2.Realisasi Unit 44 51,96 54 71,05
  3. 3.Capaian Persen 100 100,89 98,18 118,42 Sumber: Simoneva Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, 2025
27. b.Persentase PKK Aktif Indikator ini menunjukkan jumlah PKK yang aktif berkegiatan pada suatu wilayah. Keaktifan PKK ditinjau untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Jumlah kelompok PKK RT di Kota Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan meskipun PKK Dasawisma cenderung mengalami penurunan sebelum tahun 2024. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya penggabungan wilayah sehingga terjadi penurunan jumlah Dasawisma. Berikut data kegiatan PKK pada tiap jenjang administrasi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Tabel 127. Jumlah PKK Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta kelompok 1 1 1 1 1 2. Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta kelompok 14 14 14 14 14 3. Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta kelompok 45 45 45 45 45 4. Jumlah kelompok PKK RW se-Kota Yogyakarta kelompok 575 617 616 616 616 5. Jumlah kelompok PKK RT kelompok 2.357 2.532 2.532 2.534 2.532 6. Jumlah kelompok Dasawisma kelompok 4.819 4.819 4.422 4.422 5.033 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025
28. c.Persentase Posyandu Aktif Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah posyandu aktif dengan total posyandu yang ada. Posyandu merupakan layanan kesehatan masyarakat yang berfokus pada pemantauan tumbuh kembang balita, kesehatan ibu, serta pelayanan keluarga berencana. Selain itu, terdapat juga Posyandu ILP Aktif, yaitu posyandu yang melayani seluruh siklus kehidupan mulai dari ibu hamil hingga lansia. Selama periode 2020 hingga 2024, persentase posyandu aktif di Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada 2020–2022. Pada tahun 2020, persentasenya hanya mencapai 31,9%, angka yang cukup rendah karena dampak pandemi Covid-19. Pandemi berdampak pada perubahan sistem pelayanan, menurunnya intensitas pendampingan, serta terhambatnya pencatatan kegiatan posyandu. Selain itu, pada tahun yang sama juga terjadi perubahan definisi operasional posyandu aktif, namun proses sosialisasi tidak bisa berjalan optimal karena pembatasan aktivitas. Situasi mulai membaik pada 2022, di mana layanan posyandu kembali dilakukan secara rutin dan konvensional. Hal ini mendorong peningkatan persentase posyandu aktif menjadi 96%. Pada tahun 2023 dan 2024, seluruh posyandu tercatat aktif, dengan capaian 100%. Sementara itu, data Posyandu ILP Aktif baru mulai dihitung pada akhir tahun 2024, sehingga belum tersedia data untuk periode 2020 hingga 2023. Tabel 128. Persentase Posyandu Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
  1. 1.Jumlah posyandu aktif Unit 199 446 598 622 622 2. Jumlah seluruh posyandu Unit 623 623 623 622 622
  2. 3.Posyandu Aktif Persen 31,9 71,6 96,0 100,0 100,0 4 Posyandu ILP Aktif Unit N/A N/A N/A N/A 103 5 Persentase Posyandu ILP Aktif Persen N/A N/A N/A N/A 16,24 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.15. Urusan Perhubungan Sesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/2017, terdapat sepuluh indikator pada urusan perhubungan, di antaranya adalah jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis, persentase layanan angkutan darat, persentase kepemilikan KIR angkutan umum, pemasangan rambu-rambu, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. Dalam urusan perhubungan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang dijelaskan melalui poin-poin berikut.
29. a.Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Nilai indikator jumlah uji KIR angkutan umum yang cenderung menurun diduga karena kendaraan banyak yang tidak beroperasi atau bahkan dijual, serta adanya beban administrasi. Selain itu sejak diberlakukannya kebijakan penghapusan biaya administrasi dan denda mulai Tahun 2024 pemilik kendaraan merasa tidak lagi terbebani kewajiban melakukan uji KIR sehingga mereka tidak mengujikan kendaraannya. Gambar 79. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025
30. b.Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api Terminal bis diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bis di Kota Yogyakarta, yaitu Terminal Giwangan yang terdapat di Kemantren Umbulharjo. Selain itu terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta, yaitu Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan. Data tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 129. Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
  1. 1.Jumlah Terminal Bis Unit 1 1 1 1 1 2. Jumlah Halte Permanen Transjogja Unit 69 65 65 64 64 3. Jumlah Halte Portabel Bus Transjogja Unit 77 70 70 70 71
  2. 4.Jumlah Stasiun Kereta Api Unit 2 2 2 2 2 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025 Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A, di mana terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Terdapat juga sejumlah halte untuk bus Transjogja. Bus Transjogja menggunakan dua jenis halte, yaitu halte permanen dan halte portabel. Secara umum, jumlah halte cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024. Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan berada di bawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kemantren Gedongtengen. Sedangkan Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kemantren Danurejan. Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/ keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi.
31. c.Persentase Layanan Angkutan Darat Aktif Persentase layanan angkutan darat menunjukkan cakupan angkutan darat atau bus dalam melayani penumpang. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Jumlah angkutan darat yang dimaksud meliputi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta angkutan perkotaan (Trans Jogja) yang melayani naik-turun penumpang di Terminal Giwangan. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan darat dihitung dari total penumpang datang ditambah penumpang berangkat pada angkutan darat tersebut. Selama periode tahun 2020-2024, fluktuatif, peningkatan persentase layanan angkutan darat mengalami peningkatan yang signifikan di periode 2020-2022, tetapi cenderung menurun pada 2023-2024. Pada tahun 2020 persentase layanan angkutan darat di Kota Yogyakarta adalah sebesar 21,41% dan kemudian meningkat menjadi 28,04% pada tahun 2022. Lalu mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 14,03%. Penurunan persentase layanan angkutan darat disebabkan oleh ritase bus yang mengalami penurunan karena ada beberapa PO (Perusahaan Otobus) yang mengurangi unitnya untuk beroperasi dan ada juga PO yang bangkrut. Sementara itu, jumlah penumpang mengalami kenaikan karena masih efek pemulihan Covid-19 serta diversifikasi pelayanan bus yang semakin bervariasi menjadikan bus pilihan baru untuk masyarakat bepergian. Data jumlah angkutan darat, jumlah penumpang angkutan darat, serta persentase layanan angkutan darat pada setiap tahun selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 130. Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah angkutan darat Unit 260.000 205.748 242.136 525.396 514.687 2. Jumlah penumpang angkutan darat Jiwa 1.214.302 733.727 1.120.971 3.275.515 3.667.767 3. Persentase layanan angkutan darat Persen 21,41 28,04 21,60 16,40 14,03 Sumber: Satuan Pelayanan Terminal Giwangan, 2025
32. d.Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Indikator ini dihitung dengan membandingkan panjang jalan dalam kilometer dengan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta pada tahun terkait. Rasio ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya. Selama periode tahun 2020-2024 panjang jalan di Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan. Sementara itu, jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan selama periode tersebut. Hal ini terjadi karena mutasi kendaraan dari menuju wilayah lainnya ke Kota Yogyakarta lebih besar daripada mutasi kendaraan keluar dari Kota Yogyakarta ke wilayah lain. Pendaftaran kendaraan baru juga menjadi faktor peningkatan jumlah kendaraan. Data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 131. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
  1. 1.Panjang Jalan Km 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 2. Jumlah Kendaraan Unit 291.978 288.360 295.022 298.139 304.073 3. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan Km/ unit 0,000799 0,000809 0,000790 0,000782 0,0008 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.16. Urusan Komunikasi dan Informasi
33. a.Cakupan Layanan Telekomunikasi Cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan jangkauan luas wilayah yang memiliki akses layanan telekomunikasi di suatu daerah. Berdasarkan data yang ada, sudah seluruh wilayah di Kota Yogyakarta terlayani telekomunikasi. Hal tersebut berarti tidak ada area blank spot sehingga masyarakat di Kota Yogyakarta dapat mengakses layanan telekomunikasi dengan baik di seluruh titik. Tabel 132. Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Luas Wilayah Yang Ter-coverage Km 35,75 35,75 32,8 32,8 32,8 2. Luas Wilayah Keseluruhan Km 32,5 32,5 32,8 32,8 32,8 3. Cakupan Layanan Telekomunikasi 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, 2025
34. b.Cakupan Layanan CCTV Pemasangan CCTV di ruang publik merupakan bagian dari strategi penguatan pelayanan urusan komunikasi dan informasi, khususnya dalam mendukung keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat. Seluruh CCTV yang terpasang di ruang publik Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan Command Center dan dapat diakses masyarakat melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Cakupan layanan CCTV di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV bertambah dari 45 titik di tahun 2020 menjadi 194 titik pada tahun 2024. Penurunan cakupan layanan menjadi 82,5% pada tahun 2023 disebabkan oleh penambahan jumlah ruang publik yang belum seluruhnya dilengkapi CCTV. Tabel 133. Cakupan Layanan CCTV di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV Titik 45 84 160 165 194 2 Jumlah ruang publik Titik 172 172 172 200 200 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 3 Cakupan Layanan CCTV Persentase 26,16 48,84 93,02 82,5 97 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, 2025
35. c.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong penerapan SPBE guna mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan digital kepada masyarakat. Capaian implementasi SPBE diukur melalui nilai indeks yang ditetapkan pemerintah pusat secara periodik. Nilai Indeks SPBE Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024. Nilai SPBE tercatat sebesar 2,98 pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,41 di tahun 2023, dan mencapai 3,5 pada tahun 2024. Adapun pada tahun 2020 dan 2022 penilaian SPBE dari pemerintah pusat tidak dilaksanakan, sehingga tidak terdapat nilai yang tercatat untuk kedua tahun tersebut. Tabel 134. Nilai Indeks SPBE Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Indeks SPBE N/A 2,98 N/A 3,41 3,5 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
36. a.Persentase Koperasi Aktif Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024 cenderung menurun. Dari 364 unit koperasi pada tahun 2020, turun hingga menjadi 346 unit koperasi pada tahun 2024. Walaupun begitu, persentase koperasi yang aktif dari jumlah keseluruhan selalu mencapai 100%. Tabel 135. Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Koperasi Aktif unit 364 364 345 347 346 2 Jumlah Seluruh Koperasi unit 364 364 345 347 346 3 Persentase Koperasi Aktif Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, 2025 Tren penurunan yang terjadi disebabkan adanya pindah kewenangan binaan ke Provinsi DIY/Kabupaten lain berdasarkan NIK serta adanya pembubaran jumlah koperasi. Di sisi lain pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, juga mendorong kelompok masyarakat untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi berbadan hukum koperasi sehingga ada penambahan jumlah koperasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 meskipun tidak signifikan. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM juga menyelenggarakan perlombaan atau kompetisi antar koperasi dan diharapkan hadiah yang diperoleh dapat digunakan untuk pengurusan legalitas koperasi. Sementara apabila dilihat dari jumlah anggota koperasi, terjadi tren yang positif pada kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, tercatat jumlah anggota koperasi sebanyak 69.875 anggota. Terdapat kenaikan jumlah anggota meskipun ada penurunan pada jumlah koperasi. Tabel 136. Jumlah Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Anggota 2020 364 71.426 2021 364 70.490 2022 345 79.508 2023 347 81.077 2024 346 69.875 Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2025, 2025 Apabila ditinjau dari jenis koperasi, pada tahun 2024 di Kota Yogyakarta terdapat 16 jenis koperasi yang sebagian besar terdiri dari jenis Koperasi Pegawai Negeri/ Pusat Koperasi Pegawai Negeri. Sementara itu, koperasi sekunder merupakan jenis koperasi yang memiliki jumlah anggota terbanyak. Jika dilihat dari sebaran koperasi, Kemantren Umbulharjo memiliki unit koperasi terbanyak di tahun 2024 sebesar 77 unit koperasi sedangkan Kemantren Pakualaman memiliki 7 unit koperasi dan menjadi yang terendah di antara kemantren lainnya. Beberapa kendala yang dihadapi koperasi adalah 1) Sumber daya manusia, karena sebagian besar anggota koperasi adalah lansia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan program koperasi goes to school yang bertujuan menarik minat generasi muda bergabung dalam koperasi; 2) Omset yang didapatkan oleh koperasi terbatas karena layanan koperasi seperti simpan pinjam bersaing dengan pihak lain seperti perbankan. Tabel 137. Jenis Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024 No. Jenis Koperasi Jumlah Koperasi Jumlah Anggota 1 Koperasi Unit Desa 1 1.365 2 Koperasi Jasa 6 123 3 Koperasi Peternak 1 46 4 Koperasi Industri/Kerajinan 7 759 5 Koperasi Simpan Pinjam 28 9.124 6 Koperasi TNI/POLRI 8 2.645 7 Koperasi Wanita 18 1.457 8 KPN/PKPN 84 11.705 9 Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka 10 1.214 10 Koperasi Angkutan 4 73 11 Koperasi Veteran/Pensiunan 14 1.170 12 Koperasi Karyawan Swasta/BUMN 76 12.864 13 Koperasi Serba Usaha 66 4.681 14 Koperasi Pasar/Kaki Lima 6 6.262 15 Koperasi Lainnya 15 439 16 Koperasi Sekunder 2 16.128 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2025, 2025 Tabel 138. Nilai Modal Koperasi di Kota Yogyakarta No. Jenis Koperasi Modal Sendiri (Ribu Rupiah) Modal Luar (Ribu Rupiah) 1 Koperasi Unit Desa 341.111 - 2 Koperasi Jasa 1.029.498 252.589 3 Koperasi Peternak 227.866 - 4 Koperasi Industri/Kerajinan 18.848.894 67.342 5 Koperasi Simpan Pinjam 17.744.575 26.114.440 6 Koperasi TNI/POLRI 22.982.216 5.874 7 Koperasi Wanita 3.995.123 22.667 8 KPN/PKPN 94.572.419 5.800.037 9 Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka 177.695 - 10 Koperasi Angkutan 4.314.606 69.333 11 Koperasi Veteran/Pensiunan 2.133.564 10.000 12 Koperasi Karyawan Swasta/BUMN 87.359.196 7.979.664 13 Koperasi Serba Usaha 9.039.081 383.690 14 Koperasi Pasar/Kaki Lima 5.314.309 - 15 Koperasi Lainnya 1.586.690 92.359 16 Koperasi Sekunder 10.000.302 892.600 Jumlah Total 2024 279.667.146 41.690.596 2023 290.323.276 55.890.871 2022 290.703.261 123.060.008 2021 310.669.192 56.002.589 2020 292.158.264 41.934.900 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2025, 2025 Koperasi Pegawai Negeri/Pusat Koperasi Pegawai Negeri merupakan jenis koperasi dengan nilai modal tertinggi dibandingkan koperasi lainnya. Dengan total Rp. 94.572.419.000 untuk modal sendiri dan Rp. 5.800.037.000 untuk modal dari luar. Sementara itu, Koperasi Mahasiswa/Pemuda/Pramuka menjadi jenis koperasi dengan nilai modal terendah, yaitu sebesar Rp. 177.695.000 yang berasal dari modal sendiri.
37. b.Capaian Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Volume usaha koperasi memberikan informasi terkait besar total nilai penjualan ataupun pendapatan barang dan jasa dari hasil usaha koperasi. Dengan demikian, semakin besar volume usaha koperasi maknanya semakin besar pula nilai pendapatan dari koperasi tersebut. Sementara itu, sisa hasil usaha adalah keuntungan bersih dari hasil usaha anggota koperasi. Sisa hasil usaha bukan berasal dari pendapatan usaha koperasi dan didistribusikan kepada anggota secara adil. Tabel 139. Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024 No. Jenis Koperasi Volume Usaha (Ribu Rupiah) Sisa Hasil Usaha (Ribu Rupiah) 1 Koperasi Unit Desa 30.500 1.140 2 Koperasi Jasa 265.191 5.128 3 Koperasi Peternak 20.000 19.860 4 Koperasi Industri/Kerajinan 6.868.074 780.260 No. Jenis Koperasi Volume Usaha (Ribu Rupiah) Sisa Hasil Usaha (Ribu Rupiah) 5 Koperasi Simpan Pinjam 81.459.525 1.493.580 6 Koperasi TNI/POLRI 26.067.672 1.074.415 7 Koperasi Wanita 4.776.210 239.034 8 KPN/PKPN 99.907.998 3.001.788 9 Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka 755.098 38.999 10 Koperasi Angkutan 3.116.117 414.591 11 Koperasi Veteran/Pensiunan 2.578.656 133.166 12 Koperasi Karyawan Swasta/BUMN 144.134.200 11.347.307 13 Koperasi Serba Usaha 17.508.579 711.583 14 Koperasi Pasar/Kaki Lima 5.824.174 79.941 15 Koperasi Lainnya 1.403.500 135.327 16 Koperasi Sekunder 2.491.140 77.749 Jumlah Total 2024 397.206.633 19.553.868 2023 397.157.423 18.321.721 2022 366.330.175 17.878.270 2021 389.328.165 21.643.492 2020 444.606.264 44.965.068 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2025, 2025 Jika dianalisis dari aspek volume usaha, Koperasi swasta/BUMN memiliki nilai terbesar dibandingkan jenis koperasi lainnya di tahun 2024, yaitu sebanyak Rp. 144.134.200.000,00 sedangkan koperasi peternak menjadi yang terendah dengan besar Rp. 20.000.000,00. Sementara itu, berdasarkan aspek sisa hasil usaha, koperasi unit desa memiliki nilai SHU terendah, yakni Rp. 1.140.000,00. Koperasi swasta/BUMN tetap menjadi yang tertinggi dengan SHU sebesar Rp. 11.347.307.000,00.
38. c.Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Volume Usaha Koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dibutuhkan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Gambar 80. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB (Ribu Rupiah) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021-2025, diolah Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kota Yogyakarta pada periode 2020- 2024 masih berkisar di angka 1%, bahkan pada tahun 2022-2024 berada di bawah 1%. Rasio tertinggi justru terjadi pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 , di mana PDRB ADHB mengalami penurunan secara signifikan dari 36,559 triliun rupiah di tahun 2019 menjadi 35,768 triliun rupiah di tahun 2020. Di sisi lain, volume usaha koperasi meningkat dari 424,85 milyar menjadi 444,60 milyar. Pada tahun 2021 dengan membaiknya Perekonomian pasca pandemi PDRB ADHB mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 38,41 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ADHB tersebut terus terjadi dengan signifikan sampai dengan tahun 2024, di mana PDRB ADHB ada pada angka 49.389,88 triliun rupiah. Di sisi lain, volume usaha koperasi mengalami fluktuasi yang kurang signifikan pada periode 2021-2023 sehingga rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami penurunan dari 1,01 di tahun 2021 menjadi 0,80 di tahun 2024. Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendasarkan data rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB kebijakan pengembangan koperasi harus dilakukan.
39. d.Persentase Usaha Mikro Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Usaha mikro menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta untuk melaksanakan pembinaan. Penurunan jumlah usaha mikro yang cukup signifikan pada tahun 2022 disebabkan karena pemutakhiran data dari Online Single Submission (OSS). Data jumlah usaha mikro di Kota Yogyakarta pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 140. Proporsi Industri Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 No. Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 1. Jumlah usaha mikro dan kecil unit 6.425 5.576 3.541 3.696 7.953 2. Jumlah usaha menengah dan besar unit 84 75 70 75 79 No. Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 3. Jumlah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar unit 6.509 5.651 3.611 3771 8014 4. Proporsi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Total Industri Persen 11.91% 9.93% 9.80% 6.34% 6.01% Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2024; data diolah Meskipun terjadi penyesuaian data pada tahun 2021 dan 2022, data jumlah usaha mikro dari tahun 2023 tercatat meningkat, yakni sebesar 7.953 unit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh belum adanya pemutakhiran data lanjutan atau belum optimalnya proses pendataan, seperti pencatatan usaha mikro baru atau pencoretan usaha yang tidak lagi aktif. 2.1.4.5.18. Urusan Penanaman Modal
40. a.Jumlah Investor PMDN/PMA Indikator jumlah investor PMDN/PMA di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini bersumber dari jumlah perusahaan yang memproses perizinan berusaha di OSS RBA periode tahun 2023. Data tahun 2020 menunjukkan angka 676 investor, dan naik pada tahun 2021 dengan 4.907 investor. Tahun 2022 menunjukkan penurunan kembali ke 480 investor, sebelum melonjak drastis pada tahun 2023 dengan 14.017 investor dan tahun 2024 dengan 14.485 investor. Mulai pada tahun 2023, terdapat perbedaan pada sistem OSS di mana pada tahun- tahun sebelumnya, usaha mikro tidak masuk dalam perhitungan jumlah investor baru, sedangkan saat ini, usaha mikro dimasukkan ke dalam jumlah investor baru. Hal tersebut disebabkan karena di DIY, usaha mikro menjadi unsur penting dalam investasi. Peningkatan jumlah investor di Kota Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi, promosi investasi melalui media sosial, pembuatan video, dan foto promosi investasi, serta kemudahan proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS turut berkontribusi dalam peningkatan ini. Selain itu, layanan perizinan berusaha yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dan sosialisasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha di Kota Yogyakarta juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha. Namun, jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan karena tidak tersedianya lahan yang cukup untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta. Gambar 81. Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025
41. b.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta baik dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data yang tercatat berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha/perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM adalah pelaku usaha skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta baik dari Perusahaan PMA maupun PMDN. Namun jumlah perusahaan PMDN terjadi penurunan di tahun 2023 hal ini dikarenakan yang tercatat hanyalah Pelaku Usaha Sekala Menengah dan Besar (NON UMK). Data yang tercatat bersumber dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disampaikan oleh Perusahaan. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Pelaku Usaha/Perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM adalah Pelaku Usaha Skala Kecil, Skala Menengah dan Skala Besar. Namun untuk LKPM Skala Kecil saat ini belum dapat ditarik datanya sehingga terjadi penurunan pada angka Perusahaan PMDN. Tahun 2024 data yang disajikan merupakan data LKPM Triwulan IV (Januari 2024). Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan kembali jumlah perusahaan PMDN. Peningkatan perusahaan PMDN diikuti dengan peningkatan daya serap tenaga kerja PMDN. Tabel 141. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta 2020-2024 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024* Penanam Modal Asing (PMA) 1 Tenaga Kerja Jiwa 12 19 302 637 399 2 Perusahaan Unit 3 3 34 51 49 3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 63,67 4,00 6,33 8,88 12,49 Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) 1 Tenaga Kerja Jiwa 4.053 8.774 1.066 1.497 1.799 2 Perusahaan Unit 673 4.907 446 216 269 3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 13,83 6,02 1,79 2,39 6,93 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 77,50 10,02 4.053 8,12 8.774 11,37 1.066 19,42 *) LKPM Triwulan IV (1-10 Januari 2024) Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, 2025
42. c.Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Secara umum, realisasi investasi pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena tahun 2020 masih merupakan masa transisi Covid-19 . Selain itu, perkembangan investasi di Kota Yogyakarta didukung dengan adanya penambahan personil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan, serta adanya sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha di Kota Yogyakarta. Banyak pelaku usaha yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mulai menaati kewajibannya untuk menjalankan kewajiban lapor LKPM yang di tahun sebelumnya belum dijalankan. Peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan didukung semua program penunjang capaian sasaran investasi juga turut berperan. Selain itu, dukungan promosi investasi melalui pameran investasi dan publikasi di berbagai media sosial turut menunjang kenaikan investasi di Kota Yogyakarta. Gambar 82. Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025 2.1.4.5.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
43. a.Indeks Pembangunan Olahraga Indeks Pembangunan Olahraga adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan olahraga di suatu daerah. Indeks Pembangunan Olahraga mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada perkembangan olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kota Yogyakarta tahun 2024 mengungkapkan bahwa kota ini masih berada dalam kategori rendah dengan skor keseluruhan 0,387. Dimensi yang diukur mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), Ruang Terbuka, Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran Jasmani, Kesehatan, Perkembangan Personal, Ekonomi, dan Performa. Dimensi SDM dan Ruang Terbuka mencatat skor terendah masing-masing 0,042 dan 0,175, menunjukkan kekurangan serius dalam jumlah dan kualitas tenaga profesional serta ketersediaan fasilitas olahraga. Meski literasi fisik memiliki skor tinggi (0,742), partisipasi aktif dalam olahraga masih rendah (0,302). Kebugaran Jasmani, dengan skor 0,376, menunjukkan bahwa implementasi kesadaran olahraga masih kurang. Skor dimensi Kesehatan yang berada pada angka 0,624 yang cukup tinggi, menunjukkan literasi atau kesadaran masyarakat untuk sehat sudah cukup tinggi baik secara fisik dan psikis. Tabel 142. Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 Dimensi 2024 Sumber Daya Manusia 0,042 Ruang Terbuka 0,175 Literasi Fisik 0,742 Partisipasi 0,302 Kebugaran Jasmani 0,376 Kesehatan 0,624 Perkembangan Personal 0,607 Ekonomi 0,309 Performa 0,309 Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta 0,387 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2024
44. b.Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 berada pada angka 82,05%, persentase ini meningkat menjadi 92,31% pada tahun 2021 dan 2022, serta kembali mencapai 100% pada tahun 2023 hingga 2024. Adanya peningkatan tersebut disebabkan terdapat penambahan Organisasi Kepemudaan (OK) dari Forum Komunikasi Orkestra Pelajar (FKOP) Kota Yogyakarta. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan inisiatif untuk mengaktifkan kembali dan mendukung organisasi pemuda di Kota Yogyakarta. Gambar 83. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025
45. c.Cakupan Pembinaan Olahraga Cakupan pembinaan olahraga di Kota Yogyakarta tetap berada pada angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang ada mendapatkan pembinaan secara konsisten setiap tahunnya. Jumlah cabang olahraga yang dibina terdiri dari 51 cabang olahraga yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), 10 cabang olahraga di bawah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), dan 11 cabang olahraga yang dikelola oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Konsistensi ini mencerminkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan setiap cabang olahraga mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk berkembang. Pembinaan yang mencakup berbagai cabang olahraga ini juga menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi di berbagai bidang olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional.
46. d.Cakupan Pembinaan Atlet Muda Indikator cakupan pembinaan atlet muda menunjukkan persentase pembinaan atlet muda di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan mencerminkan upaya pembinaan yang konsisten untuk meningkatkan prestasi olahraga. Cakupan pembinaan atlet muda mulai tercatat pada tahun 2020, cakupan pembinaan mencapai 100% dan konsisten bertahan hingga tahun 2024. Jumlah atlet pelajar disesuaikan dengan target pembinaan yang akan dicapai dalam kejuaraan yang diikuti, dengan harapan peningkatan prestasi olahraga. Pembinaan yang konsisten dan menyeluruh ini bertujuan untuk mempersiapkan atlet muda secara optimal sehingga mereka dapat berprestasi di berbagai kejuaraan. Program pembinaan mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan teknis, fisik, hingga mental, untuk memastikan bahwa atlet muda memiliki kesiapan yang komprehensif dalam menghadapi kompetisi. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatih, pemerintah, dan organisasi olahraga, turut berperan dalam keberhasilan program pembinaan ini. Salah satu program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah program sentra pembinaan olahraga untuk atlet yang terdapat di satuan pendidikan dasar SD dan SMP.
47. e.Jumlah Atlet Berprestasi Jumlah atlet berprestasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada atlet yang tercatat memenangi kejuaraan, yang mungkin disebabkan oleh pembatalan atau penundaan banyak kejuaraan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, jumlah atlet berprestasi meningkat menjadi 12 atlet, pada tahun 2023, jumlah ini melonjak signifikan menjadi 38 atlet, hingga pada tahun 2024 menjadi 54 atlet. Dalam setiap fase atau tahun, atlet mengalami masa puncak performa, sehingga perolehan medali tidak dapat ditentukan secara pasti karena kekuatan atlet dari daerah lain juga mengalami perubahan. Pada tahun 2024, prestasi atlet berasal dari berbagai cabang olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional. Gambar 84. Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025
48. f.Jumlah Prestasi Olahraga Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada prestasi yang tercatat, kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi banyak kegiatan olahraga dan kompetisi. Pada tahun 2022, jumlah prestasi kembali meningkat secara signifikan menjadi 23, pada tahun 2023 mencapai 29 prestasi, serta pada tahun 2024 menjadi 30 prestasi. Masing-masing cabang olahraga mengalami naik turun prestasi dalam setiap kejuaraan yang diikuti, yang menunjukkan dinamika kompetisi dan perubahan kekuatan atlet dari daerah lain. Prestasi yang diraih oleh atlet-atlet ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan dukungan dari berbagai pihak. Kenaikan jumlah prestasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas pembinaan dan kesiapan atlet untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Program-program pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan fasilitas serta sumber daya yang memadai sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang. Gambar 85. Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang Dimenangkan dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.20. Urusan Statistik
49. a.Buku “Kota dalam Angka” Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tata kala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi sering kali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang update. Pada data tersebut menginformasikan bahwa buku statistik Kota Yogyakarta telah tersedia, yaitu tahun 2020-2024 sudah terdapat buku “kota dalam angka” Kota Yogyakarta.
50. b.Buku “PDRB” Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik dilaksanakan. Penyusunan buku PDRB dilakukan sebagai pelaksanaan penyelenggaraan statistik. Pada data di bawah menginformasikan bahwa buku PDRB Kota Yogyakarta telah tersedia tahun 2020-2023 dengan satuan “Ada”. Namun, untuk tahun 2024 masih belum rilis atau “Tidak”.
51. c.Indeks Pembangunan Statistik Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral secara keseluruhan dengan range nilai dari 0 - 5.0. Penilaian indeks pembangunan statistik Kota Yogyakarta dimulai sejak tahun 2023 dengan nilai 2.05 dengan kategori cukup dan meningkat di tahun 2024 dengan nilai 2.85 dengan kategori baik. Nilai indeks pembangunan statistik yang baik mengindikasikan penentuan kebijakan di Kota Yogyakarta sudah berdasarkan data yang valid dan berkualitas. Tabel 143. Indeks Pembangunan Statistik Kota Yogyakarta 2020 – 2024 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
  1. 1.Indeks Pembangunan Statistik Nilai N/A N/A N/A 2,05 2,85
52. a.Domain Prinsip SDI Nilai N/A N/A N/A 2,00 3,00
53. b.Domain Kualitas Data Nilai N/A N/A N/A 1,93 2,69
54. c.Domain Proses Bisnis Statistik Nilai N/A N/A N/A 1,74 2,90
55. d.Domain Kelembagaan Nilai N/A N/A N/A 2,11 2,83
56. e.Domain Statistik Nasional Nilai N/A N/A N/A 2,78 2,78 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, 2025 Pengukuran IPS dilakukan oleh BPS melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) guna mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Di samping itu, IPS juga menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan SDI Kota Yogyakarta, telah ditetapkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Wali kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data, Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Perangkat Daerah. Di samping itu, telah dilakukan pula pembinaan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di OPD melalui Pelatihan Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta melakukan Penilaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral. 2.1.4.5.21. Urusan Persandian
57. a.Penilaian Keamanan Informasi Di zaman serba teknologi yang terus berkembang saat ini, keamanan informasi dalam lingkup pemerintahan kota sangat diperlukan. Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Untuk mengukur keamanan informasi Pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 dengan range nilai maksimal 645. Berikut ini hasil penilaian Indeks KAMI Kota Yogyakarta Tahun 2022- 2024. Tabel 144. Hasil Penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kota Yogyakarta Tahun 2020*) 2021*) 2022 2023 2024 Indeks KAMI N/A N/A 388 589 592 *) Penilaian indeks KAMI baru dimulai dilaksanakan di tahun 2022 Sumber. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, 2025 Sejak tahun 2022 berturut turut nilai indeks KAMI Kota Yogyakarta meningkat di setiap tahunnya dengan nilai 592 pada tahun 2024 dengan predikat cukup baik. Adapun faktor yang memengaruhi penilaian indeks pengamanan informasi diantaranya tercapainya target dari peningkatan nilai di 5 (lima) area keamanan informasi yang memenuhi tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001 di Dinas Kominfosan. Terpenuhinya standar ini karena pada tahun 2024 Dinas Kominfosan telah melakukan sertifikasi ISO 27001:2013.
58. b.Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi menunjukkan angka yang konsisten tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 hingga 2024, persentase ini stabil di angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah mengadopsi penggunaan sandi dalam komunikasi mereka. Adopsi sandi dalam komunikasi ini penting untuk meningkatkan keamanan informasi dan mencegah kebocoran data. Konsistensi pada angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan komitmen dan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya keamanan informasi dalam komunikasi mereka. Implementasi ini juga menunjukkan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian untuk memastikan bahwa semua perangkat daerah mengikuti standar keamanan yang ditetapkan. 2.1.4.5.22. Urusan Kebudayaan
59. a.Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya Rintisan Kelurahan Budaya adalah kelurahan yang memiliki keterikatan bersama untuk mempertahankan kelestarian budaya setempat. Pada tahun 2020-2024, jumlah rintisan kelurahan budaya Kota Yogyakarta terus meningkat. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) yang signifikan dibanding Tahun 2021 yaitu 24 RKB dengan 17 RKB yang aktif. Tujuh (7) RKB diantaranya merupakan RKB baru yang ditetapkan mendasarkan akreditasi yang mengacu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2020 tentang RKB dengan mempertimbangkan parameter upacara adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional serta tata ruang, cagar budaya dan warisan budaya yaitu RKB Notoprajan, RKB Kadipaten, RKB Bumijo, RKB Demangan, RKB Tahunan, RKB Wirogunan dan RKB Mantrijeron. Pada tahun 2024 terdapat 36 RKB, RKB dalam kategori tumbuh ada 22 kelurahan dan berkembang 14 kelurahan. Dua kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta masuk dalam pra-RKB dan 7 kelurahan telah masuk dalam kategori Kelurahan Budaya.
60. b.Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Berdasarkan data tahun 2020 dan 2021, jumlah penyelenggaraan pertunjukkan festival seni dan budaya masing-masing sebanyak 32 dan 41 hari. Sedikitnya jumlah penyelenggaraan pada tahun tersebut karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan konsep kegiatan yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Pada tahun 2022 hingga 2024, data menunjukkan peningkatan jumlah kegiatan festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta, masing-masing sebanyak 177 hari, 191 hari, dan 231 hari. Hal ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kota Yogyakarta. Kegiatan festival seni dan budaya yang diselenggarakan pada tahun 2024 juga ditujukan untuk memfasilitasi lembaga budaya yang telah terdaftar dengan Nomor Induk Kebudayaan (NIK). Kegiatan festival seni dan budaya pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 231 hari, dibandingkan dengan 191 hari pada tahun 2023. Keberhasilan berbagai kegiatan seni budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta dicapai berkat kerja sama dengan stakeholder terkait di bidang kebudayaan. Selain itu, respons positif dan peran serta masyarakat yang tinggi sangat memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Peningkatan jumlah kegiatan ini mencerminkan komitmen Dinas Kebudayaan dalam melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam setiap program budaya, serta memastikan bahwa setiap kegiatan budaya dapat dinikmati dan diakses oleh masyarakat luas, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal.
61. c.Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Adanya kenaikan jumlah objek Warisan Budaya Cagar Budaya (WBCB) yang dikaji dan ditetapkan menyebabkan objek WBCB yang dilestarikan semakin meningkat. Pada tahun 2020 hingga 2024, persentase pelestarian stabil pada angka 100%, menunjukkan bahwa semua objek WBCB yang dikaji dan ditetapkan telah dilestarikan sepenuhnya. Adanya kenaikan jumlah objek WBCB yang dikaji dan ditetapkan sehingga objek WBCB yang dilestarikan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta dengan stakeholder terkait dalam upaya pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Tim Ahli Cagar Budaya sebagai partner Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta dalam melakukan kegiatan rekomendasi Cagar Budaya memiliki kecakapan dan kompetensi yang mumpuni sehingga dapat membantu upaya pelestarian secara maksimal. Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya pelestarian dengan kesediaan atas rekomendasi BWB menjadi BCB dan juga semangat masyarakat untuk melakukan pelaporan dan perlindungan terhadap objek yang berpotensi untuk direkomendasikan sebagai BCB. Tabel 145. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan Persen N/A 52 72 70,33 82,28 2 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Persen 100 100 100 100 100 3 Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi Persen N/A N/A N/A 56,35 82,02 Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2025 Adapun jika dilihat lebih detail, cagar budaya yang berada di kawasan sumbu filosofis hampir separuh dari total cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Sumbu Filosofis sebagai Warisan Budaya Dunia yang harus dilestarikan oleh segenap masyarakat, baik Kota Yogyakarta maupun masyarakat luar yang beraktivitas di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2023, warisan budaya yang dilestarikan berubah menjadi Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi sebagai peningkatan dengan menggunakan objek cagar budaya yang tercatat di register nasional. 2.1.4.5.23. Urusan Perpustakaan
62. a.Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh perbedaan kriteria penghitungan kunjungan. Sebelum tahun 2023, penghitungan jumlah kunjungan didasarkan pada kunjungan ke perpustakaan dan kunjungan ke layanan lainnya seperti wifi dan website. Sedangkan, pada tahun 2023 dan 2024, perhitungan hanya berdasarkan pada pengunjung yang mengakses atau berkunjung ke perpustakaan secara fisik (baik perpustakaan Kotabaru, Pevita, Keliling, maupun perpustakaan digital/e-YK) tanpa menghitung frekuensi kunjungan penggunaan layanannya. Perubahan metode penghitungan ini menyebabkan penurunan yang terlihat dalam data jumlah pengunjung pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2022, jumlah kunjungan mencapai puncaknya dengan 418.738 kunjungan, namun pada tahun 2023 jumlah ini turun menjadi 193.899, hingga menjadi 121.531. Penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan penurunan minat, melainkan refleksi dari perubahan metodologi penghitungan kunjungan yang lebih spesifik dan terbatas pada kunjungan fisik ke perpustakaan. Selain perbedaan metodologi, juga terdapat perubahan nama indikator menjadi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat seperti yang tercantum pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Hal ini juga menunjukkan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengadaptasi dan memperbarui cara mereka menghitung dan melacak pengunjung untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terpilah, yang pada akhirnya akan membantu dalam perencanaan dan pengembangan layanan perpustakaan di masa mendatang. Gambar 86. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2025
63. b.Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Indeks koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan peningkatan pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar dengan koleksi mencapai 0,81. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, indeks koleksi buku mengalami penurunan. Pada tahun 2024, indeks koleksi buku yang tersedia tercatat sebanyak 0,67, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penghapusan aset buku pada bulan Oktober 2023. Buku-buku yang dihapus dari koleksi perpustakaan adalah buku yang rusak secara fisik dan buku yang informasinya sudah usang atau tidak relevan lagi (out of date). Penghapusan aset buku ini merupakan bagian dari upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjaga kualitas koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Dengan memastikan bahwa hanya buku-buku yang masih dalam kondisi baik dan informatif yang tersedia, perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengunjung. Upaya ini juga mencerminkan komitmen untuk memperbarui dan meningkatkan koleksi buku secara berkala, sesuai dengan perkembangan informasi dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2024, kenaikan koleksi buku disebabkan adanya penambahan koleksi dari kegiatan DAK Fisik berupa DAK Koleksi perpustakaan sebanyak 824 judul dan penambahan koleksi tahun 2024 dari belanja rutin sebanyak 669 judul. Jumlah 33.436 judul buku adalah jumlah judul buku yang tersedia di dalam aplikasi Inlislite. Tabel 146. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Judul 35.220 35.962 33.246 31.764 33.436 Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Eksemplar 43.247 46.443 49.065 46.813 50.034 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Nilai 0,81 0,77 0,68 0,68 0,67 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.24. Urusan Kearsipan
64. a.Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja di Kota Yogyakarta telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar baku. Hal ini tercermin dari capaian persentase yang stabil di angka 100% selama periode 2020 hingga 2024, di mana seluruh OPD telah menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori “baik”. Mulai tahun 2024, standar penilaian ditingkatkan, dan sebanyak 96% OPD telah memenuhi kategori “sangat baik”, menunjukkan peningkatan kualitas dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Gambar 87. Persentase OPD dan Unit Kerja di Kota Yogyakarta telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku atau kategori baik Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2025 Konsistensi ini menunjukkan keberhasilan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memastikan semua perangkat daerah mengikuti standar pengelolaan arsip yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) yang setiap tahun selalu melakukan pendampingan pada OPD dan Unit Kerja di Kota Yogyakarta. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan arahan, pelatihan, dan evaluasi terkait pengelolaan arsip, sehingga memastikan bahwa semua perangkat daerah mampu mengelola arsip mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan yang rutin ini menciptakan kesadaran dan keterampilan di kalangan pegawai untuk mengelola arsip secara efektif dan efisien. Selain itu, dukungan dari manajemen dan koordinasi yang baik antara DPK dan OPD serta Unit Kerja berkontribusi terhadap tercapainya standar pengelolaan arsip yang baku. Dengan pengelolaan arsip yang baik, kualitas layanan publik dapat ditingkatkan, serta memastikan bahwa informasi dan dokumentasi penting dapat diakses dan dikelola dengan benar. 2.1.4.5.25. Urusan Pariwisata
65. a.Jumlah Pergerakan Wisatawan Jumlah pergerakan wisatawan di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi cenderung meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Peningkatan drastis dapat dilihat pada tahun 2022 hingga 2024, jumlah kunjungan meningkat tajam, dan mencapai lebih dari 10 juta kunjungan pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan untuk wisatawan mancanegara 14,74% dan 45,38% untuk wisatawan nusantara. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni penetapan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, promosi inovatif serta penguatan kelembagaan pariwisata. Dengan berbagai upaya tersebut Kota Yogyakarta menjadi sebagai salah satu destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara. Gambar 88. Jumlah Pergerakan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta didukung oleh berbagai potensi wisata. Potensi ini meliputi berbagai macam jenis wisata yaitu wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, wisata Pendidikan, wisata belanja, dan kampung wisata. Tabel 147. Jumlah Tempat Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Indikator Satuan 2023 2024 Wisata Sejarah, Budaya, Religi Tempat 20 19 Pendidikan Tempat 14 14 Belanja Tempat 6 7 Kampung Wisata Tempat 25 25 Total Tempat 65 58 Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2025 Lama kunjungan wisata di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, lama kunjungan mencapai puncaknya dengan rata- rata 1,63 hari. Namun, pada tahun 2021, durasi kunjungan menurun signifikan, kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan aktivitas wisata. Pada tahun 2024, durasi rata-rata kunjungan wisatawan mencapai 1,88 hari, yang menunjukkan peningkatan. Hal ini menandakan bahwa pariwisata di Kota Yogyakarta semakin baik. Gambar 89. Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2025
66. b.PAD Sektor Pariwisata Indikator PAD sektor pariwisata terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan BLUD Taman Pintar. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga
  1. 2024.Tahun 2021 menunjukkan penurunan signifikan yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 , yang memengaruhi mobilitas dan aktivitas pariwisata serta berdampak negatif pada ekonomi lokal. Namun, pada tahun 2022 - 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami peningkatan signifikan, mencapai 36,13% pada tahun 2024. Tabel 148. PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Indikator Satuan Tahun Pajak Hotel Rp 2020 2021 2022 78.279.066.037 69.577.661.221 178.609.791.299 2023 2024 204.454.322.895 205.248.934.658 Pajak Restoran Rp 2020 2021 2022 43.521.758.533 46.257.454.698 71.705.360.981 2023 2024 85.517.019.289 91.034.025.025 Pajak Hiburan Rp 2020 2021 2022 3.870.424.584 2.972.217.801 9.295.272.146 2023 2024 11.634.345.114 12.635.843.220 BLUD Taman Pintar Rp 2020 2021 2022 4.887.231.981 2.824.712.530 11.442.681.284 2023 2024 13.473.282.544 19,268,906,748 Total Sektor Pariwisata Rp 2020 2021 2022 130.558.481.135 121.632.046.250 271.053.105.710 2023 2024 315.078.969.842 328.187.709.651 Total PAD Rp 2020 2021 2022 563.174.371.397 598.121.885.338 725.577.542.998 2023 2024 805.346.115.793 855.100.858.914 PAD Sektor Pariwisata Persen 2020 2021 2022 23,18 20,34 37,36 2023 2024 39,12 36,13 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025
67. c.Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Selama ini, kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Dari tahun 2020-2024, nilai PDRB akomodasi dan makan minum cenderung meningkat. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 10,97% hingga tahun 2024 meningkat sebesar 13,44%. Gambar 90. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2025, 2025 2.1.4.5.26. Urusan Pertanian
  1. 1.Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur ekonomi Kota Yogyakarta yang semakin bergeser dari sektor agraris ke sektor jasa dan industri. Faktor utama yang mendorong penurunan ini karena bentuk morfologi merupakan kawasan perkotaan sehingga muncul perubahan penggunaan lahan di perkotaan, selain itu kontribusi pertanian terhadap PDRB tergolong kecil yang menandakan bahwa karakter wilayah dengan morfologi perkotaan. Gambar 91. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lahan turut memengaruhi produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Di sisi lain, investasi dan tenaga kerja cenderung lebih diarahkan ke sektor-sektor yang dinilai lebih menguntungkan seperti pariwisata dan perdagangan. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui inovasi teknologi, diversifikasi produk, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan dukungan kebijakan pemerintah yang memadai. Namun demikian, tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi yang terus berlanjut, dan persaingan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya tetap menjadi faktor yang perlu dihadapi.
  2. 2.Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi pada kisaran 5 ton/ha dari tahun 2020 hingga
  3. 2024.Fluktuasi produktivitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, kualitas tanah, serangan hama, dan praktik pertanian yang mungkin kurang optimal. Untuk mengatasi fluktuasi produktivitas ini, perlu adanya kebijakan yang mengarah pada konsep pertanian perkotaan yang sekaligus menjadi alternatif upaya pemenuhan cadangan pangan bagi penduduk dan bahkan potensi pariwisata. Gambar 92. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
68. a.Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari PLN, pada tahun 2020 hingga 2024, persentase rumah tangga pengguna listrik menunjukkan angka yang hampir sempurna, yakni 99,99%. Hal ini mencerminkan keberhasilan program elektrifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN untuk memastikan hampir semua rumah tangga di Kota Yogyakarta memiliki akses terhadap listrik. Namun, penurunan jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun-tahun sebelumnya terjadi akibat validasi data jumlah pelanggan rumah tangga non PLN. Selain itu, jumlah rumah tangga juga mengalami penurunan akibat validasi data jumlah rumah tangga. Proses validasi ini penting untuk memastikan akurasi dan keandalan data yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor kelistrikan. Gambar 93. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 Sumber: PLN Kota Yogyakarta, 2025
69. b.Rasio Ketersediaan Daya Listrik Rasio ketersediaan daya listrik di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 52,15%, dan terus menurun menjadi 44,99% pada tahun 2023. Lalu rasio ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 46,91%. Fluktuasi ini perlu mendapatkan perhatian untuk memastikan bahwa pasokan listrik dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah pelanggan PLN dan aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta. Gambar 94. Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 Sementara itu, berdasarkan data daya terpasang, produksi dan distribusi listrik PT. PLN pada unit layanan pelanggan PLN di Kota Yogyakarta, angka realisasi mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kebutuhan daya listrik yang diimbangi dengan peningkatan produksi listrik sehingga jumlah listrik terjual meningkat tiap tahunnya pada jangka waktu 2020-2024. Tabel 149. Listrik Terjual di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan Tahun 1 Daya Terpasang VA 2020 2021 2022 762.701.517 791.607.967 819.287.617 2023 2024 857.406.717 903.839.167 2 Produksi Listrik KWh 2020 2021 2022 1.091.697.928 1.091.264.920 1.580.609.856 2023 2024 1.701.127.448 1.730.439.409 3 Listrik Terjual KWh 2020 2021 2022 1.057.979.600 1.056.546.446 1.181.475.531 2023 2024 1.284.740.244 1.397.546.913 Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta 2025 2.1.4.5.28. Urusan Perdagangan
70. a.Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Sektor Perdagangan berperan sekitar 7% dari PDRB Kota Yogyakarta pada periode 2020-2024. Nilai PDRB sektor perdagangan pada periode 2020-2024 juga menunjukkan adanya peningkatan dengan nilai mencapai 3.490,46 miliar rupiah di tahun 2024. Terdapat 29 Pasar Rakyat di kota Yogyakarta dengan jumlah pedagang sebanyak 13.156, dimana sebagian besar pelaku perdagangan merupakan masyarakat kelompok desil 1-4 yang mendasarkan data gini rasio masih mengalami ketimpangan pendapatan dengan kelompok pendapatan di atasnya. Distribusi ke-29 pasar tersebut menunjukkan pola transaksi perdagangan yang luas dan intens dalam mendukung PAD Kota Yogyakarta. Kontribusi yang signifikan tersebut didukung melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat, optimalisasi potensi pasar rakyat, pembinaan dan penataan pasar rakyat, peningkatan kebersihan dan keamanan pasar rakyat. Gambar 95. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025
71. b.Ekspor Bersih Perdagangan Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai impor dengan nilai ekspor. Nilai positif menunjukkan bahwa nilai impor lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor, demikian sebaliknya nilai negatif menunjukkan nilai impor lebih kecil dibandingkan nilai ekspor. Indikator ini memberikan gambaran mengenai posisi neraca perdagangan suatu wilayah, termasuk ketergantungan terhadap barang luar daerah. Selama periode 2020 hingga 2024, ekspor bersih perdagangan Kota Yogyakarta menunjukkan tren fluktuatif. Penurunan kinerja ekspor bersih pada dua tahun terakhir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti halnya perubahan dinamika ekonomi global, perlambatan permintaan ekspor, peningkatan impor barang konsumsi atau penolong, serta potensi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Fluktuasi ini mengindikasikan pentingnya penguatan kapasitas produksi lokal dan diversifikasi pasar ekspor sebagai bagian dari strategi perdagangan yang berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan perdagangan dan dukungan terhadap sektor ekspor unggulan menjadi kunci dalam memperbaiki posisi neraca perdagangan Kota Yogyakarta di masa mendatang. Gambar 96. Ekspor Bersih (Net Export) PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.29. Urusan Perindustrian
72. a.Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan data pada tabel di bawah, pertumbuhan industri mikro dan kecil cenderung menurun pada kurun waktu 2020-2024. Namun demikian, jumlah usaha industri mikro dan kecil terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah usaha industri mikro dan kecil pada tahun 2020 sebanyak 4.375 unit dan pada tahun 2024 mencapai 8.052 unit. Kendati jumlahnya terus bertambah, pertumbuhan industri mikro dan kecil menghadapi sejumlah kendala struktural. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan lahan, kesulitan untuk dapat masuk ke dalam rantai pasok industri, keterbatasan bahan baku, permodalan, dan adopsi teknologi. Sebagian besar lahan di Kota Yogyakarta—lebih dari 60%—diprioritaskan untuk kawasan permukiman sehingga menyulitkan pelaku industri untuk melakukan ekspansi atau peningkatan skala usaha (upscaling). Selain itu, tidak adanya kawasan khusus industri menyebabkan banyak unit usaha berlokasi di area permukiman, yang berpotensi menimbulkan konflik tata ruang dan permasalahan lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan limbah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Yogyakarta. Tabel 150. Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Unit Usaha Industri Mikro dan Kecil Unit 4.375 5.579 7.534 7.970 8.052 Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil Persen 52,87 27,52 35,04 5,79 1,03 Sumber: Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta, 2025
73. b.Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) Peningkatan P3DN menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia, yang berupaya menciptakan ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri. Indikator keberhasilan P3DN dituangkan dalam indikator Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang harus dievaluasi secara berkala. Realisasi PDN perangkat daerah mulai Tahun 2026 akan dituangkan menjadi salah satu komponen penilaian Reformasi Birokrasi dimana masing-masing perangkat daerah harus mengalokasikan minimal 40% anggaran belanja/jasa untuk belanja produk UMKM/Koperasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pasal 66. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, beberapa kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta antara pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :
  1. 1.Pemerintah Kota melaksanakan pembentukan tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri (Tim P3DN) melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023. Tim ini bertugas untuk mengawal kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
  2. 2.Penerbitan Surat Edaran Wali Kota tentang Kebijakan Pengurangan Impor
  3. 3.Sosialisasi yang dilakukan berkala terkait P3DN kepada seluruh perangkat daerah se-Kota Yogyakarta
  4. 4.Tim P3DN melaksanakan desk pengajuan izin impor dilaksanakan setahun dua kali untuk mendorong perangkat daerah untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri khususnya yang sudah memiliki sertifikat TKDN maupun Produksi Dalam Negeri (PDN). Dari upaya tersebut di atas, realisasi Program P3DN Pemerintah Kota Tahun 2023– 2024 mengalami peningkatan seperti disajikan dalam tabel berikut ini, Tabel 151. Realisasi Program P3DN Tahun 2023-2024 Tahun 2023 Tahun 2024 Total Belanja (Rp) 990.698.245.403 1.271.035.804.694,47 Realisasi PDN (Rp) 839.119.073.670 1.193.066.511.492,76 Realisasi PDN (%) 84,7 93,87 Sumber: Tim P3DN Kota Yogyakarta, 2025 Dari sisi nilai belanja terjadi peningkatan nilai belanja dari Rp. 839 Miliar di tahun 2023 menjadi Rp. 1,193 Triliun di tahun 2024. Peningkatan tersebut juga mengalami peningkatan dari sisi persentase realisasi PDN terhadap total belanja yang meningkat dari 84,7% menjadi 93,37% di tahun 2024. Realisasi PDN yang sudah tinggi harus dipertahankan atau bahkan di tingkatkan. 2.1.4.5.30. Urusan Transmigrasi Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dengan melakukan pemerataan daerah. Data transmigran tahun 2020 Kota Yogyakarta tidak bisa memberangkatkan transmigran karena pandemi Covid-19 . Penempatan jumlah transmigran pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi. Jumlah KK yang diberangkatkan, disesuaikan dengan alokasi pembagian lokasi penempatan yang diberikan oleh Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi, penempatan transmigran se-Indonesia turun akibat dampak pengurangan anggaran di Pusat. Tabel 152. Jumlah Transmigran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kepala Keluarga KK 0 5 8 4 6 2 Individu Jiwa 0 16 31 13 22 Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.31. Urusan Kelautan dan Perikanan
74. a.Produksi Perikanan Produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan mencapai 48.590 kg. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya kelompok yang menerima bantuan hibah budidaya yang secara langsung menambah hasil panen dan produksi. Selain itu, bimbingan teknis dan pendampingan budidaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan kepada kelompok-kelompok penerima bantuan juga berperan penting dalam meningkatkan produksi. Stimulan berupa bibit lele yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut turut mendukung peningkatan produksi perikanan. Gambar 97. Produksi Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025 2.1.4.5.32. Urusan Perencanaan Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkup wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, dalam proses perencanaan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan pembangunan yang berisikan visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Tabel 153. Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD % 100 100 100 100 100 2 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD % 100 100 100 100 100 3 Indeks perencanaan pembangunan Nilai NA NA NA 98,17 99,67 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025 RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPD. Di samping itu, keberadaan RKPD adalah bentuk pembaruan sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2020-2024 telah mencapai 100% dan pada tahun 2024 terdapat 121 program RKPD. Selain penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, diperlukan juga pendetailan program mengenai aspek keuangan di dalamnya. Penjabaran tersebut dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD tahun 2020-2024 sudah mencapai 100%. Untuk mengukur keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2023 dibuat Indeks Perencanaan Pembangunan. Indeks ini merupakan komposit dari perhitungan capaian sasaran Pemkot, sasaran dan program perangkat daerah. Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan pada tahun 2024 sebesar 99,67 naik 1,5 poin dibanding tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya efektivitas penyusunan perencanaan maupun pengendalian dan evaluasi atas kinerja perangkat daerah. 2.1.4.5.33. Urusan Keuangan
75. a.Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut, dari tahun anggaran 2020 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota, antara lain melalui rekonsiliasi rutin atas belanja, aset, dan laporan keuangan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, dukungan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan aset dan persediaan, turut memperkuat akurasi dan keandalan pelaporan keuangan. Kinerja ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Indikator opini BPK juga didukung oleh penurunan jumlah temuan BPK dan peningkatan persentase tindak lanjut temuan dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut mencerminkan bahwa perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berjalan secara optimal.
