Pemerintah Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala, berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yang menunjukkan signifikansi pentingnya lembaga ini dalam menjaga keseimbangan spiritual dan material masyarakat Bali, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Mandat ini diperkuat dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" yang bertujuan mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, berlandaskan prinsip Trisakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila. Ruang lingkup Pemerintah Provinsi Bali mencakup regulasi, pelayanan, dan program yang luas, mulai dari memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, hingga meningkatkan kualitas layanan publik serta memastikan tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Program-programnya meliputi penguatan Desa Adat, pemajuan Kebudayaan Bali, pengembangan pariwisata berbasis budaya, serta pembangunan infrastruktur yang terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan.
Diperbarui 8 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala, berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Lembaga ini memiliki signifikansi penting dalam menjaga keseimbangan spiritual dan material masyarakat Bali, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Mandat ini diperkuat dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru" untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, berlandaskan prinsip Trisakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila.
Ruang lingkup Pemerintah Provinsi Bali mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang luas. Secara regulasi, pemerintah provinsi bertanggung jawab memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih. Dalam aspek pelayanan, fokusnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, pendidikan, dan kesehatan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.
Beberapa intervensi program strategis Pemerintah Provinsi Bali meliputi Ekonomi Kerthi Bali untuk transformasi perekonomian, serta pembangunan pusat perekonomian baru. Program lain mencakup pengembangan Bali sebagai Pulau Digital, pariwisata berbasis budaya, pelestarian lingkungan melalui Alam Bali Hijau, Bersih, dan Indah, serta mewujudkan Bali Mandiri Energi. Selain itu, terdapat program SDM Bali Unggul, Kedaulatan Pangan, pengembangan pendidikan keagamaan Hindu, dan penguatan produk lokal.
Pemerintah Provinsi Bali berkontribusi pada isu nasional melalui pelestarian budaya nasional dengan penguatan, pelindungan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali. Dengan mengembangkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat, Bali menjadi model pariwisata berkelanjutan yang mendukung citra Indonesia di mata dunia. Upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Program SDM Bali Unggul mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan, sementara komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih sejalan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam berbagai situasi, seperti pengurusan perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan publik umum lainnya. Pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Bali Mandara, serta akses ke layanan pendidikan dasar dan menengah, juga berada di bawah naungan pemerintah provinsi. Selain itu, terkait regulasi dan pengembangan sektor pariwisata, perlindungan masyarakat, pengaduan dan informasi, serta investasi, warga akan berinteraksi dengan lembaga ini.
Pemerintah Provinsi Bali adalah lembaga negara yang vital dalam menjaga dan mengembangkan keunikan Bali sebagai pusat budaya, pariwisata, dan spiritual. Mandatnya yang berakar pada kearifan lokal Sad Kerthi, didukung oleh visi pembangunan yang holistik, mencerminkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan Krama Bali dan kelestarian alamnya. Kontribusinya terhadap isu-isu nasional, terutama dalam pelestarian budaya, pariwisata berkelanjutan, dan pembangunan SDM, menegaskan posisinya sebagai entitas penting dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 5 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBINAAN Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 5 Tahun 2017
BAB I Ketentuan Umum BAB II Rencana Bisnis Anggaran Pasal 4 RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 50 Tahun 2018
Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas dan Fungsi; 5. Rincian Tugas; 6. Tata Kerja; 7. Bagan Struktur Organisasi; 8. Jabatan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS DAN TUJUAN BAB III PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 38 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas menjadi sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 14 diubah; 2. Kentuan Pasal 51 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6); 3. Lampiran III diubah.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 53 Tahun 2020
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 30) sebagai berikut: Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), mengubah ketentuan dalam Lampiran
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025
Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2023
Keputusan Gubernur tentang Perubahan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.