DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Yogyakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Prinsip Penyertaan Modal,Bentuk Penyertaan Modal, dan Nilai Penyertaan Modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
2.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut Bank Jogja adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7); Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan barang pada Bank Jogja.
(2)Pemerintah Daerah telah menetapkan modal dasar Bank Jogja sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).
(3)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal kepada Bank Jogja sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(4)Modal dasar Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Jogja sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2025.
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan 6 (enam) tahapan sebagai berikut:
1. a.tahap pertama, Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4.540.000.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk tanah;
2. b.tahap kedua, Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.37.460.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);
3. c.tahap ketiga, Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.46.000.000.000,00 (empat puluh enam milyar rupiah);
4. d.tahap keempat, Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah);
5. e.tahap kelima, Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah); dan
6. f.tahap keenam, Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kredit modal kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Daerah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal yang disetor.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi keadaan Kahar sehingga Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Penyertaan Modal dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Penyetoran akumulasi penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Dalam hal terjadi keadaan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat dilakukan penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2019 WALIKOTA YOGYAKARTA, Ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd HERI KARYAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 8,50/2019). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA I. UMUM. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja. Dengan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah maka dimasa mendatang Bank Jogja diharapkan mampu menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya dibidang Perbankan. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebagai Badan Usaha Milik Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, serta menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota Yogyakarta akan menambahkan penyertaan modal dasar kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), dengan penyertaan modal dasar yang sudah dilakukan sampai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), sehingga modal dasar keseluruhan akan menjadi Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), yang akan dipenuhi mulai Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2025. II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015