76. b.Persentase Belanja Pendidikan (Minimal 20%) Persentase belanja pendidikan di Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami sedikit fluktuasi antar tahun. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperkuat sektor pendidikan melalui alokasi anggaran yang memadai. Fluktuasi yang terjadi selama lima tahun terakhir dapat disebabkan oleh penyesuaian kebijakan anggaran, pergeseran prioritas pembangunan, serta kebutuhan mendesak lainnya yang memengaruhi komposisi belanja. Meskipun demikian, alokasi anggaran pendidikan di Kota Yogyakarta secara konsisten telah melampaui ketentuan minimal 20% dari total belanja daerah, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan. Capaian output dari alokasi belanja pendidikan di Kota Yogyakarta antara lain terlihat dari peningkatan angka kelulusan dan transisi jenjang pendidikan, serta capaian rata- rata lama sekolah yang terus membaik dan melampaui rata-rata nasional. Selain itu, pemerintah kota juga berhasil memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus melalui integrasi di sekolah-sekolah negeri, serta mengembangkan fasilitas Taman Pintar sebagai pusat edukasi publik yang didukung oleh pembiayaan daerah dan BLUD. Program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu yang juga dicanangkan turut memastikan bahwa tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal akibat keterbatasan ekonomi, sehingga meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga kota. Hal ini menunjukkan upaya nyata pemerintah kota dalam memenuhi hak atas pendidikan dan memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Gambar 98. Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025
77. c.Persentase Belanja Kesehatan (Minimal 10%) Persentase belanja kesehatan di Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan capaian tertinggi pada masa pandemi. Pada tahun 2020 dan 2021, anggaran kesehatan mencapai 21,40% dan 25,89% dari total belanja daerah. Kenaikan tajam tersebut merupakan respons langsung terhadap pandemi Covid-19 , di mana pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk penanganan kedaruratan kesehatan, seperti pengadaan alat kesehatan, layanan vaksinasi, serta penanganan pasien. Setelah situasi pandemi mereda, proporsi belanja kesehatan mengalami penyesuaian. Pada tahun 2022 dan 2023, persentasenya menurun masing-masing menjadi 13,22% dan 13,96%, lalu kembali meningkat menjadi 16,65% pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kebutuhan sektor kesehatan yang dipengaruhi oleh perubahan prioritas kebijakan, situasi darurat, serta pelaksanaan program kesehatan baru. Meskipun mengalami penyesuaian, proporsi belanja kesehatan secara konsisten telah memenuhi amanat nasional, yakni minimal 10% dari total belanja daerah, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Gambar 99. Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025
78. d.Indikator Keuangan Lainnya Selain ketiga data tersebut, terdapat beberapa indikator yang mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dalam tabel berikut. Tabel 154. Indikator Keuangan Lainnya No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 66,3 76,8 78,3 96,77 97,66 2 Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah % 93,4 93,1 95,1 96,77 98,88 3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik % 97,7 100 97,6 100 100 4 Persentase penyerapan belanja daerah % N/A N/A N/A 94,41 95,5 5 Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik % N/A N/A N/A 92,68 100 6 Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian % N/A N/A N/A 113,79 113,03 7 Nilai pendapatan Pajak Daerah Juta Rupiah N/A N/A N/A 550.574, 45 575.834,20 8 Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar Juta Rupiah N/A N/A N/A 23.367,08 28.758,28 9 Nilai Pendapatan Asli Daerah Juta Rupiah N/A N/A N/A 803.673,28 842.865,62 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: 1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2) Pengalokasian anggaran belanja APBD; 3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4) Penyerapan anggaran; 5) Kondisi keuangan daerah; dan 6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. IPKD Kota Yogyakarta tahun 2020 mendapatkan skor sebesar 66,25 dan terus meningkat menjadi 97,66 di tahun 2024. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah pada kurun waktu 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuasi. Dengan realisasi di tahun 2020mencapai 93,36 dan mengalami penurunan hingga di tahun 2021 menjadi 93,09. Kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 95,07, hingga di tahun 2024 menjadi yang tertinggi sebesar 98,88%. Persentase Perangkat Daerah dengan laporan pengelolaan barang kategori baik dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, dan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan menjadi 100%. Persentase penyerapan belanja daerah di tahun 2024 tercatat mencapai 95,50%. Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik di tahun 2024 tercatat mencapai 100%. Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non denda, non pengembalian di tahun 2024 telah mencapai 113,03%. Pada indikator nilai pendapatan asli daerah di tahun 2024 tercatat Rp 575.834.201.429,-. Sedangkan nilai tunggakan pajak daerah terbayar di tahun 2024 mencapai Rp 28.758.278.740,-. Di tahun 2024 nilai pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta mencapai Rp 842.865.622.059,51,-. Analisis akuntabilitas keuangan daerah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi dari pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pengelolaan pajak daerah yang meliputi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Pada tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta terdapat penambahan atau perubahan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu persentase penyerapan belanja daerah, persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik, persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non-denda, non- pengembalian, nilai pendapatan pajak daerah, nilai tunggakan pajak daerah terbayar, dan indikator nilai pendapatan asli daerah sehingga data tahun 2020-2022 N/A atau tidak ada. 2.1.4.5.34. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
79. a.Penilaian Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh predikat Baik dalam Penilaian Sistem Merit yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2023-2024 dengan nilai 332,5 dengan predikat ‘’Sangat Baik’’ dari KASN. Penilaian tersebut dilakukan sebagai evaluasi agar ke depan penataan sistem merit semakin sempurna, mampu menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Tabel 155. Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Perencanaan kebutuhan 37,5 37,5 37,5 40 40 2 Pengadaan 36 32 36 38 38 3 Pengembangan karier 70 72,5 77,5 87,5 87,5 4 Promosi dan mutasi 25 25 25 30 30 5 Manajemen kinerja 62,5 60 52,5 60 60 6 Penggajian, penghargaan dan disiplin 25 27,5 35 40 40 7 Perlindungan dan pelayanan 10 12 16 16 16 8 Sistem informasi 21 21 21 21 21 Total nilai 287 287,5 300,5 332,5 332,5 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BKPSDM akan menindaklanjuti melalui berbagai program/kegiatan antara lain penyusunan pola karier, penyempurnaan SIMPEG, pembuatan aplikasi terintegrasi SKP-PKP, penyelenggaraan diklat, penyempurnaan simpinter, kerja sama permagangan, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, pengembangan CORPU, penyusunan E-Modul, dan lain-lain.
80. b.Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019, indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran indeks profesionalisme ASN dilakukan berdasarkan prinsip dan dimensi penilaian indeks tersebut. Adapun prinsip pengukuran indeks profesionalisme ASN sebagai berikut:
81. a.Koheren, kriteria yang digunakan bersumber dari sistem merit;
82. b.Kelayakan, indeks riil profesionalisme ASN disusun mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN;
83. c.Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya;
84. d.Dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya; dan
85. e.Multi-dimensional. Indeks profesionalisme ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN. Adapun penjelasan mengenai dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:
86. a.Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Porsi dimensi kualifikasi adalah 25% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
87. b.Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Porsi dimensi kompetensi adalah 40% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
88. c.Dimensi kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Porsi dimensi ini 30% dari total pengukuran, indikatornya adalah nilai SKP dan PKP; dan
89. d.Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Porsi dimensi ini adalah 5% yang terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin (berat, sedang, ringan). Adapun lima kriteria indeks profesionalitas ASN yang dihasilkan dari pengukuran dimensi di atas, yaitu skor 91-100 dengan predikat “sangat tinggi”; skor 81-90 dengan predikat “tinggi”; skor 71-80 dengan predikat “sedang”; skor 61-70 dengan predikat “rendah”; serta skor di bawah 60 dengan predikat “sangat rendah. Tabel 156. Indeks Profesionalitas ASN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 Kualifikasi Kompetensi Kinerja Disiplin Nilai IP ASN Kategori 21,63 32,36 25,18 4,99 84,17 Tinggi Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2025 Berdasar tabel di atas, pada tahun 2024 indeks profesionalitas ASN di Kota Yogyakarta sebesar 84,17 sehingga masuk pada kategori Tinggi. Partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi/Diklat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta cukup tinggi yang difasilitasi BKPSDM melalui daring, luring, seperti Jogja Corpu, CAT di SIMPINTER dan beberapa pengiriman yang memenuhi syarat minimal 20 JPL/tahun maupun secara mandiri oleh PNS terkait. Selain itu, keaktifan PNS untuk mendokumentasikan dan melaporkan bukti tersurat mengikuti pengembangan kompetensi di SIM DIKLAT secara optimal sehingga berpengaruh terhadap tingginya nilai IPASN tahun 2024. 2.1.4.5.35. Urusan Penelitian dan Pengembangan Hasil pelaksanaan urusan riset dan inovasi daerah terlihat pada indikator program yaitu indeks kemanfaatan yang mencapai 101,90% di tahun 2024. Kendala utama dalam pelaksanaan program riset di Kota Yogyakarta adalah belum sepenuhnya hasil penelitian dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan (evidence-based policy). Sedangkan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Bappeda sebagai perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan memiliki peran penting dalam mendorong, mengawal, dan mengevaluasi inovasi daerah. Namun demikian, pengawalan terhadap inovasi tersebut belum berjalan secara optimal. Pengarusutamaan hasil riset ke dalam kebijakan masih menghadapi tantangan, terutama karena mekanisme yang ada belum cukup kuat untuk memastikan bahwa riset tematik dan strategis yang telah dilakukan benar-benar menjadi referensi dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan, khususnya yang mendukung program prioritas kota. Dalam konteks penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) berperan sebagai dokumen pedoman yang strategis. RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif, yang memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi, atau riset dan inovasi, dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan, RIPJPID menjadi acuan penting dalam mengarahkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. RIPJPID tidak hanya menyajikan gambaran mengenai potensi sumber daya dan kondisi sosial ekonomi daerah, tetapi juga menguraikan secara mendalam mengenai kapasitas dan ekosistem riset yang ada, arah tema prioritas pembangunan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, RIPJPID memberikan landasan analitis mengenai kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan kebutuhan penguatan evidence-based policy, serta merumuskan strategi dan peta jalan pengembangan riset dan inovasi yang relevan dengan konteks lokal. Dengan menjadikan RIPJPID sebagai rujukan utama dalam perencanaan, diharapkan penyusunan RPJMD dapat mengakomodasi pendekatan yang lebih terukur dan berorientasi pada pemanfaatan hasil riset secara nyata, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya solutif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Daerah (RINOVDAL) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih rendah dalam membina pelaksanaan riset. Perlu adanya penguatan peran Bidang RINOVDAL agar lebih aktif memfasilitasi dan membina riset-riset OPD melalui forum seperti Dewan Litbang, Jaringan Penelitian (Jarlit), serta menjalin kolaborasi dengan LPPM perguruan tinggi. Potensi besar dari perguruan tinggi juga belum dimanfaatkan secara optimal, padahal kegiatan pengabdian masyarakat oleh akademisi dapat disinergikan dengan kebutuhan riset berbasis permasalahan di OPD agar hasilnya lebih aplikatif dan berdampak langsung. Di sisi lain, kerja sama riset dengan lembaga eksternal seperti BRIN, Bappenas, NGO, maupun sektor swasta juga belum terjalin secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah menjadi langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan hasil riset secara lebih luas dan berkelanjutan. Pada keikutsertaan Innovative Government Award (IGA) 2024, Kota Yogyakarta memperoleh skor Indeks Inovasi Daerah 62,38 dengan predikat Sangat Inovatif pada posisi rangking 30, dari 33 kota sangat inovatif, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024. Kondisi ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa variabel yang rendah yaitu variabel jumlah inovasi dan hasil kreatif, variabel kecanggihan produk, output pengetahuan dan teknologi, dan sumber daya manusia. Berdasarkan data dari 51 OPD/unit kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta yang berpartisipasi baru 34 OPD/unit kerja atau 67%. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tercapainya sasaran program riset dan inovasi adalah:
90. a.Optimalisasi penyebarluasan informasi hasil penelitian melalui jurnal jaringan penelitian yang disusun setiap tahun dan penyusunan jurnal hasil penelitian secara elektronik dalam bentuk e-jurnal jarlit;
91. b.Optimalisasi hasil penelitian yang didukung oleh kegiatan perancangan inovasi penyusunan Sistem Aplikasi Decision Support System (DSS), yaitu dengan mengoptimalkan executive summary hasil kajian yang dapat diunggah pada aplikasi dimaksud untuk memudahkan layanan data dan informasi terkait hasil penelitian dan rekomendasi hasil penelitian serta informasi lainnya kepada mitra kerja Litbang;
92. c.Optimalisasi peran Jaringan Penelitian (Jarlit) dalam mengawal proses Penelitian Tematis di Kota Yogyakarta;
93. d.Optimalisasi peran Forum LPPM dalam meningkatkan peran serta aktif Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta dalam membantu pembangunan di Kota Yogyakarta melalui Tri Dharma Perguruan tinggi;
94. e.Mendorong, mengawal, dan mengevaluasi Inovasi dan penelitian di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, melalui kegiatan Anugerah Inovasi dan Penelitian;
95. f.Mendorong, mengawal, dan mengevaluasi inovasi PD melalui kegiatan Anugerah Inovasi Perangkat Daerah; dan
96. g.Menyelenggarakan pelatihan penumbuhan inovasi daerah, pelatihan Karya Tulis Ilmiah, dan pelatihan penulisan policy paper bekerja sama dengan BKPSDM. 2.1.4.5.36. Urusan Pengawasan Dalam proses kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, diperlukan adanya sistem pengawasan yang dapat menindaklanjuti pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut. Berikut merupakan tabel mengenai urusan pengawasan yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024. Tabel 157. Indikator Urusan Pengawasan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah temuan BPK Temuan 52 9 7 8 36 2 Jumlah rekomendasi Rekomendasi 61 21 19 18 96 3 Tindaklanjut rekomendasi yang sudah sesuai Rekomendasi 59 8 12 18 96 4 Tindaklanjut rekomendasi yang belum sesuai Rekomendasi 2 0 7 0 0 5 Persentase tindak lanjut temuan % 91,67 100 100 95,65 100 6 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai N/A 3,2 2,892 3,319 3,397 7 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nilai Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Sumber: Inspektorat Kota Yogyakarta, BKPSDM Kota Yogyakarta 2025 Dari tabel di atas, hasil temuan pemeriksaan BPK pada tahun 2020-2024 semua rekomendasi telah ditindaklanjuti. Temuan yang paling banyak berada pada tahun 2020 dengan jumlah temuan sebanyak 52 temuan dengan 61 rekomendasi. Sedangkan temuan yang paling sedikit ada pada tahun 2022 yaitu sebanyak 7 temuan dengan 19 rekomendasi. Selain itu, pada informasi tindaklanjut rekomendasi yang sudah sesuai menunjukkan di tahun 2023 mencapai 100% dengan jumlah 96 rekomendasi dan semuanya telah ditindaklanjuti. Sedangkan pada tindaklanjut rekomendasi yang belum sesuai tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Di tahun 2020 terdapat 2 rekomendasi yang belum sesuai, dan di tahun 2022 terdapat 7 rekomendasi yang belum sesuai, namun di tahun 2021, 2023, dan 2024 semua rekomendasi telah sesuai. Secara keseluruhan persentase tindak lanjut temuan di Kota Yogyakarta pada di tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 100% di tahun 2021-2022. Namun di tahun 2023 persentase ini mengalami penurunan menjadi 95,65%. Hal ini disebabkan oleh terdapat 1 rekomendasi yang masih ditindaklanjuti oleh PD terkait, dikarenakan rekomendasi yang dimaksud berkaitan dengan penyusunan SOP, sehingga memerlukan waktu untuk penyusunan dan koordinasi dengan instansi terkait. Namun persentase ini kembali meningkat menjadi 100% di tahun 2024. Adapun faktor lain yang mendukung kelancaran tindak lanjut temuan di Kota Yogyakarta yaitu adanya dukungan dari PD untuk melaksanakan fungsi tugas pokoknya dengan baik dan menjalankan 3E (Efektivitas, Efisien, dan Ekonomis) secara baik, selain itu PD mulai memanfaatkan layanan klinik konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga lebih terarah dan terawasi. Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target level 3 (untuk 6 elemen penilaian). Hasil penilaian kapabilitas APIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Yogyakarta dengan hasil yaitu level 3 di tahun 2024. 2.1.4.5.37. Urusan Sekretariat DPRD Sekretariat Dewan mempunyai ketugasan membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat Dewan sudah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta setiap tahunnya. Program-program kerja DPRD dalam melaksanakan aspek fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi anggaran juga sudah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, serta dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat Dewan. Tabel 158. Indikator Urusan Sekretariat Dewan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Perda yang telah ditetapkan Perda 9 12 10 11 10 2 Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD 78,1 78,14 80,63 79,63 85,7 Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2025 Pada tahun 2024 terdapat 10 Perda yang telah ditetapkan. Adapun Perda yang setiap tahun ditetapkan adalah Perda tentang APBD, Perda tentang APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Kemudian pada DPRD Kota Yogyakarta sendiri telah ada pengintegrasian program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD pada setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir. Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan nilai indeks setiap tahunnya. Pada tahun 2020 nilai indeks kepuasan layanan terhadap DPRD sebesar 78,10 dan terus meningkat menjadi 85,70 di tahun 2024. Namun di tahun 2023 nilai indeks mengalami penurunan menjadi 79,63 hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan pada formula perhitungan yaitu di tahun 2023 survei kepuasan layanan terhadap agenda DPRD dilakukan pada tamu, masyarakat dan anggota DPRD itu sendiri 2.1.4.5.38. Urusan Keistimewaan Kota Yogyakarta memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber dana dari APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang terdiri atas BKK Dana Keistimewaan DIY dan BKK Reguler DIY. Pengaturan Keistimewaan DIY sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, adalah bertujuan untuk:
97. a.mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
98. b.mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
99. c.mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke- bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
100. d.menciptakan pemerintahan yang baik; dan
101. e.melembagakan peran dan tanggung jawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Perdais DIY No. 1/2024 bahwa dalam melaksanakan urusan Keistimewaan, Pemda DIY menugaskan sebagian urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten, Kota, Kemantren, Kapanewon, Kalurahan dan Kelurahan. Penugasan urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud adalah untuk mewujudkan tujuan pengaturan keistimewaan DIY dan tujuan pembangunan DIY. Sesuai dengan Pergub DIY No. 52/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, BKK Dana Keistimewaan merupakan bantuan Pemda DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme APBD. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya untuk mengoptimalkan usulan Dana Keistimewaan seperti yang tersaji pada gambar berikut ini. Meskipun demikian, pagu definitif yang diperoleh, jauh lebih rendah dibandingkan usulan mengingat adanya verifikasi kesesuaian dengan isu strategis, baik pada level Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat. Gambar 100. Perbandingan Usulan, BA Awal dan BA Definitif Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2026 Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2025 Pemanfaatan BKK Dana Keistimewaan di Kota Yogyakarta difokuskan pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Pendanaan ini mencakup berbagai aspek, antara lain kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. .Adapun lingkup urusan keistimewaan yang dimaksud sebagai berikut.
  1. 1.Urusan Kelembagaan Ketentuan mengenai kelembagaan diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais DIY) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Penyelenggaraan urusan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Prinsip yang diterapkan mencakup responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, dengan tetap mempertimbangkan bentuk serta susunan pemerintahan yang telah ada secara historis.
  2. 2.Urusan Kebudayaan Regulasi terkait kebudayaan tercantum dalam Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Dana Keistimewaan dalam urusan ini digunakan untuk pengadaan alat-alat dan pendanaan berbagai kegiatan budaya. Selain itu, alokasi dana juga dapat diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas kebudayaan.
  3. 3.Urusan Pertanahan Pengelolaan pertanahan diatur dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Regulasi tersebut menetapkan bahwa pemanfaatan tanah bertujuan untuk mendukung pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan mencakup aspek penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan, sementara pemanfaatan meliputi perlindungan, penggunaan, dan pelepasan tanah sesuai ketentuan.
  4. 4.Urusan Tata Ruang Ketentuan mengenai tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tercantum dalam Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2017. Pengaturan tata ruang bertujuan untuk mendukung pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan harmoni dengan satuan ruang lainnya. Dalam pelaksanaannya, Kasultanan dan Kadipaten menetapkan Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang, yang disusun dengan mempertimbangkan kebijakan tata ruang nasional dan daerah sesuai Keistimewaan DIY. Tabel 159. Alokasi Penerimaan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 No. Urusan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kelembagaan 174.296.500 51.613.900 212.786.250 658.789.750 817.590.000 2 Kebudayaan 11.986.349.265 30.128.799.295 34.618.248.279 59.887.519.324 69.957.978.400 3 Pertanahan 1.239.550.000 486.038.000 1.408.780.000 904.594.000 955.703.700 4 Tata Ruang 40.312.165.019 41.489.743.000 14.650.850.000 31.488.691.700 13.219.609.280 Total per Tahun 53.712.360.784 72.156.194.195 50.890.664.529 92.939.594.774 84.950.881.380 TOTAL 354.649.695.662 Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2025 Gambar 101. Grafik Realisasi Fisik dan Keuangan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2025 Selama rentang waktu tahun 2020-2024, total alokasi BKK Dana Keistimewaan untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 354.649.695.662,- dengan pagu anggaran di setiap tahunnya yang fluktuatif, dengan perincian sebagai berikut:
  5. 1.Tahun 2020 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 53.712.360.784,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 100,00% dan realisasi keuangan mencapai 98,87%.
  6. 2.Tahun 2021 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 72.156.194.195,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,95% serta capaian realisasi keuangan mencapai 97,79%.
  7. 3.Tahun 2022 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 50.890.664.529,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,99% serta capaian realisasi keuangan mencapai 97,39%.
  8. 4.Tahun 2023 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 92.939.594.774,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 100,00% serta capaian realisasi keuangan mencapai 99,25%.
  9. 5.Tahun 2024 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 84.950.881.380,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 100,00% serta capaian realisasi keuangan mencapai 99,35%. Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY Tahun 2024 sebesar Rp 84.950.881.380,- yang dialokasikan untuk mendanai empat sektor utama, yaitu kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Hingga akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, realisasi kumulatif dana keistimewaan mencapai 99,48% dari total alokasi, yang setara dengan Rp 84.511.048.963,- (SP2D), atau 99,35% dari total alokasi setara Rp 84.400.282.254,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik kumulatif tercatat mencapai 100,00%. Tabel 160. Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Kota Yogyakarta sampai dengan TW IV T.A. 2024 NO URUSAN/SKPD PAGU PERUBAHAN 2 KEUANGAN FISIK (%) SP2D (Rp) SP2D (%) SPJF (Rp) SPJF (%)
(1)(2) (3) (8) (9) (8) (9) (10) KOTA YOGYAKARTA 84,950,881,380 84,511,048,963 99.48% 84,400,282,254 99.35% 100.00% 1 KELEMBAGAAN 817,590,000 817,589,998 100.00% 817,160,312 99.95% 100.00% A. Bagian Organisasi 70,416,000 70,416,000 100.00% 70,416,000 100.00% 100.00% B. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 183,174,000 183,174,000 100.00% 183,174,000 100.00% 100.00% C. Dinas Kesehatan 564,000,000 563,999,998 100.00% 563,570,312 99.92% 100.00% 2 KEBUDAYAAN 69,957,978,400 69,547,736,980 99.41% 69,458,696,137 99.29% 100.00% A. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 42,069,892,400 41,831,251,625 99.43% 41,743,598,757 99.22% 100.00% B. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 27,513,086,000 27,345,951,155 99.39% 27,344,563,180 99.39% 100.00% C. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 200,000,000 197,055,000 98.53% 197,055,000 98.53% 100.00% D. Kemantren Gedongtengen 175,000,000 173,479,200 99.13% 173,479,200 99.13% 100.00% 3 PERTANAHAN 955,703,700 947,508,550 99.14% 932,719,470 97.60% 100.00% A. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 955,703,700 947,508,550 99.14% 932,719,470 97.60% 100.00% 4 TATA RUANG 13,219,609,280 13,198,213,435 99.84% 13,191,706,335 99.79% 100.00% A. Dinas Lingkungan Hidup 8,316,889,280 8,315,700,735 99.99% 8,315,700,735 99.99% 100.00% B. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 402,720,000 402,670,000 99.99% 402,670,000 99.99% 100.00% C. Kemantren Danurejan 300,000,000 300,000,000 100.00% 298,210,800 99.40% 100.00% D. Kemantren Gedongtengen 200,000,000 199,552,700 99.78% 198,807,200 99.40% 100.00% E. Kemantren Gondokusuman 500,000,000 499,467,200 99.89% 498,934,400 99.79% 100.00% F. Kemantren Gondomanan 200,000,000 199,653,200 99.83% 199,653,200 99.83% 100.00% G. Kemantren Jetis 300,000,000 298,798,800 99.60% 298,182,000 99.39% 100.00% H. Kemantren Kotagede 300,000,000 298,369,000 99.46% 297,174,000 99.06% 100.00% I. Kemantren Kraton 300,000,000 300,000,000 100.00% 299,428,800 99.81% 100.00% J. Kemantren Mantrijeron 300,000,000 298,210,800 99.40% 298,210,800 99.40% 100.00% K. Kemantren Mergangsan 300,000,000 298,155,200 99.39% 298,155,200 99.39% 100.00% L. Kemantren Ngampilan 200,000,000 199,212,800 99.61% 199,025,600 99.51% 100.00% M. Kemantren Pakualaman 200,000,000 199,703,000 99.85% 199,673,000 99.84% 100.00% N. Kemantren Tegalrejo 400,000,000 400,000,000 100.00% 400,000,000 100.00% 100.00% O. Kemantren Umbulharjo 700,000,000 688,720,000 98.39% 688,156,000 98.31% 100.00% P. Kemantren Wirobrajan 300,000,000 300,000,000 100.00% 299,724,600 99.91% 100.00% Total 84,950,881,380 84,511,048,963 99.48% 84,400,282,254 99.35% 100.00% Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2024 Secara ringkas, penjelasan capaian/realisasi kinerja keuangan dan fisik hasil pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan per urusan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1.Urusan Kelembagaan Total alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2024 untuk urusan kelembagaan di Kota Yogyakarta mencapai Rp 817.590.000,- atau 0,96% dari total dana keistimewaan. Anggaran ini dialokasikan untuk Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, yang dikelola oleh tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Kesehatan. Hingga akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, realisasi keuangan program ini mencapai 100% dari pagu anggaran dengan rincian Rp 817.589.998,- (SP2D) dan Rp 817.160.312,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik juga tercatat sebesar 100%.

a.Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Bagian Organisasi Setda menerima alokasi sebesar Rp 70.416.000,- untuk mendukung program kelembagaan melalui dua kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, yang mencakup penataan bentuk kelembagaan asli di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan kedua adalah Peningkatan Budaya Pemerintahan, yang berfokus pada implementasi budaya pemerintahan berbasis keistimewaan di tingkat lokal. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta adalah Perangkat Daerah pengampu urusan keistimewaan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara tepat, efektif dan efisien, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang tepat serta memperoleh pedoman terkait mekanisme struktur kelembagaan perangkat daerah/unit kerja pengampu urusan keistimewaan. Sedangkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta adalah dengan implementasi budaya Satriya berdampak pada terciptanya hubungan yang harmonis sesama pegawai, terciptanya suasana kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang tertata rapi, tata Kelola pemerintahan yang bersih, serta pelayanan publik yang maksimal.
b.BKPSDM Kota Yogyakarta BKPSDM memperoleh Rp 183.174.000,- untuk melaksanakan Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan, yang mencakup sub kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan terkait sistem pemerintahan berbasis keistimewaan DIY Hasil dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta adalah memperdalam pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai nilai-nilai keistimewaan DIY.
c.Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan mendapat alokasi Rp 564.000.000,- untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan melalui sub kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan penerapan kebijakan berbasis keistimewaan dalam layanan kesehatan bagi masyarakat. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah: 1) Inovasi Pelayanan Publik "Branding ECHO" : meningkatkan kualitas wisata kuliner PKL angkringan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam konsumsi pangan PKL angkringan, yang tentunya akan berdampak pada pendapatan pedagang. Selain itu, upaya ini untuk memperkuat wisata kuliner PKL angkringan sebagai salah satu mata rantai daya tarik wisata Kota Yogyakarta. 2) Inovasi Pelayanan Publik "PENTAMARTO": membangun community awareness terhadap penanganan henti jantung, yang bertujuan meningkatkan survival rate pada korban henti jantung di luar rumah sakit melalui peningkatan bystander CPR (bantuan hidup dasar yang dilakukan oleh orang di sekitar korban) dan public access defibrillator.
1. 2.Urusan Pertanahan Total alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2024 untuk urusan pertanahan di Kota Yogyakarta mencapai Rp 955.703.700,- atau 1,13% dari total BKK Dana Keistimewaan DIY. Anggaran ini digunakan untuk Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta. Program ini mencakup dua kegiatan utama:
a.Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang terdiri dari: 1) Sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 2) Sub kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
b.Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang mencakup:
c.Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
d.Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Hingga akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, realisasi keuangan pelaksanaan program ini mencapai 99,14% dari total pagu anggaran, setara dengan Rp 947.508.550,- (SP2D), atau 97,60% dari total pagu setara Rp 932.719.470,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik tercatat mencapai 100%, menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan program sesuai dengan target perencanaan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta adalah: Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten; teramankannya aset Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; sebagai sumber informasi terhadap data Tanah Kasultanan dan Kadipaten kepada pihak-pihak yang berkepentingan; terinventarisasinya Tanah Kasultanan dan Kadipaten di wilayah Kota Yogyakarta; terciptanya tertib administrasi dan hukum pertanahan atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten; mencegah terjadinya penyimpangan ketentuan tata ruang dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; serta terdorongnya masyarakat untuk tertib dan taat hukum dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta adalah terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; serta terfasilitasinya penanganan keberatan masyarakat dan institusi sehingga mampu meminimalisir persoalan hukum yang timbul.
1. 3.Urusan Tata Ruang Total alokasi dana urusan tata ruang mencapai Rp 13.219.609.280,- atau 15,56% dari total BKK Dana Keistimewaan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program Keistimewaan yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, dan 14 (empat belas) Kemantren di Kota Yogyakarta. Hingga akhir tahun, realisasi keuangan program ini mencapai 99,84% (Rp 13.198.213.435,- SP2D) atau 99,79% (Rp 13.191.706.335,- SPJF), sementara realisasi fisik tercatat 100%. Adapun rincian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan Urusan/ Kewenangan Tata Ruang di masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:
a.Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta DLH mengelola alokasi Rp 8.316.889.280,- yang digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten. Kegiatan ini mencakup sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kawasan bersejarah melalui perencanaan ruang yang selaras dengan prinsip keistimewaan, dengan aktivitas berupa pengembangan TPS3R Karangmiri, TPS3R Nitikan (Kranon), dan pengadaan alat-alat pengolah sampah di kawasan tersebut. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah berkurangnya volume sampah yang akhirnya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
b.DPUPKP Kota Yogyakarta DPUPKP menerima Rp 402.720.000,- untuk Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, melalui sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola kawasan yang memiliki nilai historis dan sosial, guna memperkuat identitas ruang berbasis keistimewaan.
c.Kemantren Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta mengelola dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis. Setiap kelurahan di masing-masing kemantren mendapatkan alokasi sebesar Rp 100.000.000,- per kelurahan untuk melaksanakan aktivitas Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori/Losida/Ember Tumpuk/ Komposter. Seluruh kemantren melaksanakan 100% realisasi fisik. Realisasi keuangan di setiap kemantren berkisar antara 98,31% hingga 100%, menunjukkan efektivitas penggunaan dana dalam pelaksanaan aktivitas ini. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang dilaksanakan oleh masing-masing kemantren adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah organik secara benar dan efektif; berkurangnya volume timbulan sampah organik; serta dihasilkannya kompos untuk pupuk organik dalam pertanian perkotaan.
1. 4.Urusan Kebudayaan Total alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah Rp 69.957.978.400,- atau 82,35% dari total BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima Kota Yogyakarta. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), DPUPKP, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, serta Kemantren Gedongtengen. Secara kumulatif s/d akhir Triwulan IV T.A. 2024, realisasi kinerja keuangan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan adalah sebesar 99,41% dari total pagu Urusan/ Kewenangan Kebudayaan T.A. 2024 setara Rp 69.547.736.980,- (SP2D) atau sebesar 99,29% dari total pagu Urusan/ Kewenangan Kebudayaan T.A. 2024 setara Rp 69.458.696.137,- (SPJF), sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun rincian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan Urusan/ Kewenangan Kebudayaan di masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:
a.Dinas Kebudayaan (Kudha Kabudayaan) Alokasi total BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) mencapai Rp 42.069.892.400,-, yang terbagi menjadi tiga bagian: Rp 20.612.450.000,- untuk Dinas Kebudayaan, Rp 653.640.000,- untuk UPT Pengelolaan Taman Budaya, dan Rp 20.803.802.400,- untuk UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Hingga akhir Triwulan IV 2024, realisasi keuangan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan mencapai 99,43% dari total dana yang dikelola, yaitu Rp 41.831.251.625,- (SP2D) atau 99,22% dengan total Rp 41.743.598.757,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik telah tercapai sepenuhnya dengan capaian 100%. Program ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kegiatan yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan, UPT Pengelolaan Taman Budaya, dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. 1) Dinas Kebudayaan menjalankan tiga kegiatan utama, yaitu: a) Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman, yang mencakup pembinaan dan pengembangan kesejarahan, pengelolaan bahasa dan sastra, serta pemeliharaan museum. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan adalah: Meningkatnya literasi kesejarahan, pelibatan masyarakat dalam penggalian potensi kesejarahan yang bisa berdampak pengembangan destinasi wisata kesejarahan; Mendekatkan kembali bahasa, sastra dan aksara Jawa di masyarakat khususnya untuk generasi muda, sehingga nilai-nilai kearifan lokal tetap eksis di tengah masyarakat; serta terinternalisasikannya nilai kejuangan, pelestarian kebudayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman. b) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, yang berfokus pada pengembangan situs bersejarah. c) Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan adalah berkembang dan lestarinya WBCB Kota Yogyakarta. d) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan desa budaya, diplomasi kebudayaan, festival seni, hingga penyelenggaraan event bagi penggiat seni. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan adalah: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta; Memberikan ruang dan kesempatan bagi potensi seni budaya yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta untuk lebih dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat, baik warga Kota Yogyakarta maupun masyarakat secara luas di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar DIY; Menggali dan mempresentasikan potensi yang menjadi kekhasan Rintisan Kelurahan Budaya dan berpotensi untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Berkembangnya potensi seni budaya yang berdampak pada sektor pariwisata terutama peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta; Termotivasinya pelaku seni budaya untuk terus berkarya dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya di Kota Yogyakarta; Lestari dan berkembangnya WBTB Kota Yogyakarta; serta Terlaksananya upacara adat di wilayah memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat sekitarnya. 2) UPT Pengelolaan Taman Budaya bertanggung jawab atas satu kegiatan utama, yaitu pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya di wilayah Yogyakarta. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Taman Budaya yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya adalah terwujudnya pusat aktivitas seni budaya yang mendorong kreativitas pelestarian dan pengembangan budaya sekaligus ruang publik yang bisa diakses oleh masyarakat. 3) UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya menjalankan dua kegiatan utama, yaitu tata kelola cagar budaya dan warisan budaya, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keistimewaan di bidang kebudayaan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya adalah terciptanya Kawasan Cagar Budaya yang nyaman, aman, tertib. Sedangkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya adalah meningkatnya citra Kawasan Cagar Budaya yang nyaman, aman, tertib.
b.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Alokasi total BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 27.513.086.000,-. Program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama, yaitu Pengelolaan Taman Budaya, yang mencakup upaya pengelolaan dan pengembangan taman budaya di tingkat kabupaten/kota, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Budaya, yang berfokus pada Pembangunan Arsitektur khas Yogyakarta (Penanganan RTLH). Hingga akhir Triwulan IV 2024, realisasi keuangan pelaksanaan program yang ditangani oleh DPUPKP mencapai 99,39% dari total anggaran, yaitu Rp 27.345.951.155,- (SP2D) atau Rp 27.344.563.180,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 100%, menunjukkan pencapaian penuh dalam pelaksanaan program. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Taman Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dengan adanya bangunan Gedung Grha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi para pelaku kesenian dan seluruh warga di kota Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta, selain itu akan memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar dengan adanya obyek wisata kesenian yang baru di wilayah Giwangan dan sekitarnya yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah: Terpenuhinya hak warga Kota Yogyakarta untuk tinggal dalam permukiman yang layak; Meningkatnya kualitas hidup warga Kota Yogyakarta; serta melestarikan bangunan rumah dengan arsitektur Khas Yogyakarta.
c.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Alokasi total BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 200.000.000,-. Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan utama, yaitu Pendidikan Berbasis Budaya, yang mencakup Pembinaan Muatan Lokal sebagai sub kegiatan utama. Hingga akhir Triwulan IV 2024, realisasi keuangan pelaksanaan program mencapai 98,53% dari total anggaran, yaitu Rp 197.055.000,- (SP2D maupun SPJF). Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 100%, menunjukkan pencapaian penuh dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah terimplementasikannya budaya Khas Jogja, terjaganya keluhuran diri dan keharmonisan dengan orang lain; terwujudnya perilaku yang sesuai adat istiadat dan tata krama yang berlaku di masyarakat.
