DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, BENTUK, KRITERIA, TATA CARA DAN JANGKA WAKTU BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi.
5.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi.
6.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi.
7.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8.Masyarakat adalah individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum yang tercatat sebagai penduduk suatu wilayah atau daerah.

BAB II

ASAS, BENTUK, KRITERIA, TATA CARA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dilakukan berdasarkan asas yang meliputi:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas;
e.efektif dan efisien;dan
f.responsibilitas.

Pasal 3

(1)Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang baru memulai kegiatan penanaman modal baru dan/atau perluasan penanaman modal.
(2)Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian dana stimulan;atau
4. d.pemberian subsidi.
(3)Pemberian insentif kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;atau
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
(4)Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
6. f.pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia;atau
7. g.fasilitas promosi.

Pasal 4

(1)Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
(2)Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) kepada masyarakat apabila memenuhi paling sedikit 3 (tiga) kriteria meliputi:
1. a.merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
2. b.mengolah sumber daya lokal dan meningkatkan nilai tambah;
3. c.menyerap banyak tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
4. d.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
5. e.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
6. f.melakukan inovasi.
(2)Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal sebagaimana dimaskud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memenuhi 5 (lima) kriteria meliputi:
1. a.merupakan penanaman modal strategis/prioritas skala regional atau nasional;
2. b.memiliki penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
3. c.mengutamakan penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;
4. d.membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. e.melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah;
6. f.meningkatkan nilai tambah ekonomi di Provinsi;
7. g.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
8. h.berorientasi ekspor;
9. i.berlokasi di daerah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi;
10. j.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;dan/atau
11. k.menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
(3)Gubernur menetapkan Tim verifikasi untuk melakukan penilaian terhadap Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

(1)Masyarakat dan/atau penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal mengajukan permohonan kepada Gubernur.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal meliputi:

a.mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal;dan
b.mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 9

Masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berkewajiban melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

(1)Masyarakat dan/atau penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pencabutan insentif dan/atau kemudahan investasi;dan
3. c.denda.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

Pasal 11

(1)Pemerintah Provinsi dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Provinsi menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi masyarakat dan/atau penanam modal yang menanamkan modal di Provinsi.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…