d.Kemantren Gedongtengen Alokasi total BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan yang dikelola oleh Kemantren Gedongtengen pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 175.000.000,-. Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan utama, yaitu Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya, dengan fokus pada Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya sebagai sub kegiatan utama. Hingga akhir Triwulan IV 2024, realisasi keuangan program telah mencapai 99,13% dari total anggaran, yaitu Rp 173.479.200,- (SP2D maupun SPJF). Sementara itu, pelaksanaan fisik telah tercapai sepenuhnya dengan realisasi 100%, menandakan bahwa seluruh target dalam program ini telah terlaksana sesuai rencana. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilaksanakan oleh Kemantren Gedongtengen dengan aktivitas berupa Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan adalah: Mendukung Sumbu Filosofis sebagai Warisan Cagar Budaya Dunia dari UNESCO; Terwujudnya lingkungan yang aman, sehat, bersih, indah; serta Meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan program pemerintah yang ada di wilayah. 2.2. Gambaran Keuangan Daerah Sesuai dengan PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta semua kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola secara langsung maupun melalui entitas lain, serta hak daerah dalam memungut pajak dan retribusi. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), kondisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan stabilitas dan tren yang relatif positif, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun tata kelola anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari sekitar Rp. 563 Miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp855 miliar pada tahun 2024, dengan kontribusi utama dari sektor pariwisata, retribusi daerah, dan pengelolaan aset. Di sisi belanja, realisasi anggaran semakin optimal, tercermin dari penurunan persentase SILPA dari 25,23% pada tahun 2020 menjadi hanya 8,98% pada 2024. Alokasi belanja juga menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap sektor prioritas, seperti pendidikan (di atas 20%) dan kesehatan (di atas 10%), sesuai amanat nasional. Selain itu, konsistensi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan. Tepat waktunya penetapan APBD setiap tahun, serta minimnya program yang tidak terlaksana (0%), menandakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki sistem perencanaan dan penganggaran yang baik. Ke depan, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas belanja, penguatan pendapatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD, serta pengelolaan aset dan pembiayaan inovatif agar kapasitas fiskal semakin berkelanjutan. 2.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah. Analisis APBD Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 sendiri menggunakan data tahun anggaran 2020 – 2024. Rentang waktu ini ditetapkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk memproyeksikan kapasitas fiskal daerah ke depan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan yang lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2.2.1.1. Pendapatan Daerah Menurut Permendagri No. 86/2017, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022, telah ditetapkan sejumlah arah kebijakan strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain: (1) mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan perpajakan dan retribusi; (3) memperkuat pembinaan terhadap BUMD dan BLUD; (4) membentuk BPR Syariah; (5) mengoptimalkan peran XT Square dalam pemberdayaan UMKM; dan (6) meningkatkan kualitas kerja sama daerah. Capaian realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta pada periode tahun anggaran 2020–2024 secara konsisten selalu melampaui target, dengan capaian tertinggi sebesar 105,77% pada tahun 2023. Capaian lebih dari 100% menunjukkan bahwa pendapatan riil melebihi pendapatan yang ditargetkan. Secara umum, baik target maupun realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 5% per tahun. Rincian target, realisasi, serta capaian pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 161. Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Selisih 2020 1.636.876.158.348,6 1.699.751.020.194,3 103,84 62.874.861.845,7 2021 1.631.391.993.906,0 1.707.273.287.342,5 104,65 75.881.293.436,5 2022 1.812.383.542.864,0 1.889.922.124.719,6 104,28 77.538.581.855,6 2023 1.891.691.059.144,0 2.000.846.169.483,5 105,77 109.155.110.339,5 2024 2.012.798.122.693,3 2.081.580.284.914,3 103,42 68.782.162.221,30 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2024 sendiri, PAD Kota Yogyakarta memiliki proporsi sebesar 41,08% terhadap total pendapatan daerah dan komponen ini menunjukkan tren positif sebesar 1,43% per tahun pada kurun waktu 2020-2024. Capaian ini mencerminkan arah positif dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang antara lain dihasilkan melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah. Tabel 162. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 URAIAN REALISASI PENDAPATAN (RUPIAH) 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN DAERAH 1.699.751.020.194 1.707.273.287.342 1.889.922.124.720 2.000.846.169.484 2.081.580.284.914 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 563.174.371.397 598.121.885.338 725.577.542.998 805.346.115.793 855.100.858.914
1. 1.Pajak Daerah 342.780.587.013 372.462.884.357 482.269.519.901 552.124.822.067 575.887.653.496
2. 2.Retribusi Daerah 23.310.646.522 26.855.366.529 29.051.817.794 29.669.773.143 76.242.064.340
3. 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 34.859.626.699 23.991.239.142 31.556.606.183 32.830.241.609 31.847.065.857
4. 4.Lain-Lain PAD yang Sah 162.223.511.163 174.812.395.310 182.699.599.120 190.721.278.974 171.124.075.221 B. PENDAPATAN TRANSFER 1.105.993.726.262 1.078.659.260.088 1.164.344.581.722 1.195.471.353.691 1.225.143.426.000
5. 1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 818.760.445.269 812.159.214.937 894.708.151.723 866.426.526.418 934.903.824.677 1.1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) 48.878.978.276 62.643.616.366 57.580.293.987 54.633.493.787 52.835.068.000 1.2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) 627.247.170.000 617.524.294.000 611.115.719.499 640.404.377.241 673.920.861.000 1.3. Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 42.628.557.012 36.468.809.740 78.219.658.794 13.825.807.247 45.033.949.392 1.4. Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 100.005.739.981 95.522.494.831 147.792.479.443 157.562.848.143 163.113.946.285
6. 2.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 112.688.603.600 72.692.053.000 73.496.525.000 82.504.747.000 53.929.174.000 2.1 Dana Insentif Daerah (DID) - 72.692.053.000 73.496.525.000 82.504.747.000 - 2.2 Dana Penyesuaian 112.688.603.600 - - - - 2.3 Intensif Fiskal - - - - 53.929.174.000
7. 3.Pendapatan Transfer Antar Daerah 174.544.677.393 193.807.992.151 196.139.904.999 246.540.080.273 236.310.427.323 3.1 Pendapatan Bagi Hasil 120.965.338.876 - 145.324.342.606 153.071.631.950 150.610.796.469 3.2 Bantuan Keuangan - 193.807.992.151 50.815.562.393 93.468.448.323 85.699.630.854 3.2 Pendapatan Lainnya 53.579.338.517 - - - C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 30.582.922.535 30.492.141.917 - 28.700.000 1.336.000.000
8. 1.Pendapatan Hibah 30.582.922.535 298.000.000 - 28.700.000 1.336.000.000
9. 2.Dana Darurat - - - - -
10. 3.Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - 30.194.141.917 - - - Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025 Sementara itu, Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, dengan kontribusi sebesar 58,86% pada tahun 2024. Namun, dari sisi tren, pendapatan transfer mencatat rata-rata pertumbuhan tahunan yang lebih rendah yaitu 2,69%, serta mengalami penurunan proporsi rata-rata sebesar -0,61% per tahun selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi pendapatan, meskipun secara nominal pendapatan transfer terus meningkat. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah, yaitu hanya sebesar 0,06% pada tahun 2024. Komponen ini mengalami fluktuasi dan kecenderungan menurun, baik secara nominal maupun proporsional, dengan rata-rata penurunan proporsi sebesar -1,74% per tahun dalam lima tahun terakhir. Tabel di bawah kemudian menunjukkan proporsi masing- masing komponen pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2020–2024. Tabel 163. Proporsi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Uraian Proporsi Pendapatan 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 33,13% 35,03% 38,39% 40,25% 41,08% Pendapatan Transfer 65,07% 63,18% 61,61% 59,75% 58,86% Lain-Lain Pendapatan yang Sah 1,80% 1,79% 0,00% 0,00% 0,06% Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025, Hasil Olahan, 2025 Gambar 102. Tren Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rupiah) Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025 Lebih lanjut, figur di atas menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024, yang terdiri atas tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum, seluruh komponen menunjukkan tren yang bervariasi, dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan tren peningkatan yang stabil dan konsisten. Nilai realisasi PAD tumbuh dari sekitar Rp. 563.174,4 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 855.100,9 Juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan penguatan kapasitas fiskal daerah yang semakin baik, seiring dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan lokal seperti pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kuatnya peranan PAD dalam pembentukan pendapatan daerah mengindikasikan bahwa postur fiskal daerah semakin kokoh, karena pemanfaatan potensi-potensi daerah telah dilakukan secara lebih optimal. PAD Kota Yogyakarta memiliki laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,28% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan total pendapatan daerah yang tercatat sebesar 3,46% per tahun. Perbedaan laju ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, jika pengelolaan potensi lokal terus ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat, kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah akan semakin signifikan. Sementara itu, Pendapatan Transfer, meskipun tetap menjadi sumber dominan, menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih moderat. Nilainya meningkat dari Rp. 1.105.998 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.125.143 Juta pada tahun 2024, namun proporsinya terhadap total pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan menurun. Ini memperkuat indikasi bahwa peranan PAD perlahan namun pasti mulai menggantikan dominasi transfer pusat. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap menjadi komponen dengan kontribusi terkecil. Meskipun terjadi fluktuasi cukup tajam dari Rp. 30.582 Juta pada 2020 menjadi nihil di 2022, dan kembali muncul sebesar Rp. 1.336 Juta di tahun 2024, secara keseluruhan komponen ini bersifat insidental dan tidak menjadi tumpuan utama pendapatan daerah dan grafik ini memperlihatkan arah positif dalam penguatan pendapatan daerah berbasis lokal. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan kelembagaan, serta inovasi dalam penggalian potensi fiskal, Kota Yogyakarta berpeluang besar untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya dalam beberapa tahun ke depan. 2.2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas empat komponen, yakni: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-Lain PAD yang Sah. Keempat komponen ini membentuk fondasi kemandirian fiskal suatu daerah dan menjadi indikator utama dalam mengukur kapasitas pendapatan lokal. Selama periode 2020–2024, realisasi PAD Kota Yogyakarta menunjukkan kinerja yang positif dengan tren pertumbuhan yang stabil. Realisasi PAD secara konsisten melampaui target tahunan, dan pada tahun 2024 mencapai 109,48% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan penguatan peran pendapatan lokal dalam struktur APBD dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan. Dalam struktur PAD, Pajak Daerah secara konsisten menjadi kontributor terbesar. Pada tahun 2024, Pajak Daerah menyumbang 67,35% dari total PAD, diikuti oleh Lain- Lain PAD yang Sah (20,01%), Retribusi Daerah (8,92%), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (3,72%). Komposisi ini relatif stabil selama lima tahun terakhir terkecuali untuk retribusi daerah yang mana proporsinya mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2024. Tabel 164. Proporsi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Uraian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Proporsi PAD 2020 2021 2022 2023 2024 Pajak Daerah 60,87% 62,27% 66,47% 68,56% 67,35% Retribusi Daerah 4,14% 4,49% 4,00% 3,68% 8,92% Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 6,19% 4,01% 4,35% 4,08% 3,72% Lain-Lain PAD yang Sah 28,81% 29,23% 25,18% 23,68% 20,01% Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan Evaluasi Hasil RPJMD 2024, 2025; Hasil Olahan, 2025 Secara umum, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024. Pada periode tersebut, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Namun, dua komponen PAD lainnya justru mengalami tren penurunan di tahun 2024. Sepanjang periode 2020- 2024, Pajak Daerah tetap menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PAD. Gambar 103. Tren Realisasi PAD dalam Juta Rupiah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 (dalam Juta Rupiah) Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025 Tren tersebut juga divisualisasikan dalam grafik di atas yang menunjukkan pertumbuhan realisasi PAD Kota Yogyakarta dalam juta rupiah selama tahun 2020–
11. 2024.Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan perolehan dari sektor pajak, yang mencerminkan pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara lebih optimal. Pada tahun 2024, realisasi Pajak Daerah mencapai Rp. 575,89 Miliar, melebihi target sebesar Rp. 532 Miliar atau setara dengan 108,25% capaian. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas pemungutan dan/atau perluasan objek pajak, baik dari sisi jenis maupun nominal. Keberhasilan ini memperkuat posisi PAD dalam struktur pendapatan daerah dan mendukung tren peningkatan kemandirian fiskal Kota Yogyakarta. Komponen PAD lainnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencerminkan kontribusi dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kontribusi komponen ini terhadap PAD menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024, dari 6,19% pada tahun 2020 menjadi 3,72% pada tahun 2024. Adapun, BUMD di Kota Yogyakarta terdiri atas dua kategori, yakni lembaga keuangan yang mencakup PD BPR Bank Jogja, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (BUKP), serta kategori bidang air minum yang berasal dari PDAM Tirta Marta. Berdasarkan data LKPD Kota Yogyakarta, kontribusi pendapatan PAD dari laba usaha BUMD bidang keuangan relatif berfluktuatif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 6,07% kemudian menurun hingga hanya mencapai 3,54% pada tahun 2024. Sementara itu, kontribusi dari BUMD bidang air minum secara nominal mengalami peningkatan, namun proporsinya terhadap total PAD tetap rendah, yakni hanya 0,19% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi kinerja BUMD, baik di sektor keuangan maupun air minum, masih menjadi tantangan untuk memperkuat basis PAD secara berkelanjutan. Tabel 165. Kontribusi Pendapatan dari Laba BUMD terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Deskripsi Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Realisasi Laba BUMD Lembaga Keuangan* Juta Rupiah 34.166,13 23.234,15 30.996,79 31.590,25 30.256,37 Proporsi Laba BUMD Lembaga Keuangan terhadap PAD % 6,07 3,88 4,27 3,92 3,54 Realisasi Laba BUMD Bidang Air Minum** Juta Rupiah 693,50 757,09 559,82 1.239,99 1.590,69 Proporsi Laba BUMD Bidang Air Minum terhadap PAD % 0,12 0,13 0,08 0,15 0,19 Total Proporsi Laba BUMD terhadap PAD % 6,19 4,01 4,35 4,07 3,73 Sumber: LKPD Kota Yogyakarta (diolah, 2025) *Laba Lembaga Keuangan berasal dari BPD dan PD BPR Bank Jogja, serta Dividen dari BUKP (Disperinkop) **Laba Bidang Air Minum berasal dari PDAM Tirta Marta Meskipun demikian, tetap terdapat ruang untuk optimalisasi lebih lanjut, terutama melalui indikator seperti rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini mencerminkan sejauh mana potensi fiskal daerah telah dimanfaatkan. Rendahnya rasio tersebut dapat menunjukkan bahwa meskipun PAD meningkat, sebagian potensi pajak daerah masih belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD ke depan perlu difokuskan tidak hanya pada peningkatan nominal semata, tetapi juga pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta modernisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. 2.2.1.1.2. Pendapatan Transfer Pendapatan transfer merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan daerah yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antardaerah. Tujuan dari pendapatan transfer sendiri adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menutup celah fiskal di daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam struktur pendapatan daerah Kota Yogyakarta, pendapatan transfer terbagi menjadi tiga komponen, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antardaerah. Selama periode 2020–2024, Dana Perimbangan secara konsisten menjadi komponen paling dominan. Pada tahun 2024, kontribusinya terhadap total pendapatan transfer mencapai 76,31%, meningkat dari 72,48% pada tahun sebelumnya. Dana Perimbangan terdiri atas empat sub komponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik. Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya menunjukkan tren yang menurun selama lima tahun terakhir. Proporsinya menyusut dari 10,19% pada tahun 2020 menjadi hanya 4,40% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan berkurangnya alokasi bantuan dari pusat yang tidak termasuk dalam skema dana perimbangan, seperti bantuan khusus yang bersifat insidental atau berbasis program tertentu. Pendapatan Transfer Antardaerah menunjukkan pola yang lebih dinamis. Komponen ini mengalami peningkatan dari 15,78% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada 20,62% di tahun 2023. Meskipun sedikit menurun menjadi 19,29% pada tahun 2024, proporsi tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan dengan awal periode. Komponen ini mencakup pendapatan dari bagi hasil antardaerah, bantuan keuangan antar pemerintah daerah, serta pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang- undangan. Tabel di bawah ini kemudian merangkum proporsi masing-masing komponen pendapatan transfer Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024. Data tersebut menunjukkan bahwa Dana Perimbangan secara konsisten menjadi sumber utama, sedangkan dua komponen lainnya menunjukkan fluktuasi yang mengikuti dinamika kebijakan fiskal pusat dan interaksi keuangan antardaerah. Ke depannya, pengelolaan pendapatan transfer yang lebih akuntabel, transparan, dan terintegrasi antara pusat dan daerah akan menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas desentralisasi fiskal di Kota Yogyakarta. Tabel 166. Proporsi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 URAIAN Proporsi Pendapatan Transfer 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 74,03% 75,29% 76,84% 72,48% 76,31% Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 10,19% 6,74% 6,31% 6,90% 4,40% Pendapatan Transfer Antar Daerah 15,78% 17,97% 16,85% 20,62% 19,29% Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 2.2.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan kelompok pendapatan daerah yang berada di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Komponen ini mencakup Pendapatan Hibah, Dana Darurat, serta Lain-Lain Pendapatan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun porsinya relatif kecil dibandingkan dua komponen PAD lainnya, kontribusi pendapatan ini tetap penting dalam menambah fleksibilitas pendanaan daerah, terutama untuk kebutuhan yang bersifat insidental atau berbasis kerja sama. Berdasarkan struktur pendapatan Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024, Pendapatan Hibah tercatat sebagai komponen dengan kontribusi paling besar dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Bahkan pada tahun 2020, 2023, dan 2024, 100% dari total pendapatan pada kelompok ini berasal dari hibah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot Yogyakarta secara aktif menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan non- reguler. Sebaliknya, pada tahun 2022, tercatat bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak memiliki realisasi sama sekali, atau sebesar nol rupiah. Hal ini mencerminkan ketergantungan pendapatan ini pada faktor eksternal dan ketersediaan hibah pada tahun berjalan. Tahun 2021 menjadi satu-satunya tahun dalam periode lima tahun tersebut ketika proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak didominasi oleh hibah. Pada tahun tersebut, 99,02% berasal dari kategori “Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” dan hanya 0,98% berasal dari hibah. Dana Darurat, sebagai bagian dari komponen ini, tidak memberikan kontribusi selama periode 2020–2024. Hal ini mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir tidak ada kondisi yang mengharuskan pemerintah daerah mencatatkan penerimaan dari pos tersebut, atau mekanisme pencairannya dilakukan melalui jalur lain. Tabel di bawah kemudian memperlihatkan perubahan proporsi antar komponen dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan yang Sah selama lima tahun terakhir. Meskipun nilainya tidak besar, kelompok ini tetap berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara selektif, khususnya dalam mendukung program-program berbasis kerja sama, donasi, atau intervensi non reguler lainnya. Tabel 167. Proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Yogyakarta URAIAN Proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Hibah 100% 0,98% - 100% 100% Dana Darurat 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00% 99,02% - 0,00% 0,00% Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 2.2.1.2. Belanja Daerah Berdasarkan PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diartikan sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa analisis terhadap belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran atas realisasi kebijakan belanja pada periode sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembelanjaan di masa mendatang. Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan strategi penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran. Hal ini tercermin dalam RPJMD 2020–2024, yang memuat arah kebijakan berupa peningkatan kualitas dokumen penganggaran dan optimalisasi pengendalian pelaksanaan anggaran. Strategi ini dilanjutkan dalam RPD 2023–2026, yang menargetkan tingkat pelaksanaan anggaran hingga 100% sebagai bentuk akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBD. Namun demikian, realisasi belanja daerah selama periode 2020–2023 masih menunjukkan adanya deviasi dari target yang ditetapkan. Rata-rata capaian realisasi belanja selama empat tahun tersebut tercatat sebesar 87,74%, menandakan bahwa belum seluruh alokasi anggaran dapat terserap secara optimal. Penyebabnya dapat berasal dari ketidaktepatan penentuan target, perencanaan kegiatan yang kurang realistis, maupun kendala dalam pelaksanaan program. Capaian tertinggi selama periode RPJMD dan awal RPD tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 94,07%, dengan realisasi anggaran belanja mencapai Rp. 2,09 Triliun dari target Rp. 2,22 Triliun. Meskipun masih di bawah target, angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Selisih antara target dan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp. 131,88 Miliar juga relatif lebih kecil dibandingkan deviasi tahun-tahun sebelumnya. Kinerja ini memberikan sinyal positif atas penerapan kebijakan penganggaran yang semakin baik. Ke depan, konsistensi dalam menetapkan target yang realistis, serta penguatan pelaksanaan dan monitoring kegiatan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa belanja daerah dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Yogyakarta. Tabel 168. Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Bertambah Berkurang 2020 1.837.219.591.471 1.517.599.468.488 82,60 - (319.620.122.983) 2021 1.944.826.298.734 1.691.968.885.089 87,00 - (252.857.413.645) 2022 2.049.712.899.206 1.826.804.253.747 89,12 - (222.908.645.459) 2023 2.138.486.539.080 1.972.232.487.692 92,23 - (166.254.051.388) 2024 2.223.246.284.420 2.091.367.191.908 94,07 - ( 131.879.092.512) Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Evaluasi RPJMD Tahun 2024, 2025; Hasil Olahan, 2025 Struktur dan tren proporsi belanja daerah selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa belanja operasi secara konsisten menjadi komponen dominan. Belanja operasi sendiri merupakan pengeluaran rutin untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Proporsinya meningkat dari 82,26% pada tahun 2020 menjadi 87,05% pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 85,62% pada tahun 2024. Lalu, belanja modal merupakan komponen terbesar kedua, digunakan untuk perolehan aset tetap dan investasi jangka panjang. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2023, proporsinya kembali meningkat menjadi 14,16% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kembali memperkuat alokasi untuk kegiatan pembangunan fisik dan investasi strategis. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat dan tidak terprediksi. Selama periode evaluasi, proporsinya tidak melebihi 0,5%, kecuali pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda dan proporsinya mencapai 4,90%. Setelah itu, belanja ini kembali ke tingkat normal, yakni di bawah 0,2% per tahun. Terakhir, belanja transfer adalah pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah lain atau desa. Proporsinya sangat kecil, yakni di kisaran 0,04% hingga 0,09%, dan meskipun fluktuatif, relatif stabil dari tahun ke tahun. Tabel 169. Proporsi Komponen Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024 Belanja Daerah Proporsi Per Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Operasi 82,26% 85,44% 85,40% 87,05% 85,62% Belanja Modal 12,75% 14,19% 14,42% 12,76% 14,16% Belanja Tidak Terduga 4,90% 0,32% 0,14% 0,16% 0,17% Belanja Transfer 0,09% 0,06% 0,05% 0,04% 0,05% Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 Tabel 170. Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 URAIAN REALISASI BELANJA (RUPIAH) 2020 2021 2022 2023 2024 BELANJA DAERAH 1.517.599.468.488 1.691.968.885.089 1.826.804.253.747 1.972.232.487.692 2.091.367.191.908 A. BELANJA OPERASI 1.248.329.702.539 1.445.551.076.433 1.560.028.542.837 1.716.767.689.465 1.790.533.974.907
12. 1.Belanja Pegawai 728.710.179.779 693.434.145.524 723.429.936.615 728.873.804.149 785.769.268.630
13. 2.Belanja Barang dan Jasa 455.864.521.552 675.659.110.064 731.190.485.910 832.193.676.370 877.250.892.536
14. 3.Belanja Bunga - - - - -
15. 4.Belanja Subsidi - - - - -
16. 5.Belanja Hibah 38.725.063.808 44.321.476.345 76.596.866.312 133.034.964.396 102.778.648.641
17. 6.Belanja Bantuan Sosial 25.029.937.400 32.136.344.500 28.811.254.000 22.665.244.550 24.735.165.100 B. BELANJA MODAL 193.523.645.424 240.007.571.436 263.386.424.104 251.570.529.367 296.224.425.411
18. 1.Belanja Tanah 17.920.111.920 31.234.102.680 801.666.600 1.349.053.990 2.201.626.190
19. 2.Belanja Peralatan dan Mesin 54.368.762.898 57.237.140.570 121.999.668.034 96.478.793.958 107.853.441.626
20. 3.Belanja Gedung dan Bangunan 41.131.637.106 52.693.245.460 86.723.158.187 85.468.822.761 108.885.066.704
21. 4.Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi 70.226.071.861 84.799.299.230 46.670.655.758 61.694.240.928 71.714.876.776
22. 5.Belanja Aset Tetap Lainnya 3.834.203.994 14.043.783.496 7.191.275.525 6.579.617.730 5.386.845.115
23. 6.Belanja Modal Lainnya 6.042.857.645 - - - 182.569.000 C. BELANJA TIDAK TERDUGA 74.385.331.448 5.350.719.740 2.518.441.916 3.060.960.000 3.545.062.000
24. 1.Belanja Tidak Terduga 74.385.331.448 5.350.719.740 2.518.441.916 3.060.960.000 3.545.062.000 D. BELANJA TRANSFER 1.360.789.078 1.059.517.480 870.844.890 833.308.860 1.063.729.590
25. 1.Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/ Kota - 466.746.200 232.293.000 221.477.000 344.897.000
26. 2.Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi 583.430.060 592.771.280 638.551.890 611.831.860 718.832.590
27. 3.Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 777.359.018 - - - - Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025 Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa komponen belanja operasi merupakan satu-satunya jenis belanja yang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Realisasi belanja operasi naik dari Rp. 1,25 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,79 Triliun pada tahun 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar 15,8%, yang merupakan lonjakan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dominasi belanja operasi ini menyebabkan ketimpangan proporsi yang semakin besar dibandingkan dengan komponen belanja lainnya, seperti belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kondisi ini menjadi isu utama yang perlu diperhatikan dalam kebijakan perencanaan dan pengendalian anggaran, terutama terkait dengan upaya mendorong belanja yang lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Berbeda dengan belanja operasi, belanja modal menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah meningkat dari Rp. 193,52 Miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 263,39 Miliar pada tahun 2022, belanja ini sempat menurun pada tahun 2023, sebelum kembali naik pada tahun 2024 menjadi Rp. 296,22 Miliar. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap, yang cenderung dipengaruhi oleh siklus proyek dan prioritas pembangunan tahunan. Adapun belanja transfer, yang mencakup bantuan keuangan antar pemerintah daerah, juga menunjukkan pola yang tidak konsisten. Setelah mengalami penurunan berturut- turut sejak tahun 2020, belanja transfer meningkat kembali pada tahun 2024, meskipun nilainya tetap sangat kecil secara nominal, yaitu hanya sekitar Rp1,06 miliar. Kontribusi belanja transfer terhadap total belanja daerah masih sangat terbatas dan belum menunjukkan peningkatan peran yang signifikan. Selanjutnya, belanja tidak terduga menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 hingga
28. 2024.Namun, sifatnya yang insidental membuat tren ini tidak menjadi fokus utama dalam evaluasi belanja tahunan. Sebab, belanja tidak terduga cenderung digunakan untuk keperluan darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sehingga pertumbuhan dari tahun ke tahun tidak mencerminkan tren perencanaan melainkan respons terhadap situasi luar biasa. Secara keseluruhan, struktur realisasi belanja daerah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang kuat pada pembiayaan kegiatan rutin pemerintahan. Untuk mendorong belanja yang lebih berkualitas, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan upaya peningkatan belanja modal dan transfer secara terarah, sehingga distribusi belanja menjadi lebih seimbang antara kebutuhan operasional dan pembangunan jangka panjang. 2.2.1.3. Pembiayaan Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan diartikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sebagaimana halnya analisis terhadap belanja daerah, analisis pembiayaan dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembiayaan di masa mendatang, khususnya dalam rangka menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih di antara keduanya disebut pembiayaan neto. Ketika pembiayaan neto bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, yang berarti terdapat kelebihan dana yang dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran atau dialokasikan ke kas daerah. Sepanjang periode 2020–2024, pembiayaan neto Kota Yogyakarta selalu mencapai target 100% atau lebih. Pada beberapa tahun seperti 2020 dan 2022, capaian bahkan sedikit melebihi target, sementara pada tahun 2024 capaian realisasi berada tepat di angka target yang ditetapkan, yaitu Rp. 210,45 Miliar, tanpa ada selisih lebih atau kurang. Hal ini menandakan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah. Tabel 171. Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Bertambah/ Berkurang 2020 200.343.433.122 200.762.753.122 100,21% 419.320.000 2021 313.434.304.828 313.436.954.088 100,00% 2.649.260 2022 237.329.356.342 238.344.608.963 100,43% 1.015.252.621 2023 246.795.479.936 246.798.479.936 100,00% 3.000.000 2024 210.448.161.728 210.448.161.728 100,00% 0 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, DJPK Kemenkeu, 2025; Hasil Olahan, 2025 Lebih lanjut, berdasarkan data realisasi pembiayaan, diketahui bahwa penerimaan pembiayaan Kota Yogyakarta secara konsisten lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya. Penerimaan pembiayaan selama periode 2020–2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dengan proporsi yang hampir selalu melebihi 99%. Selain dominasi SiLPA, pada tahun 2020 juga terdapat tambahan penerimaan pembiayaan dari hasil penjualan kekayaan daerah, pengembalian pinjaman, dan piutang, yang tidak muncul lagi di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan selama lima tahun terakhir seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah, dengan proporsi terhadap penerimaan berkisar antara 9% hingga 28%. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran menghasilkan pembiayaan neto yang cukup besar setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan kemampuan Kota Yogyakarta dalam menjaga keseimbangan pembiayaan daerah. Namun, tingginya pembiayaan neto dan akumulasi SiLPA juga menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas perencanaan anggaran, khususnya dalam pemanfaatan SiLPA secara produktif, optimalisasi penyertaan modal, dan penajaman estimasi pembiayaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tabel 172. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 URAIAN REALISASI PEMBIAYAAN (RUPIAH) 2020 2021 2022 2023 2024 PEMBIAYAAN NETO 200.762.753.122 313.436.954.088 238.344.608.963 246.798.479.936 210.448.161.727 A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 220.762.753.122 382.916.954.088 329.756.608.963 301.465.479.936 275.415.161.727
29. 1.Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 220.340.133.122 382.914.304.828 329.753.108.963 301.462.479.936 275.412.161.727
30. 2.Pencairan Dana Cadangan - - - - -
31. 3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 410.000.000 - - - -
32. 4.Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -
33. 5.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - 2.649.260 3.500.000 3.000.000 3.000.000
34. 6.Penerimaan Piutang Daerah 12.620.000 - - - -
35. 7.Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan - - - - B.PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000 69.480.000.000 91.412.000.000 54.667.000.000 64.967.000.000
36. 1.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - -
37. 2.Penyertaan Modal Daerah 20.000.000.000 69.480.000.000 91.412.000.000 54.667.000.000 64.967.000.000
38. 3.Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
39. 4.Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -
40. 5.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - - - - - Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025 2.2.1.4. Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan dua indikator utama, yaitu surplus/defisit anggaran dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Surplus anggaran terjadi ketika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, sementara defisit terjadi sebaliknya. Jika mengalami defisit, maka gap anggaran perlu ditutup melalui penerimaan pembiayaan. Sementara itu, SiLPA dihitung dari selisih antara pendapatan dan belanja, ditambah pembiayaan neto. Selama periode 2020–2024, Kota Yogyakarta secara konsisten mencatatkan surplus anggaran, meskipun dengan nilai yang fluktuatif. Surplus tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 182,1 Miliar, seiring dengan menurunnya aktivitas pembangunan dan operasional akibat pandemi. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai surplus berada dalam kisaran Rp. 9,79 Miliar hingga Rp. 63,1 Miliar, yang tetap mencerminkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai seluruh belanja dari pendapatan yang dimiliki. Apabila ditinjau dari SiLPA, Kota Yogyakarta memiliki SiLPA dengan jumlah yang cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, Kota Yogyakarta memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 200,6 miliar rupiah. Jumlah SiLPA yang terus menurun mengindikasikan kondisi keuangan yang lebih baik dalam konteks pembangunan daerah. Sebab hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan belum dilakukan secara optimal. Ke depannya, pengelolaan pembiayaan juga akan masih diarahkan untuk meminimalkan akumulasi dana yang mengendap, antara lain melalui pemanfaatan SiLPA secara produktif, penguatan manajemen kas daerah, serta perencanaan kegiatan yang lebih realistis dan tepat waktu. Adapun analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 173. Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Uraian Realisasi Pembiayaan Keuangan Daerah (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Daerah 1.699.751 1.707.273 1.889.922 2.000.846 2.081.580 Belanja Daerah 1.517.599 1.691.969 1.826.804 1.972.232 2.091.367 Surplus/Defisit (Pendapatan-Belanja) 182.152 15.304 63.118 28.614 -9.787 Pembiayaan Neto Daerah 200.763 313.437 238.345 246.798 210.448 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Pendapatan – Belanja + Pembiayaan Netto) 382.914 328.741 301.462 275.412 200.661 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 2.2.2. Neraca Daerah Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan/aset daerah, kewajibannya, serta ekuitas dana pada periode tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening. 2.2.2.1. Aset Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan serta dapat dinilai dalam satuan uang. Aset Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Pada tahun 2024, total aset Pemerintah Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp5,97 triliun, dengan Aset Tetap menjadi komponen dominan, mencapai Rp4,70 triliun atau 78,83% dari total aset. Aset tetap mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-jaringan-irigasi, aset dalam pengerjaan, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Pertumbuhan signifikan pada aset tetap mencerminkan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan nilai aset fisik daerah. Investasi Jangka Panjang mencapai Rp835,41 miliar (14,01%), seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah, tanpa nilai tercatat dari investasi non permanen karena seluruhnya telah disisihkan. Ini menunjukkan fokus pada penempatan modal jangka panjang yang strategis. Lalu, Aset Lancar tercatat berjumlah Rp402,55 miliar atau 6,75% dari total aset. Komponen utamanya antara lain kas dan setara kas sebesar Rp200,66 miliar, piutang pajak daerah bersih sebesar Rp105,70 miliar, serta persediaan dan beban dibayar di muka. Proporsi aset lancar ini penting sebagai indikator likuiditas daerah. Aset Lainnya berjumlah Rp23,84 miliar atau 0,40%, terdiri atas aset tidak berwujud, tagihan jangka panjang, dan aset lain-lain setelah dikurangi amortisasi. Selain itu, terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp775 juta, mencerminkan dana yang dialokasikan untuk keperluan tertentu. Sementara itu, tidak terdapat dana cadangan yang tercatat secara eksplisit pada neraca aset tahun 2024, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian fiskal lebih difokuskan pada efisiensi pemanfaatan belanja dan SiLPA. Secara keseluruhan, struktur aset tahun 2024 menunjukkan keseimbangan antara likuiditas jangka pendek dan kekuatan aset jangka panjang, dengan tren pertumbuhan aset tetap dan investasi jangka panjang yang dominan. 2.2.2.2. Kewajiban Kewajiban merupakan utang atau beban yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah pada masa lalu. Kewajiban ini muncul antara lain karena penggunaan dana dari pihak ketiga, kontrak kerja dengan penyedia jasa, atau keterikatan administratif lainnya, termasuk yang berasal dari pegawai atau masyarakat. Dalam akuntansi pemerintahan, kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, tergantung pada jangka waktu penyelesaiannya. Berdasarkan neraca tahun 2024, total kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp. 11,37 Miliar. Seluruh nilai kewajiban tersebut berasal dari kewajiban jangka pendek, sementara tidak terdapat kewajiban jangka panjang yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah daerah bersifat likuid, dan belum terdapat ketergantungan pada pembiayaan jangka panjang yang dapat membebani fiskal di masa depan. Kewajiban jangka pendek tersebut didominasi oleh utang belanja sebesar Rp. 5,93 Miliar, yang mencerminkan kewajiban kepada pihak ketiga atas transaksi barang dan jasa yang belum dibayarkan sampai akhir tahun anggaran. Selain itu, terdapat pendapatan diterima di muka sebesar Rp. 4,73 Miliar, yaitu penerimaan yang belum menjadi hak pemerintah daerah pada tahun berjalan dan akan dicatat sebagai pendapatan pada periode berikutnya. Di samping itu, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp. 711 Juta juga menjadi bagian dari kewajiban jangka pendek, terutama terkait kewajiban pemotongan atau pemungutan kepada pihak lain, seperti pajak pihak ketiga atau iuran yang dititipkan kepada pemerintah. Secara umum, kewajiban daerah Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Meskipun secara nominal tergolong kecil dibandingkan total aset yang mencapai Rp. 5,97 Triliun, keberadaan kewajiban ini tetap perlu dimonitor dan dikelola secara cermat untuk menjaga stabilitas fiskal. Tidak adanya kewajiban jangka panjang juga mencerminkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan cenderung konservatif dalam mengelola risiko pembiayaan jangka panjang. 2.2.2.3. Ekuitas Dana Ekuitas merupakan hak residual pemerintah daerah atas aset yang dimiliki setelah dikurangi seluruh kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang berasal dari akumulasi surplus anggaran dan pembentukan aset daerah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, ekuitas Pemerintah Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp5,95 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode 2020–2024, ekuitas mengalami pertumbuhan rata-rata yang mencapai hingga 7 per tahun dan mencerminkan peningkatan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan di antaranya terdiri dari rasio lancar (current ratio), rasio total hutang terhadap total aset (debt ratio), dan rasio total hutang terhadap total ekuitas (debt to equity ratio). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio lancar Kota Yogyakarta pada tahun 2020–2024 menunjukkan perbandingan yang besar antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2024, rasio lancar mencapai 35,39 yang menunjukkan bahwa nilai aset jauh melampaui kewajiban jangka pendek, sehingga daerah memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar kewajibannya. Rata-rata pertumbuhan rasio lancar Kota Yogyakarta sebesar -0,095% per tahun selama tahun 2020 – 2024. Lebih lanjut, rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban dan jumlah seluruh aset. Nilai rasio tersebut sangat rendah, menunjukkan bagian aset yang digunakan untuk membayar kewajiban juga sangat kecil. Pada tahun 2024, rasio total hutang terhadap total aset sebesar 0,002. Rasio total hutang terhadap total ekuitas menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Nilai rasio hutang terhadap ekuitas hampir sama dengan nilai rasio hutang terhadap aset, disebabkan nilai aset dan ekuitas yang hampir sama, dengan nilai kewajiban yang relatif rendah dibandingkan aset maupun ekuitas. Dalam rasio keuangan, rasio lancar termasuk dalam analisis Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, rasio hutang terhadap aset maupun ekuitas termasuk dalam analisis Rasio Solvabilitas, ditujukan untuk mengukur perbandingan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar kewajiban terhadap aset maupun modal yang dimiliki. Dengan demikian, berdasarkan analisis neraca daerah, dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, sehingga perlu dipertahankan maupun ditingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Tabel 174. Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Rasio Likuiditas Rasio Lancar 57,54 43,40 40,64 29,32 35,39 Rasio Solvabilitas Rasio Total Hutang terhadap Total Aset 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 Tabel 175. Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 (dalam Juta Rupiah) Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Rerata Pertumbuhan (%/Tahun) Rerata Pertumbuhan CAGR (%/Tahun) ASET 4.506.498,95 4.723.776,07 5.743.650,89 5.869.669,86 5.965.940,54 7,56 7,26 A.ASET LANCAR 532.923,74 548.024,35 492.456,40 480.904,03 402.545,05 -6,49 -6,77
41. 1.Kas dan Setara Kas 382.962,46 328.899,56 301.635,94 275.412,16 200.661,25 -14,56 -14,92
42. 2.Investasi Jangka Pendek - - - - - - -
43. 3.Piutang Pajak Daerah Neto 76.155,99 94.324,41 100.932,76 101.112,78 105.696,47 8,89 8,54
44. 4.Piutang Retribusi Daerah Neto 1.170,75 1.356,22 2.640,84 4.500,70 4.039,63 42,69 36,29
45. 5.Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - - -
46. 6.Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto 20.644,08 53.611,51 36.229,32 34.490,02 32.714,16 29,33 12,20
47. 7.Piutang Transfer Pemerintah Pusat - - - - - - -
48. 8.Piutang Transfer Antar Daerah Neto 1.594,38 4.551,38 1.406,85 335,12 5.715,72 411,44 37,60
49. 9.Piutang Lainnya - - - - - - - 10.Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman Neto - - - - - - - 11.Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Neto 223,88 377,13 273,63 273,63 273,63 10,25 5,14 12.Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Neto 1,19 1,08 0,60 0,60 0,60 -13,42 -15,73 13.Bagian Lancar Tagihan Sewa Neto 376,37 285,91 216,86 99,25 243,87 10,82 -10,28 14.Beban Dibayar di Muka 451,38 1.270,59 1.537,64 2.020,27 1.580,18 53,03 36,79 15.Persediaan 49.343,25 63.346,56 47.581,97 62.659,49 51.619,54 4,39 1,13 B. INVESTASI JANGKA PANJANG 540.866,73 617.580,91 707.966,21 763.350,63 835.411,61 11,52 11,48
50. 1.Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen - - - - - - -
51. 2.Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 540.866,73 617.580,91 707.966,21 763.350,63 835.411,61 11,52 11,48 C. ASET TETAP 3.376.707,49 3.503.363,20 4.516.745,23 4.591.932,40 4.704.143,01 9,20 8,64
52. 1.Tanah 1.906.244,30 1.979.608,64 2.770.495,12 2.774.152,49 2.749.707,82 10,76 9,59
53. 2.Peralatan dan Mesin 806.756,27 891.412,02 1.001.277,43 1.056.927,40 1.138.952,55 9,03 9,00
54. 3.Gedung dan Bangunan 1.127.571,46 1.162.663,31 1.337.765,40 1.398.178,36 1.515.012,46 7,76 7,66 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Rerata Pertumbuhan (%/Tahun) Rerata Pertumbuhan CAGR (%/Tahun)
55. 4.Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.219.972,70 2.305.923,22 2.373.881,36 2.488.585,91 2.541.453,52 3,44 3,44
56. 5.Aset Tetap Lainnya 42.180,67 45.722,11 48.792,96 49.672,07 51.529,79 5,16 5,13
57. 6.Konstruksi Dalam Pengerjaan 23.523,37 24.668,84 26.213,04 7.237,95 4.931,42 -23,28 -32,33
58. 7.Akumulasi Penyusutan -2.749.541,28 -2.906.634,94 -3.041.680,09 -3.182.821,79 -3.297.444,55 4,65 4,65 D. DANA CADANGAN - - - - - - -
59. 1.Dana Cadangan - - - - - - - E. ASET LAINNYA 56.000,99 54.807,61 26.483,04 33.482,81 23.840,87 -14,04 -19,22
60. 1.Tagihan Jangka Panjang 1.236,23 873,31 573,97 273,63 235,44 -32,48 -33,94
61. 2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga 6.408,30 6.408,30 6.408,30 6.408,30 6.408,30 - -
62. 3.Aset Tidak Berwujud 50.474,68 57.114,89 56.655,00 77.150,02 77.904,15 12,38 11,46
63. 4.Aset Lain-lain 22.617,39 23.614,11 635,30 775,78 1.614,60 9,33 -48,31
64. 5.Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -27.488,17 -35.950,35 -39.764,95 -61.994,02 -63.097,00 24,77 23,09
65. 6.Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - - - - - - -
66. 7.Kas yang dibatasi penggunaannya 2.752,56 2.747,34 1.975,43 10.869,12 775,38 82,27 -27,15 KEWAJIBAN 9.261,20 12.626,65 12.118,21 16.399,66 11.374,84 9,25 5,27 A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 9.261,20 12.626,65 12.118,21 16.399,66 11.374,84 9,25 5,27
67. 1.1.Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2.800,72 2.905,54 2.148,89 2.020,97 711,08 -23,27 -29,02
68. 2.2.Pendapatan Diterima di Muka 2.106,06 3.078,23 3.217,51 5.277,23 4.733,46 26,10 22,44
69. 3.3.Utang Belanja 4.354,42 6.642,88 6.751,82 9.101,47 5.930,29 13,54 8,03 B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - - - - -
70. 1.Utang kepada Masyarakat - - - - - - - EKUITAS 4.497.237,74 4.711.149,42 5.731.532,67 5.853.270,20 5.954.565,70 7,57 7,27 A. EKUITAS 4.497.237,74 4.711.149,42 5.731.532,67 5.853.270,20 5.954.565,70 7,57 7,27 B. SURPLUS/DEFISIT-LO - - - - - - - TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4.506.498,95 4.723.776,07 5.743.650,89 5.869.669,86 5.965.940,54 7,56 7,27 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan Penghitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan pembangunan Kota Yogyakarta akan sangat bergantung pada kapasitas APBD. Adapun proyeksi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk periode 2025–2029 disusun dengan pendekatan moderat. Pendekatan ini mempertimbangkan tren data historis lima tahun terakhir, kondisi makroekonomi regional, baik di tingkat Kota Yogyakarta maupun DIY, serta tantangan global seperti halnya ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi, dan dinamika transfer fiskal nasional yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan daerah. Lebih lanjut, sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, proyeksi keuangan daerah Kota Yogyakarta tidak hanya disusun untuk periode RPJMD 2025–2029, tetapi juga mencakup tahun 2030 sebagaimana dapat dicermati pada tabel di bawah. Hal ini dilakukan guna mengakomodasi penyusunan dokumen perencanaan dalam masa transisi pemerintahan. Tujuannya tidak lain ialah untuk memastikan keberlanjutan program prioritas strategis yang terdapat di dalam RPJPD maupun RPJMN 2025–2045. Secara keseluruhan, pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,3% per tahun dan dengan nilai CAGR yang sepadan. Pertumbuhan ini ditopang oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperkirakan meningkat rata-rata 4,3% per tahun, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari pajak daerah. Sementara itu, pendapatan transfer, khususnya dari pemerintah pusat, juga menunjukkan tren pertumbuhan positif, mencerminkan dukungan fiskal yang relatif stabil terhadap kinerja pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Pada pendapatan transfer tahun 2026, diasumsikan berkurang sebesar Rp. 111 Miliar jika dibandingkan dengan APBD 2025 (11,39%) dan dibandingkan dengan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebesar 8,27%. Pengurangan ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang sebesar 4,03%, Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkurang sebesar 43,92%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang diasumsikan sama dengan realisasi tahun 2025, serta DAK Fisik yang belum dimasukkan dalam proyeksi. Adapun Dana Keistimewaan diasumsikan sama dengan bagian anggaran terakhir tahun 2026. Pagu Dana Keistimewaan ini bersifat indikatif tergantung pada kemampuan alokasi transfer keuangan pusat, penilaian kelayakan pusat serta DIY. Dari sisi belanja, anggaran belanja daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 3,3% per tahun, mengindikasikan konsistensi dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan fiskal. Namun demikian, terdapat tantangan struktural yang perlu segera ditangani. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah setingkat kabupaten/kota diwajibkan untuk mengalokasikan belanja pegawai daerah—di luar tunjangan guru—paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Selain itu, belanja infrastruktur pelayanan publik diwajibkan paling rendah 40% dari total belanja, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah atau desa. Penyesuaian terhadap ketentuan ini harus dilakukan paling lambat Januari 2027. Oleh karena itu, tantangan utama dalam penganggaran belanja daerah Kota Yogyakarta adalah menurunkan proporsi belanja pegawai yang pada tahun 2023 masih tercatat sebesar 36,96%, serta meningkatkan belanja modal yang masih berada di angka 12,76%. Selama periode perencanaan ini, Kota Yogyakarta juga diproyeksikan akan mengalami defisit anggaran setiap tahun, namun dengan tren menurun, dari Rp. 156,62 Miliar pada APBD-P 2025 menjadi Rp. 78,27 Miliar pada 2029. Dalam konteks menjaga keseimbangan fiskal, proyeksi pembiayaan daerah disusun secara realistis dengan mempertimbangkan potensi penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta kebutuhan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah dan belanja strategis lainnya. SiLPA diposisikan sebagai salah satu sumber daya fiskal yang dapat dimanfaatkan secara selektif dan disesuaikan dengan kondisi aktual setiap tahun. Adapun, dalam penganggaran penyertaan modal telah mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada BUMD milik Kota Yogyakarta, yaitu PT BPR Bank Jogja (Perseroda), PT Jogjatama Vishesha, dan PDAM Tirtamarta. Selain itu, juga telah memperhatikan Perda DIY No. 7 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal kepada BPD DIY, dengan asumsi bahwa pemenuhan kewajiban penyertaan modal akan dilakukan secara bertahap hingga batas akhir penyertaan pada tahun 2032. Pemberian penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing perusahaan dalam melaksanakan amanat penyertaan modal yang diterimanya. Lebih lanjut, strategi pengelolaan keuangan daerah juga perlu diperkuat dengan langkah-langkah yang lebih struktural dan berkelanjutan, seperti halnya optimalisasi pajak daerah dan peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, efisiensi program, serta pemanfaatan aset dan BUMD secara lebih produktif. Pendekatan-pendekatan yang dicanangkan ini harapannya akan mampu memperkuat posisi fiskal Kota Yogyakarta dalam menghadapi dinamika ekonomi yang tidak selalu dapat diprediksi, sekaligus menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan daerah secara akuntabel dan berdaya tahan. Pada akhirnya, proyeksi ini menyiratkan perlunya disiplin fiskal dan perencanaan belanja yang semakin baik. Efektivitas pengelolaan pembiayaan serta akurasi dalam memproyeksikan kas awal menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan anggaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan fleksibilitas pembiayaan pembangunan strategis di tengah keterbatasan ruang fiskal. Tabel 176. Proyeksi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2030 Uraian APBD 2025 R PAPBD 2025 PROYEKSI 2026 2027 2028 2029 2030 PENDAPATAN DAERAH 2.101.702.615.240 2.007.716.618.755 1.951.995.391.845 1.984.228.263.359 2.033.368.446.189 2.087.336.727.189 2.157.555.464.434 A.PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.000.166.831.321 952.189.671.211 970.890.805.391 1.013.582.285.871 1.066.090.509.421 1.123.090.027.068 1.196.036.877.295
71. 1.Pajak Daerah 719.752.270.160 656.971.711.000 694.232.486.258 728.781.795.160 774.740.097.660 826.351.972.785 895.170.938.222
72. 2.Retribusi Daerah 80.529.916.775 75.118.985.400 74.416.960.231 75.689.768.182 77.257.706.841 78.727.252.632 80.257.852.749
73. 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 34.176.145.992 37.169.425.336 33.893.297.089 37.879.372.316 40.161.856.207 41.656.751.938 42.187.775.411
74. 4.Lain-lain PAD yang Sah 165.708.498.394 182.929.549.475 168.348.061.813 171.231.350.213 173.930.848.713 176.354.049.713 178.420.310.913 B.PENDAPATAN TRANSFER 1.101.535.783.919 1.055.526.947.544 981.104.586.454 970.645.977.488 967.277.936.768 964.246.700.121 961.518.587.138
75. 1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 977.801.282.000 944.553.104.000 866.424.825.000 866.424.825.000 866.424.825.000 866.424.825.000 866.424.825.000
76. 2.Pendapatan Transfer Antar Daerah 123.734.501.919 110.356.769.384 114.679.761.454 104.221.152.488 100.853.111.768 97.821.875.121 95.093.762.138 C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - - - - -
77. 1.Pendapatan Hibah - - - - - - -
78. 2.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - - - - - - - BELANJA DAERAH 2.180.516.463.311 2.163.717.520.488 2.025.195.219.039 2.058.636.823.235 2.109.619.762.922 2.165.611.854.459 2.238.463.794.350 A.BELANJA OPERASI 1.847.654.404.531 1.914.639.580.229 1.869.396.698.653 1.900.393.389.439 1.949.010.981.740 2.002.598.667.429 2.073.006.498.046 B.BELANJA MODAL 230.084.593.387 209.987.554.065 139.677.569.558 141.984.034.610 144.328.585.813 146.711.852.076 149.134.472.691 C.BELANJA TIDAK TERDUGA 101.524.276.013 37.837.196.814 14.882.010.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 D.BELANJA TRANSFER 1.253.189.380 1.253.189.380 1.238.940.828 1.259.399.186 1.280.195.368 1.301.334.954 1.322.823.612 SURPLUS/ DEFISIT (78.813.848.071) (156.617.975.893) (73.199.827.194) (74.408.559.876) (76.251.316.732) (78.275.127.270) (80.908.329.916) PEMBIAYAAN DAERAH A.PENERIMAAN PEMBIAYAAN 122.857.180.071 200.661.254.733 73.199.827.194 117.408.559.876 118.251.316.732 119.275.127.270 120.908.329.916
79. 1.Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 122.857.180.071 200.661.254.733 73.199.827.194 117.408.559.876 118.251.316.732 119.275.127.270 120.908.329.916 Uraian APBD 2025 R PAPBD 2025 PROYEKSI 2026 2027 2028 2029 2030 Sebelumnya (SILPA) B.PENGELUARAN PEMBIAYAAN 44.043.332.000 44.043.332.000 - 43.000.000.000 42.000.000.000 41.000.000.000 40.000.000.000
80. 1.Penyertaan Modal Daerah 44.043.332.000 44.043.332.000 - 43.000.000.000 42.000.000.000 41.000.000.000 40.000.000.000 C.PEMBIAYAAN NETTO 78.813.848.071 156.617.922.733 73.199.827.194 74.408.559.876 76.251.316.732 78.275.127.270 80.908.329.916 D.SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN - - - - - - - Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Data Diolah 2025 2.3. Permasalahan dan isu Strategis 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1.1. Belum Meratanya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat Permasalahan dalam sektor pendidikan di Kota Yogyakarta masih terlihat dari belum meratanya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, meskipun capaian indikator makro menunjukkan tren yang relatif baik. Kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan tetap menjadi isu utama, sebagaimana tercermin dari hasil Asesmen Nasional tahun 2024 yang menunjukkan bahwa hanya 88,43% satuan pendidikan SD dan SMP yang telah mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) untuk literasi membaca, serta 80,60% satuan pendidikan yang mencapai SKM untuk numerasi. Artinya, masih terdapat sekitar 12-20% satuan pendidikan yang belum mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca, dan sekitar seperdelapan satuan pendidikan dalam aspek numerasi. Jika ditilik lebih jauh, capaian rata-rata kemampuan siswa juga menunjukkan variasi yang cukup mencolok, terutama pada jenjang sekolah dasar. Rata-rata kemampuan literasi siswa SD berada pada angka 76,43, sedangkan kemampuan numerasi hanya mencapai 56,07. Sementara itu, capaian rata-rata pada jenjang SMP lebih tinggi, yakni 84,62 untuk literasi dan 73,15 untuk numerasi. Dalam hal aksesibilitas, angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2024 tetap tinggi, berada pada kisaran 99,98% hingga 100%, dengan angka putus sekolah yang sangat rendah dan mendekati nol. Namun demikian, permasalahan lain muncul dari rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang menunjukkan tren penurunan. Untuk pendidikan dasar (usia 7-15 tahun), rasio ini turun dari 47 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi hanya 41,09 pada tahun 2024. Penurunan rasio ini disebabkan adanya merger dua sekolah negeri dan dua sekolah swasta yang ditujukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan terutama dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Penggabungan sekolah ini didasarkan pada jumlah siswa yang tidak optimal dan/atau fasilitas yang berdekatan. Kualifikasi tenaga pendidik juga masih perlu menjadi perhatian, terutama tantangan dalam pemerataan kualitas guru, baik pada jenjang SD maupun SMP. Pada tahun 2024, persentase guru SD/MI yang belum memiliki ijazah S1/D-IV tercatat sebesar 5,23%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 3,81%, mengindikasikan adanya peningkatan rasio jumlah guru yang belum memenuhi standar kualifikasi tersebut. Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang SMP/MTs. Pada tahun 2021, proporsi guru yang belum memiliki ijazah S1/D-IV tercatat sebesar 4,11%, angka tersebut meningkat menjadi 5,27% pada tahun 2024. Kondisi ini dapat berdampak pada ketidakmerataan mutu pembelajaran antar satuan pendidikan, sehingga menjadi salah satu isu krusial dalam upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Data-data tersebut menggambarkan bahwa Kota Yogyakarta masih menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, sekaligus dalam menjaga keberlanjutan akses yang merata dan berkualitas di seluruh jenjang. Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar seluruh anak usia sekolah di Kota Yogyakarta dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas secara setara. 2.3.1.2. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi merupakan arah pembangunan sektor kesehatan yang akan terus diupayakan untuk dapat tercapai. Konteks ketercapaian derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat diukur dengan merujuk pada kondisi mortalitas (kematian), morbiditas (kesakitan), status gizi, dan usia harapan hidup. Dengan kata lain, derajat kesehatan yang tinggi terjadi pada saat sebagian besar masyarakat di Kota Yogyakarta memiliki status kesehatan yang baik yang ditandai dengan tingginya harapan hidup, rendahnya angka penyakit, serta kualitas hidup yang lebih baik. Derajat kesehatan yang tinggi juga mencerminkan terpenuhinya akses yang merata dan berkualitas terhadap layanan kesehatan, perilaku hidup sehat, maupun lingkungan yang mendukung kesejahteraan. Secara tidak langsung, derajat kesehatan yang belum terpenuhi secara optimal juga akan memberikan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Meskipun usia harapan hidup Kota Yogyakarta terus mengalami tren peningkatan yang positif, namun masih perlu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta yang belum optimal. Beberapa kondisi yang mencerminkan adanya permasalahan dalam aspek kesehatan, antara lain 1) kematian bayi; 2) kelangsungan hidup bayi; 3) kematian balita; 4) kematian neonatal; 5) prevalensi stunting; 6) tingkat prevalensi tuberkulosis; 7) tingkat kematian karena tuberkulosis; 8) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; dan 9) proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS. Angka kematian bayi menunjukkan penurunan dari 11,23 (tahun 2020) menjadi 9,78 (tahun 2024). Di tahun 2020 hingga 2022, angka kematian bayi mencapai kisaran angka 10-11 per 1.000 kelahiran hidup. Indikator angka kelangsungan hidup bayi juga cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 sebesar 988,777 menjadi 990,22 di tahun 2024. Indikator angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan peningkatan jumlah kematian dari tahun 2020 sebesar 1,92 dan di tahun 2024 sebesar 2,79. Indikator angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan peningkatan dari 7,70 (tahun 2020) menjadi 5,12 (tahun 2024). Sementara itu, indikator prevalensi stunting mengalami tren perbaikan dari 11,76% pada tahun 2023 menjadi 10,70% di tahun 2024. Tren yang cenderung negatif pada beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan kesehatan pada penduduk usia bayi dan balita yang perlu segera mendapatkan intervensi penanganan secara tepat. Di sisi lain, tingkat prevalensi tuberkulosis tercatat meningkat dari 114,83 pada tahun 2020 menjadi 178,28 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Capaian tersebut juga berkorelasi dengan indikator tingkat kematian karena tuberkulosis yang memiliki tren peningkatan dari 12,58 kematian per 100.000 penduduk di tahun 2020 menjadi 22,13 kematian per 100.000 penduduk di tahun 2024. Indikator lain yang berkaitan dengan tuberkulosis adalah cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang cenderung turun, yaitu dari 78,44% di tahun 2020 menjadi 61,93% di tahun 2024. Penurunan juga terjadi pada proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS dari 71,13% (2020) menjadi 46,75% (2024), meskipun faktanya banyak pasien yang menyelesaikan pengobatan tuberkulosis, namun tidak melakukan pemeriksaan laboratorium (BTA) di akhir pengobatan sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai sembuh. Melihat data-data sektor kesehatan di atas, meskipun beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait pola hidup bersih dan sehat. Untuk meningkatkan pemenuhan derajat kesehatan masyarakat tersebut, maka perlu adanya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan. 2.3.1.3. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Kondisi lingkungan hidup di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mengalami penurunan yang relatif tajam dari 60,89 pada tahun 2022 menjadi 52,05 pada tahun 2023, sebelum meningkat kembali menjadi 55,53 pada tahun
81. 2024.Secara keseluruhan, rata-rata laju pertumbuhan IKLH selama lima tahun terakhir mengalami kontraksi/penurunan sebesar -0,05 persen per tahun. Tren kondisi ini mencerminkan memburuknya kondisi ekologi perkotaan dan meningkatnya tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Penurunan IKLH berkaitan langsung dengan menurunnya nilai pada tiga dimensi utama penyusunnya, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Pada periode 2022–2023, indeks kualitas air menurun dari 38,54 menjadi 28,91, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun -4,16 persen. Penurunan ini mengindikasikan peningkatan terhadap kejadian pencemaran air yang dapat berasal dari limbah rumah tangga, limbah kegiatan industri, maupun pencemaran bahan kimia di sungai atau air tanah. Sementara itu, indeks kualitas udara turun dari 90,74 menjadi 84,95, seiring dengan meningkatnya emisi kendaraan bermotor dan rendahnya proporsi penggunaan transportasi umum. Adapun indeks kualitas tutupan lahan mengalami penurunan paling tajam, dari 44,06 menjadi 30,93 dengan laju penurunan rata-rata -8,38 persen per tahun. Penurunan ini menunjukkan terjadinya konversi ruang terbuka menjadi lahan terbangun yang semakin masif. Kondisi penurunan tutupan lahan turut memperkuat indikasi keterbatasan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa luasan RTH di Kota Yogyakarta berada pada angka 23,32% yang terdiri dari RTH Publik sebesar 8,05% dan RTH Privat sebesar 15,27% dari luas wilayah kota. Luasan tersebut menggambarkan bahwa RTH Publik masih belum memenuhi target sebesar minimal 20% dari luas wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Pertumbuhan RTH publik cenderung stagnan dengan laju pertumbuhan negatif sebesar -0,15 persen per tahun sejak 2020. Keterbatasan lahan menjadi faktor utama yang membatasi ekspansi RTH, meskipun terdapat berbagai upaya pengembangan RTH publik dan privat dalam skala lingkungan hingga institusi. Kondisi keterbatasan RTH ini secara langsung berdampak pada menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu lingkungan, dan terbatasnya akses warga terhadap ruang interaksi dan aktivitas fisik. Pengelolaan limbah B3 di Kota Yogyakarta merupakan hal yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan sampah B3 yang berasal dari masyarakat, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata, Kota Yogyakarta semakin menghadapi risiko pencemaran yang tinggi akibat meningkatnya aktivitas usaha yang menghasilkan limbah B3, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, perhotelan, restoran, dan usaha kecil menengah. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah B3 rumah tangga—seperti baterai bekas, lampu bekas, alat elektronik rusak, serta kemasan bekas pengharum ruangan dan obat pembasmi serangga—masih tergolong rendah. Akibatnya, sampah B3 sering tercampur dengan sampah domestik. Tanpa sistem pengelolaan yang tepat, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat, limbah B3 dan sampah B3 berpotensi besar mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan edukasi, membangun kesadaran, menyediakan fasilitas pengumpulan yang memadai seperti dropbox sampah B3, serta memastikan pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dilakukan dengan aman dan sesuai regulasi yang berlaku. Pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan limbah B3, mulai dari pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir, sedangkan masyarakat perlu didorong untuk memilah dan membuang sampah B3 dengan benar melalui pemanfaatan dropbox yang tersedia. Lebih lanjut, upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui pengembangan Kampung ProKlim, bimtek dan seleksi Sekolah Adiwiyata, serta pendampingan bank sampah telah berjalan, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Tidak semua kampung memiliki pengurus yang aktif, tidak semua sekolah memiliki minat untuk menjadi sekolah berwawasan lingkungan, dan tidak semua masyarakat memahami manfaat bank sampah. Akibatnya, perubahan perilaku kolektif dalam menjaga lingkungan belum terbentuk secara kuat, sehingga memperlemah daya tahan sosial-ekologis kota terhadap tekanan lingkungan yang semakin besar. Selain itu, tekanan terhadap kualitas lingkungan juga bersumber dari kegiatan usaha dan industri. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan dan pengawasan swapantau, yang pada tahun 2024 hanya mencapai 32,71%, mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan lingkungan. Kondisi ini berisiko meningkatkan pencemaran dari kegiatan usaha. Di sisi lain, belum ditetapkannya dokumen RPPLH sebagai Peraturan Daerah menyebabkan integrasi antara perencanaan pembangunan dan perlindungan lingkungan belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada belum menyeluruhnya pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam program pembangunan, yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Berbagai gejala tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan hidup perkotaan di Kota Yogyakarta mengalami tekanan yang saling berhubungan. Penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH), lemahnya pengelolaan sampah B3, belum optimalnya efektivitas program edukasi dan partisipasi masyarakat seperti Adiwiyata, Bank Sampah, dan Kampung ProKlim, serta turut diperparah oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan dan pengawasan lingkungan. Seluruh kondisi ini saling memperkuat dan membentuk tekanan lingkungan yang semakin kompleks, yang pada akhirnya berisiko terhadap kesehatan, kenyamanan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat perkotaan. 2.3.1.4. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Perkotaan Kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya kota yang layak huni, efisien, dan berdaya saing. Namun demikian, pelayanan infrastruktur dasar di Kota Yogyakarta masih menghadapi berbagai kendala struktural dan fungsional yang mencerminkan belum optimalnya kualitas infrastruktur dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya ketergantungan terhadap fasilitas pengelolaan akhir (TPA) yang berada di luar wilayah Kota Yogyakarta. Tantangan ini semakin berat dengan diberlakukannya desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY berdasarkan surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023. Neraca Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 99,75% menjadi 84,06%, di mana tingkat penanganan sampah baru mencapai 65,12% dan tingkat pengurangannya hanya sebesar 18,95%. Ketergantungan ini menimbulkan risiko keberlanjutan apabila tidak segera diimbangi dengan kebijakan internalisasi pengelolaan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kota Yogyakarta telah mendorong program Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) sejak 12 Desember 2022 melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 660/6123/SE/2022. Selain itu, pengelolaan sampah juga ditopang oleh Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan Sampah 2022–2031 dan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam pengurangan sampah organik, Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong warga untuk mengolah sampah organik secara mandiri menggunakan teknologi sederhana, seperti lubang biopori, losida, ember tumpuk, dan metode lain yang mudah diterapkan di lingkungan rumah tangga. Meskipun inisiatif ini merupakan langkah positif, implementasi dan dampaknya masih memerlukan evaluasi dan penguatan, terutama dari sisi kapasitas masyarakat dan infrastruktur pendukung. Pengolahan sampah di Kota Yogyakarta saat ini dilakukan di 5 fasilitas Pengolahan Sampah, yaitu UPS Nitikan, Kranon, Karangmiri, Giwangan, dan Sitimulyo. Metode yang digunakan untuk memproses sampah yang masuk, antara lain metode cacah-pilah otomatis menggunakan modul RDF dan mesin gibrik, serta metode termal menggunakan insinerator. Pemanfaatan teknologi ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah secara mandiri pasca kebijakan desentralisasi. Namun, keberhasilan pengoperasian peralatan tersebut sangat bergantung pada kesiapan teknis dan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, masih diperlukan penguatan kapasitas petugas dan optimalisasi sistem pendukung agar seluruh fasilitas UPS dapat beroperasi secara maksimal dan berkelanjutan. Selain itu, kapasitas pengolahan sampah pada masing-masing UPS masih belum sebanding dengan volume timbulan harian, yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas wisata. Di sisi lain, belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan juga tercermin dari masih terbatasnya peran dan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR). Saat ini, keterlibatan produsen dalam pengurangan dan penanganan sampah masih bersifat sukarela dan belum didukung oleh kebijakan daerah yang mengatur secara spesifik kewajiban EPR. Beberapa inisiatif partisipatif yang telah berjalan, seperti pengumpulan kemasan plastik dan kolaborasi dengan komunitas, masih terbatas cakupannya dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan persampahan kota secara menyeluruh. Ketiadaan mekanisme insentif, regulasi pendukung, serta sistem pelaporan dan pemantauan yang kuat menjadi tantangan dalam memperluas implementasi EPR. Kota Yogyakarta telah memiliki acuan kebijakan tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan melalui Perda No. 2 Tahun 2021 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan melalui Perwal No. 118 Tahun 2021. Secara berkelanjutan, telah dilakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan turunan dari RTRW dan RDTR, antara lain pada tahun 2024 berhasil ditetapkan empat dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yaitu untuk Kawasan Malioboro, Kawasan Kotabaru, Kawasan Pakualaman, serta koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda Adisucipto, dari total 20 dokumen RTBL yang telah disusun. Selain itu, telah disusun dokumen RTBL untuk Kawasan Baciro, Raperwal RTBL Kawasan Jalan Solo dan Kawasan Pakualaman, serta rancangan Peraturan Wali Kota tentang mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang. Disusun pula kajian kebijakan terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) dan sistem informasi reklame. Kendati demikian, upaya penyusunan kebijakan tata ruang belum sepenuhnya berdampak pada kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tata ruang, sosialisasi dan diseminasi terhadap kebijakan RTRW, RDTR, RTBL, dan aturan turunannya dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai metode dan media. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan tiga kali sosialisasi dengan total 180 peserta dari kalangan ASN dan masyarakat. Di samping itu, dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi tata ruang “Gatra Matra” guna memberikan akses informasi pemanfaatan ruang secara digital. Namun, terbatasnya pemanfaatan dan penyebarluasan informasi ini, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengendalian, menjadi kendala tersendiri dalam mewujudkan pelayanan infrastruktur perkotaan yang adaptif dan responsif. Untuk meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan tata ruang telah diterbitkan 1.926 telaah teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri dari 735 TT-KKPR bangunan gedung dan 1.191 TT-KKPR reklame. Selain itu juga dilaksanakan layanan pemanfaatan ruang lainnya di antaranya berupa 108 rekomendasi kesesuaian tata ruang dan 7 rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Berdasarkan hasil evaluasi, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai 85,26%, sedikit melampaui target sebesar 85,23%. Namun demikian, capaian ini mencerminkan bahwa masih terdapat sekitar 15% pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan ketentuan tata ruang, yang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan efektivitas penerapan aturan, mengingat Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan tekanan pemanfaatan ruang yang tinggi, keterbatasan lahan, dan kompleksitas aktivitas perkotaan yang terus berkembang. Ketidaksesuaian tersebut menjadi salah satu indikator belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan ruang. Sebagai bentuk pengawasan, telah dilakukan beberapa upaya, di antaranya adalah pelaksanaan audit tata ruang dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Hasil identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang sejauh ini menunjukkan satu kasus yang terdeteksi melalui proses analisis temporal dan analisis tipologi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yang kemudian dibahas dalam forum koordinasi bersama OPD terkait. Jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang teridentifikasi setiap tahun bersifat fluktuatif, tergantung pada hasil audit, tingkat pelanggaran tiap objek, serta adanya laporan dari masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya pelanggaran tata ruang. Pada tahun 2024, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah mengirimkan surat kepada tiga objek yang diduga melampaui intensitas pemanfaatan ruang, yaitu Indies Hotel, House of Raminten Kota Baru, dan Sakola Fashion. Dari ketiga objek tersebut, hanya Sakola Fashion yang merespons dan melakukan koordinasi tindak lanjut berupa perbaikan sesuai rekomendasi teknis. Untuk objek lainnya, direncanakan akan dilakukan penyuratan kembali sebagai bentuk tindak lanjut. Namun, sebagian besar objek yang sebelumnya diidentifikasi memiliki potensi pelampauan, setelah dilakukan analisis lebih lanjut dan dibahas bersama OPD teknis, ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran, sehingga data atau temuan tersebut harus dikeluarkan atau tidak dilanjutkan sebagai kasus pelanggaran. Dalam aspek penyediaan air minum, cakupan layanan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Yogyakarta masih menunjukkan angka yang rendah dan kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tren tahun 2020–2024, persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman melalui jaringan perpipaan PDAM berada dalam rentang 17,93% hingga 20,12%, tanpa menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2024, cakupan pelayanan tercatat sebesar 20,12% atau setara dengan 25.966 kepala keluarga dari total 123.585 KK. Fluktuasi ini mengindikasikan belum terciptanya sistem penyediaan air minum yang stabil dan merata, baik dari sisi kapasitas infrastruktur maupun aspek pembiayaan dan jangkauan wilayah pelayanan. Permasalahan serupa juga terjadi dalam layanan air limbah domestik. Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan akses aman hanya sebesar 23,80%, sedangkan pelayanan SPALD Terpusat (SPALD-T) dengan akses aman hanya 19,87%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memiliki sistem sanitasi yang layak, sehingga berisiko terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di sektor transportasi, performa lalu lintas juga menunjukkan gejala penurunan kualitas layanan. Hasil survei updating kinerja lalu lintas tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata V/C Ratio dari 0,57 menjadi 0,63. Berdasarkan klasifikasi Tingkat Pelayanan Jalan menurut Permenhub Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, perubahan ini mencerminkan pergeseran tingkat pelayanan dari A ke B, yang secara tidak langsung menunjukkan bertambahnya kepadatan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan di Kota Yogyakarta. Sejalan dengan hal tersebut, kecepatan rata-rata kendaraan mengalami penurunan dari 26,20 Km/jam pada tahun 2023 menjadi 25,76 Km/jam pada tahun 2024. Berdasarkan Permenhub No. 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, kecepatan tersebut berada pada Level of Service (LOS) E, yang menunjukkan hambatan tinggi. Sementara menurut Highway Capacity Manual (HCM) 2000, keduanya termasuk dalam LOS C dengan hambatan sedang. Penurunan ini berdampak pada efisiensi mobilitas dan waktu tempuh masyarakat, yang juga turut dipengaruhi oleh kondisi jalan, di mana jalan yang masih mengalami kerusakan ringan sebesar 14,631% dari total keseluruhan jalan di Kota Yogyakarta. Ruas jalan di Kota Yogyakarta dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Jalan Gejayan, dengan V/C Ratio sebesar 1,42. Selain itu, kecepatan rata-rata kendaraan pada ruas Jalan Gejayan hanya mencapai 14,95 Km/jam, yang menurut klasifikasi Permenhub Nomor 96 Tahun 2015 termasuk dalam Tingkat Pelayanan Jalan F. Hal tersebut disebabkan karena adanya aktivitas pasar dan parkir on-street yang memengaruhi kecepatan dan derajat kejenuhan di ruas jalan tersebut. Upaya mengatasi parkir di badan jalan telah dilaksanakan patroli secara rutin (3 shift/hari) mulai pukul 07.30- 23.00 WIB. Patroli tersebut bertujuan untuk mengatur kelancaran lalu lintas dengan menertibkan parkir liar/parkir yang bukan di tempatnya serperti di marka biku-biku, memberikan pengawasan dan pembinaan bagi juru parkir agar memenuhi aturan yang ada, menegur pengguna lalu lintas yang melawan arah, mengatur andong dan becak untuk parkir di tempat yang sudah disediakan. Namun demikian, saat ini belum terdapat pencatatan secara kuantitatif terkait jumlah pelanggaran yang ditemukan ketika patroli dilaksanakan. Upaya penindakan yang dilakukan masih menggunakan pendekatan persuasif dan humanis berupa teguran langsung di lapangan serta penempelan stiker pada kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya Saat ini secara bertahap penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta telah diubah dari PJU konvensional menjadi PJU yang menggunakan teknologi LED ramah lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya listrik dan mengurangi dampak lingkungan. Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan pada tahun 2024 adalah 81,53% dari total keseluruhan jumlah PJU di Kota Yogyakarta. Kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan erat kaitannya dengan pemenuhan bangunan gedung dalam kondisi baik. Pada tahun 2024 masih terdapat 8.08% dari total gedung pemerintah yang kondisinya perlu ditingkatkan. Dalam hal peningkatan maupun mempertahankan kondisi bangunan gedung membutuhkan dukungan pada aspek pengendalian bangunan gedung berupa rekomendasi teknis dan kelayakan fungsi bangunan, dengan Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis, serta aspek jasa konstruksi, yang mana jumlah tenaga kerja terampil di Kota Yogyakarta tahun 2024 baru sejumlah 586 orang. Sementara itu, kapasitas fasilitas parkir yang tersedia juga belum sebanding dengan kebutuhan. Tempat Khusus Parkir (TKP) yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta (TKP Senopati, Ngabean, Sriwedani, Limaran, dan Selatan Beringharjo) hanya mampu menampung 112 SRP Bus, 205 SRP Mobil, dan 464 SRP Motor. Adapun TKP yang dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY (Ketandan dan Beskalan) hanya menambah kapasitas sebesar 141 SRP Mobil dan 1.500 SRP Motor. Terbatasnya kapasitas tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya penggunaan badan jalan untuk parkir sehingga memengaruhi kondisi lalu lintas pergerakan kendaraan. Dalam hal kualitas permukiman, urbanisasi yang terus meningkat mendorong tingginya permintaan hunian, sementara penyediaan rumah yang layak dan terjangkau relatif masih terbatas. Hal ini menyebabkan munculnya permukiman padat dan kumuh di beberapa kawasan Kota Yogyakarta, dengan permasalahan pemenuhan jangkauan maupun kualitas layanan infrastruktur dasar seperti sanitasi, akses, persampahan serta kondisi rumah yang tidak layak huni. Di sisi lain, belum optimalnya penertiban dan penegakan terhadap terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan permukiman di bantaran sungai, turut mendorong tumbuhnya permukiman yang padat dan cenderung kumuh. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas permukiman perkotaan serta penyediaan hunian yang layak dan terjangkan perlu menjadi perhatian untuk terus diupayakan dalam kurun waktu ke depan melalui strategi yang komprehensif, termasuk pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif, peningkatan kualitas infrastruktur, serta renovasi atau rehabilitasi kawasan kumuh secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan masalah penyediaan hunian layak dan terjangkau, serta kondisi kawasan kumuh dapat diatasi secara lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta. 2.3.1.5. Belum Optimalnya Pengelolaan Risiko Bencana, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan Kota Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam pengurangan risiko bencana dan penanganan keadaan darurat. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2024, jenis bencana yang paling sering terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah cuaca ekstrem dan kekeringan. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Yogyakarta menunjukkan nilai 64,22 pada tahun 2024, yang menempatkan wilayah ini dalam kategori risiko sedang. Jika ditinjau dalam tren lima tahun terakhir (2020–2024), IRB mengalami penurunan bertahap dari 72,86 menjadi 64,22, dengan rata-rata laju penurunan sebesar -3,11% per tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana sudah berjalan cukup baik, khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, dan perlu dijaga konsistensinya agar dampaknya semakin merata ke seluruh wilayah. Lebih lanjut, berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022–2026, terdapat tujuh jenis potensi ancaman bencana yang diidentifikasi di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan meteorologi, dan letusan gunung api. Tingkat risiko kelas Tinggi untuk bahaya banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan kegagalan teknologi. Sedangkan kelas Sedang untuk bencana Kekeringan Meteorologi dan kelas Rendah untuk bahaya letusan gunung api. Prioritas bencana yang akan ditangani Kota Yogyakarta dianalisis berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan menunjukkan bahwa prioritas bencana yang ditangani Kota Yogyakarta ialah cuaca ekstrem, gempa bumi, dan banjir. Tingkat ketahanan terhadap bencana daerah diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah dengan 7 indikator yaitu, Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Selama periode 2022–2024, capaian indeks ini di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan bertahap dari 0,65 pada tahun 2022 menjadi 0,69 pada tahun 2024. Meskipun mengalami tren positif, angka tersebut mengindikasikan bahwa penguatan sistem pengurangan risiko bencana masih bersifat bertahap dan belum menyentuh seluruh aspek wilayah dan komunitas secara merata. Seperti terlihat dari beberapa indikator penyusun IKD tahun 2024, Indikator Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan Kota Yogyakarta yang memiliki klasifikasi kelas tinggi dengan nilai 0,93, Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Kota memiliki klasifikasi kelas sedang dengan nilai 0,68, Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Kota Yogyakarta memiliki klasifikasi kelas rendah dengan nilai 0,45 dan Indeks Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota Yogyakarta memiliki nilai sebesar 0,68 dengan klasifikasi kelas sedang. Untuk perlindungan kawasan permukiman juga dibutuhkan perlindungan terhadap kebakaran dan adanya pelayanan terhadap penyelamatan manusia. salah satu contoh konkret adalah pembangunan hidran kering untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran di kawasan permukiman padat. Namun masih terdapat keterbatasan dalam penyediaannya. Hingga tahun 2024, baru terdapat 16 unit hidran kering yang dibangun dari 27 Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun. Ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan dan realisasi pembangunan menjadi salah satu tantangan dalam memastikan perlindungan menyeluruh di wilayah rawan kebakaran. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Yogyakarta menuntut sistem penanggulangan kebakaran yang cepat dan responsif. Pada tahun 2024, jumlah kejadian pemadaman kebakaran dalam kota yang ditangani dengan waktu tanggap maksimal 15 menit mencapai 71 kejadian. Di luar kebakaran, jumlah permintaan layanan penyelamatan dan evakuasi juga meningkat, dari 581 kejadian pada tahun 2023 menjadi 653 kejadian pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap layanan penyelamatan non-kebakaran (seperti evakuasi hewan, banjir lokal, dan insiden di ruang publik) makin tinggi seiring kompleksitas kehidupan perkotaan. Dalam hal edukasi masyarakat, pendekatan jemput bola untuk penyuluhan kebencanaan berbasis kampung baru mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Sebelumnya, pendekatan yang digunakan masih berbasis kemantren, yang secara jangkauan dan intensitas dinilai belum cukup optimal untuk membangun budaya tanggap darurat di tingkat komunitas. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta juga melayani kegiatan layanan penunjang seperti pam, penyiraman, standby, simulasi dan kunjungan. Pelayanan penunjang yang diakomodasi Damkarmat Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebanyak 127 kali selanjutnya 103 kali pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah layanan penunjang (pam, penyiraman, standby, simulasi dan kunjungan). Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko bencana, kebakaran, dan penyelamatan di Kota Yogyakarta telah berjalan namun masih belum optimal. Diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, infrastruktur darurat, sistem peringatan dini, serta edukasi dan pelibatan masyarakat secara aktif, agar sistem perlindungan bencana dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata dan tangguh dalam menghadapi ancaman yang semakin dinamis. 2.3.1.6. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian dan Pemerataan Distribusi Pendapatan Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi penggerak utama roda perekonomian Kota Yogyakarta. Dengan multiplier effect yang besar terhadap sektor lain, pariwisata seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih inklusif. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta mencapai 13,44%, lebih tinggi dari angka nasional (4,01%) maupun DIY (10,6%). Namun demikian, kontribusi pariwisata terhadap pemerataan distribusi pendapatan cenderung belum optimal. Meskipun sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, manfaat ekonominya belum sepenuhnya menjangkau kelompok penduduk berpendapatan rendah, khususnya kelompok desil 1–4. Di sisi lain, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian kota masih menyisakan tantangan. Salah satu indikator yang menunjukkan belum optimalnya kinerja pariwisata adalah tingkat Length of Stay (LoS) atau lama tinggal wisatawan yang cenderung stagnan, dengan laju pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 3,63% per tahun. Pada tahun 2020, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta sebesar 1,63 hari, dan hanya meningkat menjadi 1,88 hari pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih kuat dalam menjaga dan meningkatkan LoS, terutama mengingat adanya tantangan ke depan seperti pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Yogyakarta-Solo yang berpotensi menurunkan durasi tinggal wisatawan karena kemudahan akses pulang-pergi dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, penguatan branding Kota Yogyakarta sebagai City of Festival menjadi peluang strategis yang dapat dioptimalkan. Salah satu contoh konkret adalah penyelenggaraan ArtJog, festival seni kontemporer berskala nasional dan internasional yang telah terbukti mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan kajian Dinas Pariwisata DIY (2024), ArtJog menjadi bukti nyata bahwa event budaya berkualitas dapat mengangkat citra kota, meningkatkan pengeluaran wisatawan, dan memperkuat sektor-sektor pendukung seperti kuliner, UMKM, serta industri kreatif. Faktanya, Kota Yogyakarta memiliki karakter kuat dalam hal ini, dengan keberadaan kampung wisata, kelurahan budaya, dan beragam festival yang berbasis komunitas. Lebih jauh, penguatan kebudayaan lokal sebagai sumber daya ekonomi juga menjadi potensi strategis yang perlu diperkuat dalam pengembangan sektor pariwisata. Kota Yogyakarta memiliki kekayaan warisan budaya, seni tradisi, serta komunitas pelaku budaya yang aktif, yang selama ini telah memberi kontribusi pada wajah pariwisata kota. Namun, peran kebudayaan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, belum sepenuhnya terintegrasi dalam skema pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kegiatan berbasis budaya seperti perlindungan objek warisan budaya, kemandirian rintisan kelurahan budaya maupun sanggar dan lembaga budaya, peningkatan literasi masyarakat terhadap bahasa dan sejarah, pengelolaan kawasan cagar budaya dapat menjadi media pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dikelola secara terstruktur. Dengan demikian, meskipun sektor pariwisata telah menunjukkan kontribusi positif terhadap PDRB, namun perannya dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta masih belum optimal. Tantangan ini menuntut pengembangan strategi yang tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga peningkatan kualitas pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. 2.3.1.7. Penurunan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor dengan distribusi terbesar di Kota Yogyakarta dengan distribusi di atas 10% pada periode 2020-2024. Nilai PDRB sektor Industri pengolahan pada periode 2020-2024 menunjukkan penurunan distribusi namun secara nominal menunjukkan adanya peningkatan dengan nilai mencapai 5.937,62 milyar rupiah di tahun 2024. Adanya keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor industri pengolahan menjadi salah satu pengaruh dalam penurunan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Lahan yang terbatas di Kota Yogyakarta dan penggunaan lahan yang sebagian besar (>60%) peruntukannya untuk permukiman menyulitkan industri untuk melakukan upscaling terhadap usahanya. Hal ini menjadi dasar bahwa pengembangan industri menengah dan besar tidak menjadi fokus utama di Kota Yogyakarta. Fokus utama pengembangan industri pengolahan di Kota Yogyakarta adalah industri mikro dan kecil. Pengembangan sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian karena kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi, terutama pada kelompok pendapatan terendah dan menengah. Industri pengolahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh industri mikro dan kecil. Pertumbuhan industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dengan laju penurunan rata-rata sebesar -62,64% per tahun. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebesar 52,87% kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 1,03%. Meskipun industri pengolahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh industri mikro dan kecil, baik dari sisi jumlah unit usaha maupun tenaga kerja yang terserap. Namun, secara makro, pertumbuhan industri pengolahan sangat bergantung pada dua industri besar yang berada di Kota Yogyakarta. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan struktural yaitu apabila salah satu industri besar mengalami penurunan kinerja, maka dampaknya secara signifikan akan menggerus kontribusi sektor industri pengolahan secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pemerataan pertumbuhan antar pelaku industri pengolahan di berbagai skala usaha. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah belum terintegrasinya industri mikro dan kecil ke dalam rantai pasok industri yang lebih luas, baik dalam sektor manufaktur, ekonomi kreatif, maupun sektor strategis lainnya seperti pariwisata. Dengan karakteristik kota yang digerakkan secara ekonomi oleh sektor pariwisata berbasis budaya , terdapat peluang besar bagi industri pengolahan, khususnya yang berbasis kreatif, kerajinan, kuliner, dan produk lokal khas, untuk menjadi bagian penting dalam mendukung sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta ekonomi kreatif yang mendukung Yogyakarta City of Festivals. Sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi perekonomian daerah, pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi yang relevan dan berdampak luas bagi Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi besar di bidang ekonomi kreatif dan kebudayaan. Potensi ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2024. Berdasarkan klasifikasi Kemenparekraf (2021), terdapat 16 sub sektor ekonomi kreatif yang tersebar ke dalam berbagai sektor utama dalam sistem PDRB yang sebagian besar dapat diklasifikasikan ke dalam sektor jasa lainnya berdasarkan klasifikasi BPS. Beberapa sub sektor ekonomi kreatif ialah sebagai berikut a) jasa profesional dan teknis (misal: arsitektur, desain interior, desain produk); b) jasa informasi dan komunikasi (misal: aplikasi dan game developer, televisi dan radio, periklanan); c) seni dan hiburan (misal: film, animasi, musik, seni pertunjukan, seni rupa) serta d) media dan penerbitan (misal: desain komunikasi visual, fotografi, penerbitan). Adapun sektor jasa lainnya sendiri secara konsisten menunjukkan kontribusi positif terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, kontribusi sektor jasa lainnya menunjukkan tren pertumbuhan positif, meningkat dari 822,05 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 1.461,85 miliar rupiah pada tahun 2024. Pada tahun 2024 sendiri, pertumbuhannya tercatat mencapai 4,84%. Gambar 104. Kontribusi Sektoral dan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Jasa Lainnya di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kota Yogyakarta (diolah, 2025) Adapun, ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta juga memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor pariwisata dan sering dikaitkan sebagai sektor bersamaan, yakni sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan jumlah wisatawan secara langsung mendorong permintaan jasa hiburan, kesenian, kuliner, kerajinan, dan layanan kreatif lainnya yang menjadi ciri khas ekonomi Kota Yogyakarta. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, jumlah wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, menunjukkan tren fluktuasi yang cenderung meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga 2024, dengan jumlah kunjungan yang melonjak tajam hingga mencapai lebih dari 10 juta kunjungan pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan pola yang sejalan dengan pertumbuhan sektor jasa lainnya. Artinya, ketika jumlah wisatawan meningkat maka permintaan terhadap produk dan layanan industri kreatif turut terdorong, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor jasa lainnya. Dalam rangka mengoptimalkan potensi industri kreatif, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam membangun dan memperkuat rantai pasok kreatif yang terintegrasi. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan fasilitas pada tiga aspek utama, yaitu supply, demand, dan matchmaking. Dari sisi supply, diperlukan pendataan dan kurasi pelaku usaha ekonomi kreatif secara berkala, disertai pendampingan menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses pembiayaan, serta dukungan dalam proses perizinan, standarisasi, dan sertifikasi produk. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa produk-produk ekonomi kreatif lokal memiliki kualitas dan daya saing sesuai kebutuhan pasar, termasuk sektor pariwisata dan perhotelan sebagai pengguna akhir. Dari sisi demand dan matchmaking, pemerintah dapat mendorong kemitraan strategis antara pelaku ekonomi kreatif dengan berbagai usaha besar seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan destinasi wisata melalui temu bisnis dan fasilitasi perjanjian kerja sama. Upaya ini dapat diperkuat dengan pengembangan sistem Electronic Supply Chain Management (E-SCM) untuk meminimalkan kesenjangan informasi, mempercepat alur distribusi, dan memastikan kelangsungan pasokan yang efisien. Dengan ekosistem rantai pasok yang tertata, sektor industri pengolahan dan ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta berpeluang untuk tidak hanya tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga menjadi katalisator dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara menyeluruh. 2.3.1.8. Tantangan Pemenuhan Ketahanan Pangan Ketahanan pangan menjadi tantangan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan, terutama dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pangan maupun komoditas pendukungnya. Dalam konteks wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta, tantangan ini diperkuat oleh kondisi struktural yang kompleks, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas produksi pangan lokal akibat semakin sempitnya lahan pertanian dan minimnya tenaga kerja di sektor tersebut. Selain itu, kondisi ketahanan pangan di Kota Yogyakarta juga dapat dipotret melalui indikator ketersediaan pangan utama yang tercatat mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 142,19 menjadi 130,28 pada tahun 2023, dengan laju penurunan rata- rata sebesar -27,10% per tahun. Kondisi penurunan ketersediaan pangan utama tersebut perlu menjadi perhatian sebagai bagian dari evaluasi dan antisipasi terhadap adanya potensi negatif yang muncul sebagai dampak terusan. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian maupun tatanan kehidupan masyarakat secara umum. Penurunan kinerja indikator ketahanan pangan tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang sulit untuk memenuhi kebutuhan energi 2.745 kalori per hari. Ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan dan dimitigasi secara tepat, khususnya dalam kondisi tingkat inflasi Kota Yogyakarta yang relatif fluktuatif terutama pada komoditas pangan. Tantangan pengendalian terhadap peningkatan harga akan bertambah seiring dengan peningkatan demand pada komoditas pangan di hari besar keagamaan dan peak season pariwisata di mana konsumen pangan bertambah dengan hadirnya wisatawan. Dampaknya, inflasi yang terjadi dapat menyebabkan harga pangan menjadi naik dan menurunkan daya beli pangan berkualitas pada masyarakat desil 1-4. Pada kondisi tersebut, maka strategi perlindungan pada masyarakat desil 1-4 dari dampak inflasi harus dilakukan secara tepat. Strategi penjagaan tingkat konsumsi masyarakat menengah ke bawah dapat dilakukan melalui pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga. Sebagai daerah bukan penghasil dan komoditas pangan sering menjadi penyumbang inflasi, Kota Yogyakarta harus memperpendek rantai pasok distribusi komoditas untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya pangan, dan memastikan kualitas produk yang lebih baik yang beredar di pasar Kota Yogyakarta. Kerja sama antardaerah (g to g) yang ditindaklanjuti dengan kerja sama bisnis (b to b) dapat diperluas bagi komoditas lain. Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan tindaklanjut dari kerja sama tersebut. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan mendukung pasar tradisional atau komunitas agar terhubung langsung dengan petani dan produsen dari luar wilayah Kota Yogyakarta sehingga bisa menjaga stabilitas harga dan aksesibilitas produk bagi masyarakat menengah ke bawah. 2.3.1.9. Belum Optimalnya Sektor Perdagangan dan Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Kelompok Desil 1-4 Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta. Secara konseptual, ketimpangan pendapatan mengindikasikan tidak meratanya distribusi hasil ekonomi antar kelompok penduduk. Kondisi ini dapat memicu dampak sosial dan ekonomi lanjutan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Nilai Indeks Gini Kota Yogyakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,449, yang mengindikasikan kondisi lebih tinggi dari rata-rata DIY (0,435) dan nasional (0,381). Indeks gini di Kota Yogyakarta juga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir secara konsisten menjadi yang tertinggi di DIY. Bahkan, pada tahun 2022, nilai indeks gini Kota Yogyakarta mencapai 0,519 yang masuk dalam kategori ketimpangan tinggi. Ketimpangan tersebut semakin terlihat apabila ditinjau melalui distribusi penguasaan pendapatan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah (desil 1–4) hanya sebesar 14,70 persen. Meskipun meningkat dari capaian tahun 2022 yang hanya sebesar 11,58 persen, angka ini tetap menunjukkan ketimpangan distribusi yang signifikan. Pada saat yang sama, proporsi pendapatan yang dikuasai oleh 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi justru meningkat dari 50,24 persen di tahun 2020 menjadi 52,20 persen di tahun 2024. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif dan belum mendorong perbaikan yang signifikan pada kelompok rentan ekonomi. Salah satu faktor yang memperkuat kondisi tersebut adalah belum optimalnya kontribusi sektor-sektor ekonomi yang menjadi tumpuan utama kelompok penduduk berpendapatan rendah, khususnya sektor perdagangan dan sektor pertanian. Kedua sektor ini secara struktural menyerap tenaga kerja dari kelompok desil 1–4 di Kota Yogyakarta, terutama pada aktivitas perdagangan informal dan pertanian skala kecil. Namun, secara kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kedua sektor ini masih memberikan sumbangsih yang relatif rendah. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024 tercatat sangat kecil dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 0,154 persen, dan pada tahun 2024 turun menjadi 0,145 persen. Penurunan ini menunjukkan belum adanya penguatan struktural yang mendorong peningkatan nilai tambah sektor pertanian, sekaligus mencerminkan keterbatasan peran sektor ini dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat rentan yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Di sisi lain, meskipun sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Yogyakarta, proporsi kontribusinya belum sepenuhnya merepresentasikan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan informal. Sebagian besar pelaku perdagangan yang berasal dari kelompok desil 1–4 beroperasi dalam skala mikro dengan produktivitas rendah, keterbatasan akses permodalan, serta rentan terhadap fluktuasi permintaan pasar. Ketimpangan dalam struktur dan daya saing pelaku usaha ini menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan belum sepenuhnya mengalir ke lapisan masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, jumlah pelaku usaha toko modern di Kota Yogyakarta mengalami perkembangan pesat yang menciptakan persaingan usaha yang ketat. Dalam menghadapi tantangan tersebut pasar rakyat, sebagai pusat perdagangan ekonomi kerakyatan, perlu melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan fungsi pasar yang tidak hanya melalui perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui penguatan nilai sosial, budaya dan ekonomi yang menjadi unggulan dari pasar rakyat. Berbagai kegiatan sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran produk telah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi kemitraan pelaku UKM dengan toko modern dan e-commerce, penyelenggaraan pameran serta peningkatan literasi digital. Upaya tersebut harus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menguatkan fungsi pasar rakyat sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat desil 1-4. 2.3.1.10. Kebutuhan Peningkatan Investasi Peningkatan investasi merupakan salah satu faktor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan adanya pembiayaan guna mendorong dunia usaha yang salah satunya melalui peningkatan investasi. Melalui peningkatan investasi yang tepat sasaran di sektor-sektor kunci, pemerintah Kota Yogyakarta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja serta mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Gambar 105. Grafik Nilai Investasi dan Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Data Diolah, 2025 Sinkronisasi antara penambahan investasi dan pertumbuhan ekonomi tercermin dari besarnya realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi pada periode 2020-2045. Pada tahun 2023 realisasi investasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena tingginya pelaku usaha yang wajib LKPM untuk memenuhi kewajibannya untuk menjalankan kewajiban lapor LKPM. Investasi yang lebih tinggi dapat memicu pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan produksi barang dan jasa, serta menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga dapat mendorong peningkatan investasi karena adanya potensi keuntungan yang lebih besar. Realisasi investasi Triwulan IV 2024 di Kota Yogyakarta mencerminkan upaya keras pemerintah dan pelaku usaha dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Investasi masih berfokus pada sektor-sektor strategis seperti industri makanan, hotel, dan jasa, Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi lain, pencapaian tersebut belum mencerminkan potensi optimal Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, wisata, dan budaya nasional serta potensi ekonomi kreatif. Masih terdapat tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan tren peningkatan investasi, terutama dalam menarik investor baru, meningkatkan reinvestasi dari pelaku usaha eksisting, serta memastikan investasi yang dilakukan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (desil 1–4). Pemantapan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang berdampak langsung terhadap masyarakat berpenghasilan rendah merupakan langkah penting untuk menurunkan ketimpangan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi lokal yang inklusif. Selain itu, tantangan lain dalam peningkatan investasi di Kota Yogyakarta adalah belum optimalnya implementasi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan secara spasial dalam dokumen rencana tata ruang. Untuk mendorong investasi yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan penguatan regulasi, pengembangan kawasan, penyediaan infrastruktur strategis, serta modernisasi sistem perizinan berbasis data dan teknologi. Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, kebutuhan peningkatan investasi di Kota Yogyakarta tidak hanya diarahkan untuk menaikkan angka nominal investasi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas investasi yang berdampak pada penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan secara nyata antar wilayah dan antar kelompok pendapatan. 2.3.1.11. Kesenjangan antara Kualitas Angkatan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang ditunjukkan dari tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di atas DIY dan Nasional pada tahun 2020-2024. Tingkat pengangguran terbuka Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan dengan laju rata-rata sebesar -10,8% per tahun. Kendati demikian, angka tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak pandemi Covid-19. Meskipun mengalami penurunan, tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta mengindikasikan bahwa masih banyak angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu karena angkatan kerja terpaksa tidak bekerja karena belum diterima kerja atau karena ketidaksesuaian kualifikasi keahlian yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Dalam hal ketidaksesuaian kualifikasi keahlian yang dimiliki oleh penduduk Kota Yogyakarta dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, maka dapat dikaitkan dengan kondisi SDM penduduk Kota Yogyakarta yang berkualitas baik. Kondisi tersebut tercermin dari nilai IPM Kota Yogyakarta yang selalu dalam kategori sangat tinggi selama lima tahun terakhir. Bahkan, apabila ditarik lebih jauh pada periode 10 tahun ke belakang, Kota Yogyakarta secara berturut-turut menjadi kota dengan nilai IPM tertinggi secara nasional. Tingginya nilai IPM tersebut memberikan gambaran bahwa SDM di Kota Yogyakarta dapat dikatakan memiliki kualitas unggul sehingga memiliki kecenderungan positif terhadap upaya untuk terus meningkatkan produktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta. Namun demikian, keunggulan kualitas SDM penduduk Kota Yogyakarta dapat menjadi permasalahan tersendiri apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai. Dengan menambahkan konteks angka PDRB per kapita di Kota Yogyakarta yang juga cukup tinggi di atas DIY dan bahkan nasional, maka kombinasi kondisi kualitas SDM yang baik dengan tingginya PDRB per kapita tersebut mengindikasikan gambaran angkatan kerja yang berkualitas serta dalam kondisi kesejahteraan keluarga yang relatif baik. Hal tersebut berdampak terhadap karakter angkatan kerja yang akan lebih selektif terhadap kualifikasi dan gaji dalam memilih lapangan pekerjaan sehingga terindikasi menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang berbeda dengan penanganan pengangguran pada umumnya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih bersifat formal, profesional, atau kreatif. 2.3.1.12. Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan Partisipasi kelompok rentan, terutama perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan lansia, merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan kelompok rentan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, namun hasil yang dicapai masih menunjukkan adanya ketimpangan dan tantangan yang perlu ditangani secara serius. Secara khusus, partisipasi perempuan dalam pembangunan menunjukkan capaian yang belum ideal. Pada tahun 2024, tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan baru mencapai 8,48%, jauh di bawah amanat nasional sebesar 30%. Ketimpangan ini juga tercermin pada rendahnya representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, yang selama periode 2021 hingga 2023 berkisar antara 6,91% hingga 8,44%. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga belum memadai, hanya berada pada kisaran 12% hingga 17% sepanjang 2020–2024. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh data dari BPS mengenai proporsi perempuan sebagai tenaga profesional di tahun 2023 yang hanya mencapai 48,32%, menjadikan Kota Yogyakarta berada pada peringkat dua terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY. Di samping itu, meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dan tetap lebih tinggi dibanding rata-rata DIY, namun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) justru mengalami penurunan dan selalu berada di bawah angka IDG DIY selama lima tahun terakhir. Hal ini menandakan masih terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya, kesempatan kerja, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga cenderung bersifat fluktuatif cenderung menunjukkan kondisi ketimpangan gender yang semakin melebar. Selain perempuan, kelompok penyandang disabilitas juga menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses hak dan layanan publik. Indeks Kota Inklusif Disabilitas Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata mengalami peningkatan dari 75,08 pada 2023 menjadi 76,85 pada 2024, beberapa aspek penting justru mengalami penurunan, seperti pengembangan masyarakat dan partisipasi politik, olahraga, seni, tenaga kerja, dan akses terhadap perumahan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan di sektor-sektor tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal partisipasi aktif dan aksesibilitas bagi kelompok penyandang disabilitas. Pada aspek perlindungan anak, meskipun Indeks Perlindungan Anak (IPA) menunjukkan tren peningkatan dari 66,66 pada 2021 menjadi 70,88 pada 2023, dimensi hak sipil dan kebebasan anak justru mengalami penurunan, menandakan masih terbatasnya ruang bagi anak dalam menyuarakan pendapat dan mengakses layanan publik secara setara. Sementara itu, kelompok lansia menghadapi tantangan dalam keterlibatan sosial dan akses terhadap layanan ramah lansia. Indeks Kota Ramah Lansia meningkat dari 79,2 pada 2023 menjadi 81,9 pada 2024, namun masih terdapat beberapa dimensi yang mengalami penurunan, seperti pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, penghormatan dan inklusi sosial, partisipasi sipil, serta dukungan masyarakat. Perbedaan persepsi antara masyarakat dan lembaga juga menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan implementasi kebijakan yang lebih merata di seluruh wilayah. Berbagai gambaran kondisi di atas menunjukkan bahwa pengarusutamaan kelompok rentan dalam pembangunan kota menjadi semakin penting. Peningkatan aksesibilitas fisik dan non-fisik, penguatan kapasitas kelompok rentan, serta penciptaan ruang partisipasi yang setara perlu menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kota Yogyakarta ke depan. 2.3.1.13. Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat Permasalahan dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai keluarga yang berkualitas, diperlukan intervensi pemerintah yang bersifat edukatif dan memberdayakan, termasuk melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Namun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam membentuk keluarga berkualitas masih belum optimal. Selama beberapa tahun terakhir, beberapa indikator utama program keluarga berencana (KB) menunjukkan kecenderungan stagnasi bahkan penurunan. Rasio akseptor KB mengalami penurunan dengan rata-rata laju -1,11% per tahun. Kondisi ini diperburuk oleh masih tingginya angka unmet need atau Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB namun belum terlayani, yaitu rata-rata 7,35% per tahun. Selain itu, penggunaan kontrasepsi jangka panjang menurun sebesar -2,85% per tahun, sementara tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi juga belum stabil. Di sisi lain, cakupan anggota bina keluarga remaja cenderung menurun pada kurun waktu lima tahun terakhir, mencerminkan belum optimalnya pendekatan penguatan edukasi reproduksi sejak usia dini. Masih rendahnya efektivitas pelaksanaan program KB antara lain disebabkan oleh fenomena berhentinya sebagian akseptor dari penggunaan KB modern dan beralih ke metode tradisional, serta adanya penolakan dari kelompok PUS dengan jumlah anak satu yang menganggap program KB tidak lagi relevan karena usia mereka telah melewati 40 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek edukasi dan pemberdayaan belum sepenuhnya menjangkau sasaran dengan pendekatan yang kontekstual dan inklusif. Tantangan dalam membentuk keluarga berkualitas juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi demografi Kota Yogyakarta yang sedang mengalami transformasi menuju struktur penduduk menua (aging population). Jumlah penduduk Kota Yogyakarta tercatat mengalami penurunan dari 416.117 jiwa pada tahun 2020 menjadi 415.605 jiwa di tahun 2024. Penurunan ini disertai dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, yang secara langsung menyebabkan kenaikan angka ketergantungan dari 40,91 pada tahun 2020 menjadi 41,15 pada tahun
82. 2024.Kenaikan angka ketergantungan ini memberikan beban tambahan bagi penduduk usia produktif yang harus menopang kebutuhan generasi sebelumnya maupun generasi berikutnya secara finansial dan emosional. Fenomena tersebut memunculkan kelompok masyarakat dengan kondisi "sandwich generation", yaitu mereka yang berada di antara dua tanggung jawab: merawat anak- anak sekaligus orang tua yang telah lansia, dengan beban ekonomi yang semakin berat. Kondisi ini diperparah oleh cenderung sulitnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kota Yogyakarta, serta fluktuasi kondisi perekonomian yang berdampak langsung pada kapasitas pengeluaran keluarga. Dengan meningkatnya beban kependudukan dan transformasi demografi yang berlangsung, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas harus dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini mencakup aspek pengendalian penduduk, penguatan sistem edukasi keluarga, penyediaan fasilitas ramah lansia, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan keseimbangan antara jumlah anggota keluarga dengan kemampuan pemenuhannya. Jika tidak diatasi, tantangan-tantangan ini dapat menghambat pencapaian kualitas sumber daya manusia dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan antar keluarga di Kota Yogyakarta. 2.3.1.14. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Kewilayahan Kota Yogyakarta memiliki struktur pemerintahan kewilayahan yang terdiri atas 45 kelurahan dan 14 kemantren, yang masing-masing memiliki karakteristik potensi dan permasalahan yang berbeda-beda. Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif dan berbasis wilayah, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dalam konteks tersebut, pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja (MPP) menjadi peluang strategis untuk memperkuat pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan sehingga dapat mengelola potensi dan menyelesaikan persoalan wilayah secara lebih kontekstual serta adaptif. Namun demikian, pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan di tingkat wilayah masih belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, telah terdapat berbagai mekanisme partisipatif yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, salah satunya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Musrenbang berperan sebagai wahana menjaring aspirasi masyarakat dan menyelaraskannya dengan prioritas pembangunan daerah. Jika pemberdayaan masyarakat dilakukan secara efektif, maka partisipasi melalui forum-forum seperti Musrenbang dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan pembangunan yang inklusif, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas proses perencanaan di tingkat wilayah. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung di tingkat kelurahan serta belum optimalnya sinergi antara perangkat wilayah dengan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mendorong pembangunan yang responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan di tingkat wilayah sering kali masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya memperkuat proses pemberdayaan masyarakat secara substansial. Permasalahan ini mencerminkan perlunya penguatan sistem dan mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam skema pembangunan kewilayahan agar lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga secara merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. 2.3.1.15. Belum Tuntasnya Pengentasan Kemiskinan Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta menjadi permasalahan sekaligus tantangan yang kompleks untuk ditangani. Kemiskinan bukan hanya sekedar kurangnya kemampuan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketidakberdayaan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan konteks multidimensi yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan, maka diperlukan upaya bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dengan fokus intervensi sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Selain itu, perlu pengembangan kebijakan yang tidak hanya berfokus melihat penyelesaian kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan akses ke layanan sosial, perbaikan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Secara komparatif, tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi maupun nasional. Data terakhir tahun 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 6,26%, terpaut jauh di bawah angka kemiskinan DIY sebesar 10,40% atau angka kemiskinan nasional sebesar 8,57%. Meskipun kondisi faktual menunjukkan tren yang semakin membaik selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun konteks kemiskinan masih tetap perlu mendapatkan highlight prioritas sebagai permasalahan pembangunan yang akan terus diupayakan penyelesaiannya pada periode pembangunan ke depan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan terputusnya rantai kemiskinan melalui berbagai intervensi pembangunan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu, strategi pengentasan kemiskinan perlu dirancang secara adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, agar mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat miskin. 2.3.1.16. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Merespons Dinamika dan Inklusivitas Pembangunan Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat respons cepat dan efektif terhadap dinamika pembangunan serta perubahan kondisi sosial masyarakat. Banyak kebijakan yang kurang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan turut memperlambat pelayanan publik, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan menghambat terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan fungsi utama pemerintah di antaranya menjamin keamanan dan ketertiban, menyediakan pelayanan publik, membuat dan menegakkan hukum, mendorong pembangunan dan kesejahteraan serta melindungi hak dan kepentingan warga negara. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus melaksanakan fungsi-fungsi dari pemerintahan, antara lain: (1) Menyusun regulasi sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diperlukan disertai dengan supremasi penegakan hukum; (2) Melaksanakan kinerja pemerintahan melalui struktur kelembagaan yang efektif dan efisien; (3) Melakukan fungsi pelayanan terhadap masyarakat; dan (4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan clean and good governance. Berdasarkan empat poin tersebut ada beberapa aspek yang perlu dioptimalkan di antaranya mempercepat penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi dan melaksanakan reformasi birokrasi secara optimal.
83. 1.Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi dapat dilihat melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH). Penilaian IRH baru dilakukan dua kali yaitu tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota mendapat nilai IRH sebesar 86.35 dengan kategori A (sangat baik). Namun masih terdapat variabel yang bisa dioptimalkan yaitu tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nilai (0,6 dari maksimal 6), tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dengan nilai (0.7 dari maksimal 7), dan kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang- undangan dengan nilai (2.4 dari maksimal 12). Pada tahun 2024 nilai IRH yang didapatkan adalah 97.46 dengan kategori AA (Istimewa). Ada dua variabel yang perlu dioptimalkan yaitu Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan dengan nilai (3.5 dari maksimal 7), dan Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang dengan nilai (7.2 dari maksimal 12).
84. 2.Melaksanakan reformasi birokrasi secara optimal Secara umum, pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan cukup baik, rata-rata penilaian setiap komponen berada pada kategori "baik" hingga "sangat baik". Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sebesar 91,57% dengan predikat A- tetapi yang menjadi tantangan adalah masih terdapat beberapa komponen yang perlu dioptimalkan, di antaranya adalah:
a.Pembangunan Zona Integritas (ZI) masih rendah, dengan nilai 0 di tahun 2022 dan 0,5 di tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa penerapan ZI pada unit kerja yang melakukan pelayanan publik belum optimal.
b.Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan pada tahun 2023 berada pada kategori kurang baik
c.Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang pada tahun 2023 dan 2024 masih berada pada predikat cukup.
d.Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih berada pada level 3 (terdefinisi) pada tahun 2023 dan 2024.
e.Indeks SPBE di tahun 2022 (2,98), 2023 (3,41), dan 2024 (3,5) yang masih berada pada kategori baik masih perlu dioptimalkan hingga predikat sangat baik sebagai bentuk optimalisasi layanan digital.
f.Nilai SAKIP yang merepresentasikan evaluasi internal pemerintah daerah masih belum mencapai nilai atau predikat optimal (AA dengan rentang 90- 100). Nilai SAKIP di tahun 2022 (83,67), (2023 (84,17) dan 2024 (84,84) masih berada di peringkat A.
g.Indeks berAKHLAK di tahun 2022 (62,8%), 2023 (62,7%), dan 2024 (74,46%) masih berada pada predikat B (cukup sehat).
h.Indeks Pelayanan Publik sudah mencapai predikat Pelayanan Prima di tahun 2022 (4,45), 2023 (4,41) dan 2024 (4,53), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2022 (84,24), 2023 (84,26) dan 2024 (85,58) masih berada pada kategori "Baik", namun masih perlu dioptimalkan. 2.3.1.17. Masih Adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Berpotensi Memengaruhi Harmoni Kehidupan Masyarakat Keamanan dan ketertiban merupakan elemen dasar bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, dan berkeadaban. Namun demikian, dinamika wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta masih menyisakan berbagai potensi gangguan yang, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat memengaruhi harmoni sosial dan rasa aman warga. Gangguan-gangguan tersebut tidak hanya terjadi secara kasuistik, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural yang perlu diantisipasi secara berkelanjutan. Salah satu indikator utama dalam aspek keamanan adalah tingkat kriminalitas (crime rate), yang meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tetap mencerminkan adanya risiko terhadap ketenteraman masyarakat. Pada tahun 2024, tingkat kriminalitas tercatat sebesar 174 per 100.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, efektivitas penanganan tindak kriminal justru mengalami sedikit penurunan, dari 84,49% pada tahun 2023 menjadi 80,88% pada tahun 2024. Penurunan ini mengisyaratkan adanya tantangan dalam upaya penegakan hukum yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam konteks pencegahan dan pemulihan keamanan. Dalam aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Tibumtranmas), masih terdapat potensi gangguan yang memerlukan kewaspadaan dan respons cepat. Pada tahun 2024, terdapat 205 kasus potensi gangguan tibumtranmas. Seluruh kasus tersebut berhasil dikendalikan dengan baik (100%), namun tetap menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat perkotaan tidak lepas dari kerentanan terhadap gangguan sosial, baik yang bersifat insidental maupun yang bersumber dari tekanan lingkungan dan aktivitas perkotaan. Kondisi serupa juga tercermin dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tercatat sebanyak 22.767 pelanggaran berhasil ditindak pada tahun 2024, yang terdiri atas 22.715 pelanggaran melalui mekanisme non yustisi dan 52 pelanggaran melalui mekanisme yustisi. Meskipun capaian penyelesaiannya mencapai 100%, tingginya jumlah pelanggaran tetap menjadi perhatian, karena menunjukkan masih adanya tantangan dalam membangun budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku. Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur penegakan di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui pengkajian terhadap 10 peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan tugas dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota. Selain itu, sebanyak 12 pegawai telah mengikuti asesmen bimbingan konseling yang bertujuan menumbuhkan motivasi, meningkatkan kinerja, serta memetakan potensi dan kondisi psikologis pegawai. Dalam kegiatan peningkatan kapasitas, sebanyak 158 dari 164 anggota dinyatakan lulus dalam tes pemahaman peraturan perundang-undangan, dan 96 dari 102 anggota lulus dalam tes kesamaptaan. Meskipun terdapat capaian dalam beberapa aspek, hasil ini menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam kualitas dan kesiapan fisik serta pemahaman regulasi seluruh personel, yang mencerminkan perlunya peningkatan pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi SDM di lingkungan perangkat daerah terkait. Wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat di Kota Yogyakarta tercermin melalui keterlibatan dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Linmas (SIM Linmas), hingga tahun 2024 terdapat 4.259 personel Linmas yang tersebar di 169 kampung, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 4.234 personel. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2024 yang mencapai sekitar 415.605 jiwa, rasio personel Linmas terhadap jumlah penduduk masih tergolong rendah, yaitu sekitar 1 personel untuk setiap 98 jiwa. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas dan jangkauan personel Linmas belum optimal dalam menjawab kebutuhan pengamanan dan penegakan ketertiban berbasis masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah kota. Selain itu, hingga tahun 2024 juga telah terbentuk 158 Kampung Panca Tertib dan 20 Sekolah Panca Tertib sebagai upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat. Situasi ini mencerminkan masih terbatasnya efektivitas layanan penegakan hukum dan mediasi pertanahan, serta perlunya pembinaan dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat untuk merespons kompleksitas permasalahan sosial secara berkelanjutan. Rendahnya rasio personel Linmas ini menjadi salah satu tantangan dalam memastikan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman warga, sekaligus berkontribusi pada masih terjadinya gangguan ketertiban di tingkat lingkungan. Kerja sama penegakan hukum dan kolaborasi dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui koordinasi dan sinergi kegiatan dengan OPD teknis dan institusi penegak hukum lainnya (TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan, Dirjen Bea Cukai) sudah terjalin, namun belum berjalan secara optimal. Koordinasi dan sinergi antar instansi belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan meminimalisir potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini tercermin dari masih adanya sejumlah gangguan konflik dan pelanggaran tibumtranmas yang terjadi di beberapa wilayah Kota Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan pengelolaan ketertiban masyarakat belum mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masih terjadi dan berpotensi memengaruhi harmoni kehidupan masyarakat. Keberhasilan dalam penanganan berbagai gangguan tersebut patut diapresiasi, namun kesinambungan upaya pencegahan, penguatan kelembagaan penegakan hukum, serta pendekatan berbasis komunitas tetap menjadi hal yang penting untuk memastikan stabilitas sosial secara berkelanjutan. 2.3.1.18. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Mendasarkan tren usulan BKK Dana Keistimewaan dari tahun 2021-2025, didapatkan kesimpulan bahwa pagu definitif yang disetujui senantiasa lebih rendah dibandingkan yang diusulkan. Perolehan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta pada tahun 2021- 2025 mengalami fluktuasi, di mana tertinggi diperoleh pada tahun 2023 yakni Rp. 97.958.129.900, diikuti tahun 2024 sebesar Rp. 84.806.925.800,-. Permasalahan berkaitan dengan Dana Keistimewaan ini adalah bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar tidak hanya sekedar seremonial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, penguatan kebudayaan pada kehidupan masyarakat menjadi salah satu pendekatan strategis yang perlu diperhatikan. Kebudayaan tidak hanya menyangkut pelestarian nilai dan tradisi, tetapi juga berpotensi sebagai penggerak ekonomi lokal apabila dikelola dan berpeluang produktif. Kota Yogyakarta memiliki modal sosial dan kultural yang kuat, mulai dari keberadaan kelurahan budaya/rintisan kelurahan budaya, komunitas seni, hingga ekosistem budaya lainnya yang tumbuh dari partisipasi warga. Namun, muatan kebudayaan dalam kegiatan Dana Keistimewaan belum sepenuhnya diarahkan untuk membuka peluang usaha, memperluas pasar produk budaya, maupun memberdayakan pelaku budaya sebagai bagian dari sistem pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta. Pemanfaatan Dana Keistimewaan semestinya dapat mendorong terciptanya pembangunan berbasis kebudayaan yang berkelanjutan. Penguatan seni tradisi, revitalisasi ruang ekspresi budaya seperti Taman Budaya Embung Giwangan, dan dukungan terhadap inisiatif ekonomi kreatif lokal perlu diperkuat agar manfaatnya menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok desil 1-4. Dengan demikian, Dana Keistimewaan tidak hanya mempertegas identitas kekhususan DIY, tetapi juga mampu menjawab tantangan kesejahteraan yang berdampak langsung pada kehidupan warga. 2.3.2. Isu Lingkungan Dinamis Dalam konteks pembangunan Kota Yogyakarta ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dinamika internal wilayah, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan perkembangan di tingkat global, nasional, dan regional. Lingkungan eksternal yang dinamis membawa dampak yang kompleks terhadap arah pembangunan kota, baik dalam bentuk peluang maupun risiko. Pada skala global, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, serta dinamika geopolitik global berpotensi memberikan pengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan. Di tingkat nasional, Kota Yogyakarta diharapkan berperan aktif dalam mendukung pencapaian program-program prioritas nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Sedangkan di tingkat regional, konteks keistimewaan DIY memberikan peranan penting bagi Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi dalam menjaga keberlanjutan dalam hal tata ruang, pelestarian budaya, maupun ketahanan lingkungan. Memahami dinamika eksternal ini menjadi landasan penting dalam merumuskan isu- isu strategis pembangunan. Oleh karena itu, identifikasi isu lingkungan dinamis berikut dikategorikan dalam tiga tingkatan, meliputi isu global, isu nasional, dan isu regional. 2.3.2.1. Isu Global Dalam menghadapi era global yang penuh ketidakpastian, Kota Yogyakarta perlu memahami berbagai dinamika eksternal yang memiliki potensi besar memengaruhi kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Berbagai risiko global yang berpotensi terjadi menunjukkan adanya tekanan besar terhadap stabilitas kondisi kehidupan perkotaan secara global, termasuk kota Yogyakarta. 2.3.2.1.1. Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling mendesak, sebagaimana ditegaskan dalam Global Risks Report 2025 dan secara hukum internasional diatur dalam Paris Agreement 2015. Perubahan iklim ditandai dengan kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Laporan IPCC (Sixth Assessment Report, 2021–2022) memperkuat bukti bahwa intensitas perubahan iklim semakin cepat, dengan dampak yang menyebar di seluruh aspek ekosistem dan kehidupan manusia. Di Indonesia, data BMKG menunjukkan kenaikan suhu rata-rata dan perubahan pola musim yang signifikan, memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di kawasan perkotaan. Di Kota Yogyakarta, perubahan iklim terpantau dalam bentuk peningkatan intensitas hujan dalam waktu singkat, musim kemarau yang lebih panjang, kenaikan suhu udara, serta penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Hal ini meningkatkan risiko banjir, memperburuk kondisi permukiman padat, mengancam keberlanjutan kawasan heritage, dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta produktivitas ekonomi. Sektor-sektor kunci seperti pariwisata, pendidikan, dan jasa turut mengalami tekanan akibat ketidakpastian iklim ini. Ketahanan kota menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Integrasi kebijakan pada seluruh aspek pembangunan kota dengan prinsip adaptasi dan mitigasi iklim menjadi keharusan, termasuk dalam rangka konservasi ruang hijau, pengelolaan air berkelanjutan, transisi energi bersih, serta penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Tanpa pembangunan berbasis ketahanan iklim, risiko sosial-ekonomi, degradasi lingkungan, dan kerusakan warisan budaya kota berpotensi akan semakin meningkat di masa depan. Perubahan iklim tetap menjadi ancaman utama jangka panjang di tingkat global, dengan fenomena semakin meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, perubahan pola musim, kenaikan suhu, dan kenaikan muka air laut. Kota-kota di seluruh dunia menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dalam konteks Kota Yogyakarta, perubahan iklim menyebabkan terjadinya peningkatan kerentanan terhadap bencana banjir, terutama pada kawasan di sepanjang bantaran sungai. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada penurunan cadangan air tanah, peningkatan penyebaran penyakit menular yang bersifat musiman, serta ancaman terhadap kelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya yang sensitif terhadap fenomena perubahan iklim. 2.3.2.1.2. Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) Pembangunan perkotaan di abad ke-21 tidak dapat dipisahkan dari komitmen global yang telah disepakati oleh komunitas internasional, khususnya melalui adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA). Keduanya merupakan bagian integral dari upaya membangun masa depan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. SDGs menetapkan kerangka kerja makro pembangunan berkelanjutan lintas sektor hingga tahun 2030, sedangkan NUA memperjelas implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat kota dan kawasan perkotaan. Dalam konteks ini, Kota Yogyakarta tidak dapat mengabaikan pentingnya integrasi prinsip-prinsip SDGs dan NUA dalam seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan ke depan. SDGs mengusung 17 tujuan dan 169 target yang mencakup penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan institusi. Secara khusus, tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) menjadi sangat relevan bagi Kota Yogyakarta, yang harus memastikan terciptanya ruang hidup yang aman, inklusif, layak huni, serta berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain itu, Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 6 (Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi), dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan) menjadi dimensi penting dalam konteks tantangan pembangunan perkotaan di Kota Yogyakarta. Dengan batas waktu pencapaian tahun 2030, Kota Yogyakarta dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mempercepat integrasi nilai-nilai SDGs ke dalam kebijakan pembangunan ke depan pada setiap sektor yang relevan. Sementara itu, New Urban Agenda (NUA) sebagai hasil Konferensi Habitat III PBB tahun 2016 memberikan penekanan spesifik pada bagaimana kota-kota harus dirancang, dibangun, serta dikelola untuk mendukung pencapaian SDGs. NUA menekankan prinsip hak atas kota, yaitu bahwa ruang kota harus tersedia, diakses, dan dimanfaatkan oleh seluruh warga tanpa diskriminasi atau kota yang inklusif. Agenda ini juga menegaskan pentingnya tata kelola kota yang partisipatif, pengelolaan ruang publik yang adil, integrasi fungsi sosial-ekonomi-lingkungan dalam perencanaan kota, serta penguatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana. Dalam konteks Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang terus mengalami perkembangan secara spasial dan fungsional, penerapan prinsip NUA menjadi tantangan krusial. Kota Yogyakarta tidak hanya perlu mengelola tekanan pembangunan urbanisasi di dalam kota, tetapi juga harus mengkoordinasikan pertumbuhan kawasan lintas wilayah sekitar secara terpadu agar tidak memicu ketimpangan spasial, degradasi lingkungan, atau fragmentasi sosial. Dengan waktu yang semakin terbatas menuju tahun 2030, urgensi untuk mempercepat adopsi prinsip-prinsip SDGs dan NUA dalam pembangunan Kota Yogyakarta menjadi semakin penting. Tanpa adanya komitmen kuat dan terukur dalam menerjemahkan agenda global ini ke dalam kebijakan lokal untuk pembangunan ke depan, Kota Yogyakarta berisiko menghadapi tantangan serius seperti ketidakmerataan pembangunan, degradasi kualitas lingkungan hidup, krisis identitas budaya, serta melemahnya daya saing kota. Oleh karena itu, penguatan komitmen pembangunan, reformasi tata kelola kota, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan ruang dan sumber daya menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, tangguh, dan berdaya saing di masa depan. 2.3.2.1.3. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global Ketidakpastian ekonomi global merupakan kondisi ketika arah dan stabilitas perekonomian dunia sulit diprediksi akibat interaksi kompleks antara faktor geopolitik, dinamika pasar internasional, krisis energi, serta disrupsi rantai pasok. Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpastian ini semakin meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan antarnegara, konflik bersenjata di berbagai kawasan, serta perubahan kebijakan ekonomi proteksionis dari negara-negara besar. Salah satu contoh signifikan adalah konflik yang terjadi di Eropa Timur, yang berdampak luas terhadap pasokan energi, stabilitas harga pangan, dan perdagangan global. Selain itu, ketegangan dagang yang terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam bentuk saling menaikkan tarif dan pembatasan teknologi menjadi simbol dari geoeconomic confrontation yang kian terbuka, di mana masing-masing negara mencoba memproteksi ekonomi dalam negerinya dari pengaruh eksternal. Di kawasan Asia Tenggara, tensi geopolitik di Laut Cina Selatan menunjukkan tren peningkatan dan dapat berdampak pada stabilitas kawasan, termasuk Indonesia. Ketegangan ini tidak hanya memicu ketidakpastian politik dan keamanan regional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap jalur pelayaran internasional dan stabilitas hubungan dagang antarnegara. Di sisi lain, berbagai peristiwa seperti fluktuasi tajam harga komoditas global, inflasi internasional akibat krisis pasokan pasca pandemi, hingga ancaman resesi di negara-negara maju semakin memperbesar kompleksitas tantangan ekonomi global. Semua kondisi ini saling terkait dan berkontribusi terhadap suasana ekonomi yang tidak stabil dan sulit diprediksi, termasuk di tingkat domestik dan lokal. Dalam konteks Kota Yogyakarta, yang memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, pendidikan, jasa, dan ekonomi kreatif, ketidakpastian ekonomi global dapat memunculkan sejumlah risiko strategis. Penurunan minat perjalanan internasional, pembatasan perdagangan barang kreatif, dan perlambatan investasi akibat kehati-hatian pelaku ekonomi dapat secara langsung menekan pertumbuhan sektor unggulan kota. Selain itu, potensi naiknya harga bahan baku impor, terbatasnya pasokan logistik, serta perubahan preferensi konsumsi masyarakat akibat tekanan inflasi global juga dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Ketergantungan terhadap mobilitas dan arus barang lintas wilayah menjadikan Kota Yogyakarta rentan terhadap gangguan ekonomi eksternal, yang jika tidak diantisipasi sejak awal, berisiko memperbesar ketimpangan dan menurunkan daya saing kota di tingkat nasional maupun regional. 2.3.2.1.4. Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat Salah satu isu utama yang disoroti dalam Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum adalah meningkatnya risiko terkait polarisasi sosial dan penyebaran disinformasi yang meluas di berbagai belahan dunia. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengakses, menyebarkan, dan mempercayai informasi. Namun, kecepatan disrupsi teknologi ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam membedakan informasi yang kredibel dan hoaks. Ketidaksiapan literasi digital inilah yang menyebabkan ruang publik, terutama media sosial, menjadi arena yang sangat rentan terhadap konflik narasi, disinformasi terorganisir, hingga terpolarisasinya opini masyarakat dalam berbagai isu politik, agama, dan identitas. Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga sangat relevan di Indonesia. Beberapa peristiwa politik nasional seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola peningkatan ketegangan sosial yang muncul dari perbedaan pilihan politik. Polarisasi ini diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan mobilisasi dukungan yang sering kali bersifat saling bertentangan antar kelompok. Serangan verbal, penyebaran ujaran kebencian, dan kampanye berbasis disinformasi menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, karena tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kota Yogyakarta, sebagai kota pendidikan dan pusat budaya yang terbuka, juga berpotensi terpapar oleh dinamika tersebut. Terlebih lagi, dengan tingkat penetrasi internet yang cenderung tinggi, masyarakat Kota Yogyakarta menjadi kelompok pengguna aktif media sosial yang sangat mungkin terdampak oleh konten-konten provokatif dan narasi yang memecah belah. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, dan layanan publik di dalam kota juga berpotensi memperbesar jarak sosial antar kelompok masyarakat. Jika tidak diantisipasi, kombinasi antara disinformasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan ini dapat melemahkan kohesi sosial, menciptakan ketegangan antar komunitas, serta memperburuk stabilitas sosial dan tata kehidupan perkotaan di Yogyakarta. 2.3.2.2. Isu Nasional Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan strategis di berbagai sektor, mulai dari transformasi pembangunan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, hingga peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan sosial-ekonomi. Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata nasional, memiliki posisi strategis dalam dinamika pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu nasional yang berdampak pada Kota Yogyakarta menjadi penting sebagai dasar dalam perumusan arah pembangunan kota ke depan. 2.3.2.2.1. Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan Transisi menuju pembangunan rendah karbon dan kota berketahanan lingkungan merupakan salah satu konsep utama dalam pembangunan global dan nasional. Kota rendah emisi mengacu pada pengelolaan wilayah perkotaan yang menurunkan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Konsep ini menjadi respons terhadap meningkatnya ancaman perubahan iklim global, degradasi lingkungan, serta krisis kualitas hidup di kawasan urban. Dalam konteks global, upaya transisi ini berakar pada komitmen internasional seperti Paris Agreement, yang juga diadopsi oleh Indonesia melalui berbagai kebijakan nasional. Secara nasional, RPJMN 2025–2029 menegaskan target penurunan emisi nasional, integrasi pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup kota-kota besar. Data BPS 2023 menunjukkan peningkatan kontribusi sektor energi dan transportasi terhadap emisi karbon nasional, mempertegas kebutuhan transformasi kota-kota menjadi lebih hijau. Isu ini menjadi semakin mendesak mengingat pertumbuhan populasi yang tinggal di perkotaan yang diproyeksikan semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga tekanan terhadap daya dukung lingkungan semakin besar. Bagi Kota Yogyakarta, transisi menuju kota rendah emisi menjadi penting dalam mengantisipasi peningkatan suhu kota, penurunan kualitas udara, serta keterbatasan ruang hijau yang mendukung ketahanan iklim. Sebagai kota dengan intensitas mobilitas tinggi dan ruang perkotaan yang cenderung padat, tantangan pengelolaan lingkungan perkotaan menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, tingginya tingkat kesadaran masyarakat, komunitas lingkungan yang aktif, serta dorongan inovasi sektor swasta membuka peluang bagi Kota Yogyakarta untuk dapat menjadi model transisi kota rendah emisi di tingkat nasional. 2.3.2.2.2. Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan Akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, dan ruang budaya inklusif merupakan fondasi dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Konsep ketimpangan akses merujuk pada kesenjangan antarwilayah, antarkelompok sosial, atau antar lapisan ekonomi dalam memperoleh layanan dasar tersebut. Dalam literatur pembangunan, kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya produktivitas nasional, tetapi juga memperbesar ketidaksetaraan sosial dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di tingkat nasional, meskipun berbagai capaian pembangunan manusia menunjukkan perbaikan, ketimpangan masih menjadi isu strategis. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa indeks ketimpangan pendidikan nasional tetap tinggi, dengan disparitas layanan pendidikan dan kesehatan yang signifikan antar provinsi dan antar kabupaten/kota. RPJMN 2025–2029 menekankan peningkatan kualitas layanan dasar dan pengurangan ketimpangan layanan antarwilayah sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Dalam konteks Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan dan budaya nasional, tantangan ketimpangan akses tetap hadir meskipun agregat indikator pembangunannya tergolong tinggi. Perbedaan akses terhadap layanan pendidikan unggul, fasilitas kesehatan preventif, serta ruang-ruang ekspresi budaya antara kawasan pusat dan pinggiran kota memperlihatkan adanya potensi ketimpangan dalam skala kota. Dinamika urbanisasi yang cepat dan perubahan demografi kota memperbesar risiko peningkatan beban layanan, sehingga penanganan ketimpangan ini menjadi penting untuk menjaga inklusivitas pembangunan Yogyakarta. 2.3.2.2.3. Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana Ketahanan sosial-ekonomi mencerminkan kemampuan suatu komunitas atau kota untuk mempertahankan fungsi sosial dan ekonomi dasar di tengah tekanan krisis, termasuk krisis pangan dan bencana alam. Kerentanan terhadap ketahanan ini muncul ketika suatu wilayah bergantung pada faktor eksternal untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau ketika struktur sosial-ekonominya lemah dalam menghadapi guncangan eksternal. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, penguatan ketahanan sosial- ekonomi menjadi kunci untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Secara nasional, RPJMN 2025–2029 menargetkan penguatan ketahanan pangan, percepatan pengurangan risiko bencana, serta pengembangan sistem sosial-ekonomi yang lebih adaptif terhadap perubahan global dan iklim. Data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah urban yang sangat bergantung pada distribusi pangan eksternal. Selain itu, BNPB mencatat lebih dari separuh kota-kota besar Indonesia, termasuk Yogyakarta, memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan erupsi vulkanik. Kota Yogyakarta, dengan ketergantungannya pada pasokan pangan dari wilayah sekitarnya dan lokasinya di jalur gempa serta dekat dengan Gunung Merapi, menghadapi kerentanan ganda terhadap krisis pangan dan bencana. Tekanan terhadap sistem distribusi pangan nasional atau terjadinya bencana besar dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi kota. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan ke depan, penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan perkotaan Yogyakarta. 2.3.2.2.4. Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional Pariwisata berbasis budaya merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang menekankan pada keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan komunitas lokal. Pariwisata budaya tidak hanya berkontribusi pada pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat identitas nasional dan diplomasi budaya global. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor pariwisata budaya dipandang sebagai sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. RPJMN 2025–2029 menetapkan penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas nasional, dengan target kontribusi terhadap PDB mencapai 5,5% pada 2029. Data Kemenparekraf menunjukkan adanya tren pertumbuhan pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara yang didorong oleh peningkatan minat terhadap destinasi budaya autentik. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Borobudur– Yogyakarta–Prambanan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional yang berbasis pada pelestarian nilai budaya dan warisan dunia. Kota Yogyakarta, sebagai pusat budaya dan pendidikan nasional, berada dalam posisi strategis untuk mengambil peran utama dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya tersebut. Keberadaan Kraton Yogyakarta, kawasan sumbu filosofi, kawasan cagar budaya, serta berbagai kekayaan tradisi seni-budaya memberikan keunggulan kompetitif yang meningkatkan daya saing kota. Namun demikian, tantangan terkait keberlanjutan pariwisata, kualitas layanan, dan pelestarian budaya di tengah dinamika pariwisata yang masih dominan berorientasi pada konsep mass tourism perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kota ke depan sehingga tidak kontradiktif dengan upaya pelestarian kawasan yang terus diperkuat. 2.3.2.2.5. Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional Program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, transformasi digital, program makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis, mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan cepat. Konsep ini menekankan pentingnya peran daerah dalam mengakselerasi pencapaian target-target nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi lokal. Secara nasional, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, digitalisasi 80% layanan publik pada 2029, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar secara universal. Data BPS menunjukkan bahwa hingga 2023, angka kemiskinan ekstrem nasional masih berada di sekitar 1,5%, dengan variasi antarwilayah yang cukup tinggi. Transformasi digital juga masih menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi digital di berbagai daerah. Sebagai kota dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang relatif tinggi, serta basis ekonomi kreatif yang kuat, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mendukung pencapaian program-program nasional tersebut. Dengan karakteristik masyarakat yang cenderung progresif dan jaringan komunitas yang aktif, Kota Yogyakarta dapat menjadi contoh implementasi program nasional berbasis kekuatan lokal yang adaptif dan inovatif. 2.3.2.3. Isu Regional Selain dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, pembangunan Kota Yogyakarta juga sangat terkait dengan perkembangan kebijakan, fenomena, dan agenda strategis di tingkat regional, khususnya di wilayah DIY Berbagai kebijakan kewilayahan, penetapan status warisan budaya dunia, hingga dinamika pembangunan sosial-ekonomi di DIY menjadi faktor penting yang membentuk peluang, tantangan, dan risiko bagi Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu strategis regional menjadi krusial dalam merumuskan arah pembangunan kota yang sinkron dengan konteks keistimewaan daerah dan dinamika regional yang terjadi. 2.3.2.3.1. Implikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2023 menandai pengakuan internasional terhadap nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut. Konsep Sumbu Filosofi berakar pada tata ruang kosmologis dan nilai-nilai budaya Keraton Yogyakarta yang merepresentasikan hubungan manusia dengan alam dan pencipta. Status warisan dunia membawa tanggung jawab besar untuk menjaga integritas, keaslian, dan kesinambungan nilai-nilai budaya tersebut melalui pengelolaan ruang yang sensitif dan berkelanjutan. Di tingkat regional, Pemerintah Daerah DIY menetapkan kebijakan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi melalui Peraturan Gubernur dan rencana pengelolaan terintegrasi lintas kabupaten/kota. Pengelolaan kawasan ini menuntut sinergi antar sektor dalam menjaga nilai budaya, kualitas ruang, dan fungsi sosial- ekonomi kawasan. Tantangan yang muncul meliputi tekanan pembangunan, pertumbuhan pariwisata massal, dan perubahan sosial di kawasan sekitarnya. Bagi Kota Yogyakarta, yang merupakan lokasi utama Sumbu Filosofi, implikasi dari penetapan ini sangat besar. Kota Yogyakarta harus menyesuaikan kebijakan penataan ruang, pengelolaan kegiatan sosial-budaya, serta tata kelola pariwisata agar tidak mengganggu integrasi kawasan. Status warisan dunia juga membuka peluang untuk penguatan citra internasional Kota Yogyakarta sebagai kota budaya berskala global, tetapi sekaligus menuntut konsistensi dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan ruang historis. 2.3.2.3.2. Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional Perkembangan wilayah perkotaan di DIY menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dan meluas lintas batas administrasi kota/kabupaten. Konsep Kawasan Perkotaan dengan pusat di Kota Yogyakarta dalam bentuk aglomerasi yang sebagaimana termuat dalam RTRW DIY mengindikasikan pembentukan struktur metropolitan yang mengintegrasikan pengembangan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, Bantul, dan sebagian Kulon Progo. Fenomena ini mencerminkan proses urbanisasi regional yang cepat, disertai dengan perubahan fungsi ruang, peningkatan mobilitas, dan pertumbuhan kebutuhan layanan perkotaan. Di tingkat regional, dinamika ini menuntut penguatan integrasi perencanaan, pengelolaan ruang, dan pembangunan infrastruktur antarwilayah. RTRW DIY 2021– 2041 menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan urban sprawl, penguatan konektivitas kawasan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup kawasan perkotaan. Urbanisasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah ketimpangan akses, degradasi lingkungan, serta tekanan terhadap sistem pelayanan kota. Kota Yogyakarta, sebagai pusat utama Kawasan Perkotaan Yogyakarta, berada pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap dampak dinamika regional ini. Beban pelayanan, tekanan terhadap ruang kota, serta kebutuhan koordinasi antarwilayah menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Pada saat yang sama, konektivitas yang semakin baik dengan wilayah sekitar membuka peluang penguatan peran Yogyakarta sebagai pusat budaya, ekonomi kreatif, dan pendidikan regional. 2.3.2.3.3. Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis di Kota Yogyakarta Konsep Satuan Ruang Strategis (SRS) dalam kerangka keistimewaan DIY berfungsi untuk melindungi, mengelola, dan mengoptimalkan kawasan-kawasan dengan nilai strategis tinggi, baik dari aspek budaya, sejarah, maupun pengelolaan ruang. Di DIY, SRS menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan karakter wilayah, memperkuat identitas budaya, serta mengintegrasikan pelestarian nilai lokal dalam perencanaan pembangunan. Penetapan SRS menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan keistimewaan dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Di tingkat regional, kebijakan penetapan dan pengelolaan SRS telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY tentang Strategi Pengembangan Wilayah SRS dan Peraturan Daerah DIY tentang RTRW DIY, yang mencakup pengaturan terhadap pemanfaatan ruang di kawasan-kawasan strategis. Di dalam wilayah Kota Yogyakarta, SRS mencakup kawasan yang beririsan dengan KCB yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Yogyakarta meliputi KCB Kraton, KCB Pakualaman, KCB Kotagede, dan KCB Kotabaru. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam konteks pelestarian terhadap kawasan SRS telah dilakukan secara hierarkis konsisten. Bagi Kota Yogyakarta, pengelolaan SRS menjadi isu penting dalam pembangunan kota ke depan. Keterpaduan antara rencana tata ruang kota (RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta) dengan ketentuan pelestarian dalam kawasan SRS harus terus diperkuat untuk menghindari konflik penggunaan ruang. Tantangan lain meliputi perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan bersejarah tersebut. 2.3.3. Isu Strategis Daerah 2.3.3.1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Sebagai kota pendidikan dan kebudayaan, Yogyakarta memiliki potensi besar dalam menghasilkan SDM yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Namun, untuk memastikan bahwa potensi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan agar peningkatan kualitas SDM berjalan merata dan optimal. Isu strategis ini mencakup beberapa permasalahan utama yang saling terkait, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat, belum meratanya kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat, serta tantangan terhadap pelestarian adat istiadat di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Meskipun Kota Yogyakarta memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain, kualitas pendidikan masih menghadapi kesenjangan signifikan antara satu dengan yang lain. Kesenjangan ini terlihat dalam akses dan fasilitas pendidikan yang belum merata, serta ketimpangan dalam kualitas tenaga pendidik. Selain itu, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak dari keluarga miskin, serta penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Di samping itu, kewenangan pendidikan yang terbagi antar berbagai tingkatan (Pemerintah Kota untuk tingkat SMP ke bawah, Pemerintah Provinsi untuk SMA/SMK, dan Pemerintah Pusat untuk pendidikan tinggi) menjadikan koordinasi dan sinergi lintas pihak menjadi sangat penting. Untuk memastikan bahwa keluaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sinergi lintas sektor dan hierarki antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat harus terjalin secara efektif. Pemerintah kota, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pendidikan dasar, perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelaraskan kurikulum, program pelatihan keterampilan, serta mengatasi kesenjangan antara keluaran pendidikan dan permintaan pasar kerja, khususnya di bidang yang berhubungan dengan ekonomi kreatif dan teknologi informasi. Selain itu, banyak lulusan dari perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, di mana teknologi informasi dan ekonomi kreatif menjadi faktor utama dalam perekonomian. Kurangnya pengintegrasian keterampilan digital dalam kurikulum pendidikan mengakibatkan lulusan tidak kompeten dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi dalam kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Selain masalah pendidikan, tantangan penting lainnya dalam peningkatan kualitas SDM adalah semakin lemahnya kepribadian dan jati diri masyarakat dalam hal pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah "nguri- uri budaya". Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat, terjadi disrupsi nilai-nilai tradisional yang sebelumnya dijaga dengan baik oleh masyarakat. Teknologi, media sosial, dan arus globalisasi sering kali membawa informasi dan budaya yang tidak sesuai dengan kearifan lokal, yang berpotensi melemahkan rasa identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya asli mereka. Dalam konteks ini, disrupsi informasi yang terjadi seiring dengan cepatnya kemajuan teknologi memunculkan tantangan besar dalam melestarikan budaya dan adat istiadat. Hal ini bisa berdampak pada pembentukan karakter generasi muda yang lebih cenderung terpengaruh oleh budaya luar dan mengurangi kepedulian terhadap tradisi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pelajaran tentang budaya lokal dalam pendidikan sejak dini, serta mendorong generasi muda untuk tetap menjaga dan mengembangkan kearifan lokal di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Pelestarian budaya ini akan menjadi bagian dari penguatan karakter bangsa, yang tidak hanya mengedepankan kecakapan akademik, tetapi juga kesadaran akan pentingnya identitas budaya yang kuat. Di sisi lain, masalah kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam konteks peningkatan kualitas SDM. Meskipun usia harapan hidup di Kota Yogyakarta cukup tinggi, masalah terkait dengan aging population (populasi yang semakin menua) menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Peningkatan jumlah lansia, yang diperkirakan akan terus meningkat, memerlukan perhatian khusus terhadap penyediaan layanan kesehatan yang memadai, serta penguatan program kesejahteraan sosial untuk kelompok usia lanjut. Meningkatnya angka usia harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta semakin tua, namun sering kali mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan khusus lansia. Ini menciptakan tantangan dalam hal perawatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia, baik itu perawatan medis rutin maupun dukungan sosial dan psikologis. Program kesehatan untuk lansia perlu diperkuat agar mereka dapat tetap aktif dan produktif dalam masyarakat, serta dapat mengurangi beban sosial-ekonomi akibat ketergantungan yang tinggi pada layanan kesehatan. Penyuluhan mengenai pola hidup sehat yang lebih aktif dan penyediaan fasilitas yang ramah lansia akan sangat berperan dalam menjaga kualitas hidup mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi yang lebih erat antara sektor pendidikan dan kesehatan dalam memastikan kualitas SDM yang holistik, yang artinya tidak hanya terdidik tetapi juga sehat secara fisik dan mental. Dengan adanya kolaborasi antar berbagai tingkat pemerintahan, sektor swasta, serta masyarakat, Kota Yogyakarta dapat mengembangkan program-program kesehatan yang lebih inklusif dan terjangkau, serta memastikan keberlanjutan kualitas SDM di berbagai aspek kehidupan. 2.3.3.2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Yogyakarta merupakan isu strategis yang harus segera diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun Kota Yogyakarta memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi, tantangan besar tetap ada dalam memastikan distribusi ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah utama yang mengemuka adalah tingginya tingkat ketimpangan ekonomi yang tercermin pada angka Indeks Gini yang relatif tinggi. Ketimpangan ekonomi yang besar dapat berimplikasi negatif pada banyak hal, seperti peningkatan ketegangan sosial, rendahnya mobilitas sosial, dan berkurangnya akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan yang semakin sulit diatasi, di mana kelompok berpendapatan tinggi terus berkembang sementara kelompok berpendapatan rendah semakin terpinggirkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang tidak merata. Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, meskipun penting, masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran. Belum optimalnya program pengentasan kemiskinan untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan kemudian mengurangi dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Selain itu, akses terhadap lapangan kerja yang layak juga belum merata, dengan sebagian besar pekerjaan bergaji tinggi tersedia di sektor formal, sementara banyak masyarakat masih mengandalkan sektor informal yang pendapatannya tidak stabil dan rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Pada perspektif lain, produktivitas sektor UMKM menjadi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi kota. Namun, pelaku UMKM faktanya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam akses permodalan, kurangnya skill, rendahnya tingkat literasi keuangan, pemasaran, inovasi serta adopsi teknologi Faktor- faktor ini menjadi penghambat pelaku UMKM meningkatkan skala usaha mereka. Tanpa dukungan yang memadai, sektor UMKM jelas akan kesulitan untuk berkembang dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal di Kota Yogyakarta. Di tengah kondisi tersebut, pendekatan berbasis budaya dapat menjadi jalur alternatif yang inklusif. Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kegiatan ekonomi bukan hanya mempertahankan identitas masyarakat, tetapi juga mampu membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal. Produk-produk berbasis budaya yang dimiliki masyarakat Yogyakarta seperti batik, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan pertunjukan tradisional, memiliki nilai tambah yang tinggi jika dikelola dengan pendekatan ekonomi kreatif. Dalam konteks pariwisata, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis kewilayahan yang belum sepenuhnya digali. Keberagaman budaya bersama dengan kreativitas masyarakatnya, menjadi aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidaksiapan untuk memaksimalkan potensi kewilayahan ini salah satunya berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata yang dimiliki. Kondisi tersebut menjadi penghambat dalam mengembangkan pariwisata berbasis kewilayahan secara berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaan pada hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih terkoordinasi untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas dan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kota Yogyakarta juga memiliki potensi besar sebagai pusat kegiatan festival dan event, baik pada skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat Yogyakarta memberikan ruang bagi penyelenggaraan berbagai jenis acara yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahun telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif lokal. Namun, tantangannya selama ini adalah kurangnya sinergi dan integrasi seluruh pihak yang terkait. Festival-festival yang selama ini terselenggara cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya didukung oleh ekosistem yang kuat. Dalam konteks tersebut, tantangan ke depan adalah terkait dengan fasilitasi dalam mengembangkan ekosistem festival yang meliputi manajemen acara, pengelolaan sumber daya, serta promosi yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara sektor kreatif, pariwisata, dan pemerintahan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas festival sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian kota. Dengan memaksimalkan potensi ekonomi kreatif dan menjadikan Yogyakarta sebagai pusat kegiatan festival, Kota Yogyakarta dapat memperkuat posisi sebagai kota kreatif yang berdaya saing global, sambil memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di Kota Yogyakarta. 2.3.3.3. Pengelolaan Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan Pengelolaan layanan infrastruktur perkotaan berkualitas di Kota Yogyakarta menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung keberlanjutan kota yang inklusif dan berdaya saing. Infrastruktur yang baik tidak hanya memperlancar aksesibilitas, tetapi juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan sosial di tengah pesatnya perkembangan kota. Dengan keterbatasan ruang yang dimiliki Yogyakarta, serta peran pentingnya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata, pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar berbagai wilayah dan tingkatan pemerintahan. Seiring dengan pembangunan jalan tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen, dan Jogja-YIA, konektivitas antar wilayah akan meningkat pesat, yang berpotensi mempercepat pergerakan barang, wisatawan, dan tenaga kerja. Peningkatan aksesibilitas ini dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi, namun di sisi lain, semakin terbukanya akses menuju Yogyakarta membawa tantangan besar terkait dengan kemacetan dan peningkatan volume kendaraan, terutama di kawasan pusat-pusat daya tarik wisata. Kemacetan lalu lintas ini dapat menurunkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta mendegradasi lingkungan kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi publik yang efisien dan penataan sirkulasi lalu lintas menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang semakin meningkatkan kepadatan. Kota Yogyakarta memiliki karakter ruang yang khas, sebagai kota bersejarah dengan dominasi kawasan cagar budaya yang sangat penting untuk keberlanjutan kota. Lebih dari 45% dari wilayah Kota Yogyakarta merupakan kawasan yang terkait dengan cagar budaya dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan ruang yang berkelanjutan harus memperhatikan kapasitas daya dukung kawasan-kawasan tersebut, agar pembangunan infrastruktur tidak justru merusak nilai sejarah dan budaya yang menjadi karakteristik Kota Yogyakarta. Hal ini semakin penting mengingat penetapan sumbu filosofi sebagai world heritage oleh UNESCO pada tahun 2023 yang menuntut pembangunan perkotaan secara lebih terukur dan hati-hati. Dalam konteks pelaksanaannya, sinergi lintas tingkatan dan lintas wilayah menjadi sangat penting. Misalnya, pengelolaan transportasi publik, yang kewenangannya berada di tingkat provinsi, jelas memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kota, provinsi, dan kabupaten yang masuk dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur di Kota Yogyakarta tidak bisa dipandang secara terpisah dari wilayah sekitarnya, karena aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata di Kota Yogyakarta berpengaruh langsung terhadap wilayah kabupaten lain di sekitarnya. Selain itu, secara spesifik, pengelolaan sampah dan limbah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan. Timbulan sampah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tidak sebanding dengan kapasitas pengolahan yang ada, berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir menuju zero solid waste city, yang mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan serta sarana- prasarana, penguatan peran masyarakat melalui pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle), penerapan tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsibility), serta yang tidak kalah penting, pengembangan kerja sama pengelolaan sampah dengan skema pembiayaan kreatif (creative financing) untuk mendukung keberlanjutan program secara menyeluruh. Pengelolaan air tanah juga memerlukan perhatian serius, karena penurunan kualitas air tanah akan memengaruhi ketersediaan air bersih untuk masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan layanan infrastruktur perkotaan berkualitas di Kota Yogyakarta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologis, pelestarian budaya, dan keberlanjutan sosial. Pengelolaan transportasi, penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur yang melibatkan sinergi lintas wilayah akan menciptakan ruang kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat posisi Yogyakarta sebagai kota yang berdaya saing global dan tetap menjaga karakter budaya serta sejarah yang dimilikinya. 2.3.3.4. Tantangan Peningkatan Kualitas Layanan Publik untuk Mewujudkan Good Government Governance Mewujudkan good government governance di Kota Yogyakarta menjadi tantangan utama dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berintegritas. Kota Yogyakarta, sebagai pusat pelayanan pada skala regional bahkan nasional, berperan sebagai kota yang menghubungkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Penerapan prinsip good government governance harus dapat diterjemahkan dalam pengelolaan keuangan daerah, manajemen ASN, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil menjadi sangat penting dalam menjaga akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi yang bisa merusak kepercayaan masyarakat. Begitu pula, penguatan literasi digital dan kapasitas manajerial aparatur pemerintah perlu menjadi perhatian, agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat mengatasi tantangan yang ada dengan lebih efektif. Salah satu tantangan yang signifikan adalah terkait dengan digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi merupakan elemen kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Meskipun beberapa langkah telah dilakukan untuk menerapkan teknologi digital, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaannya menjadi belum optimal. Selain itu, keterbatasan literasi digital di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat juga menjadi hambatan yang mengurangi potensi besar dari digitalisasi layanan publik tersebut. Tantangan lainnya adalah terkait dengan penegakan hukum yang lebih baik. Kota Yogyakarta, sebagai kota dengan mobilitas tinggi, baik dari wisatawan maupun penduduk lokal, memerlukan sistem penegakan hukum yang efektif untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondisi kondusif yang mendukung kualitas pelayanan publik. Gangguan terhadap ketertiban umum seperti penggunaan ruang secara ilegal, parkir liar, maupun gangguan keamanan lainnya, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, tantangan dalam mewujudkan good government governance di Kota Yogyakarta terletak pada kemampuan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan, mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan digitalisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan responsif. Di samping itu, penguatan penegakan hukum yang solid akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapainya. Dengan langkah-langkah ini, Kota Yogyakarta dapat menjadi kota yang lebih modern, transparan, dan berintegritas, yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat serta memperkuat daya saing di tingkat nasional dan bahkan tingkat global. Sebagai pemandu arah kebijakan, Visi pembangunan daerah digunakan untuk menjawab isu-isu strategis jangka menengah secara adaptif dan transformatif. Di saat yang sama, Visi pembangunan daerah juga selaras dengan arah pembangunan jangka panjang agar terbangun kesinambungan antar periode pembangunan. Dalam perumusannya, Visi pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029 mempertimbangkan Visi pembangunan pada berbagai dokumen perencanaan dengan hierarki lebih tinggi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah, meliputi: Gambar 106. Visi Pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan yang Relevan Berdasarkan kondisi, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Yogyakarta serta mempertimbangkan keselarasan terhadap Visi pembangunan pada berbagai dokumen perencanaan di atas, dirumuskanlah Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029 sebagai berikut: Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 mencakup tiga kata kunci sebagai cerminan cita-cita, harapan, dan amanat Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu “Adil Makmur”, “Lestari” dan “Berkeadaban”. Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dengan masyarakat dan seluruh komponen pembangunan dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang maju dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai- nilai budaya, etika, maupun moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan. Pembangunan Kota Yogyakarta 2025–2029 diarahkan sebagai sebuah gerakan bersama yang menjiwai pembangunan sehingga pembangunan Kota Yogyakarta menjadi lebih bernyawa. Sebagaimana makna gerakan yang berarti adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, maka hal tersebut dimakani serupa dengan gerakan bersama dalam pembangunan Kota Yogyakarta dari kondisi awal menuju kondisi baru sebagai perubahan nyata yang menunjukkan kondisi lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Gerakan kolektif tersebut dilakukan secara terpadu dan terarah di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menuju Visi “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban". Dalam implementasinya, gerakan kolektif dalam pembangunan Kota Yogyakarta menyaratkan adanya konvergensi, yakni penyelarasan arah, komitmen, serta sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan menuju satu tujuan bersama. Konvergensi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pembangunan yang kondusif, partisipatif, dan terarah. Seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan merupakan aktor utama yang akan bergerak bersama dalam mendorong terwujudnya Visi pembangunan Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, hal pertama yang paling krusial adalah tersampaikannya informasi yang utuh, tepat, dan terbuka kepada seluruh pelaku pembangunan sehingga setiap pihak memahami arah, semangat, serta peran mereka dalam gerakan bersama untuk mengakselerasi pencapaian Visi “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”. Sebagai pemaknaannya, visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban" mencerminkan komitmen penuh untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga memiliki keseimbangan dalam aspek keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan, dengan nilai-nilai budaya dan moral yang kuat. Visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban" juga menegaskan pentingnya pertumbuhan yang inklusif, di mana setiap warga masyarakat Kota Yogyakarta, tanpa terkecuali, memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi pilar utama sehingga penyediaan layanan dasar yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keadilan sosial dimaknai tidak hanya dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, mendorong inklusivitas, serta memastikan bahwa pembangunan yang terjadi berdampak positif bagi seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta. Selain itu, visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban" menekankan pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Artinya, Kota Yogyakarta harus mampu terus bertumbuh tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan, sehingga tetap menjadi ruang kota yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan serta mendukung nilai-nilai keistimewaan, sebagaimana menjadi tujuan dalam penataan ruang. "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" Lebih dari itu, visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban" juga menggarisbawahi pentingnya pelestarian budaya dan penguatan moral sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai kota dengan warisan budaya yang kaya, Kota Yogyakarta harus mempertahankan identitasnya melalui penguatan nilai- nilai kearifan lokal, perlindungan terhadap cagar budaya, serta pembangunan berlandaskan sejarah dan tradisi. Melalaui pendekatan yang menyeluruh ini, Kota Yogyakarta tidak hanya akan berkembang secara fisik dan ekonomi, tetapi juga akan tetap menjadi kota yang berhati nyaman, tempat di mana kesejahteraan, keadilan, serta harmoni sosial budaya dan lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pada aspek keselarasan dengan pembangunan jangka panjang, Visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban" sebagai visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta 2025-2045, yaitu "Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan". Penjabaran makna dan keterkaitan Visi pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. 1.Kata kunci “Adil Makmur” dalam visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pemaknaannya, yang memiliki korelasi dengan konsep Maju dalam visi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-
2. 2045.Adil Makmur menekankan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang berkeadilan, di mana pemerataan akses terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen yang saling mendukung. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi tidak dapat dipisahkan, melainkan harus berjalan beriringan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Selaras dengan konsep Maju dalam RPJPD, pembangunan Kota Yogyakarta diarahkan pada transformasi untuk menjadi pusat ekonomi kreatif, jasa, dan pariwisata berbasis budaya berskala global, dengan tujuan utama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
3. 2.Kata kunci "Lestari" dalam visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 memiliki hubungan langsung dengan konsep "Berkelanjutan" dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Pembangunan yang lestari mengacu pada upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam RPJPD, "Berkelanjutan" dimaknai sebagai penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana perwujudan kota yang unggul dan maju harus didukung dengan infrastruktur yang ramah lingkungan serta tata kelola pembangunan yang baik.
4. 3.Kata kunci "Berkeadaban" dalam visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 selaras dengan konsep "Unggul" dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Kota yang berkeadaban menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045, "Unggul" mencerminkan keunggulan kompetitif, komparatif, dan kolaboratif dalam sektor- sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan yang berkeadaban tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap berakar pada nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta.
5. 4.Konteks “budaya dan nilai-nilai keistimewaan” yang menjadi landasan utama dalam visi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 juga merupakan konsep yang melandasi seluruh aspek dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029. Pembangunan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan berbasis pada landasan kebudayaan dan keistimewaan, yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus selaras dengan filosofi keistimewaan dan adat istiadat khas Yogyakarta. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratik, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam memastikan bahwa pembangunan tetap mempertahankan identitas Kota Yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata yang istimewa. Sesuai dengan makna visi “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, terdapat tiga fokus orientasi pembangunan yang perlu diwujudkan melalui gerakan pembangunan yang nyata dan kontekstual di Kota Yogyakarta. Pertama, fokus orientasi pada pembangunan manusia, yang mencakup penguatan sumber daya manusia yang unggul, ketahanan keluarga, serta pembentukan masyarakat madani sebagai fondasi sosial yang kokoh. Kedua, fokus orientasi pada pembangunan infrastruktur, yang diarahkan pada pengembangan kawasan berbasis Satuan Ruang Strategis (SRS) di luar Sumbu Filosofi sebagai lokus pertumbuhan kawasan, sekaligus memperkuat citra Kota Yogyakarta sebagai City of Festivals. Ketiga, fokus orientasi pada pembangunan lingkungan, yang meliputi aspek fisik maupun non- fisik sehingga tercipta kondisi lingkungan yang bersih, indah, aman dari bencana, serta mendukung kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera. Seluruh arah pembangunan tersebut berpuncak pada tujuan besar untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Center of Excellence (pusat keunggulan) sekaligus Center of Referral (pusat acuan) dalam rangka memperkuat keunggulan komparatif Kota Yogyakarta. 3.2. Misi Misi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan kebijakan pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan melalui proses yang sistematis, dengan mempertimbangkan keselarasan antara perencanaan jangka panjang dan janji politik kepala daerah terpilih. Secara teknis, perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025- 2029 dilakukan dengan menyinergikan misi pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan misi kepala daerah yang terpilih. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tetap berorientasi pada kesinambungan pembangunan, relevan dengan kondisi daerah, serta mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang. Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek-menengah, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan kesinambungan pembangunan, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan efisien. RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 telah menetapkan empat Misi pembangunan sebagai penjabaran Visi, yaitu:
6. 1.Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial
7. 2.Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan
8. 3.Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola
9. 4.Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Dukungan Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Di sisi lain, Wali Kota terpilih telah merumuskan enam Misi pembangunan yang termuat dalam dokumen resmi pendaftaran di KPUD sebagai janji politik bagi masyarakat, meliputi:
10. 1.Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian
11. 2.Memastikan akses kesehatan untuk rakyat dan pelestarian lingkungan hidup
12. 3.Mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat yang inklusif dan kreatif
13. 4.Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
14. 5.Menjalankan tata pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan menjunjung tinggi hukum serta hak-hak rakyat
15. 6.Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY Dengan melakukan analisis keterkaitan muatan antara misi Wali Kota terpilih dengan muatan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045, maka dapat ditarik konteks keterkaitan seperti dalam skema berikut: Gambar 107. Keterkaitan Misi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan Misi Wali Kota Dengan mempertimbangkan aspek relevansi serta integrasi antara Misi RPJPD 2025- 2045 dengan Misi Wali Kota terpilih, maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan lebih lanjut dengan mengacu pada hasil elaborasi berikut:
16. 1.Misi 1 dan Misi 2 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 1 RPJPD (Transformasi Sosial) digabung menjadi satu Misi Pembangunan
17. 2.Misi 2 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 4 RPJPD (Infrastruktur dan Lingkungan) menjadi satu Misi Pembangunan
18. 3.Misi 3 dan Misi 4 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 2 RPJPD (Transformasi Ekonomi) digabung menjadi satu Misi Pembangunan
19. 4.Misi 5 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 3 RPJPD (Transformasi Tata Kelola) menjadi satu Misi Pembangunan
20. 5.Misi 6 Wali Kota Terpilih selaras dengan konteks landasan pembangunan dalam RPJPD (Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan) menjadi satu Misi Pembangunan Hasil elaborasi sebagaimana dijelaskan di atas menjadi rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 yang terdiri dari lima Misi, meliputi: Gambar 108. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 3.3. Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai visi Pembangunan, telah disusun proses bisnis sebagai acuan dalam pencapaian dan landasan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Berikut ini proses bisnis pencapaian visi RPJMD Tahun 2025-2029. Gambar 109. Proses Bisnis Visi RPJMD 2025-2029 Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban didukung oleh 2 (dua) proses utama yakni Peningkatan kualitas Pendidikan dan akses kesehatan serta Peningkatan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial. Kedua proses ini didukung oleh 3 (tiga) proses pendukung yakni Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari, Tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial serta Tujuan Keistimewaan DIY sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi pembangunan. Selanjutnya, agar pencapaian visi dapat dimonitor dan dievaluasi ketercapaiannya, diperlukan indikator sebagai alat ukur keberhasilan serta pertanggung jawaban atas kinerja, baik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, DPRD maupun stakeholder pembangunan lainnya. Ukuran keberhasilan kinerja ini termaktub dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Gambar 110. Bagan Cascading RPJMD 2025-2029 Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029. Tahap ini akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate outcome yang tidak menurunkan indikator kinerja lebih lanjut. Tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai visi dan menjalankan misi, serta mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, serta dirancang untuk dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Perumusan tujuan berperan sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui berbagai program prioritas. Tujuan ini dapat mencakup berbagai fokus pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, peningkatan produktivitas, daya saing sumber daya manusia (SDM), lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan realistis dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Sasaran ini diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu periode 2025-2030 seperti dalam tabel berikut. Tabel 177. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Visi: “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban Misi: 1) Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian, melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan 2) Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari 3) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial, melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal 4) Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945 5) Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY Terwujudnya manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian Indeks Pembangunan Manusia Nilai 89,11-89,4 89,12-89,5 89,13-89,6 89,14-89,7 89,15-89,8 89,16-89,9 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Tahun 12,13 - 12,20 12,14 - 12,25 12,15 - 12,30 12,16 - 12,35 12,17 - 12,40 12,18 - 12,45 Harapan Lama Sekolah Tahun 17,67 - 17,75 17,68 - 17,80 17,69 - 17,85 17,7 - 17,9 17,71 - 17,95 17,72 - 18,00 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Tahun 75,74 - 75,85 75,75 - 75,90 75,76 - 75,95 75,77 - 76 75,78 - 76,05 75,79 - 76,10 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan PDRB Per Kapita Juta Rupiah/Jiwa 137 - 139 144 - 147 150 - 156 158 - 166 165 - 176 173 - 186 Indeks Gini Nilai 0,385 - 0.450 0,381 – 0,446 0,380 – 0,445 0,379 – 0,444 0,378 - 0.443 0,377 – 0,442 Tingkat Kemiskinan Persen 5,84 – 6,26 5,55 – 6,25 5,54 – 6,24 5,53 – 6,23 5,47 – 6,22 5,46 – 6,21 Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,05 – 6,02 5,06 – 6,03 5,07 – 6,04 5,08 – 6,05 5,09 – 6,06 5,10 – 6,07 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 5,42 – 5,80 5,41 – 5,71 5,30 – 5,61 5,20 – 5,51 4,97-5,41 4,78-5,31 Meningkatnya keberdayaan masyarakat Indeks Keberdayaan Masyarakat Nilai 87,92 87,99 88,05 88,1 88,14 88,19 Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Nilai 84,64 86,09 87,53 88,98 90,49 91,50 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 57,42 57,50 57,58 57,65 57,73 57,81 Indeks Risiko Bencana (IRB) Nilai 63,76 63,30 62,85 62,41 61,97 61,54 Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib Indeks Harmoni Indonesia Kategori Sangat Baik (7,10-7,49) Sangat Baik (7,15-7,53) Sangat Baik (7,20-7,58) Sangat Baik (7,25 - 7,63) Sangat baik (7,30-7,68) Sangat baik (7,35-7,73) Crime Rate Kasus 171-185 168-182 165-179 162-176 159-173 156-170 Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY Indeks Reformasi Birokrasi Kategori A- (91,58- 95,00) A- (91,60- 96,00) A- (91,79- 97,00) A- (91,89- 98,00) A- (92,00- 99,00) A- (92,10- 100,00) Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Nilai AKIP Kategori A (84,90- 88,00) A (85-88,5) A (85,5-89) A (86-89,5) AA (90,01-92) AA (90.02-93) 3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025- 2029, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban” memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Strategi pembangunan menjadi bagian dari proses mengelola setiap program kegiatan pembangunan melalui rumusan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. 3.4.1. Penahapan Pembangunan Sebagai bagian dari siklus perencanaan, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam periodisasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta 2025-2045 terbagi ke dalam empat tahapan periode pembangunan yang mencerminkan strategi bertahap dalam mencapai visi pembangunan daerah seperti dalam skema berikut: Gambar 111. Tahapan Periode Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta 2025-2034 Sumber: RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 RPJMD 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan strategis yang menghubungkan visi pembangunan jangka panjang dengan kondisi kewilayahan serta janji politik kepala daerah terpilih. Proses perumusannya tidak hanya berlandaskan pada analisis teknokratik dan kebijakan strategis nasional, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, potensi lokal, serta dinamika sosial-ekonomi daerah. Dalam penjabarannya, arah kebijakan prioritas sebagai tema pembangunan pada periode 2025-2029 juga telah ditetapkan sebagai upaya keselarasan dengan pembangunan jangka panjang sesuai dengan rumusan Misi pembangunan yang berfokus pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan. Tabel 178. Arah Kebijakan Prioritas pada Periode I berdasarkan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Visi Pembangunan Jangka Panjang Misi Pembangunan Jangka Panjang Arah Kebijakan Prioritas sebagai Tema Pembangunan 2025-2029 (Perkuatan Fondasi Pembangunan) Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai- Nilai Keistimewaan Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan Penguatan potensi daerah pada sektor ekonomi produktif Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, dan digitalisasi pelayanan publik Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Pemerataan layanan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan rencana tata ruang Sumber: RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan visi besar pembangunan Kota Yogyakarta selama dua dekade mendatang. Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 tidak hanya menggambarkan langkah konkret dalam pencapaian tujuan jangka panjang, tetapi juga menjadi fondasi yang akan memastikan kelancaran transisi menuju fase-fase berikutnya, yang mencakup akselerasi, ekspansi, dan pencapaian visi pembangunan. Keberhasilan tahap awal ini akan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran pembangunan di tahun-tahun mendatang. Tahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi pemerintah kota dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu. Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Kota Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya. Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah. Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi: (i) Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan; (ii) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik; (iii) Akselerasi Pembangunan Prioritas; (iv) Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan (v) Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan. Gambar 112. Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 Penjelasan terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:
21. 1.Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".
22. 2.Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.
23. 3.Akselerasi Pembangunan Prioritas Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target- target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".
24. 4.Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.
25. 5.Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan". 3.4.2. Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 Pada periode 2025–2029, Kota Yogyakarta difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode- periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kota Yogyakarta pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 3.4.2.1. Orientasi Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Arah pembangunan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 ditetapkan selaras dengan orientasi pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam rencana tata ruang (RTRW dan RDTR) Kota Yogyakarta. Secara teknis, hal tersebut tertuang melalui penguatan struktur ruang, penataan pola ruang, serta pengembangan kawasan strategis, yang dijabarkan sebagai berikut:
26. 1.Rencana Struktur Ruang Struktur ruang merupakan susunan permukiman dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat. Penataan wilayah Kota Yogyakarta 2021–2041 bertujuan mengakomodasi fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pengembangan kota sesuai kebijakan Provinsi dan Kota. Struktur ruang memberikan arah fisik bagi pengembangan kota yang terencana dan berkelanjutan, serta memastikan keterpaduan antara pemanfaatan ruang dengan prioritas pembangunan wilayah. Rencana pengembangan struktur ruang perkotaan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
a.Pengembangan sistem perkotaan di Kota menggunakan hierarki tingkat pelayanan. Pusat pelayanan terdiri dari beberapa fungsi yaitu (i) pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang berada di Kawasan Malioboro dan Kawasan Jalan Solo, (ii) pusat pelayanan kegiatan budaya di Kawasan Kraton dan Kawasan Pakualaman, dan (iii) pusat pelayanan administrasi di Kawasan Balaikota, Kawasan Kantor Kecamatan, dan Kawasan Kantor Kelurahan.
b.Sebagai antisipasi terhadap potensi perubahan orientasi Kota Yogyakarta setelah pembangunan YIA, diarahkan pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat sebagai kawasan prioritas pembangunan bersama dengan Kawasan Yogyakarta Selatan.
c.Upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendukung Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat, dilakukan perubahan fungsi jalan pada beberapa ruas, termasuk Jalan Bantul, Jalan Imogiri, sebagian ruas Jalan Pramuka, dan sebagian ruas Jalan Gambiran menjadi Jalan Arteri Sekunder. Jalan Letjen. MT. Haryono, Jalan Mayjend. Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Menteri Supeno, dan Jalan Perintis Kemerdekaan diturunkan fungsinya menjadi Jalan Kolektor kota.
1. 2.Rencana Pola Ruang Sejalan dengan pengembangan struktur ruang, penataan pola ruang juga memegang peranan penting dalam mendukung arah pembangunan Kota Yogyakarta. Pola ruang mencerminkan distribusi pemanfaatan ruang dalam wilayah kota, mencakup fungsi lindung dan fungsi budidaya, yang disusun untuk mewujudkan kota yang layak huni dan selaras dengan fungsi strategis yang dimilikinya.
a.Kawasan Lindung 1) Kawasan perlindungan setempat diarahkan pada pengembangan kawasan sempadan Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong. 2) Ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta berupa taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, dan pemakaman di seluruh Kota Yogyakarta. 3) Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kota Yogyakarta yang meliputi KCB Kotabaru, KCB Kotagede, KCB Kraton, dan KCB Pakualaman.
b.Kawasan Budidaya 1) Kawasan Permukiman : a) Kawasan Perumahan, yang tersebar di seluruh wilayah kemantren. b) Kawasan Perdagangan dan Jasa, luas yang tersebar di sepanjang koridor jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan penyediaan lokasi parkir dalam halaman atau gedung sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak mengganggu kelancaran sirkulasi pergerakan pada kawasan-kawasan strategis tersebut. c) Kawasan Perkantoran yang tersebar merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. 2) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, terdiri dari: a) Kawasan pendidikan di Kemantren Jetis, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Mergangsan, Kemantren Danurejan, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Kraton, Kemantren Gendongtengen, Kemantren Gondokusuman, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Umbulharjo. Pengembangan dilakukan secara tersebar berdasarkan tingkat lingkup skala pelayanannya. b) Kawasan kesehatan di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Gondomanan, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Umbulharjo. c) Kawasan olahraga di Stadion Mandala Krida di Kemantren Umbulharjo, GOR Amongrogo di Kemantren Umbulharjo, dan sarana olahraga lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. d) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau yang meliputi tempat khusus parkir Ngabean di Kemantren Ngampilan dan tempat khusus parkir Gembira Loka di Kemantren Umbulharjo. e) Kawasan Transportasi yang terletak di Terminal Giwangan, Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, Stasiun penumpang yang tersebar di sepanjang jalur pengembangan angkutan massal berbasis rel, dan depo kereta api. 3) Kawasan Campuran, diperuntukkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa. Kawasan campuran Kota Yogyakarta yang tersebar di Kemantren Danurejan, Kemantren Gondokusuman, dan Kemantren Umbulharjo. 4) Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Yogyakarta yang tersebar di Kemantren Danurejan, Kemantren Gondokusuman; Kemantren Gondomanan; Kemantren Jetis; Kemantren Umbulharjo; dan Seluruh wilayah Kemantren di Kota Yogyakarta.
1. 3.Rencana Kawasan Strategis Kawasan strategis kota adalah area yang diprioritaskan karena memiliki peran penting bagi ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan Kota Yogyakarta. Dalam RTRW Kota Yogyakarta 2021–2041, kawasan strategis ditetapkan untuk membentuk citra kota, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara sejarah dan masa depan kota. Pada periode pembangunan ini, kawasan strategis juga dibagi menjadi tiga sudut pandang kepentingan, meliputi:
a.Kepentingan pertumbuhan ekonomi, mencakup pusat kota, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan, dan pengembangan ekonomi terpadu, meliputi: 1) Kawasan Simpul Transportasi di Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Terminal Giwangan; 2) Kawasan Ekonomi Yogyakarta Selatan yang terdiri dari Kawasan Prawirotaman, Kawasan Koridor Jalan Taman Siswa, Kawasan Koridor Jalan Glagahsari, Kawasan Koridor Tegal Turi-Sorogenen, serta Kawasan Koridor Jalan Imogiri; dan 3) Kawasan Ekonomi Yogyakarta Barat yang terdiri dari Kawasan Koridor Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Bugisan, Kawasan Koridor Jalan Sugeng Jeroni, dan Kawasan Koridor Jalan Bantul.
b.Kepentingan sosial dan budaya, meliputi: 1) KCB Kotabaru; 2) KCB Kotagede; 3) KCB Kraton; dan 4) KCB Pakualaman
c.Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang difokuskan pada kawasan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, meliputi: 1) Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Winongo; 2) Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Code; dan 3) Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Gajahwong. 3.4.2.2. Lokus Pembangunan Prioritas Dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, terdapat beberapa lokus prioritas pembangunan yang akan sebagai fokus kewilayahan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Lokus-lokus ini mencakup Kawasan Sumbu Filosofi, Pengembangan Kawasan Yogya Selatan, dan Penataan Kawasan Kumuh di Bantaran Sungai. Masing-masing lokasi memiliki karakteristik dan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang terintegrasi, serta sinergi antara berbagai sektor. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing lokus prioritas tersebut:
1. 1.Kawasan Sumbu Filosofi Kawasan Sumbu Filosofi yang ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2023, memiliki posisi strategis sebagai struktur ruang utama dan pusat Kota Yogyakarta. Penetapan kawasan ini sebagai warisan dunia membawa tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan budaya dan sejarah kota, serta mengatur perkembangan kawasan ini agar tetap selaras dengan prinsip pelestarian nilai-nilai warisan budaya. Penetapan ini tentu saja mengandung beberapa konsekuensi besar yang harus diperhatikan, terutama terkait dengan sektor-sektor berikut:
a.Kebijakan dan Regulasi: Pengelolaan kawasan Sumbu Filosofi memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih ketat, guna memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam kawasan ini. Penetapan sebagai warisan dunia menuntut adanya standar pengelolaan yang lebih tinggi, baik terkait dengan zonasi maupun pembangunan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut.
b.Dampak Sosial Penataan Sumbu Filosofi: Penataan kawasan Sumbu Filosofi akan berdampak pada pola hidup sosial masyarakat, terutama yang berada di kawasan inti dan penyangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan partisipasi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik sosial akibat pembatasan ruang atau perubahan fungsi lahan yang mungkin terjadi sebagai bagian dari penataan kawasan ini.
c.Transportasi dan Lalu Lintas: Dengan status kawasan Sumbu Filosofi yang merupakan pusat kegiatan kota, peningkatan aksesibilitas dan penataan transportasi menjadi sangat penting. Kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kawasan ini perlu dikelola dengan baik melalui pengembangan sistem transportasi umum yang lebih efisien, serta penyediaan jalan alternatif yang mendukung kelancaran mobilitas.
d.Penataan Infrastruktur: Penataan infrastruktur kawasan Sumbu Filosofi juga harus mendukung keberlanjutan kawasan tersebut sebagai pusat budaya dan pariwisata. Infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mengakomodasi kebutuhan modern masyarakat kota, seperti fasilitas perkantoran, tempat wisata, dan area publik. Mengingat daya dukung dan daya tampung kawasan Sumbu Filosofi, perlu adanya ruang yang mampu menjaga keseimbangan kapasitas. Kawasan Kotabaru yang juga merupakan kawasan cagar budaya/Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan yang disiapkan untuk membagi peran dan beban sebagai destinasi wisata unggulan. Karena itu kawasan Kotabaru berperan sebagai serambi Malioboro, jantung kawasan Sumbu Filosofi.
1. 2.Pengembangan Kawasan Yogya Selatan Pengembangan Kawasan Yogya Selatan menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan utara dan selatan Kota Yogyakarta. Pendekatan pengembangan kawasan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi pariwisata akan menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan kawasan ini, dengan mengintegrasikan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang akan mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan kawasan ini adalah peningkatan kemudahan akses menuju pusat kegiatan wisaya di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pembangunan jalur transportasi yang lebih baik dan terintegrasi menjadi sangat penting. Hal ini mencakup peningkatan akses jalan serta peningkatan layanan transportasi publik yang menghubungkan berbagai titik pusat kegiatan di Kota Yogyakarta. Penguatan daya tarik utama yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke kawasan Yogya Selatan sangat krusial. Oleh karena itu, pengembangan potensi lokal, meliputi Kawasan Kotagede, Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG), XT Square, dan Gembira Loka Zoo akan menjadi fokus dalam meningkatkan kualitas kawasan ini. Kombinasi dari atraksi wisata sejarah, budaya, dan alam akan memperkaya pengalaman wisata di kawasan selatan Yogyakarta. Terminal Tipe A Giwangan sebagai tempat khusus parkir akan menjadi hub kawasan yang memudahkan aksesibilitas dari dan menuju berbagai pusat kegiatan wisata, serta mendukung pengembangan Kawasan Yogyakarta Selatan menjadi salah satu destinasi wisata utama di Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, pengembangan ekosistem pariwisata yang mendukung kebutuhan pariwisata akan menjadi faktor penting dalam menarik lebih banyak pengunjung ke kawasan ini.
2. 3.Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai menjadi salah satu isu pembangunan yang sangat penting dalam rangka menciptakan Kota Yogyakarta yang ramah lingkungan dan layak huni. Program ini akan mengedepankan prinsip M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di kawasan permukiman kumuh, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan salah satunya melalui pemugaran dan peremajaan kawasan dengan menggunakan konsep konsolidasi lahan yang memungkinkan pengembangan kawasan menjadi lebih tertata dengan baik dan lebih nyaman untuk dihuni. Penataan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Implementasi konsep konsolidasi lahan akan menjadi salah satu upaya strategis dalam penanganan kawasan kumuh. Melalui konsolidasi ini, tanah yang tidak teratur dan tidak tertata dengan baik akan dikelola menjadi kawasan yang lebih fungsional dan teratur, yang pada akhirnya dapat mendukung ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3.4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Arah kebijakan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1. Rumusan arah kebijakan sebagai turunan dari Misi dan Aspek Strategi dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 179. Arah Kebijakan berdasarkan Misi Pembangunan Daerah N0. Misi ARAH KEBIJAKAN 1 Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan
3. 1.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, melalui:
a.Meningkatkan kualifikasi pendidik melalui pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
b.Meningkatkan partisipasi dan prestasi peserta didik
c.Meningkatkan kualitas bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau bagi yang memiliki prestasi
d.Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
e.Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusi, dan berkeadilan
f.Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar dan aman bencana
g.Mengembangkan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK
1. 2.Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan, melalui:
a.Meningkatkan kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter
b.Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga
c.Memperkuat ekosistem dan industri olahraga
1. 3.Peningkatan prestasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, melalui:
a.Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
1. 4.Peningkatan literasi dan kegemaran membaca masyarakat, melalui:
a.Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan
b.Meningkatkan penguatan literasi dan budaya gemar membaca
1. 5.Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, melalui:
a.Meningkatkan status kesehatan masyarakat
b.Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan siklus hidup termasuk aktivitas fisik/olahraga
c.Mempercepat penurunan dan pencegahan stunting melalui peningkatan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
d.Memeratakan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
e.Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
f.Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
g.Meningkatkan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar
h.Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan
i.Meningkatkan sertifikasi bidang kesehatan
j.Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas
k.Mengimplementasikan transformasi teknologi kesehatan
l.Mengimplementasikan transformasi sistem ketahanan kesehatan
1. 6.Peningkatan mutu pelayanan RSUD Kota Yogyakarta, melalui:
a.Meningkatkan mutu tata kelola administrasi dan keuangan RSUD Kota Yogyakarta
b.Meningkatkan mutu pelayanan medis, pelayanan penunjang dan asuhan keperawatan RSUD Kota Yogyakarta
1. 7.Peningkatan mutu pelayanan RS Pratama, melalui:
a.Meningkatkan standar pelayanan minimal layanan penunjang dan kefarmasian di RS Pratama 2 Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari
1. 1.Peningkatan kualitas prasarana umum wilayah, melalui:
a.Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kota
b.Meningkatkan kualitas lampu penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan
c.Meningkatkan sistem drainase kondisi baik
d.Meningkatkan talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik
e.Meningkatkan bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik
f.Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) tepat waktu
g.Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi
h.Mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaan yang aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat
i.Memperkuat inovasi dan kerja sama dalam percepatan penyediaan infrastruktur air minum N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
1. 2.Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, melalui:
a.Mempercepat penanganan rumah tidak layak huni untuk mendukung lingkungan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan
b.Mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh
c.Meningkatkan kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik
d.Meningkatkan penanganan backlog perumahan
1. 3.Peningkatan tata kelola dan penyediaan infrastruktur pendukung kualitas air, udara dan tutupan lahan, melalui:
a.Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
b.Meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan dan perencanaan lingkungan
c.Meningkatkan kualitas dan kapasitas ruang terbuka hijau
1. 4.Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir menuju zero solid waste city, melalui:
a.Meningkatkan kualitas dan kapasitas penanganan sampah
b.Mempercepat pengurangan sampah berbasis masyarakat dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
c.Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
d.Meningkatkan peran dan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah (extended producer responsibility)
e.Kerja sama pengelolaan sampah dengan pembiayaan kreatif (creative financing)
1. 5.Peningkatan kualitas penataan ruang, melalui:
a.Meningkatkan pemenuhan kebijakan dan peraturan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta perubahan iklim
b.Meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan tata ruang
c.Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang
1. 6.Peningkatan tata kelola, sistem, dan sarana prasarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui:
a.Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
b.Meningkatkan sinergi dan kerja sama penyediaan angkutan umum yang berkualitas
c.Meningkatkan tata kelola perparkiran N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
1. 7.Peningkatan ketahanan daerah terhadap keselamatan dan risiko kebakaran, melalui:
a.Meningkatkan pencegahan terhadap risiko kebakaran
b.Meningkatkan penanggulangan kebakaran
c.Meningkatkan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia
d.Meningkatkan layanan penunjang keselamatan dan risiko kebakaran
e.Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
1. 8.Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan penegakan standar keandalan infrastruktur yang berketahanan bencana, melalui:
a.Meningkatkan efektivitas mitigasi bencana
b.Mengembangkan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana
c.Meningkatkan kualitas penanganan bencana
d.Meningkatkan kualitas sistem pemulihan bencana
e.Meningkatkan kapasitas dan ketangguhan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana 3 Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
1. 1.Penguatan branding kota Yogyakarta sebagai "City of Festivals" serta pengembangan kebijakan termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas pelaku festival dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan festival berskala besar (mega event) serta upgrading festival yang tumbuh di masyarakat., melalui:
a.Memperkuat dukungan kebijakan, promosi dan akses pembiayaan terhadap ekosistem industri kreatif
b.Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung industri kreatif
c.Mendorong terbentuknya ekosistem festival yang inklusif dan partisipatif sebagai wahana pemberdayaan ekonomi dan penguatan identitas budaya.
d.Mengembangkan klaster ekonomi kreatif berbasis wilayah dan/atau tema (thematic clusters) melalui pemetaan potensi komunitas, pelaku seni, dan pelaku usaha lokal.
e.Membangun kemitraan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas dalam pengelolaan festival sebagai bagian dari strategi tata kelola kota yang berkelanjutan.
f.Mempercepat transformasi digital dengan pembangunan kapasitas penggunaan teknologi N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
1. 2.Penataan dan penguatan quality tourism sebagai fondasi industri pariwisata berskala global, melalui:
a.Meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pariwisata melalui penguatan UMKM dan pariwisata berbasis wilayah
b.Mengembangkan kawasan strategis pariwisata dan kampung wisata dengan pendekatan terpadu, mencakup aspek perencanaan, kapasitas lokal, dan pengelolaan berkelanjutan
c.Meningkatkan daya tarik destinasi wisata
d.Meningkatkan kualitas pemasaran pariwisata
e.Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
1. 3.Penguatan kebudayaan pada kehidupan dalam mendukung perekonomian masyarakat, melalui:
a.Meningkatkan pelindungan objek warisan budaya
b.Meningkatkan kemandirian rintisan kelurahan budaya (RKB) dan sanggar/lembaga budaya
c.Meningkatkan literasi masyarakat terhadap bahasa sastra dan sejarah
d.Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan cagar budaya
e.Meningkatkan pelayanan pemanfaatan taman budaya dan taman pintar
1. 4.Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian, melalui:
a.Meningkatkan kualitas layanan BLUD pusat bisnis
b.Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan
c.Meningkatkan pengembangan pemasaran produk dalam negeri bagi pelaku usaha binaan
1. 5.Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, melalui:
a.Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku pertanian
b.Meningkatkan nilai produksi perikanan
c.Mempercepat penurunan kasus penyakit hewan menular strategis
d.Meningkatkan pendayagunaan aset pertanian, perikanan dan kesehatan hewan
1. 6.Penjagaan terhadap ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan dan komoditas pendukung pangan, melalui:
a.Meningkatkan tertib niaga pelaku usaha sektor perdagangan
b.Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga
c.Meningkatkan standardisasi metrologi legal N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
d.Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah
1. 7.Peningkatan produktivitas sektor UMKM, melalui:
a.Menumbuhkan wirausaha baru
b.Meningkatkan UMKM naik kelas dan meningkatkan permintaan terhadap produk UMKM dalam rantai pasok Industri Pariwisata dan Festival
1. 8.Pemberdayaan koperasi sebagai penggerak ekonomi Kerakyatan melalui:
a.Meningkatkan kapasitas dan kinerja koperasi yang berkelanjutan
1. 9.Peningkatan produktivitas sektor industri, melalui:
a.Memperkuat dukungan kebijakan serta infrastruktur untuk implementasi praktik berkelanjutan dalam pembangunan industri
b.Meningkatkan kualitas dan daya saing IKM
1. 10.Peningkatan nilai investasi, melalui:
a.Mengembangkan riset dan penyusunan rencana yang komprehensif untuk penyiapan kawasan strategis ekonomi bagi peningkatan investasi
b.Meningkatkan investor baru
c.Meningkatkan iklim penanaman modal
d.Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal
e.Meningkatkan pelayanan perizinan
f.Meningkatkan pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan
1. 11.Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling, melalui:
a.Meningkatkan perencanaan tenaga kerja
b.Mengembangkan lapangan kerja
c.Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan penempatan tenaga kerja
d.Memperkuat perlindungan tenaga kerja bagi seluruh kelompok masyarakat
1. 12.Peningkatan keluarga yang berkualitas melalui implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, melalui:
a.Meningkatkan keberdayaan perempuan
b.Meningkatkan pemenuhan hak anak
c.Meningkatkan perlindungan khusus anak N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
d.Mengendalikan kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk pada berbagai segmen tingkat ekonomi serta lingkungan hidup berupa daya dukung maupun daya tampung lingkungan
e.Meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender
1. 13.Peningkatan perkembangan pembangunan kemantren, melalui:
a.Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kemantren
b.Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat
c.Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kemantren
d.Meningkatkan sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren
1. 14.Peningkatan kesejahteraan sosial, melalui:
a.Mengimplementasikan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok marginal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu
b.Meningkatkan pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
c.Meningkatkan rehabilitasi sosial
d.Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti
e.Meningkatkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial
f.Meningkatkan akurasi data sasaran intervensi kemiskinan
g.Meningkatkan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan
h.Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap bencana dan paska bencana bagi korban bencana
i.Meningkatkan penempatan transmigran
1. 15.Pemenuhan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat dan peningkatan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat, melalui:
a.Meningkatkan ketersediaan pangan
b.Meningkatkan kemanfaatan pangan dengan mendorong diversifikasi dan pemanfaatan pangan berkelanjutan N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
c.Meningkatkan mutu dan keamanan pangan
1. 16.Penjagaan terhadap ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan dan komoditas pendukung pangan, melalui:
a.Meningkatkan tertib niaga pelaku usaha sektor perdagangan
b.Mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga
c.Meningkatkan standardisasi metrologi legal
d.Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah
1. 17.Meningkatkan akses keuangan untuk mendorong inklusi keuangan 4 Misi 4 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
2. 1.Peningkatan kualitas kebijakan daerah, melalui:
a.Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat, perekonomian, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan administrasi umum
b.Mempercepat penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi
c.Menata kelembagaan dan melakukan peningkatan kapasitas aparatur daerah sesuai kebutuhan daerah
1. 2.Perluasan kerja sama lintas wilayah dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan stakeholder lainnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan
a.Meningkatkan kualitas layanan umum dan keprotokolan
b.Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan
c.Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan
1. 3.Peningkatan kinerja pembangunan daerah, melalui:
a.Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan perangkat daerah
b.Meningkatnya pemanfaatan data dan analisa dalam perencanaan pembangunan
c.Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah
d.Meningkatkan perencanaan strategis sektor perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia serta infrastruktur dan pengembangan wilayah
e.Meningkatkan kemanfaatan riset dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah
f.Meningkatkan kualitas inovasi daerah
1. 4.Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah, melalui:
a.Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah
b.Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
c.Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
d.Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah
e.Peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, melalui:
f.Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan produktivitas BUMD dan penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah
1. 5.Peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis meritokrasi, melalui:
a.Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan ASN
b.Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian
c.Meningkatkan layanan kesejahteraan ASN
d.Meningkatkan pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem informasi yang terintegrasi
e.Meningkatkan redistribusi pejabat pelaksana dan fungsional
f.Meningkatkan kualitas pengisian jabatan manajerial
g.Meningkatkan kualitas pengisian jabatan fungsional
h.Meningkatkan kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN
i.Meningkatkan hasil pengukuran kinerja PNS
j.Meningkatkan akurasi penilaian/pemetaan kompetensi dan potensi untuk perencanaan karier dan pengembangan SDM aparatur
k.Menurunkan pelanggaran disiplin ASN
l.Meningkatkan pengembangan kompetensi
1. 6.Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, melalui:
a.Mewujudkan kepatuhan perangkat daerah terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan
b.Meningkatkan ketaatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
c.Meningkatkan kualitas SPIP perangkat daerah
d.Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah
e.Meningkatkan nilai zona integritas perangkat daerah
f.Meningkatkan responsivitas perangkat daerah
g.Meningkatkan manajemen risiko dan pencegahan korupsi perangkat daerah
h.Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (ekonomis, efisien, efektif) di komponen aktivitas serta kualitas pengawasan
1. 7.Peningkatan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, melalui: N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
a.Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi
b.Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting
c.Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan
d.Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD
1. 8.Percepatan digitalisasi layanan publik melalui Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informatika, melalui:
a.Meningkatkan keterbukaan informasi publik
b.Menyelenggarakan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital yang memperhatikan harmonisasi teknologi, manusia, dan lingkungan
c.Mengoptimalkan penggunaan TIK sebagai upaya mitigasi risiko di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity)
d.Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, melalui:
e.Meningkatkan kualitas pengelolaan data sektoral
f.Meningkatkan pemanfaatan data sektoral dalam pembangunan
1. 9.Peningkatan keamanan informasi, melalui:
a.Meningkatkan keamanan informasi
1. 10.Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masyarakat dan pemanfaatan data kependudukan, melalui:
a.Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
b.Meningkatkan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil
c.Meningkatkan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan
d.Meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai SOP Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
1. 11.Peningkatan kualitas pengelolaan arsip, melalui:
a.Meningkatkan tata kelola kearsipan
b.Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
c.Meningkatkan penyelesaian arsip tertutup
1. 12.Peningkatan tertib administrasi pertanahan, melalui:
a.Meningkatkan tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah
b.Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan pertanahan N0. Misi ARAH KEBIJAKAN
c.Meningkatkan tertib administrasi pemanfaatan pertanahan
d.Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
1. 13.Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melalui:
a.Meningkatkan pengendalian potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
b.Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada
c.Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Satpol PP
d.Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam turut mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat
e.Meningkatkan kerja sama penegakan hukum
1. 14.Peningkatan penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat, melalui:
a.Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila
b.Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
c.Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
d.Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
e.Meningkatkan penyelesaian potensi konflik sosial di wilayah 5 Misi 5 : Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY
1. 1.Peningkatan Pemanfaatan Dana Keistimewaan, melalui:
a.Memperkuat kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
b.Memajukan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
c.Mengembangkan tata ruang keistimewaan
d.Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
e.Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga 3.4.4. Program Prioritas Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program- prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:
1. 1.Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
a.Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
b.Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
c.Penumbuhan Wirausaha Muda
1. 2.Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
a.Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
b.Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
c.Satu Kampung Satu Bidan
1. 3.Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
a.Bela Beli Produk Warga
b.Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
c.Modernisasi Pasar Rakyat.
1. 4.Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
a.Revitalisasi Kampung Wisata
b.Ekonomi Olahraga; dan
c.Penguatan akses pendanaan pembangunan
1. 5.Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
a.ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
b.Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
c.Perlindungan Hukum bagi Warga
1. 6.Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
a.Bapak Asuh Keluarga Miskin
b.Kampung Layak Huni
c.Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
1. 7.Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
a.Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
b.Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
c.Mengembangkan tata ruang keistimewaan
d.Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
e.Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga
1. 8.Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
a.Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
b.Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
c.Jogja Tangguh Bencana Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan berbagai program perangkat daerah yang relevan. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil seperti dalam tabel berikut. Tabel 180. Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Strategis Walikota VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA PROGRAM PRIORITAS RPJMD Visi : Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban Misi :
1. 1.Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan
2. 2.Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari
3. 3.Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
4. 4.Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
5. 5.Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana Program Rehabilitasi Sosial Harapan Lama Sekolah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Pembinaan Perpustakaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Satu Kampung Satu Bidan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA PROGRAM PRIORITAS RPJMD Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Kepegawaian Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan PDRB Per kapita Indeks Gini Tingkat Kemiskinan Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal Pertumbuhan Ekonomi Penumbuhan Wirausaha Muda Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Tingkat Pengangguran Terbuka Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Bela Beli Produk Warga Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USO Koperasi Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pemajuan Ekonomi Kreatif Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Penyuluhan Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Modernisasi Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA PROGRAM PRIORITAS RPJMD Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Program Penataan Bangunan Gedung Revitalisasi Kampung Wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf Ekonomi Olahraga (Sport Tourism) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Meningkatnya keberdayaan masyarakat Indeks Keberdayaan Masyarakat Bapak Asuh Keluarga Miskin Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Perempuan Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Penanganan Bencana Program Penataan Bangunan Gedung Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kampung Layak Huni Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Program Pengembangan Perumahan Indeks Risiko Bencana (IRB) Program Kawasan Permukiman Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah Program Pengelolaan Persampahan VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA PROGRAM PRIORITAS RPJMD Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (LLAJ) Jogja Tangguh Bencana Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penanganan Bencana Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib Indeks Harmoni Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian Program Pengelolaan Pendidikan Crime Rate Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban Indeks Reformasi Birokrasi VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Nilai AKIP Penguatan akses pendanaan pembangunan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Penataan Kelembagaan yang Adaptif Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Kepegawaian Daerah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Pengelolaan Arsip Program Perizinan Penggunaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Perlindungan Hukum bagi Warga Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan Masyarakat Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Mengembangkan tata ruang keistimewaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk memastikan sinergi antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta menyelaraskan arah kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD 2025–2029 dengan program-program strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Penyelarasan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan lintas level pemerintahan, tetapi juga menegaskan bahwa pembangunan Kota Yogyakarta merupakan bagian integral dari pencapaian target pembangunan nasional. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan di Kota Yogyakarta akan turut mendukung keberhasilan capaian indikator makro dan prioritas strategis nasional, serta memperkuat posisi Kota Yogyakarta sebagai simpul penting dalam sistem pembangunan kewilayahan. Tabel berikut menggambarkan keterkaitan antara program strategis nasional dalam RPJMN dengan program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta dengan, sebagai wujud harmonisasi perencanaan pembangunan yang bersifat hierarkis. Tabel 181. Penyelarasan Program Strategis Nasional dalam RPJMN dengan Program Prioritas RPJMD Kota Yogyakarta Program Strategis Nasional Program Prioritas RPJMD Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
6. 1.Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan kemiskinan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. 2.Sekolah Rakyat Program Pengelolaan Pendidikan Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial
8. 3.Pembangunan 3 Juta Rumah Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan:
9. 1.Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Strategis Nasional Program Prioritas RPJMD Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Penanganan Kerawanan Pangan
10. 2.Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kesehatan untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
11. 1.Jaminan Kesehatan Nasional Program Pendaftaran Penduduk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
12. 2.Makan Bergizi Gratis Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengawasan Keamanan Pangan Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan:
13. 1.Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pengelolaan Pendidikan Program Penataan Bangunan Gedung Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
14. 1.Pengendalian Inflasi Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
15. 2.Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USO Koperasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
16. 3.Kemudahan Perizinan di Daerah Program Pelayanan Penanaman Modal Program Strategis Nasional Program Prioritas RPJMD Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dalam penyusunannya, program-program pembangunan daerah dirancang dengan mempertimbangkan janji politik kepala daerah serta memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, target pembangunan dan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, setiap program pembangunan daerah harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan alokasi dana yang telah diproyeksikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Penyusunan program pembangunan Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia agar penetapan target dan anggaran tetap realistis dan berkelanjutan. Adapun terkait dengan pagu anggaran program keistimewaan, bersifat indikatif bergantung pada kemampuan alokasi transfer keuangan pusat, penilaian kelayakan pusat dan DIY. Dalam proses ini, dilakukan perumusan indikasi program pembangunan yang mencakup kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Indikasi kebutuhan pendanaan ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta merinci kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahap awal dalam penyusunan program pembangunan daerah dimulai dengan evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup identifikasi permasalahan di seluruh urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan program yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perencanaan program tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga harus memastikan kesinambungan pembangunan. Program yang dirancang untuk tahun 2030, menjadi landasan bagi penyusunan RKPD 2030 yang akan diterapkan oleh kepala daerah periode berikutnya. Dengan pendekatan ini, kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga dengan baik. Tabel 182. Program Perangkat Daerah Kota Yogyakarta No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU A URUSAN PENDIDIKAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar SD 110,14% 110,19% 201.149.874.0 22 110,24% 174.019.001.6 58 110,29% 177.558.432.8 29 110,34% 182.065.196.2 06 110,39% 187.014.755.9 81 110,44% 210.794.663.5 46 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Kasar SMP 123,16% 123,19% 123,23% 123,27% 123,31% 123,35% 123,38% Angka Partisipasi Murni SD 103,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Angka Partisipasi Murni SMP 107,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase Kelulusan Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan 52,00% 52,05% 52,10% 52,15% 52,20% 52,25% 52,30% 2 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase pendidik yang memenuhi kualifikasi 95,24% 97,15% 16.679.256.90 0 97,20% 18.489.525.00 0 97,26% 18.865.589.68 5 97,32% 19.344.433.45 2 97,37% 19.870.324.35 0 97,43% 20.554.566.91 2 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Persentase pemerataan guru 98,05% 98,29% 98,54% 98,78% 99,02% 99,26 99,50% 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan A (88,48) A (85.62-86.15) 260.072.293.2 79 A (86,97-87,50) 253.343.154.6 98 A (87,51-88,51) 258.495.986.5 74 A (87,62-88,62) 265.057.095.6 51 A (87,65-88,65) 272.262.843.7 35 A (87,70-88,70) 281.638.323.5 92 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Optimum (4,605) Optimum (4,505) Optimum (4,510) Optimum (4,515) Optimum (4,520) Optimum (4,525) Optimum (4,530) Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 81,91 82,04 82,17 82,3 82,43 82,56 82,69 4 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum pendidikan berbasis budaya DIY N/A 16 99.946.840 16 174.085.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; B URUSAN KESEHATAN 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Posyandu ILP Aktif 16,24% 84% 119.043.065.2 12 88% 89.030.492.91 4 92% 90.364.980.14 7 96% 92.658.611.47 0 100% 95.177.595.58 0 100% 98.455.074.12 9 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas 88,44% 88,64% 88,97% 89,30% 89,46% 89,70% 89,75% Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 72,88% N/A 73,33% 75,00% 78,33% 80,00% 80,00% Persentase ketersediaan obat indikator 95% 95% 95,50% 96% 96,50% 97% 97,50% Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit 92% 92,50% 93% 93,50% 94% 94,50% 95% Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit 85,00% 85,50% 86,00% 86,50% 87,00% 87,50% 88,00% Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar 64,51% 64,60% 64,80% 65,00% 65,20% 65,40% 65,42% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi 100% 100% 1.234.833.000 100% 940.373.000 100% 959.499.564 100% 983.853.448 100% 1.010.600.138 100% 1.045.400.558 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar 100% 100% 417.832.000 100% 386.674.000 100% 394.538.693 100% 404.552.819 100% 415.550.848 100% 429.860.508 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas 100% 100% 237.626.400 100% 164.239.000 100% 643.913.504 100% 660.257.227 100% 678.206.745 100% 701.561.066 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan A (84,14) A (85) 354.095.912.2 02 A (85) 326.934.723.7 19 A (85) 333.584.359.3 40 A (85) 342.051.351.0 21 A (85) 351.350.237.5 93 A (85) 363.449.123.4 71 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan A (89,21) A (86,50-87,50) A (87,51-88,51) A (88,52-88,80) A (88,81-89,00) A (89,01-89,20) A (89,01-89,20) Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4.424 3 3,25 3,5 3,75 4 4 Nilai IKM terhadap RSUD Kota Yogyakarta 84,90 85,00 85,20 85,40 85,60 85,80 86,00 Nilai SAKIP RSUD Kota Yogyakarta A A A A A A A Nilai SPIP RSUD Kota Yogyakarta 4,33 4,34 4,35 4,36 4,37 4,38 4,4 Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nilai IKM terhadap Rumah Sakit Pratama 86,82 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 6 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik 14,50% 28,75% 238.630.000 43,00% 200.050.000 57,25% 250.000.000 71,50% 50.000.000 85,75% 50.000.000 100% 50.000.000 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan C URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik 72,58% 72,62% 13.438.022.39 0 73,10% 11.046.742.85 0 73,58% 11.271.426.27 9 74,06% 11.557.516.04 9 74,54% 11.871.714.57 6 75,02% 12.280.521.81 3 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan PU No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM 100,00% 100,00% 9.341.000 100,00% 9.760.000 100,00% 9.958.512 100,00% 10.211.277 100,00% 10.488.878 100,00% 10.850.066 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan PU 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase pelayanan SPALD-S akses aman 23,80% 23,96% 12.014.379.70 5 24,15% 12.920.553.20 0 24,35% 13.183.348.69 0 24,54% 13.517.966.60 7 24,73% 13.885.461.24 7 24,92% 14.363.612.65 6 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan PU Persentase pelayanan SPALD-T akses aman 19,87% 20,11% 20,37% 20,63% 20,89% 21,16% 21,42% 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase pemenuhan drainase kondisi baik 88,44% 88,49% 27.246.687.97 5 88,54% 19.641.892.97 5 88,59% 20.041.396.06 1 88,64% 20.550.083.98 1 88,68% 21.108.751.26 7 88,73% 21.835.639.55 5 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan PU 5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung pemerintah Dengan Kondisi Baik 91,92% 92,29% 32.545.226.19 5 92,76% 29.066.728.28 0 93,22% 29.657.926.27 1 93,69% 30.410.699.61 9 94,24% 31.237.434.10 0 94,70% 32.313.107.63 0 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan PU Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap 85,22% 85,26% 17.239.319.70 0 85,30% 27.379.425.65 3 85,35% 27.936.305.02 6 85,39% 28.645.380.42 4 85,44% 29.424.123.56 5 85,48% 30.437.355.02 2 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan PU 7 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi 70,83 88,42% 636.010.000 89,44% 351.545.000 90,74% 358.695.192 92,04% 367.799.544 93,33% 377.798.411 94,63% 390.808.051 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan PU 8 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan 81,53% 83,87% 33.605.881.12 5 86,28% 30.411.984.80 0 88,68% 31.030.544.41 7 91,06% 31.818.157.36 7 93,43% 32.683.154.49 5 95,78% 33.808.611.98 5 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan PU 9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Pekerjaan Umum A (84,53) A (87,5-90) 17.601.067.96 7 A (87,5-90) 16.811.936.18 0 A (87,5-90) 17.153.879.82 1 A (87,5-90) 17.589.277.20 6 A (87,5-90) 18.067.453.05 0 A (87,5-90) 18.689.613.01 8 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Pekerjaan Umum Terkelola dan terukur (4,169) Terkelola dan terukur (4,17-4,50) Terkelola dan terukur (4,17-4,50) Terkelola dan terukur (4,17-4,50) Terkelola dan terukur (4,17-4,50) Terkelola dan terukur (4,17-4,50) Terkelola dan terukur (4,17-4,50) Ruang Sub Urusan PU Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Pekerjaan Umum 83,42 83,50 83,60 83,70 83,80 83,90 84,00 10 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang N/A 68,75% 1.736.097.750 75,00% 2.218.968.800 81,25% 2.264.101.155 87,50% 2.321.568.255 93,75% 2.384.681.585 100,00% 2.466.799.048 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Penataan Ruang Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang N/A 64,84% 71,87% 78,90% 85,93% 92,97% 100,00% Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 85,260% 85,261% 85,262% 85,263% 85,264% 85,265% 85,266% D URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik 96,16% 97,16% 4.944.163.132 97,84% 4.979.764.000 98,51% 5.081.049.100 99,18% 5.210.015.579 100,00% 5.351.653.213 100,00% 5.535.939.530 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program 100,00% 100,00% 2.178.923.486 100,00% 2.897.509.960 100,00% 2.956.443.392 100,00% 3.031.483.426 100,00% 3.113.896.258 100,00% 3.221.124.521 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah susun yang dipelihara 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase permukiman kumuh yang tertangani 50,19% 63,27% 15.001.322.34 6 71,98% 13.793.399.90 0 80,70% 14.073.948.51 3 89,42% 14.431.171.51 1 100,00% 14.823.492.21 6 100,00% 15.333.945.09 6 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase pemenuhan rumah layak huni 98,70% 98,86% 99,02% 99,18% 99,34% 99,50% 99,66% 4 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pengembangan dan/atau pemanfaatan kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 10,00% 15,00% 4.375.800.000 N/A 0 25,00% 5.500.000.000 30,00% 5.500.000.000 35,00% 5.500.000.000 50,00% 5.500.000.000 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman E URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 100% 100% 27.893.431.40 0 100% 28.264.664.60 0 100% 28.839.549.14 7 100% 29.571.550.56 1 100% 30.375.472.23 4 100% 31.421.463.76 3 PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat 80,49% 84,02% 87,25% 89,86% 92,47% 95,08% 97,69% Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan Linmas 64,63% 69,62% 74,95% 80,63% 86,21% 91,80% 97,69% 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Kampung yang memiliki Kelompok Jagawarga yang telah dikukuhkan N/A N/A 0 100% 227.360.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3 PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta 0,85 0,86 5.845.764.200 0,87 3.204.065.950 0,88 3.269.234.528 0,89 3.352.213.783 0,90 3.443.345.876 0,91 3.561.918.868 PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan Nilai Indeks Prioritas Peningkatan Kualitas Penanganan Darurat Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 Nilai Indeks prioritas Peningkatan Kualitas Sistem Pemulihan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 Nilai Indeks Prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta 0,943 0,950 0,957 0,960 0,963 0,997 1,000 Nilai SPM Sub Urusan Kebencanaan 100 100 100 100 100 100 100 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Pencegahan Terhadap Resiko Kebakaran 29,63% 40,36% 6.133.748.025 51,08% 5.949.227.100 61,81% 6.070.230.437 72,54% 6.224.304.179 83,27% 6.393.515.902 90,74% 6.613.679.178 PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota) 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai SAKIP PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum A (88,54) A (88,55-89,50) 20.315.904.94 2 A (88,65-89,51) 18.908.592.80 7 A (88,75-89,52) 19.293.181.05 4 A (88,85-89,53) 19.782.877.88 4 A (88,90-89,54) 20.320.688.17 8 A (89,00-89,55) 21.020.439.19 8 PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Nilai SPIP PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terkelola dan Terukur (4.170) Terkelola dan Terukur (4,180-4,50) Terkelola dan Terukur (4,190-4,50) Terkelola dan Terukur (4,205-4,50) Terkelola dan Terukur (4,210-4,50) Terkelola dan Terukur (4,220-4,50) Terkelola dan Terukur (4,230-4,50) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum 80,96 81,25 82,50 83,50 84,50 85,00 85,50 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai SAKIP PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan A (83,67) A (83,72) 5.858.434.127 A (83,77) 5.830.998.795 A (83,82) 5.949.597.446 A (83,87) 6.100.609.299 A (83,87) 6.266.458.297 A (83,97) 6.482.246.293 PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan Nilai SPIP PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan Terkelola dan terukur (4,24) Terkelola dan terukur (4,25) Terkelola dan terukur (4,26) Terkelola dan terukur (4,27) Terkelola dan terukur (4,28) Terkelola dan terukur (4,29) Terkelola dan terukur (4,30) Nilai IKM PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan 85,94 86 86,3 86,6 86,9 87,2 87,5 No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran A (81,84) A (81,17-85,00) 9.703.110.445 A (81,20-85,00) 8.401.245.756 A (81,23-85,00) 8.572.121.527 A (81,26-85,00) 8.789.697.920 A (81,29-85,00) 9.028.651.526 A (81,32-85,00) 9.339.556.751 PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nilai SPIP PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Terkelola dan terukur (4.245) Terkelola dan terukur (4.246) Terkelola dan terukur (4.247) Terkelola dan terukur (4.248) Terkelola dan terukur (4.249) Terkelola dan terukur (4.250) Terkelola dan terukur 4.251 Nilai IKM PD Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran 86,16 86,17 86,18 86,19 86,20 86,21 86,22 F URUSAN SOSIAL 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 64,35% 65,28% 629.019.500 66,20% 559.973.000 67,59% 571.362.480 68,52% 585.864.722 69,91% 601.791.833 69,91 622.514.775 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 81,74% 83,17% 3.042.972.089 83,37% 2.991.153.595 83,56% 3.051.991.677 83,76% 3.129.456.904 83,96% 3.214.533.208 84,16% 3.325.226.944 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 96,59% 96,62% 2.251.423.000 96,65% 2.088.041.100 96,68% 2.130.510.472 96,71% 2.184.586.792 96,74% 2.243.976.193 96,77% 2.321.248.410 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase KUBE USEP Kategori Mandiri 46,11 53,90 55,71 57,97 60,29 64,42 65,38% Persentase Tingkat kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan 64,19 64,22 64,25 64,29 64,32 64,35 64,38 4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana yang tertangani 100% 100% 513.326.150 100% 480.762.650 100% 490.541.044 100% 502.991.888 100% 516.666.047 100% 534.457.649 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial A (88,42) A (88,42-90) 13.628.856.42 8 A (88,52-90) 12.738.779.41 5 A (88,62-90) 12.997.877.74 6 A (88,72-90) 13.327.788.06 6 A (88,82-90) 13.690.112.58 0 A (88,92-90) 14.161.537.07 9 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Terkelola dan Terukur (4,366 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,367 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,368 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,369 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,370 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,371 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,372 - 4,50) No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 87,69 87,70 87,71 87,72 87,73 87,74 87,75 G URUSAN TENAGA KERJA 1 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja 69,23% 69,23% 299.434.200 69,23% 221.311.700 69,23% 225.813.033 69,23% 231.544.588 69,23% 237.839.277 69,23% 246.029.368 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal 92,01% 92,31% 1.562.422.410 92,49% 1.968.125.930 92,78% 2.008.156.307 93,06% 2.059.127.050 93,61% 2.115.105.747 93,61% 2.187.940.259 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 3 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase penempatan tenaga kerja 53,13% 53,15% 2.526.543.800 53,19% 1.896.233.100 53,23% 1.934.801.225 53,27% 1.983.910.079 53..31% 2.037.843.954 53,31% 2.108.017.926 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Rerata persentase fasilitasi kesejahteraan bagi pekerja dari perusahaan 28,67% 28,84% 1.783.243.420 29,13% 1.400.439.500 29,38% 1.428.923.511 29,62% 1.465.192.249 29,87% 1.505.024.445 29,88% 1.556.850.563 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja H URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Berdaya 31,30% 31,42% 934.780.380 31,54% 1.207.394.400 31,67% 1.231.952.002 31,79% 1.263.221.236 32,04% 1.297.562.720 32,29% 1.342.244.811 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani 100% 100% 6.068.001.750 100% 321.620.000 100% 328.161.538 100% 336.490.888 100% 345.638.610 100% 357.540.814 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 3 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV 463 468 1.524.000.200 473 1.303.144.400 478 1.329.649.494 483 1.363.398.471 488 1.400.463.338 493 1.448.688.853 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 4 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V 195 196 1.068.824.200 197 883.145.400 198 901.107.992 199 923.979.790 200 949.098.776 201 981.781.372 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 5 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak N/A N/A 0 45 117.990.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak A (87,34) A (87,5 - 90) 8.151.956.264 A (88,1 - 90) 6.701.349.701 A (88,6 - 90) 6.837.650.712 A (89,1 - 90) 7.011.203.009 A (89,6 - 90) 7.201.807.085 AA (90,1- 93.1) 7.449.804.190 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terkelola dan Terukur (4.40) Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49) Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 84,91 84.95 - 85.00 85.00 - 85.25 85.25 - 85.50 85.50 - 85.75 85.75 - 86.00 86.00 - 86.25 I URUSAN PANGAN 1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Angka Kecukupan Energi Ketersediaan 2773.73 Kkal/kapita/h ari 2775.43 Kkal/kapita/h ari 552.252.598 2777.13 Kkal/kapita/h ari 1.034.941.434 2778.83 Kkal/kapita/h ari 1.055.991.457 2780.53 Kkal/kapita/h ari 1.082.794.485 2782.23 Kkal/kapita/h ari 1.112.230.951 2783.93 Kkal/kapita/h ari 1.150.531.069 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Angka Konsumsi Energi 1.863,47 Kkal/kapita/h ari 1883 Kkal/kapita/h ari 1913 Kkal/kapita/h ari 1953 Kkal/kapita/h ari 2003 Kkal/kapita/h ari 2050 Kkal/kapita/h ari 2100 Kkal/kapita/h ari 2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA) 95,56% 95,56% 114.962.336 95,56% 123.813.336 95,56% 126.331.617 97,78% 129.538.149 97,78% 133.059.727 97,78% 137.641.692 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman 69,78% 70,04% 430.020.020 70,31% 289.631.970 70,58% 295.522.892 70,84% 303.023.813 71,11% 311.261.711 71,38 321.980.132 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari 27 Kelurahan 28 Kelurahan 291.052.000 0 Kelurahan - 0 Kelurahan - 0 Kelurahan - 0 Kelurahan - 0 Kelurahan - PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan A (88.49) A (88,5-89,5) 13.474.629.97 3 A (89,0-90,5) 12.311.533.06 5 A (89,5-91,0) 12.561.941.48 8 A (90,0-91,5) 12.880.786.93 5 AA (90,5-92,0) 13.230.959.43 5 AA (91,0-92,5) 13.686.572.81 2 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Optimum 4.537 Optimum 4.54 Optimum 4.56 Optimum 4.58 Optimum 4.6 Optimum 4,62 Optimum 4.64 Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 82,1 82,6 83,1 83,6 84,1 84,6 85,1 J URUSAN PERTANAHAN 1 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP 100% 100% 87.816.000 100% 89.816.000 100% 91.642.798 100% 93.968.863 100% 96.523.467 100% 99.847.291 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 2 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah N/A 83,58% 1.482.845.000 83,82% 6.132.322.000 84,06% 6.257.049.366 84,29% 6.415.864.920 84,51% 6.590.284.345 84,72% 6.817.223.421 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 3 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot N/A 80,44% 728.283.600 82,43% 561.904.000 82,81% 573.332.755 83,19% 587.885.007 83,48% 603.867.040 83,76% 624.661.443 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 4 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai rekomendasi N/A 6,00% 244.645.000 12,00% 119.658.500 18,00% 122.092.275 20,00% 125.191.204 26,00% 128.594.607 32,00% 133.022.814 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 5 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten N/A 68,44% 591.504.250 74,72% 350.189.500 81,01% 486.574.000 83,80% 480.391.000 86,59% 485.195.000 89,11% 490.047.500 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten N/A 89,71% 92,68% 94,66% 96,64% 98,42% 100,00% Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten N/A 38,81% 50,08% 61,35% 72,62% 83,90% 95,00% Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan A (83.77) A (83,87 - 84,5) 6.218.001.400 A (83,97 - 84,5) 5.744.477.100 A (84,07 - 84,5) 5.861.315.957 A (84,17 - 84,5) 6.010.087.061 A (84,27 - 84,5) 6.173.475.154 A (84,37 - 84,5) 6.386.061.239 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Terkelola dan Terukur (4,483 - <4,5) Terkelola dan Terukur (4,484 - <4,5) Terkelola dan Terukur (4,485 - <4,5) Terkelola dan Terukur (4,486 - <4,5) Terkelola dan Terukur (4,487 - <4,5) Terkelola dan Terukur (4,488 - <4,5) Terkelola dan Terukur (4,489 - <4,5) Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 85,33 85,35 85,37 85,39 85,41 85,43 85,45 K URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup 78,50% 79,00% 96.983.000 79,50% 447.345.000 80,00% 456.443.701 80,50% 468.029.091 81,00% 480.752.764 81,00% 497.307.677 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup 82,50% 83,34% 3.946.070.890 84,17% 3.597.674.740 85,00% 3.670.849.060 85,84% 3.764.022.039 86,67% 3.866.349.405 87,50% 3.999.488.693 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku 53,51% 60,53% 61,40% 62,28% 63,16% 64,04% 65,78% 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI) Persentase Ruang Terbuka Hijau 23,330% 23,332% 14.023.011.30 4 23,334% 14.999.719.07 7 23,335% 15.304.803.42 3 23,337% 15.693.267.80 8 23,338% 16.119.899.41 5 23,340% 16.674.994.59 5 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 17,85% N/A N/A 19,07% 30.662.500 19,65% 31.286.155 20,23% 32.080.256 20,79% 32.952.378 21,33% 34.087.107 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup 32,71% 33,30% 424.960.100 33,43% 495.231.000 33,57% 505.303.670 33,70% 518.129.218 33,83% 532.214.895 33,92% 550.541.927 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan 78,67% 79,32% 79,80% 80,27% 80,72% 81,16% 81,59% 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase kampung ProKlim 65,09% 65,09% 1.921.485.000 68,05% 1.363.481.500 71,01% 1.391.213.810 73,96% 1.426.525.405 76,92% 1.465.306.418 79,88% 1.515.764.830 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata 69,35% 76,45% 79,68% 81,29% 82,90% 84,52% 86,13% Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler) 73,92% 76,54% 78,69% 80,82% 82,91% 84,98% 87,02% 7 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang terkurangi 18,95% 19,09% 73.217.814.03 7 19,16% 61.383.409.96 7 19,24% 62.631.907.84 7 19,31% 64.221.622.19 6 19,39% 65.967.528.41 3 19,46% 68.239.146.62 3 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase sampah yang tertangani 65,12% 66,53% 67,15% 67,78% 68,40% 69,03% 69,66% 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup A (82.8) A (82,90-85,90) 25.994.301.60 3 A (82,95-85,95) 24.665.604.88 6 A (83-86) 25.167.286.94 4 A (83,05-86,05) 25.806.079.51 1 A (83,10-86,10) 26.507.634.42 5 A (83,15-86,15) 27.420.435.41 2 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Terkelola dan Terukur (4,335 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,355 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,365 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,375 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,385 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,395 - 4,50) Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 79,47 79,57 79,67 79,77 79,87 79,97 80,07 L URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kepemilikan dokumen kependudukan 81,99% 82,28% 1.114.015.500 82,62% 1.012.649.000 82,96% 1.033.245.610 83,30% 1.059.471.306 83,65% 1.088.273.716 83,99% 1.125.748.857 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil 95,09% 95,29% 589.486.000 95,31% 515.683.000 95,34% 526.171.650 95,37% 539.526.866 95,40% 554.194.252 95,43% 573.278.152 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rerata persentase pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan 54,00% 58% 1.183.764.850 79% 702.519.500 83% 716.808.281 87% 735.002.209 91% 754.983.718 91% 780.981.884 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil A (88.54) A (88.60 - 90) 6.863.139.150 A (88.70 - 90) 6.138.921.500 A (88.8 - 90) 6.263.783.095 A (88.90 - 90) 6.422.769.564 A (89.00 - 90) 6.597.376.697 A (89.10 - 90) 6.824.560.000 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Optimum (4,584) Optimum (4,585-4,70) Optimum (4,586-4,70) Optimum (4,587-4,70) Optimum (4,588-4,70) Optimum (4,589-4,70) Optimum (4,590-4,70) Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90,17 90,50 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 M URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ASFR 15 - 19 Tahun 9,1 9,5 - 8,7 377.558.100 9,5 - 8,7 255.531.300 9,4 - 8,6 260.728.637 9,4 - 8,6 267.346.415 9,3 - 8,5 274.614.400 9,3 - 8,5 284.070.857 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) 40,11% 40,12% 1.791.840.000 40,13% 174.709.000 40,14% 178.262.465 40,15% 182.787.098 40,16% 187.756.283 40,17% 194.221.746 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna 13,58% 14,37% 2.568.699.380 15,37% 1.196.538.912 16,48% 1.220.875.721 17,59% 1.251.863.818 18,82% 1.285.896.543 20,60% 1.330.176.904 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana N URUSAN PERHUBUNGAN 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) 0,630 0,749 16.486.296.30 0 0,748 14.405.560.39 8 0,747 14.698.559.95 0 0,746 15.071.636.74 8 0,745 15.481.368.91 3 0,745 16.014.476.04 0 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum 82,08% 91,94% 93,42% 94,44% 95,19% 95,76% 96,21% Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart 91,35% 92,21% 93,27% 93,93% 94,55% 95,50% 96,00% Persentase kendaraan laik jalan 88,66% 94,53% 94,54% 94,54% 94,55% 94,56% 94,56% Persentase kepatuhan lalu lintas 60,96% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan A (83,70) A (83,80-85,00) 13.036.666.35 2 A (83,86-85,00) 12.247.842.32 4 A (83,92-85,00) 12.496.955.32 0 A (83,97-85,00) 12.814.151.29 7 A (84,03-85,00) 13.162.512.26 4 A (84,10-85,00) 13.615.768.63 5 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Optimum (3,47) Optimum (3,48-4) Optimum (3,49-4) Optimum (3,50-4) Optimum (3,51-4) Optimum (3,52-4) Optimum (3,53-4) Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 80,00 80,00 80,01 80,02 80,03 80,04 80,05 O URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta 75,20% 76,60% 4.751.048.500 76,80% 4.342.764.500 77,00% 4.431.093.452 77,20% 4.543.562.848 77,40% 4.667.082.534 77,60% 4.827.795.387 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif 35,85% 47,17% 56,60% 66,04% 75,47% 84,91% 94,34% 2 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Nilai domain layanan Indeks SPBE 4,31 4,36 17.030.751.30 0 4,38 14.065.575.93 2 4,4 14.351.660.42 5 4,42 14.715.932.26 8 4,47 15.115.994.37 8 4,50 15.636.519.68 6 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Nilai sub domain teknologi informasi SPBE 3,75 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,20 Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nilai Domain Manajemen SPBE 1,64 1,65 1,8 2 2,2 2,4 2,4 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika A (86.72) A (86,74-89,74) 13.336.584.01 0 A (86,76-89,76) 12.453.761.81 0 A (86,78-89,78) 12.707.063.07 2 A (86,80-89,80) 13.029.591.97 5 A (86,82-89,82) 13.383.809.83 5 A (86,84-89,84) 13.844.686.67 7 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Terkelola dan Terukur (4,370 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,375 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,380 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,385 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,390 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,395 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,400 - 4,50) Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 79,92 82 84 86 87 88 89 P URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik 28,90% 30,35% 157.573.800 31,79% 95.130.000 33,24% 97.064.881 34,68% 99.528.568 36,13% 102.234.317 37,57% 105.754.796 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Koperasi, UKM 2 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP Persentase koperasi sehat 13,29% 13,87% 85.000.000 14,45% 68.939.600 15,03% 70.341.786 15,61% 72.127.191 16,18% 74.088.015 16,76% 76.639.266 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Koperasi, UKM 3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang tersertifikasi 7,23% 9,10% 417.921.900 10,98% 324.871.400 12,86% 331.479.069 15,27% 339.892.624 17,68% 349.132.825 20,09% 361.155.353 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Koperasi, UKM No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang berkembang usahanya 7,80% 9,54% 821.377.550 11,27% 434.011.200 13,01% 442.838.700 14,45% 454.078.770 15,90% 466.423.195 17,34% 482.484.664 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Koperasi, dan UKM 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Wirausaha Baru 1,46% 2,19% 2.462.759.245 2,93% 2.155.559.220 3,66% 2.199.401.866 4,39% 2.255.226.777 5,12% 2.316.536.572 5,85% 2.396.307.435 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM naik kelas 10% 10% 2.084.222.000 10% 1.199.057.900 10% 1.223.445.943 10% 1.254.499.277 10% 1.288.603.649 10% 1.332.977.231 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah A (83,61) A (82 - 85) 6.956.800.191 A (82,25 - 85,25) 6.190.198.135 A (82,75 - 85,75) 6.316.102.662 A (83 - 86) 6.476.417.099 A (83,25 - 86,25) 6.652.482.675 A (83,50 - 86,50) 6.881.563.575 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4,251 4,251 4,251 4,251 4,251 4,251 4,251 Indeks Kepuasan Masyarakat PD Pengampu Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 82,36 82,46 82,56 82,66 82,76 82,86 82,96 Pendapatan UPT Desain dan Industri 566.776.486 614.000.000 888.356.248 627.000.000 627.334.400 657.000.000 640.093.966 687.000.000 656.340.742 707.000.000 674.183.788 727.000.000 697.399.576 Q URUSAN PENANAMAN MODAL 1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan usaha baru tahun n N/A 13.834 1.115.701.955 14.346 369.159.250 14.877 376.667.705 15.427 386.228.232 15.998 396.728.095 16.590 410.389.586 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor baru baru tahun n N/A N/A N/A 7.174 764.302.810 7.439 779.848.223 7.715 799.642.221 8.000 821.381.011 8.296 849.665.594 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 81,95 81,95 703.688.000 81,96 725.519.000 81,97 740.275.576 81,98 759.065.147 81,99 779.700.823 82 806.550.132 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar yang Patuh Menyampaikan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) N/A 61,78% 405.633.300 63,04% 387.528.800 64,11% 395.410.879 65,02% 405.447.143 65,81% 416.469.485 66,51% 430.810.778 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase pengunjung yang memanfaatkan data N/A 80% 292.508.850 81% 273.038.850 82% 278.592.279 83% 285.663.470 84% 293.429.415 85% 303.533.775 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal A (89,16) A (89,16-89,18) 8.837.029.677 A (89,18-89,20) 8.374.098.802 A (89,20-89,22) 8.544.422.422 A (89,22-89,24) 8.761.295.760 A (89,24-89,26) 8.999.477.236 A (89,26-89,28) 9.309.377.832 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 4,582 4,582-4,587 4,587-4,592 4,592-4,597 4,597-4,602 4,602-4,607 4,607-4,612 Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal N/A 80 80,5 81 81,5 82 82,5 R URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan 5,04% 5,05% 2.804.388.500 5,06% 2.006.898.750 5,07% 2.254.560.931 5,08% 2.311.785.882 5,09% 2.374.633.272 5,10% 2.456.404.718 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi 217 218 21.588.788.04 2 219 19.738.647.62 8 220 20.140.118.64 0 221 20.651.312.32 2 222 21.212.731.56 6 224 21.943.200.45 7 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan 100 100 258.160.000 100 202.720.000 - - - - - - - - PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga S URUSAN STATISTIK 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik 14,29% 18,37% 352.231.000 22,45% 368.419.000 26,53% 375.912.398 30,61% 385.453.754 34,69% 395.932.563 40,82% 409.566.659 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% T URUSAN PERSANDIAN 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Nilai Keamanan Informasi 87,807 88,00 1.518.558.088 89,00 1.535.972.632 90,00 1.567.213.297 91,00 1.606.992.087 92,00 1.650.679.203 93,00 1.707.521.001 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Persandian U URUSAN KEBUDAYAAN 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi 53,57% 59,23% 32.303.369.00 0 72,35% 47.778.319.00 0 81,48% 37.528.702.85 0 88,21% 37.723.026.80 0 93,35% 37.705.869.96 0 93,85% 37.688.121.45 1 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya 31,71% 39,12% 42,79% 46,45% 50,12% 53,79% 57,46% Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman 82,52% 82,77% 83,27% 83,77% 84,27% 84,77% 85,27% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 83,93% 84,00% 84,25% 84,50% 84,75% 85,00% 85,25% Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan N/A 10 15 20 25 30 35 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan A (87.01) A (86,01-87,02) 30.933.993.37 9 A (86,4-87,41) 28.772.969.15 5 A (86,79-87,8) 29.358.192.27 9 A (87,18-88,19) 30.103.357.82 1 A (87,57-88,58) 30.921.737.01 8 A (87,96-88,97) 31.986.539.39 2 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 4,424 (Terkelola dan Terukur) 4.45 (Terkelola dan Terukur) 4.5 (Terkelola dan Terukur) 4.55 (Terkelola dan Terukur) 4.6 (Terkelola dan Terukur) 4.65 (Terkelola dan Terukur) 4.65 Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 82,27 82,75 83, 25 83,75 83,75 84,25 84,75 Jumlah Pengunjung Taman Pintar 738.683 750.000 755.000 760000 765000 770000 775000 V URUSAN PERPUSTAKAAN 1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 39,55% 41,82% 1.478.232.500 44,09% 1.414.416.500 46,36% 1.443.184.794 48,64% 1.479.815.509 50,91% 1.520.045.248 53,18% 1.572.388.614 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan 83,47 83,97 84,47 84,97 85,47 85,97 86,47 2 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Naskah Kuno yang didayagunakan 0% 33,94% 132.581.000 45,25% 105.656.000 56,56% 107.804.973 67,87% 110.541.264 79,19% 113.546.399 90,50% 117.456.415 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan A (84.04) A (84,54 - 90) 13.788.351.91 9 A (85,04 - 90) 12.600.830.57 2 A (85,54 - 90) 12.857.123.11 6 A (86,04 - 90) 13.183.460.82 1 A (86,54 - 90) 13.541.861.70 6 A (87,04 - 90) 14.008.181.12 7 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Terkelola dan Terukur (4.118) Terkelola dan Terukur (4,128 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,138 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,158 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,178 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,198 - 4,49) Terkelola dan Terukur (4,218 - 4,49) Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Baik (-87.31) Baik (87,81 - 88,30) Sangat Baik (88,31 - 100) Sangat Baik (88,81 - 100) Sangat Baik (89,31 - 100) Sangat Baik (89,81 - 100) Sangat Baik (90,31 - 100) W URUSAN KEARSIPAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori A (Memuaskan) 46% 50% 510.346.300 54% 557.632.300 58% 568.974.171 62% 583.415.794 66% 599.276.329 70% 619.912.649 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan 5,65% 8,48% 126.034.000 11,31% 130.666.500 14,13% 133.324.170 16,96% 136.708.186 19,79% 140.424.686 22,61% 145.260.266 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 3 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP persentase arsip statis tertutup yang dilayankan 100% 100% 4.688.000 100% 15.861.700 100% 16.184.316 100% 16.595.105 100% 17.046.253 100% 17.633.248 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU X URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase kenaikan UBI yang memenuhi persyaratan teknis 8,00% 10,00% 700.534.550 12,00% 912.064.700 14,00% 930.615.492 16,00% 954.236.244 18,00% 980.177.772 20% 1.013.930.585 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan PAD Perikanan 58.159.000 90.200.000 100.000.000 105.000.000 110.000.000 115.000.000 120.000.000 2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis 19,05% 28,57% 210.542.680 38,10% 101.103.500 47,62% 103.159.878 57,14% 105.778.268 66,67% 108.653.918 76,19% 112.395.459 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Y URUSAN PARIWISATA 1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima 58,62% 58,62% 4.274.042.500 65,52% 5.123.537.400 72,41% 5.227.746.755 79,31% 5.360.436.694 87,93% 5.506.163.623 87,93% 5.695.770.568 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi N/A N/A N/A 44,34% 54,37% 63,75% 72,82% 72,82% 2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara 10.583.877 10.583.877 2.791.152.700 10.783.877 2.513.525.894 10.983.877 2.564.649.345 11.183.877 2.629.744.917 11.383.877 2.701.236.228 11.583.877 2.794.254.378 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara 355.333 355,333 360,333 365,333 370,333 375,333 380,333 3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya 50% 50,00% 3.967.786.050 62,50% 2.408.523.550 75,00% 2.457.511.323 87,50% 2.519.887.533 100% 2.588.392.300 100% 2.677.524.624 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi 57,11% 33,66% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata A (86.15) A (86,15-86,65) 6.992.607.895 A (86,65-87,15) 6.331.733.495 A (87,15-87,65) 6.460.516.758 A (87,65-88,15) 6.624.496.693 A (88,15-88,65) 6.804.587.908 A (88,65-89,15) 7.038.906.613 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Terkelola dan Terukur (4.427) Terkelola dan Terukur (4,427-4,527) Terkelola dan Terukur (4,527-4,627) Terkelola dan Terukur (4,627-4,727) Terkelola dan Terukur (4,727-4,827) Terkelola dan Terukur (4,827-4,927) Terkelola dan Terukur (4,927-5,0) Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata B (85.25) B (85,25-85,55) B (85,55-85,85) B (85,85-86,15) B (86,15-86,45) B (86,45-86,75) B (86,45-86,75) 5 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah atraksi wisata budaya yang dikembangkan di Kawasan SRS N/A N/A 0 1 1.645.035.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Z URUSAN PERTANIAN 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan 100% 100% 1.470.431.352 100% 1.278.802.841 100% 1.304.812.843 100% 1.337.931.421 100% 1.374.303.949 100% 1.421.628.655 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS 100% 100% 1.549.165.665 100% 1.414.756.782 100% 1.443.531.997 100% 1.480.171.525 100% 1.520.410.943 100% 1.572.766.901 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PAD Kesehatan Hewan 406.687.000 414.425.000 427.675.000 443.765.000 459.659.000 477.128.000 493.697.000 Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman 84,17% 84,58% 85,00% 85,42% 85,83% 86,25% 86,67% 3 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas 100% 100% 200.973.000 100% 144.568.000 100% 147.508.417 100% 151.252.455 100% 155.364.351 100% 160.714.384 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 4 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani 20,27% 21,28% 820.545.300 22,30% 563.421.500 23,31% 574.881.120 24,32% 589.472.672 25,34% 605.497.867 26,35% 626.348.428 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PAD Pertanian 128.326.000 152.672.000 1.470.431.352 153.785.000 1.278.802.841 155.866.000 1.304.812.843 157.130.000 1.337.931.421 160.590.000 1.374.303.949 161.905.000 1.421.628.655 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 6 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah lumbung mataraman yang dikembangkan N/A 1 lokasi 300.000.000 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian AA URUSAN PERDAGANGAN 1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang tertib niaga 98,87% 97,18% 143.327.000 97,74% 56.001.000 98,31% 57.140.023 98,87% 58.590.343 99,44% 60.183.160 100% 62.255.591 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat 34,48% 37,93% 29.105.329.22 0 41,38% 26.113.241.26 2 44,83% 26.644.367.28 4 48,28% 27.320.650.89 8 51,72% 28.063.380.41 2 55,17% 29.029.754.13 5 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola 17.946.182.37 9 17.500.000.00 0 18.000.000.00 0 18.100.000.00 0 18.150.000.00 0 18.200.000.00 0 18.250.000.00 0 3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 98,04% 90,20% 525.905.000 92,16% 367.523.000 94,12% 374.998.174 96,08% 384.516.326 98,04% 394.969.650 98,04% 408.570.588 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 4 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah 99,96% 99,96% 378.953.750 99,96% 314.072.750 99,96% 320.460.782 100% 328.594.672 100% 337.527.731 100% 349.150.633 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 5 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase pelaku usaha yang meningkat omsetnya 13,92% 6,67% 1.006.902.750 7,22% 881.172.750 7,78% 899.095.220 8,33% 921.915.929 8,89% 946.978.808 9,44% 979.588.402 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan A

(83)A (83,5-86,5) 22.213.572.95 4 A (84-87) 20.683.837.14 5 A (84,5-87,5) 21.104.532.68 6 A (85-88) 21.640.204.99 1 A (85,5-88,5) 22.228.507.91 9 A (86-89) 22.993.955.47 5 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 80,69 80,69 80,69 80,69 80,69 80,69 80,69 Pendapatan BLUD Pusat Bisnis 5.933.182.475 5.900.000.000 6.000.000.000 6.010.000.000 6.017.000.000 6.020.000.000 6.024.000.000 7 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Jumlah sarana perdagangan yang dikembangkan di kawasan Satuan Ruang Strategis N/A 1 lokasi 222.000.000 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan AB URUSAN PERINDUSTRIAN 1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi 5,98% 5,51% 5.873.844.500 5,65% 4.630.236.180 5,79% 4.724.412.115 5,92% 4.844.326.485 6,04% 4.976.022.624 6,16% 5.147.373.953 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 2 PRORAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM yang berizin industri 42,62% 62,52% 17.125.000 73,54% 15.331.700 75,64% 15.643.537 76,38% 16.040.599 77,09% 16.476.673 77,75% 17.044.054 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Data Informasi Industri yang ter-update 53,55% 58,86% 54.070.000 63,08% 39.451.400 66,51% 40.253.815 69,36% 41.275.532 71,76% 42.397.634 73,82% 43.857.613 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian AC URUSAN TRANSMIGRASI 1 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan 100% 100% 240.881.400 100% 245.128.000 100% 250.113.741 100% 256.462.093 100% 263.434.181 100% 272.505.642 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi AD SEKRETARIAT DAERAH 1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah N/A 90% 7.350.082.200 91% 7.541.925.442 92% 7.695.323.207 93% 7.890.644.828 94% 8.105.157.096 95% 8.384.261.421 Sekretariat Daerah Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah N/A 90% 91% 92% 93% 94% 95% Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah N/A 90% 91% 92% 93% 94% 95% Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan N/A 90% 91% 92% 93% 94% 95% Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Cepat Berkembang (nilai 393,91) Cepat Berkembang (nilai 395) Cepat Berkembang (nilai 396) Cepat Berkembang (nilai 396,5) Cepat Berkembang (nilai 397) Cepat Berkembang (nilai 397,5) Cepat Berkembang (nilai 398) No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Indeks Reformasi Hukum AA (97,46) AA (90 - 97.50) AA (90 - 97.55) AA (90 - 97.6) AA (90 - 97.65) AA (90 - 97,7) AA (90 - 97.75) Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti 99,72% 95,25% 95,93% 96,00% 96,50% 97,00% 97,50% 2 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif N/A 82,35% 1.996.951.320 88,24% 1.930.387.700 90,00% 1.969.650.507 90,91% 2.019.643.901 91,67% 2.074.549.223 92,31% 2.145.987.155 Sekretariat Daerah Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) 80,77% 84,62% 88,46% 92,31% 92,31% 96,15% 100,00% Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan 98,54% 98,57% 98,60% 98,63% 98,66% 98,69% 98,72% Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% Indeks tata kelola pengadaan 84,21 84,5 85 85,5 86 86,5 87 3 Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasik an tugas dan fungsi Keistimewaan 56,1 75% 289.104.000 100% 44.890.000 100% 49.379.000 100% 54.316.900 100% 59.748.590 100% 65.723.449 Sekretariat Daerah 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah sangat tinggi
(51)sangat tinggi (51,1 - 52) 47.282.329.53 6 sangat tinggi (51,2 - 52,1) 41.490.513.84 6 sangat tinggi (51,3 - 52,2) 42.334.403.40 2 sangat tinggi (51,4 - 52,3) 43.408.929.32 4 sangat tinggi (51,5 - 52,4) 44.589.029.06 3 sangat tinggi (51,6 - 52,5) 46.124.470.10 2 Sekretariat Daerah Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik N/A 90% 91% 92% 93% 94% 95% Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum N/A 90% 91% 92% 93% 94% 95% Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan 81,53 (Baik) 81,60 (Baik) 81,70 (Baik) 81,80 (Baik) 81,90 (Baik) 82,00 (Baik) 82,10 (Baik) Nilai AKIP Sekretariat Daerah A (84,47) A (84,00 - 84,25) A (84,47 - 84,50) A (84,50 - 84,75) A (84,75 - 85,00) A (85,00 - 85,25) A (85,25 - 85,50) Nilai SPIP Sekretariat Daerah Optimum (4,739) Optimum (4,740 - 5) Optimum (4,741 - 5) Optimum (4,742 - 5) Optimum (4,743 - 5) Optimum (4,744 - 5) Optimum (4,745 - 5) Nilai IKM Sekretariat Daerah B (Baik) (85.73) Baik (85,00 - 88,30) Baik (85,10 - 88,30) Baik (85,20 - 88,30) Baik (85,30 - 88,30) Baik (85,40 - 88,30) Baik (85,50 - 88,30) AE SEKRETARIAT DPRD 1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu 100% 77,78% 32.214.609.25 0 81,82% 49.520.734.75 0 84,62% 50.527.953.67 7 86,67% 51.810.447.15 0 88,24% 53.218.947.56 9 94,44% 55.051.563.30 2 Sekretariat DPRDPersentase pengesahan dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU penganggaran yang di fasilitasi Persentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi 100% 98,08% 98,08% 98,08% 98,08% 98,08% 98,08% Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD 85,42% 97,92% 98,00% 98,00% 98,00% 97,96% 98,00% 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Nilai AKIP Sekretariat DPRD A (84,25) A (83,5-86,5) 39.666.450.64 0 A (84-87) 38.465.424.21 8 A (84,5-87,5) 39.247.785.45 6 A (85-88) 40.243.967.27 2 A (85,5-88,5) 41.338.025.47 6 A (86-89) 42.761.516.90 8 Sekretariat DPRD Nilai SPIP Sekretariat DPRD Terkelola dan Terukur (4,406) Terkelola dan Terukur (4,407-4,50) Terkelola dan Terukur (4,408-4,50) Terkelola dan Terukur (4,409-4,50) Terkelola dan Terukur (4,410-4,50) Terkelola dan Terukur (4,411-4,50) Terkelola dan Terukur (4,412-4,50) Indeks kepuasan masyarakat Sekretariat DPRD 85,33 86,00 86,67 87,00 87,67 88,00 88,67 AF URUSAN PERENCANAAN 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja 92,87% 92,90% 881.367.838 92,92% 478.724.574 92,93% 488.461.515 92,95% 500.859.577 92,97% 514.475.767 93,00% 532.191.946 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah N/A 75,00% 83,33% 91,67% 100% 100% 100% 2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90% 99,99% 80,00% 1.582.731.316 84,00% 1.424.156.808 87,00% 1.453.123.214 92,00% 1.490.006.184 95,00% 1.530.512.963 96,00% 1.583.216.789 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian 99,97% 89,77% 90,91% 92,05% 93,18% 94,32% 95,45% Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90% 99,35% 82,00% 83,00% 88,00% 92,00% 95,00% 95,00% Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 99,59% 85,94% 87,50% 89,06% 90,63% 92,19% 92,97% Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90% 99,25% 93,33% 95,00% 96,67% 98,33% 100,00% 100% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 99,80% 94,29% 95,24% 96,19% 98,10% 100,00% 100,00% 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan A (89,23) A (89,24-90,00) 10.374.928.66 0 A (89,25-90,00) 10.132.587.12 0 A (89,26-90,00) 10.338.677.22 7 A (89,27-90,00) 10.601.092.09 1 A (89,28-90,00) 10.889.289.61 6 A (89,30-90,00) 11.264.266.65 7 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Nilai SPIP PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Optimum (4,65) Optimum (4,66-5) Optimum (4,67-5) Optimum (4,69-5) Optimum (4,7-5) Optimum (4,71-5) Optimum (4,72-5) Nilai IKM PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan 89,04 89,14 89,24 89,34 89,44 89,54 89,64 AG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti N/A 90% 1.720.467.516 92,50% 1.446.182.454 94,00% 1.475.596.847 94,00% 1.513.050.240 95,00% 1.554.183.487 95,00% 1.607.702.416 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembanga n Rerata Skor Inovasi Perangkat Daerah 88,84 88,86 89,00 89,11 89,20 89,30 89,40 A H URUSAN KEUANGAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran 100% 100% 39.852.811.19 4 100% 17.087.702.82 8 100% 17.435.255.37 9 100% 17.877.794.60 0 100% 18.363.813.97 6 100% 18.996.179.25 0 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Persentase ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Persentase penyerapan belanja daerah 95,50% 92,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 98,27 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Persentase realisasi pendapatan dana transfer N/A 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 2,98 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik 100% 90,24% 92,68% 92,68% 95,12% 95,12% 97,56 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaba n pelaksanaan APBD N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah) 2,98 2,98 11.571.627.14 2 2,98 8.712.004.756 2,98 8.889.201.159 2,98 9.114.825.623 2,98 9.362.618.036 2,98 9.685.023.531 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase realisasi pajak daerah 119,54% 100% 3.148.508.000 100% 2.653.278.000 100% 2.707.243.916 100% 2.775.958.804 100% 2.851.425.034 100% 2.949.614.995 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar 179,74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD 113,03% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan A (84,13) A (84,13-84,16) 52.339.067.87 1 A 84,14-84,17) 64.787.066.26 6 A (84,15-84,18) 66.104.792.25 9 A (84,16-84,19) 67.782.654.87 6 A (84,17-84,20) 69.625.370.06 3 A (84,18-84,21) 72.022.947.51 3 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Nilai SPIP PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 4.368 (Terkelola dan Terukur) 4,368 (Terkelola dan Terukur) 4,368 (Terkelola dan Terukur) 4,368 (Terkelola dan Terukur) 4,368 (Terkelola dan Terukur) 4,368 (Terkelola dan Terukur) 4,368 Nilai IKM PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan A
(80)A
(80)A
(80)A
(80)A
(80)A
(80)A
(80)AI URUSAN KEPEGAWAIAN 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan 100% 100% 3.469.707.000 100% 3.555.821.000 100% 3.628.144.043 100% 3.720.233.089 100% 3.821.370.024 100% 3.952.960.429 PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai 99,45% 90,00% 92,00% 93,99% 96,01% 98,01% 98,01% Persentase ASN yang melanggar disiplin 99,82% 97,01% 97,50% 98% 98,51% 99% 99% 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian A (89.01) A (89.05) 11.893.518.97 4 A (89.07) 14.394.508.87 5 A (89.09) 14.687.283.64 7 A (89.11) 15.060.074.23 2 A (89.13) 15.469.492.06 2 A (89.17) 16.002.190.20 5 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Nilai SPIP PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Terkelola dan Terukur (4.666) Terkelola dan Terukur (4.507-4.70) Terkelola dan Terukur (4.508-4,70) Terkelola dan Terukur (4.509-4.70) Terkelola dan Terukur (4.510-4.70) Terkelola dan Terukur (4.511-4.70) Terkelola dan Terukur (4.511-4.70) Nilai IKM PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian 93,03 93,10 93,20 93,40 93,50 93,60 93,80 AJ URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi 87,95% 88,35% 5.332.328.822 90,20% 5.220.876.000 90,60% 5.327.065.158 91,29% 5.462.275.983 92,16% 5.610.771.478 92,16% 5.803.980.637 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan Di Pemerintah Kota Yogyakarta 100% 100% 123.164.500 100% 138.423.000 100% 145.344.150 100% 152.265.300 100% 159.186.450 100% 166.107.600 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan A K INSPEKTORAT DAERAH 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN Rata-rata persentase penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal 100% 95,50% 407.237.100 96,00% 359.214.000 96,25% 366.520.175 97,00% 375.823.139 97,25% 386.040.133 97,50% 399.333.579 Inspektorat Daerah Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset 100,00% 92,31% 95,65% 95,65% 95,65% 95,65% 95,65% No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 57,14% 61,90% 66,67% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 54,76% 64,29% 73,81% 83,33% 92,86% 100,00% 100,00% 2 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM 9,52% 11,90% 657.221.250 11,90% 459.750.000 14,29% 469.101.010 14,29% 481.007.667 16,67% 494.084.170 16,67% 511.098.156 Inspektorat Daerah Persentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% 100% 93,75% 93,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 97,61% 97,62% 97,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase PD dengan IEPK > 2,8 47,62% 52,38% 57,14% 61,90% 66,67% 71,43% 76,19% Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan 1,20 1,20 1,21 1,21 1,22 1,22 1,22 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola 1,99 1,99 14.754.695.10 5 2,08 13.862.846.60 5 2,1 14.144.807.71 8 2,14 14.503.829.25 4 2,18 14.898.125.20 6 2,22 15.411.148.10 3 Inspektorat Daerah Nilai SAKIP Inspektorat Daerah A (89,25) A (89,25) A (89,40) A (89,60) A (89,80) A (90,00) A (90,00) Nilai SPIP Inspektorat Daerah 4,514 4,520 4,530 4,550 4,600 4,650 4,700 Nilai IKM Inspektorat Daerah 89,91 89,91 89,93 89,95 89,95 89,97 89,97 AL UNSUR KEWILAYAHAN 1 Kemantren Danurejan PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Danurejan 117,67 117,67 40.261.000 117,67 35.217.500 117,67 35.933.801 117,67 36.845.867 117,67 37.847.546 117,67 39.150.841 Kemantren Danurejan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Danurejan 198 198 3.280.956.550 198 2.918.919.930 198 2.978.288.827 198 3.053.883.339 198 3.136.905.127 198 3.244.925.709 Kemantren Danurejan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Danurejan 100% 100% 101.800.000 100% 96.318.000 100% 98.277.044 100% 100.771.499 100% 103.511.037 100% 107.075.481 Kemantren Danurejan PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti 100% 100% 48.005.000 100% 37.965.000 100% 38.737.183 100% 39.720.405 100% 40.800.230 100% 42.205.202 Kemantren Danurejan No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Kemantren Danurejan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Danurejan A (86,89) A (80,5-83,5) 7.629.288.995 A (81,5-84,5) 6.968.245.304 A (82,5-85,5) 7.109.974.795 A (83,5-86,5) 7.290.439.184 A (84,5-87,5) 7.488.634.475 A (85,5-88,5) 7.746.508.596 Kemantren Danurejan Nilai SPIP Kemantren Danurejan 4.663 Terkelola dan Terukur (4,333 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,336 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,339 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,342 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,348 - 4,500) Nilai IKM Kemantren Danurejan 83,45 83,5 84 84,5 85 85,5 86 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 Kemantren Danurejan PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Danurejan ` 2 Kemantren Gedongtengen PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gedongtengen 115 115 78.321.900 115 74.986.000 115 76.511.166 115 78.453.161 115 80.585.961 115 83.360.971 Kemantren Gedongtengen PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Gedongtengen 187 187 2.708.880.169 187 2.885.289.950 187 2.943.974.836 187 3.018.698.394 187 3.100.763.657 187 3.207.539.693 Kemantren Gedongtengen PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Gedongtengen 100% 100% 101.800.000 100% 96.318.000 100% 98.277.044 100% 100.771.499 100% 103.511.037 100% 107.075.481 Kemantren Gedongtengen PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Gedongtengen 100% 100% 55.840.000 100% 46.584.000 100% 47.531.488 100% 48.737.925 100% 50.062.897 100% 51.786.833 Kemantren Gedongtengen PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Gedongtengen A (86,43-89,63) A (86,43-89,63) 5.909.691.632 A (86,45-89,45) 5.550.023.570 A (86,47-89,47) 5.662.907.371 A (86,49-89,49) 5.806.642.496 A (86,51-89,51) 5.964.499.817 A (86,53-89,53) 6.169.889.752 Kemantren Gedongtengen Nilai SPIP Kemantren Gedongtengen Terkelola dan Terukur (4,306 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,306 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,350 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,360 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,370 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,380 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,380 - 4,500) Nilai IKM Kemantren Gedongtengen 85,07 85,25 85,31 85,42 85,5 85,61 85,72 No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 Kemantren Gedongtengen PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Gedongtengen 3 Kemantren Gondokusuman PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gondokusuman 116,40 116,40 41.555.000 116,80 32.285.000 116,80 32.941.656 117,00 33.777.776 117,00 34.696.047 117,00 35.890.819 Kemantren Gondokusum an PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Gondokusuman 190,40 190,40 5.453.361.468 190,60 5.601.576.964 190,80 5.715.509.327 191,00 5.860.579.588 191,20 6.019.903.224 191,40 6.227.200.997 Kemantren Gondokusum an PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Gondokusuman 100% 100% 180.588.000 100% 161.650.000 100% 164.937.854 100% 169.124.283 100% 173.722.036 100% 179.704.224 Kemantren Gondokusum an PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Gondokusuman 100% 100% 58.912.000 100% 64.566.000 100% 65.879.230 100% 67.551.367 100% 69.387.795 100% 71.777.191 Kemantren Gondokusum an PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Gondokusuman A (88,00) A (80,5-83,5) 9.347.849.807 A (81,5-84,5) 9.394.919.920 A (82,5-85,5) 9.586.006.365 A (83,5-86,5) 9.829.317.042 A (84,5-87,5) 10.096.533.36 4 A (85,5-88,5) 10.444.211.52 7 Kemantren Gondokusum an Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman Terkelola dan Terukur (4,351) Terkelola dan Terukur (4,050-4,150) Terkelola dan Terukur (4,100-4,200) Terkelola dan Terukur (4,150-4,250) Terkelola dan Terukur (4,200-4,300) Terkelola dan Terukur (4,250-4,350) Terkelola dan Terukur (4,300-4,400) Nilai IKM Kemantren Gondokusuman 83,5 83,5 83,52 83,54 83,56 83,6 83,62 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 510.000.000 100% 510.000.000 100% 510.000.000 100% 510.000.000 100% 510.000.000 100% 510.000.000 Kemantren Gondokusum an No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Gondokusum an 4 Kemantren Gondomanan PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gondomanan 116,00 116,25 16.872.250 116,50 8.813.250 116,75 8.992.506 117,00 9.220.752 117,25 9.471.424 117,25 9.797.577 Kemantren Gondomanan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Gondomanan 180 180,25 2.252.203.085 180,5 2.409.643.997 180,75 2.458.654.559 181 2.521.059.786 181,25 2.589.596.422 181,25 2.678.770.210 Kemantren Gondomanan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Gondomanan 100% 100% 158.575.000 100% 135.270.000 100% 138.021.302 100% 141.524.540 100% 145.371.975 100% 150.377.918 Kemantren Gondomanan PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Gondomanan 100% 100% 74.005.000 100% 70.625.000 100% 72.061.466 100% 73.890.520 100% 75.899.281 100% 78.512.903 Kemantren Gondomanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Kemantren Gondomanan A (85,52) A (85,52-90,00) 6.003.805.380 A (85,52-90,00) 6.735.378.750 A (85,52-90,00) 6.872.371.890 A (85,52-90,00) 7.046.805.475 A (85,52-90,00) 7.238.377.427 A (85,52-90,00) 7.487.633.847 Kemantren Gondomanan Nilai SPIP Kemantren Gondomanan Terkelola dan Terukur (4,405) Terkelola dan Terukur (4,406-4,500) Terkelola dan Terukur (4,407-4,500) Terkelola dan Terukur (4,408-4,500) Terkelola dan Terukur (4,409-4,500) Terkelola dan Terukur (4,410-4,500) Terkelola dan Terukur (4,411-4,500) Nilai IKM Kemantren Gondomanan 88,72 88,75 88,8 88,85 88,9 88,95 88,95 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 Kemantren Gondomanan PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Gondomanan 5 Kemantren Jetis PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Jetis 116,00 116,00 101.905.400 116,33 95.646.000 116,67 97.591.376 117,00 100.068.427 117,33 102.788.852 117,67 106.328.427 Kemantren Jetis No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Jetis 194,33 194,33 3.363.642.826 194,67 3.495.541.104 194,67 3.566.638.094 195,00 3.657.166.004 195,67 3.756.588.421 195,67 3.885.948.044 Kemantren Jetis PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Jetis 100% 100% 101.297.000 100% 72.285.000 100% 73.755.229 100% 75.627.274 100% 77.683.250 100% 80.358.304 Kemantren Jetis PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Jetis 100% 100% 96.320.000 100% 87.785.000 100% 89.570.489 100% 91.843.954 100% 94.340.792 100% 97.589.454 Kemantren Jetis PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Jetis A (84,02) A (84,02 - 89,02) 7.338.000.363 A (84,06 - 89,06) 6.773.281.188 A (84,08- 89,08) 6.911.045.239 A (84,10-89,10) 7.086.460.425 A (84,12-89,12) 7.279.110.422 A (84,15-89,15) 7.529.769.499 Kemantren Jetis Nilai SPIP Kemantren Jetis Terkelola dan Terukur (4,308) Terkelola dan Terukur (4,308 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,320 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,325-4,500) Terkelola dan Terukur (4,330-4,500) Terkelola dan Terukur (4,335-4,500) Terkelola dan Terukur (4,340-4,500) Nilai IKM Kemantren Jetis 88,23 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 Kemantren Jetis PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Jetis 6 Kemantren Kotagede PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Kotagede 115 115,00 71.267.500 115,33 93.173.500 116,00 95.068.587 116,33 97.481.605 116,67 100.131.705 117 103.579.780 Kemantren Kotagede PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kotagede 194,33 194,33 4.090.877.567 194,33 4.138.216.688 194,33 4.222.385.273 194,67 4.329.557.267 194,67 4.447.259.074 194,67 4.600.402.218 Kemantren Kotagede PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Kotagede 100% 100% 248.322.000 100% 219.902.000 100% 224.374.661 100% 230.069.707 100% 236.324.301 100% 244.462.222 Kemantren Kotagede PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Kotagede 100% 100% 35.190.000 100% 36.440.000 100% 37.181.165 100% 38.124.893 100% 39.161.342 100% 40.509.879 Kemantren Kotagede PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai SAKIP Kemantren Kotagede A (86,70) A (86,70-86,71) 7.682.592.388 A (86,71-86,72) 6.836.092.720 A (86,72-86,73) 6.975.134.316 A (86,72-86,73) 7.152.176.202 A (86,73-86,74) 7.346.612.725 A (86,73-86,74) 7.599.596.271 Kemantren Kotagede No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Kemantren Kotagede Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,346 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,346 - 4,500) Nilai IKM Kemantren Kotagede 91,2 91,2 91,25 91,25 91,3 91,3 91,3 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 Kemantren Kotagede PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Kotagede 7 Kemantren Kraton PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Kraton 116 116 155.453.215 116,33 190.902.810 116,67 194.785.647 117 199.729.669 117,33 205.159.449 117,67 212.224.196 Kemantren Kraton PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kraton 196,33 196,33 3.605.124.936 196,67 3.368.171.714 197 3.436.678.095 197,33 3.523.907.379 197,67 3.619.707.073 198 3.744.353.133 Kemantren Kraton PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Kraton 100% 100% 95.377.500 100% 62.177.000 100% 63.441.639 100% 65.051.906 100% 66.820.384 100% 69.121.370 Kemantren Kraton PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Kraton 100% 100% 36.799.000 100% 36.160.000 100% 36.895.470 100% 37.831.946 100% 38.860.432 100% 40.198.606 Kemantren Kraton PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Kraton A (86,04) A (86,04-89,04) 7.346.696.332 A (86,06-89,06) 6.411.139.434 A (86,08-89,08) 6.541.537.761 A (86,10-89,10) 6.707.574.160 A (86,12-89,12) 6.889.923.890 A (86,16-89,16) 7.127.181.173 Kemantren Kraton Nilai SPIP Kemantren Kraton Terkelola dan Terukur (4,399) Terkelola dan Terukur (4,399-4,500) Terkelola dan Terukur 4,400-4,500 Terkelola dan Terukur (4,401-4,500) Terkelola dan Terukur (4,402-4,500) Terkelola dan Terukur (4,403-4,500) Terkelola dan Terukur (4,404-4,500) Nilai IKM Kemantren Kraton 86,66 86,66 87 87,25 87,5 87,75 88 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 Kemantren Kraton PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Kraton No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 8 Kemantren Mantrijeron PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Mantrijeron 115 115 219.694.700 116 199.459.000 116 203.515.864 117 208.681.475 118 214.354.616 118 221.736.003 Kemantren Mantrijeron PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Mantrijeron 181,67 181,67 4.235.592.586 186 4.957.079.853 190 5.057.903.572 194 5.186.282.575 198 5.327.275.012 198 5.510.721.856 Kemantren Mantrijeron PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Mantrijeron 100% 100% 43.078.000 100% 54.132.000 100% 55.233.009 100% 56.634.926 100% 58.174.583 100% 60.177.848 Kemantren Mantrijeron PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Mantrijeron 78% 78% 74.888.000 79% 88.574.000 80% 90.375.536 81% 92.669.436 82% 95.188.714 83% 98.466.576 Kemantren Mantrijeron PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Mantrijeron A (83,34) A (83,34 - 90,00) 7.024.114.854 A (83,35 - 90,00) 6.464.607.341 A (83,36 - 90,00) 6.596.093.171 A (83,37 - 90,00) 6.763.514.287 A (83,38 - 90,00) 6.947.384.785 A (83,39 - 90,00) 7.186.620.757 Kemantren Mantrijeron Nilai SPIP Kemantren Mantrijeron Terkelola dan Terukur (4,437) Terkelola dan Terukur (4,438 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,439 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,440 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,441 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,442 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,443 - 4,50) Nilai IKM Kemantren Mantrijeron 85,11 85,11 85,2 85,25 85,3 85,35 85,4 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 Kemantren Mantrijeron PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Mantrijeron 9 Kemantren Mergangsan PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Mergangsan 117 117,67 327.504.300 117,67 324.343.500 118 330.940.432 118 339.340.316 118 348.565.501 118 360.568.493 Kemantren Mergangsan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Mergangsan 193 190,67 4.419.581.514 191 5.142.929.615 191 5.247.533.395 191 5.380.725.556 191 5.527.004.050 191 5.717.328.644 Kemantren Mergangsan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Mergangsan 103,08% 100% 48.603.000 100% 48.039.000 100% 49.016.081 100% 50.260.201 100% 51.626.557 100% 53.404.338 Kemantren Mergangsan No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Mergangsan 100% 100% 91.937.000 100% 95.812.000 100% 97.760.753 100% 100.242.102 100% 102.967.249 100% 106.512.967 Kemantren Mergangsan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Mergangsan A (83,77) A (83,00 - 85,0) 7.745.576.649 A (83,00 - 85,0) 7.078.475.527 A (83,00 - 85,0) 7.222.447.028 A (83,00 - 85,0) 7.405.766.171 A (83,00 - 85,0) 7.607.096.701 A (83,00 - 85,0) 7.869.050.117 Kemantren Mergangsan Nilai SPIP Kemantren Mergangsan Terkelola dan Terukur (4,040) Terkelola dan Terukur (4,040 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,041 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,041 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,042 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,042 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,043 - 4,50) Nilai IKM Kemantren Mergangsan 86.05 86,08 86,1 86,12 86,13 86,14 86,14 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 Kemantren Mergangsan PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Mergangsan 10 Kemantren Ngampilan PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Ngampilan 116,5 116,5 57.483.000 116,5 27.622.000 117 28.183.813 117 28.899.171 117 29.684.813 117 30.707.022 Kemantren Ngampilan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Ngampilan 185 191,5 2.467.950.070 191,5 2.608.668.470 191,5 2.661.727.058 192 2.729.286.643 192 2.803.484.060 192 2.900.023.155 Kemantren Ngampilan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Ngampilan 100% 100% 149.290.250 100% 108.750.250 100% 110.962.158 100% 113.778.584 100% 116.871.728 100% 120.896.253 Kemantren Ngampilan PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Ngampilan 100% 100% 31.178.250 100% 30.878.000 100% 31.506.038 100% 32.305.720 100% 33.183.972 100% 46.825.873 Kemantren Ngampilan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan A (85,74) A (85,74) 6.171.829.620 A (85,75) 5.802.762.246 A (85,75) 5.920.786.585 A (85,75) 6.071.067.164 A (85,76) 6.236.113.040 A (85,76) 6.450.856.086 Kemantren Ngampilan Nilai SPIP Kemantren Ngampilan Terkelola dan terukur (4,443) Terkelola dan terukur (4,445) Terkelola dan terukur (4,447) Terkelola dan terukur (4,449) Terkelola dan terukur (4,451) Terkelola dan terukur (4,453) Terkelola dan terukur (4,455) Nilai IKM Kemantren Ngampilan 84,62 84,8 85 85,2 85,4 85,6 85,6 No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 Kemantren Ngampilan PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Ngampilan 11 Kemantren Pakualaman PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Pakualaman 117,5 117,5 73.555.460 118 101.580.460 118,5 103.646.539 119 106.277.281 119 109.166.498 119,5 112.925.690 Kemantren Pakualaman PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Pakualaman 194,5 194,5 2.461.130.460 194,5 2.284.990.661 194,5 2.331.465.857 194,5 2.390.642.798 194,5 2.455.633.964 195,5 2.540.194.701 Kemantren Pakualaman PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Pakualaman 100% 100% 86.805.000 100% 24.044.000 100% 24.533.039 100% 25.155.733 100% 25.839.608 100% 26.729.405 Kemantren Pakualaman PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Pakualaman 100% 100% 102.199.000 100% 52.932.000 100% 54.008.602 100% 55.379.441 100% 56.884.966 100% 58.843.823 Kemantren Pakualaman PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Kemantren Pakualaman A (87,91) A (87,91 - 88,00) 5.956.542.147 A (88,12 - 89,00) 5.844.781.190 A (88,20 - 89,00) 5.963.660.166 A (88,30 - 88,00) 6.115.028.957 A (88,45 - 89,00) 6.281.269.963 A (88,55 - 89,00) 6.497.568.005 Kemantren Pakualaman Nilai SPIP Kemantren Pakualaman Terkelola dan terukur (4,172) Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500) Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500) Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500) Terkelola dan terukur (4,173 - 4,500) Terkelola dan terukur (4,173 - 4,500) Terkelola dan terukur (4,174 - 4,500) Nilai IKM Kemantren Pakualaman 88,33 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 88,85 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 Kemantren Pakualaman PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Pakualaman 12 Kemantren Tegalrejo No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Tegalrejo 114,5 114,5 95.251.000 114,5 220.571.000 114,5 225.057.268 114,5 230.769.640 114,5 237.043.262 114,5 245.205.941 Kemantren Tegalrejo PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Tegalrejo 187,25 187,25 4.732.468.975 188,25 4.728.584.957 189,25 4.824.761.241 190,25 4.947.222.658 191,25 5.081.716.097 192,25 5.256.707.022 Kemantren Tegalrejo PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Tegalrejo 100% 100% 67.552.250 100% 24.144.500 100% 24.635.583 100% 25.260.880 100% 25.947.613 100% 26.841.130 Kemantren Tegalrejo PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Tegalrejo 100% 100% 85.972.625 100% 89.495.800 100% 91.316.085 100% 93.633.857 100% 96.179.354 100% 99.491.329 Kemantren Tegalrejo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Tegalrejo A (83,2) A (83,2-86,2) 8.361.841.205 A (83,3-86,3) 7.783.574.788 A (83,4-86,4) 7.941.887.541 A (83,5-86,5) 8.143.467.422 A (83,6-86,6) 8.364.852.836 A (83,7-86,7) 8.652.899.887 Kemantren Tegalrejo Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo Terkelola dan Terukur (4,303-4,500) Terkelola dan Terukur (4,303-4,500) Terkelola dan Terukur (4,304-4,500) Terkelola dan Terukur (4,305-4,500) Terkelola dan Terukur (4,306-4,500) Terkelola dan Terukur (4,307-4,500) Terkelola dan Terukur (4,308-4,500) Nilai IKM Kemantren Tegalrejo 85,3 85,3 85,4 85,5 85,6 85,7 85,8 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 410.000.000 100% 410.000.000 100% 410.000.000 100% 410.000.000 100% 410.000.000 100% 410.000.000 Kemantren Tegalrejo PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Tegalrejo 13 Kemantren Umbulharjo PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Umbulharjo 114,29 114,71 86.337.310 115 101.511.310 115,14 103.575.983 115,29 106.204.934 115,57 109.092.184 116,14 112.848.816 Kemantren Umbulharjo PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Umbulharjo 185,29 187,14 8.806.511.154 187,57 9.908.558.673 188 10.110.092.19 0 188,29 10.366.705.14 0 189 10.648.530.70 5 189,43 11.015.217.11 6 Kemantren Umbulharjo PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Umbulharjo 100% 100% 270.210.000 100% 267.050.000 100% 272.481.620 100% 279.397.711 100% 286.993.317 100% 296.876.047 Kemantren Umbulharjo No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Umbulharjo 100% 100% 139.768.000 100% 168.814.000 100% 172.247.565 100% 176.619.529 100% 181.421.044 100% 187.668.351 Kemantren Umbulharjo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Umbulharjo A (86,68) A (86,69-89,69) 12.951.194.52 0 A (86,70-89,70) 12.058.791.79 5 A (86,71-89,71) 12.304.059.62 8 A (86,72-89,72) 12.616.359.55 4 A (86,73-89,73) 12.959.343.42 5 A (86,74-89,74) 13.405.603.59 6 Kemantren Umbulharjo Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo Terkelola dan Terukur (4,388-4,500) Terkelola dan Terukur (4,389-4,500) Terkelola dan Terukur (4,39-4,500) Terkelola dan Terukur (4,391-4,500) Terkelola dan Terukur (4,392-4,500) Terkelola dan Terukur (4,393-4,500) Terkelola dan Terukur (4,394-4,500) Nilai IKM Kemantren Umbulharjo 86,06 86,07 86,08 86,09 86,1 86,11 86,12 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 710.000.000 100% 710.000.000 100% 710.000.000 100% 710.000.000 100% 710.000.000 100% 710.000.000 Kemantren Umbulharjo PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Umbulharjo 14 Kemantren Wirobrajan PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan 113,33 113,33 401.460.000 111,66 418.355.000 114 426.864.063 114,33 437.698.668 114,66 449.597.788 115,00 465.079.868 Kemantren Wirobrajan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Wirobrajan 186,66 184,66 3.514.987.220 184,66 3.879.058.605 184,66 3.957.956.086 184,66 4.058.416.376 184,66 4.168.747.042 184,66 4.312.299.513 Kemantren Wirobrajan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Kemantren Wirobrajan 100% 100% 104.217.000 100% 78.253.000 100% 79.844.614 100% 81.871.219 100% 84.096.941 100% 86.992.853 Kemantren Wirobrajan PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti Kemantren Wirobrajan 100% 100% 93.494.000 100% 82.634.000 100% 84.314.721 100% 86.454.785 100% 88.805.114 100% 91.863.154 Kemantren Wirobrajan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kemantren Wirobrajan A (86.45) A (86.45-86.46) 6.898.664.243 A (86.46-86.47) 6.484.072.107 A (86.47- 86.48) 6.615.953.837 A (86.48-86.49) 6.783.879.054 A (86.49-86.50) 6.968.303.181 A (86.50-86.51) 7.208.259.487 Kemantren Wirobrajan Nilai SPIP Kemantren Wirobrajan Optimum
(4586)Terkelola dan Terukur (4,000 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,000 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,000 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,000 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,000 - 4,500) Terkelola dan Terukur (4,000 - 4,500) Nilai IKM Kemantren Wirobrajan 83,602 83.67 83.87 84.07 84.27 84.47 84.67 No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 Kemantren Wirobrajan PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100% 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Kemantren Wirobrajan A M KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan 83,62% 83,98% 2.937.196.462 85,05% 2.677.834.394 85,98% 2.732.299.771 86,92% 2.801.650.623 88,08% 2.877.815.302 89,02% 2.976.914.022 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik 74,34% 78,17% 2.333.433.400 82,01% 7.700.245.330 85,84% 7.856.863.217 89,68% 8.056.285.023 93,51% 8.275.300.327 94,99% 8.560.263.602 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta 71,05% 71,71% 465.330.900 73,03% 559.778.800 74,34% 571.164.330 75,00% 585.661.543 76,32% 601.583.130 76,97% 622.298.885 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah 57,78% 66,67% 949.438.890 71,11% 855.737.212 76,56% 873.142.340 80,00% 895.304.317 84,44% 919.643.742 88,89% 951.312.042 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi wilayah 94,17% 84,80% 1.514.582.520 86,40% 1.566.093.220 87,20% 1.597.946.518 87,69% 1.638.505.374 89,23% 1.683.049.199 90,00% 1.741.005.671 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik A (84,4) A (84,5-87,5) 4.653.002.638 A (84,6-87,6) 4.249.573.713 A (84,7-87,7) 4.336.007.226 A (84,8-87,8) 4.446.063.157 A (84,9-87,9) 4.566.932.251 A (85-88) 4.724.196.388 PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Nilai SPIP PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Terkelola dan Terukur (4,183 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,185 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,186 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,187 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,188 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,189 - 4,50) Terkelola dan Terukur (4,190 - 4,50) No Bidang Urusan/ Program Indikator Outcome Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNG JAWAB 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Nilai IKM PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 81,81 84,66 85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 Disclaimer : Pagu anggaran Program Keistimewaan tergantung pada kemampuan alokasi transfer keuangan pusat, penilaian kelayakan pusat dan DIY. 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKD mencerminkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih luas yang diklasifikasikan ke dalam Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Baik IKU maupun IKD berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 tetap berlaku, tetapi pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta. Tidak semua indikator dalam urusan pemerintahan dimasukkan dalam RPJMD. Hanya indikator yang strategis, berdampak luas, serta berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik yang dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Indikator lainnya tetap digunakan dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai bagian dari perencanaan operasional masing-masing sektor. Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rincian IKU dan IKD, beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam tabel berikut. Tabel 183. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2030 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nilai 89,1 89,11-89,4 89,12-89,5 89,13-89,6 89,14-89,7 89,15-89,8 89,16-89,9 1.1.a Rata-rata Lama Sekolah Tahun 12,12 12,13 - 12,20 12,14 - 12,25 12,15 -12,30 12,16 -12,35 12,17 - 12,40 12,18 - 12,45 1.1.b Harapan Lama Sekolah Tahun 17,66 17,67 - 17,75 17,68 - 17,80 17,69 - 17,85 17,7 - 17,9 17,71 - 17,95 17,72 - 18,00 1.2 Usia Harapan Hidup Tahun 75,73 75,74 - 75,85 75,75 - 75,90 75,76 - 75,95 75,77 - 76 75,78 - 76,05 75,79 -76,10 2.a PDRB Per Kapita Juta Rupiah/Jiwa 131,43 137 - 139 144 - 147 150 - 156 158 - 166 165 - 176 173 - 186 2.b Indeks Gini Nilai 0,453 0,385 – 0,450 0,381 – 0,446 0,380 – 0,445 0,379 – 0,444 0,378 - 0.443 0,377 – 0,442 2.c Tingkat Kemiskinan Persen 6,26 5,84 – 6,26 5,55 – 6,25 5,54 – 6,24 5,53 – 6,23 5,47 – 6,22 5,46 – 6,21 2.1.a Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,05 5,05 – 6,02 5,06 – 6,03 5,07 – 6,04 5,08 – 6,05 5,09 – 6,06 5,10 – 6,07 2.1.b Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 5,8 5,42 – 5,80 5,41 – 5,71 5,30 – 5,61 5,20 – 5,51 4,97-5,41 4,78-5,31 2.2 Indeks Keberdayaan Masyarakat Nilai 87,83 87,92 87,99 88,05 88,1 88,14 88,19 2.3.a Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Nilai 83,53 84,64 86,09 87,53 88,98 90,49 91,50 2.3.b Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 55,53 57,42 57,50 57,58 57,65 57,73 57,81 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2.3.c Indeks Risiko Bencana Nilai 64,22 63,76 63,30 62,85 62,41 61,97 61,54 2.4.a Indeks Harmoni Indonesia Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat baik Sangat baik (7,49) (7,10-7,49) (7,15-7,53) (7,20-7,58) (7,25 - 7,63) (7,30-7,68) (7,35-7,73) 2.4.b Crime Rate Kasus 174 171-185 168-182 165-179 162-176 159-173 156-170 3 Indeks Reformasi Birokrasi Kategori A- A- A- A- A- A- A- (91,57) (91,58-95,00) (91,60-96,00) (91,79-97,00) (91,89-98,00) (92,00-99,00) (92,10- 100,00) 3.1 Nilai AKIP Kategori A A A A A AA AA (84,84) (84,90-88,00) (85-88,5) (85,5-89) (86-89,5) (90,01-92) (90,02-93) Tabel 184. Indikator Kinerja Daerah Kota Yogyakarta 2025-2030 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Nilai 84,21 84,31 85,07 85,84 86,6 87,36 88,13 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan % 10,35 11,00 - 9,00 10,65 - 8,65 10,30 - 8,30 9,95 - 7,95 9,60 - 7,60 9,25 - 7,25 3 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) % 20,12 21,71 22,71 23,7 24,7 25,71 26,71 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 55,53 55,42 57,5 57,58 57,66 57,73 57,81 5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % 43,67 44,07 44,52 44,98 45,43 45,89 46,35 6 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) % 48,02 58,48 64,01 66,31 70,39 72,92 74,34 7 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % NA 84,97 85,72 86,47 87,23 87,98 88,73 8 Indeks Risiko Bencana Nilai 64,22 63,76 63,30 62,85 62,41 61,97 61,54 9 Indeks Ketahanan Daerah Nilai 0,69 0,695 0,7 0,705 0,71 0,715 0,72 10 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 11 Rasio Penduduk % 95,01 95,01 95,01 95,01 95,01 95,01 95,01 12 Kepadatan Penduduk Orang/km2 12.664 12.664 12.664 12.664 12.664 12.664 12.664 13 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW % 85,26 85,261 85,262 85,263 85,264 85,265 85,266 14 Kapasitas Air Baku m3/detik 0,631 0,615 0,636 0,658 0,679 0,7 0,722 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,05 5,05 – 6,02 5,06 – 6,03 5,07 – 6,04 5,08 – 6,05 5,09 – 6,06 5,10 – 6,07 2 Tingkat Kemiskinan % 6,26 5,84 – 6,26 5,55 – 6,25 5,54 – 6,24 5,53 – 6,23 5,47 – 6,22 5,46 – 6,21 3 PDRB Per Kapita Juta Rupiah/Jiwa 131,43 137 - 139 144 - 147 150 - 156 158 - 166 165 - 176 173 - 186 4 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,8 5,42 – 5,80 5,41 – 5,71 5,30 – 5,61 5,20 – 5,51 4,97 – 5,41 4,78 – 5,31 5 Indeks Gini Nilai 0,453 0,385 - 0,450 0,381 – 0,446 0,380 – 0,445 0,379 – 0,444 0,378 - 0,443 0,377 – 0,442 6 Indeks Pembangunan Manusia Nilai 89,1 89,11-89,4 89,12-89,5 89,13-89,6 89,14-89,7 89,15-89,8 89,16-89,9 7 Usia Harapan Hidup Tahun 75,73 75,74 - 75,85 75,75 - 75,90 75,76 - 75,95 75,77 - 76 75,78 - 76,05 75,79 -76,10 8 Prevalensi Stunting % 10,07 10,06 10,05 10,04 10,03 10,02 10,01 9 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 12,12 12,13 - 12,20 12,14 - 12,25 12,15 -12,30 12,16 -12,35 12,17 - 12,40 12,18 - 12,45 10 Harapan Lama Sekolah Tahun 17,66 17,67 - 17,75 17,68 - 17,80 17,69 - 17,85 17,7 - 17,9 17,71 - 17,95 17,72 - 18,00 11 Angka Literasi SD Angka 75.99 75.01-76.00 75.05 - 76.50 75.09 - 77.00 75,14 - 77.50 75,18 - 78.00 75,22 - 78.50 Angka Numerasi SD Angka 62,82 61,00 - 62,85 61,05 - 63,00 61,10 - 63.50 61,15 - 64.00 61,20 - 64.50 61,25 - 65.00 Angka Literasi SMP Angka 84.62 83,00 - 84.65 83,05 - 85.00 83,10 - 85.50 83,15 - 86.00 83,20 - 86.50 83,25 - 87.00 Angka Numerasi SMP Angka 73.15 72,00 - 73.20 72,05 - 73.70 72,10 - 74.20 72,15 - 74.70 72,20 - 75.20 72,25 - 75.70 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 12 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 93,11 93,12 93,13 93,14 93,15 93,16 93,17 13 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja % 45,4 46,2 - 60 47,2 - 60,5 48,2 - 61 49,2 - 61,5 50,2 - 62 51,2 - 62,5 14 Indeks Perlindungan Anak Nilai 70,88 70,95 70,96 71,05 71,06 71,07 71,08 15 Indeks Pembangunan Keluarga Nilai 64,91 64,91 64,93 64,95 64,97 65,00 65,03 16 Indeks Ketimpangan Gender Nilai 0,167 0,167 0,167 0,167 0,17 0,17 0,172 17 Indeks Pembangunan Gender Nilai 99,25 99,25 99,25 99,27 99,27 99,29 99,29 18 Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 73,83 73,84 73,85 73,86 73,87 73,88 73,89 19 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment tingkat nasional untuk: Literasi Membaca % 94,22 95,05 95,95 96,85 97,75 98,65 100,00 20 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment tingkat nasional untuk: Numerasi % 85,78 90,09 90,99 91,89 92,79 93,69 94,59 21 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 93,11 93,1 93,09 93,08 93,07 93,06 93,06 22 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) % 90 92 93 94 94,5 95 95 23 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) % 80 84,5 86 87 88 90 90 24 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional % 99 99 99 99 99 99 99 25 Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun Nilai 9,1 9,5 - 8,7 9,5 - 8,7 9,4 - 8,6 9,4 - 8,6 9,3 - 8,5 9,3 - 8,5 26 Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi % 73,61 73,83 73,91 74,1 74,31 74,83 75,06 27 Indeks Lansia Berdaya Nilai 60,2 60,25 60,3 60,35 60,4 60,45 60,5 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 28 Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja Nilai 91,4 91,41 91,42 91,43 91,44 91,45 91,46 29 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri % 93,33 93,33 93,33 95,56 95,56 97,78 100 30 Indeks Pembangunan berwawasan kependudukan Nilai 57,6 57,7 57,8 57,9 58 58,1 58,2 31 Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) % 16,91 16,82 16,71 16,6 16,48 16,35 16,21 32 Indeks Zakat Nasional Nilai 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Angka Ketergantungan % 41,15 41,15 41,15 41,15 41,15 41,15 41,15 2 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 12,02 12,2 - 12,276 12,2 - 12,352 12,2 - 12,428 12,2 - 12,504 12,202 - 12,58 12,202 - 12,656 3 Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum % 13,44 13,44-13,80 13,50-13,84 13,56-13,88 13,62-13,92 13,68-13,96 13,74-14,00 4 Rasio Kewirausahaan % NA 5,158 -5,162 5,165 - 5,169 5,172 - 5,176 5,179 - 5,183 5,186 - 5,192 5,193 - 5,197 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 70,56 69,06 - 72,56 69,56 - 73,06 70,06 - 73,56 70,56 - 74,06 71,06 - 74,56 71,56 - 75,06 6 Indeks Inovasi Daerah Nilai 62,38 62,50 - 65,10 63,00 - 65,60 63,50 - 66,10 64,00 - 66,60 64,50 - 67,10 65,00 - 67,60 7 Pembentukan Modal Tetap Bruto Rp Milyar 12.099,31 12.600,00 13.200,00 13.900,00 14.700,00 15.500,00 16.300,00 8 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) % 98,7 98,86 99,02 99,18 99,34 99,5 99,66 9 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 1,17 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 10 Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Nilai 83,42 84 84,67 85,33 86 86,67 87,33 11 Tingkat Inflasi % 1,73 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 64,19 62,69 - 66,19 63,19 - 66,69 63,69 - 67,79 64,19 - 67,69 64,69 - 68,19 65,19 - 68,69 13 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan km/jam 25,002 25,003 25,004 25,006 25,007 25,008 25,009 14 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%) 44,38 44,36 44,34 44,32 44,3 44,28 44,26 15 Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara orang 355.333 355.333 360.333 365.333 370.333 375.333 380.333 16 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 0,8 0,860 - 0,875 0,862 - 0,89 0,864 - 0,905 0,866 - 0,92 0,868 - 0,935 0,87 - 0,95 17 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota % 6,21 6,21-6,48 6,42-6,72 6,66-6,96 6,9-7,21 7,14-7,41 7,34-7,58 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 18 Pendalaman/Intermedi asi Sektor Keuangan (Total Kredit/PDRB) % 45,28 36,82 - 45,28 36,92 - 45,38 37,02 - 45,48 37,12 - 45,58 37,22 - 45,68 37,32 - 45,78 19 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Nilai 75,715 7,58 7,58 7,59 7,59 7,59 7,59 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi Hukum Predikat AA (97,46) AA (90-97,5) AA (90-97,55) AA (90-97,6) AA (90-97,65) AA (90-97,7) AA (90-97,75) 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai 3,5 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,55 3 Indeks Pelayanan Publik Predikat A (4,53) A (4,54-4,70) A (4,55-4,75) A (4,56-4,80) A (4,57-4,85) A (4,58-4,90) A (4,59-5,00) 4 Persentase Penegakan PERDA % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Capaian Aksi HAM % 100 100 100 100 100 100 100 6 Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Nilai N/A 70 75 80 85 90 91 7 Indeks Daya Saing Daerah Nilai 4,39 4,39 4,4 4,4 4,41 4,41 4,42 8 Tingkat Kriminalitas (Crime Rate) Kasus 174 171-185 168-182 165-179 162-176 159-173 159-173 9 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada % 100 100 100 100 100 100 100 10 Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 12 Indeks Reformasi Birokrasi Predikat A- (91,57) A- (91,58-95,00) A- (91,60-96,00) A- (91,79-97,00) A- (91,89-98,00) A- (92,00-99,00) A- (92,10-100,00) 13 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Predikat Baik (85,19) 85,20 – 86,00 (Baik) 85,21 – 86,01 (Baik) 85,22 – 86,02 (Baik) 85,23 – 86,03 (Baik) 85,24 – 86,04 (Baik) 85,25 – 86,05 (Baik) NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 INDIKATOR KINERJA KUNCI A Pendidikan 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 90,86 90,88 90,90 90,92 90,94 90,97 90,99 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 118,97% 100 100 100 100 100 100 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama % 143,03% 100 100 100 100 100 100 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 99,60% 100 100 100 100 100 100 5 Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD Score 75.99 75.01-76.00 75.05 - 76.50 75.09 - 77.00 75,14 - 77.50 75,18 - 78.00 75,22 - 78.50 6 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD Score 62,82 61,00 - 62,85 61,05 - 63,00 61,10 - 63.50 61,15 - 64.00 61,20 - 64.50 61,25 - 65.00 7 Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP Score 84.62 83,00 - 84.65 83,05 - 85.00 83,10 - 85.50 83,15 - 86.00 83,20 - 86.50 83,25 - 87.00 8 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP Score 73.15 72,00 - 73.20 72,05 - 73.70 72,10 - 74.20 72,15 - 74.70 72,20 - 75.20 72,25 - 75.70 9 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca % 94,22 95,05 95,95 96,85 97,75 98,65 100 10 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi % 85,78 90,09 90,99 91,89 92,79 93,69 94,59 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 11 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi % 98,86 99,09 99,09 99,09 99,09 99,09 99,09 B Kesehatan 1 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Rasio 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 2 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100 100 100 100 100 100 100 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 13 Persentase orang terduga TBC % 100 100 100 100 100 100 100 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 14 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 15 Prevalensi Balita Stunting % 10,07 10,06 10,05 10,04 10,03 10,02 10,02 16 Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun indeks 0,987 0,976 0,977 0,977 0,978 0,979 0,981 17 Angka Kematian Ibu angka 93,11 93,1 93,09 93,08 93,07 93,06 93,06 18 Angka Kematian Bayi angka 9,78 9,76 9,74 9,72 9,7 9,68 9,66 19 Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC) % 100 100 100 100 100 100 100 20 Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pratama Tingkat Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) 21 Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta Tingkat Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) Paripurna (>80) C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 97,83 99,22 99,38 99,53 99,69 99,84 100 4 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota % 100 100 100 100 100 100 100 5 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota % 79,96 80,01 80,06 80,11 80,16 80,21 80,26 6 Rasio tenaga operator/teknisi/analisi s yang memiliki sertifikat kompetensi % 28,87 38,84 47,48 56,11 64,74 73,37 82,00 7 Rasio proyek yang menjadi kewenangan % 100 100 100 100 100 100 100 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 8 Indeks Sarana dan Prasarana Umum Wilayah Nilai 75,8 77,54 77,98 78,43 78,89 79,35 79,81 9 Indeks prasarana perumahan dan permukiman Nilai 89,71 92,38 94,17 95,96 97,75 99,91 99,94 10 Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik % 85,79 86,18 86,58 86,98 87,38 87,77 88,16 11 Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik % 72,58 72,62 73,10 73,58 74,06 74,54 75,02 12 Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik % 87,58 93,57 94,07 94,65 95,24 95,86 96,44 13 Persentase air minum dan sanitasi akses aman % 49,30 49,66 50,07 50,48 50,89 51,30 51,71 14 Persentase Kualitas Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan % N/A 73,11 76,42 79,55 82,21 85,15 88,07 15 Persentase Kualitas Penataan Ruang % N/A 76,03 79,35 82,67 85,99 89,31 92,63 D Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani % 67,24 71,79 77,34 83,90 91,45 100 100 2 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) % 1,30 1,14 0,98 0,82 0,66 0,50 0,34 3 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan % 85,30 89,11 91,67 94,22 96,78 99,87 99,91 5 Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik % 100 100 100 100 100 100 100 E Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100 100 100 100 100 100 100 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 100 100 100 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100 100 100 100 100 5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 100 100 6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 98,59 100 100 100 100 100 100 7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit 7,5 7,5 7,5 7,5 6 6 6 8 Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Nilai N/A 70 75 80 85 90 91 9 Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Nilai 90,61 92,17 93,67 95,02 96,36 97,70 99,08 10 Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB Nilai 0,69 0,695 0,7 0,705 0,71 0,715 0,72 11 Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta Nilai 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 12 Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan Nilai 71,85 76,14 80,43 84,72 89,02 93,31 96,3 13 Persentase penanganan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi % 100 100 100 100 100 100 100 F Sosial 1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat % 100 100 100 100 100 100 100 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 bencana daerah kabupaten/kota 3 Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial dan Tenaga Kerja % 53,4 54,8 54,84 54,89 54,91 54,94 54,96 4 Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial % 96,38 96,52 96,55 96,58 96,61 96,64 96,67 G Tenaga Kerja 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 2,26 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rp/Orang 36.423,48 38.175,42 39.722,33 41.269,24 42.816,15 44.363,06 45.909,97 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). % 3,88 4,58 5,28 5,97 6,67 7,36 8,06 5 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota % 95,95 96,02 96,09 96,16 96,23 96,30 96,30 6 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja % 16,41 21,7 21,79 21,92 21,94 21,97 21,97 7 Persentase pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja % 4,45 4,46 4,47 4,48 4,49 4,5 4,5 H Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 40,41 50,01 50,04 50,06 50,08 50,11 50,13 2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 100 3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Rasio 51,61 46,46 48,3 50,09 51,85 53,57 55,25 4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai 99,25 99,25 99,25 99,27 99,27 99,29 99,29 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,89 71,89 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak Predikat dan Skala 0 - 1000 Utama
(889)Utama (880 - 890) Utama (891 - 900) Paripurna (901 - 905) Paripurna (906 - 910) Paripurna (911 - 915) Paripurna (915 - 920) I Pangan 1 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) % 139,89 139,89 139,89 139,89 139,89 139,89 139,89 2 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan % 10,35 11,00 - 9,00 10,65 - 8,65 10,30 - 8,30 9,95 - 7,95 9,60 - 7,60 9,25 - 7,25 3 Pola Pangan Harapan Angka 91,61 92,11 92,61 93,11 93,61 94,11 94,61 J Pertanahan 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan % 100 98,50 98,55 98,60 98,65 98,70 98,75 2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum % 100 100 100 100 100 100 100 3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal % 31,376 30 30,10 30,20 30,30 30,40 30,50 4 Persentase Tertib Administrasi Pertanahan % N/A 70,20 73,49 76,43 78,43 80,99 83,50 K Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Indeks 55,53 55,42 57,5 57,58 57,66 57,73 57,81 2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota % 84,06 85,62 86,32 87,02 87,72 88,42 89,12 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota % 50 33,30 33,43 33,57 33,70 33,83 33,92 4 Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup % 73,33 76,67 77,32 77,97 78,62 79,27 80,09 5 Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup % 62,6 67,71 68,31 68,91 69,52 70,12 71,06 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 Capaian Pengelolaan Persampahan % 84,06 85,62 86,32 87,02 87,72 88,42 89,12 L Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Perekaman KTP elektronik % 99,4 99,45 99,5 99,55 99,6 99,65 99,7 2 Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % 87,23 88,22 89,23 90,23 91,23 92,23 93,22 3 Kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 4 tahun % 99,98 99,98 99,98 99,98 99,99 99,99 99,99 4 Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama % 68,29 70,73 73,17 75,61 78,05 80,49 82,93 5 Indeks pelayanan dan tertib administrasi kependudukan Nilai 84,97 85,79 88,68 89,53 90,39 91,24 91,56 6 Indeks tertib administrasi kependudukan Nilai 79,78 81,09 86,36 87,57 88,77 89,98 90,12 M Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 TFR (Angka Kelahiran Total) Rasio 1,65 1,53 - 1,65 1,53 - 1,65 1,55 - 1,67 1,55 - 1,67 1,57 - 1,69 1,57 - 1,69 2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) % 62,60 62,61 62,62 62,63 62,64 62,65 62,66 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 12,55% 12,54 12,53 12,52 12,51 12,50 12,50 4 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Nilai 64,91 64,91 64,93 64,95 64,97 65 65,03 N Perhubungan 1 Rasio konektivitas kabupaten/kota Indeks 1 1 1 1 1 1 1 2 Kinerja lalu lintas kabupaten/kota Rasio 0,5 0,749 0,748 0,747 0,746 0,745 0,745 3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan Nilai BAIK (81,853) BAIK (82,00) BAIK (82.50) BAIK (83,00) BAIK (83,50) BAIK (84,00) BAIK (84,50) 4 Rata-rata kecepatan kendaraan Km/jam 26,2 23,01 23,02 23,03 23,04 23,05 23,06 5 Jumlah daerah rawan kecelakaan lokasi 10 8 6 4 2 0 0 O Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang % 100 100 100 100 100 100 100 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 disediakan oleh Dinas Kominfo 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota % 63,58 65,63 67,68 69,73 71,78 73,84 75,89 4 Persentase tata kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital % 70,82 70,82 73,34 75,61 77,11 78,75 79,75 5 Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Nilai 90 92 93 94 95 96 97 6 Indeks SPBE Nilai 3,5 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,55 P Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas % 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha % 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 3 Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) % 0,8 0,860 - 0,875 0,862 - 0,89 0,864 - 0,905 0,866 - 0,92 0,868 - 0,935 0,87 - 0,95 4 Rasio Kewirausahaan % N/A 5,158 -5,162 5,165 - 5,169 5,172 - 5,176 5,179 - 5,183 5,186 - 5,192 5,193 - 5,197 5 Nilai Omset Koperasi tahun n Rupiah 397.206.633.350 397.600.000.000 398.000.000.000 398.400.000.000 398.800.000.000 399.000.000.000 439.120.000.000 6 Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10% % N/A 55 56 57,14 58,67 60,5 62,59 Q Penanaman Modal 1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota % 0,61% 0,62% 0,63% 0,64% 0,65% 0,66% 0,67% 2 Laju pertumbuhan investasi % N/A 0,62% 0,63% 0,64% 0,65% 0,66% 0,67% 3 Nilai investasi tahun n Rupiah 867.697.842.226, 82 548.482.936.425 - 838.000.000.000 553.967.765.790 - 838.000.000.000 559.507.443.448- 838.000.000.000 565.102.517.882 - 838.000.000.000 570.753.543.061 - 838.000.000.000 576.461.078.492 - 838.000.000.000 R Kepemudaan dan Olahraga 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Peningkatan prestasi olahraga Jumlah 54 193 193 205 205 217 217 4 Persentase perolehan medali % 58,29 58,34 58,34 59,92 59,92 61,5 61,5 5 Indeks pembangunan pemuda indeks 73,83 73,84 73,85 73,86 73,87 73,88 73,89 6 Persentase perolehan medali % 58,29 58,34 58,34 59,92 59,92 61,5 61,5 S Statistik 1 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 3 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Nilai 2,85 2,85 3 3 3,1 3,1 3,2 T Persandian 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah % 91,78 64,27 65,36 65,90 66,45 66,99 67,54 2 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Nilai 592 (versi 4) 590 600 605 610 615 615 U Kebudayaan 1 Terlestarikannya Cagar Budaya % 77,14 80 82,22 84 85,45 86,67 87,69 2 Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan % N/A 39,47 42,12 44,93 47,75 50,57 52,38 3 Tingkat apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan % N/A 71,67 72,01 72,34 72,67 73,01 73,34 V Perpustakaan 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Indeks 78,47 78,57 78,67 78,77 78,87 78,97 79,07 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 93.11 93.12 93.13 93.14 93.15 93.16 93.17 W Kearsipan 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) % 100 100 100 100 100 100 100 2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan % 100 100 100 100 100 100 100 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 3 Nilai pengawasan kearsipan eksternal skala 1-100 95,45 95,45 95,46 95,47 95,48 95,49 95,5 4 Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi Nilai 89,82 89,84 89,86 89,88 89,9 89,92 89,94 X Kelautan dan Perikanan 1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) % 113,09 99,62 99,69 99,77 99,85 99,92 100 Y Pariwisata 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % NA 0,00 1,890 1,855 1,821 1,788 1,757 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota % NA 0,00 1,407 1,388 1,369 1,350 1,332 3 Tingkat hunian akomodasi % 60,44 57,33 54,23 56,73 59,23 61,73 64,23 4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku % 13,44 12,75-13,80 12,80-13,84 12,90-13,88 13,00-13,92 13,10-13,96 13,44-14,00 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 38,38 38,40 38,42 38,44 38,46 38,48 38,50 6 Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Miliar Rupiah 6.636,96 6.968,81 7.317,25 7.683,11 8.067,27 8.470,63 8.894,16 7 Rata-Rata Belanja Wisatawan Rupiah 2.259.943 2.259.943 2.309.943 2.359.943 2.409.943 2.459.943 2.509.943 8 Length of Stay (LoS) Hari 1,88 1,75-1,88 1,80 - 1,90 1,85-1,95 1,90-2,00 1,95-2,05 2,00-2,10 Z Pertanian 1 Produktivitas per hektar per tahun Rata-rata ton per hektar per tahun 5,80 5,9 6 6,15 6,3 6,5 6,7 2 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Persentase kasus zoonosis kab/ kota) % 100 100 100 100 100 100 100 3 Nilai PDRB sektor pertanian Rupiah 71.700.000.000 74.200.000.000 76.600.000.000 79.000.000.000 81.400.000.000 83.900.000.000 86.300.000.000 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan Rupiah 10.028.604.900 10.070.000.000 10.100.000.000 10.200.000.000 10.230.000.000 10.280.000.000 10.300.000.000 5 PAD Sektor Pertanian dan Perikanan Rupiah 593.172.000 656.875.000 681.925.000 704.015.000 725.909.000 752.378.000 774.947.000 AA Perdagangan 1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) % 98,87 100 100 100 100 100 100 2 Persentase kinerja realisasi pupuk % 74,86 75 77,03 79,21 80,15 82,03 84,06 3 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 99,96 100 100 100 100 100 100 4 Nilai PDRB Sektor Perdagangan Rupiah 3.490.460.000.000,00 3.500.000.000.000,00 3.700.000.000.000,00 3.800.000.000.000,00 4.000.000.000.000,00 4.200.000.000.000,00 4.300.000.000.000,00 5 Volume Perdagangan Rupiah N/A 320.600.000.000,00 322.430.000.000,00 323.540.000.000,00 323.650.000.000,00 324.850.000.000,00 326.000.000.000,00 6 Indeks Perlindungan Konsumen % N/A 95,71 96,56 97,42 98,29 99,14 99,31 AB Perindustrian 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota % 1,91 2,00 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK % 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 4 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Indeks 45 45 45 45 45 45 45 5 Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan % 12,2 12,2 - 12,276 12,2 - 12,352 12,2 - 12,428 12,2 - 12,504 12,202 - 12,58 12,202 - 12,656 6 Proporsi IKM Naik Kelas % 10 10 10 10 10 10 10 AC Sekretariat Daerah 1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun % 0 0 0 0 0 0 0 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif % 52,95 45 46 47 48 49 50 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan % 41,12 49 50 51 52 53 54 4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah % 41,37 20 20 20 20 20 20 5 Indeks Kualitas Kebijakan Daerah Predikat 86,80 (Sangat Baik) 86,81-87,00 (Sangat Baik) 86,82-87,01 (Sangat Baik) 86,83-87,02 (Sangat Baik) 86,84-87,03 (Sangat Baik) 86,85-87,03 (Sangat Baik) 86,86-87,04 (Sangat Baik) 6 Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat Nilai N/A 49,88% 53,01% 55,76% 58,20% 60,37% 62,33% 7 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Predikat Sedang (skor 3,29) Sedang (3,35-3,40) Tinggi (3,41-3,44) Tinggi (3,45-3,46) Tinggi (3,47-3,48) Tinggi (3,49-3,50) Tinggi (3,51-3,52) 8 Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota Predikat 85,19 (Baik) 85,20 – 86,00 (Baik) 85,21 – 86,01 (Baik) 85,22 – 86,02 (Baik) 85,23 – 86,03 (Baik) 85,24 – 86,04 (Baik) 85,25 – 86,05 (Baik) 9 Indeks Perekonomian Nilai 93,01 85,33 89,13 91,29 91,99 93,85 94,55 10 Indeks Pembangunan Nilai 91,57 91,95 92,39 92,83 93,28 93,72 94,16 AD Sekretariat DPRD 1 Indeks kepuasan fasilitasi DPRD Nilai 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 2 Indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Nilai 88,33 92,54 93,76 94,60 95,22 95,68 97,55 AE Perencanaan 1 Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah % 100 80 80 100 100 100 100 2 Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah % N/A 85,41 88,61 91,98 95,48 96,34 96,55 AF Keuangan 1 Rasio PAD % 41,08 47,00 50,39 51,89 53,23 54,60 56,22 2 Opini Laporan Keuangan Indeks 10 10 10 10 10 10 10 3 Manajemen Aset % 4 4 4 4 4 4 4 4 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) % 100 100 100 100 100 100 100 5 Opini BPK predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah % 6,18 11,35 1,96 4,4 5,18 5,35 6,5 7 Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai 92,61 91,57 91,87 92,14 92,14 92,14 92,42 8 Nilai PAD Rupiah 842.865.622.059,5 1 1.000.000.000.000 964.000.000.000 1.013.000.000.000 1.066.000.000.000 1.123.000.000.000 1.196.000.000.000 AG Kepegawaian 1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 77,15 78,4 79,2 80,2 81,8 83,9 84,7 2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 22,20 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 3 Indeks Profesionalitas ASN Nilai 84,17 85 85,25 85,5 85,75 86 86 4 Indeks Sistem Merit 93,78 97,84 98,21 98,44 98,7 98,98 98,98 AH Pendidikan dan Pelatihan 1 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 36,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 AI Inspektorat Daerah 1 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Indeks 3 3 3 3 3 3 3 2 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Indeks 3 3 3 3 3 3 3 3 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3,397 (Level 3) 3,477 (Level 3) 3,557 (Level 3) 3,627 (Level 3) 3,697 (level 3) 3,757 (Level 3) 3,817 (Level 3) 4 Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP) nilai 95,01 95,01 95,1 95,2 95,4 95,45 95,5 5 Manajemen Risiko Indeks nilai 3,366 3,466 3,556 3,646 3,736 3,816 3,896 6 Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi nilai 2,964 3,044 3,124 3,194 3,264 3,324 3,384 7 Nilai Kapabilitas APIP nilai Level 3 (3,19) Level 3 (3,19) Level 3 (3,28) Level 3 (3,3) Level 3 (3,34) Level 3 (3,38) Level 3 (3,43) AJ Kewilayahan 1 Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo Poin 494,2 494,2 495,2 496,2 497,2 498,2 499 2 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo Poin 390 390 391 392 393 394 395 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen Poin 500,2 500,2 500,8 501,8 502,4 503,4 504 4 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen Poin 393 393 393,5 394,5 395 396 396,5 5 Indeks pembangunan Kemantren Jetis Poin 519,4 520,2 520,93 521,93 522,93 523,93 524,93 6 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis Poin 404 405 405,67 406,67 407,67 408,67 409,67 7 Indeks pembangunan Kemantren Gondokusuman Poin 499 499 499,36 499,72 500,08 500,44 500,8 8 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman Poin 399 399 399,2 399,4 399,6 399,8 400 9 Indeks pembangunan Kemantren Danurejan Poin 526,13 526,15 526,17 526,19 526,21 526,23 526,25 10 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan Poin 409,67 409,67 409,67 409,67 409,67 409,67 409,67 11 Indeks pembangunan Kemantren Ngampilan Poin 524 525,6 525,76 525,84 525,92 526,08 526,16 12 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan Poin 405 407 407,2 407,3 407,4 407,6 407,7 13 Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan Poin 497,2 497,46 497,73 498 498,26 498,53 498,8 14 Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan Poin 380 380,33 380,66 381 381,33 381,66 382 15 Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron Poin 387,6 387,8 394,4 398,87 404,4 409,4 409,6 16 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron Poin 386 386 394 399,33 406 412 412 17 Indeks pembangunan Kemantren Kraton Poin 516,87 516,87 517,6 518,33 519,07 519,8 520,53 18 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton Poin 406,33 406,33 407 407,67 408,33 409 409,67 19 Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan Poin 484,88 497,2 505,2 509,2 513,2 517,2 517,2 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 20 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan Poin 369,6 385 395 400 405 410 410 21 Indeks pembangunan Kemantren Pakualaman Poin 522,2 522,2 522,6 523,2 523,8 524,2 524,6 22 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman Poin 407,5 407,5 408 408,5 409 409,5 410 23 Indeks pembangunan Kemantren Mergangsan Poin 500,8 502,4 502,67 502,93 502,93 503,20 503,20 24 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan Poin 400 402 402,33 402,67 402,67 403,00 403,00 25 Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo Poin 500,14 502,63 503,4 504,4 505,4 506,4 507,4 26 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo Poin 388,43 391,29 392 393 394 395 396 27 Indeks pembangunan Kemantren Kotagede Poin 521,57 521,57 521,6 521,77 521,80 521,82 521,83 28 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede Poin 402,47 402,47 402,5 402,70 402,73 402,75 402,77 AK Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi Nilai 209 205 200 195 190 185 180 2 Persentase penyelesaian potensi konflik sosial % 86,6 86,83 87 87,18 87,37 87,57 88,33 Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui RPJMN Tahun 2025–2029, serta arah kebijakan pembangunan daerah tingkat provinsi dan jangka panjang melalui RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2045. Penyelarasan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 20205- 2029 secara spesifik berkaitan dengan periodisasi pembangunan nasional, arah pembangunan kewilayahan, indikator pembangunan nasional, serta kegiatan prioritas utama nasional. Keselarasan ini memastikan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 sekaligus dirancang untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, sehingga memperkuat peran Kota Yogyakarta dalam kerangka pembangunan nasional. Penyusunan dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top- down dan bottom-up, serta holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan program pembangunan tidak hanya mencerminkan visi kepala daerah, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, dan tantangan masa depan. Secara substansial, RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 memuat arah strategis pembangunan yang berdasar pada upaya perwujudan nyata dari lima misi pembangunan, meliputi: (i) Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan; (ii) Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (iii) Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal; (iv) Tata Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945; serta (v) Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY. Pelaksanaan pembangunan pada periode RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 didasarkan atas penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, inklusivitas, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil. Setiap perangkat daerah diharapkan menyusun rencana kerja yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD, serta mengimplementasikannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, termasuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" Untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal. Proses evaluasi dilaksanakan setiap tahun, pertengahan periode, serta di akhir masa perencanaan. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam proses pencapaiannya. Temuan dari evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan langkah perbaikan dan penyesuaian strategi agar target yang belum tercapai dapat dikejar secara lebih efektif. Selain itu, evaluasi berperan penting dalam mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana program dan kebijakan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam hal target kinerja pembangunan, RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 sudah mengantisipasi kebutuhan transisi menuju periode pembangunan setelahnya. Oleh karena itu, tahun 2030 ditetapkan sebagai periode transisi, di mana target kinerja ikut ditetapkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, namun pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, target kinerja pembangunan tahun 2030 disusun secara cermat sehingga menjadi pijakan dasar bagi penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan arah kebijakan, mencegah terjadinya kesenjangan program, serta menjaga stabilitas capaian pembangunan daerah. Pada akhirnya, RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi amanat regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 diharapkan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban dan adaptif terhadap tantangan masa depan. WALI KOTA YOGYAKARTA, ttd HASTO WARDOYO

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang perumusan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023