DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan pada Pasal 6, Pasal 18, Pasal 29, Pasal 40, Pasal 51A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:
1. a.penyewaan tanah dan bangunan;
2. b.laboratorium;
3. c.penyewaan ruangan; dan
4. d.penyewaan kendaraan bermotor.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Struktur Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa meliputi:
1. a.sewa kamar; dan
2. b.sewa auditorium.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Struktur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi:
1. a.penjualan bibit/benih ikan dan udang;
2. b.penjualan bibit/benih tanaman;
3. c.penjualan bibit atau benih ternak; dan
4. d.penjualan air minum SPAM.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Struktur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi:
1. a.tempat rekreasi;
2. b.kegiatan foto;
3. c.kegiatan shooting film/sinetron dokumenter; dan
4. d.kegiatan penelitian.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a.Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 41);
b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 68);
c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 21); dan
d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 29 Desember 2016 GUBERNUR BALI MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 29 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : 11/385/2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Bali mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Provinsi berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial selain pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka memberikan pelayanan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik, serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini. Upaya peningkatan pemberian pelayanan untuk penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Untuk menambah obyek retribusi masih dibuka peluang dengan tetap memperhatikan tujuan memperoleh keuntungan yang layak, biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan. II PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 6

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah alat-alat berat.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:
1. a.penyewaan tanah dan bangunan;
2. b.laboratorium;
3. c.penyewaan ruangan; dan
4. d.penyewaan kendaraan bermotor.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Struktur Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa meliputi:
1. a.sewa kamar; dan
2. b.sewa auditorium.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Struktur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi:
1. a.penjualan bibit/benih ikan dan udang;
2. b.penjualan bibit/benih tanaman;
3. c.penjualan bibit atau benih ternak; dan
4. d.penjualan air minum SPAM.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Struktur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi:
1. a.tempat rekreasi;
2. b.kegiatan foto;
3. c.kegiatan shooting film/sinetron dokumenter; dan
4. d.kegiatan penelitian.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a.Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 41);
b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 68);
c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 21); dan
d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 29 Desember 2016 GUBERNUR BALI MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 29 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : 11/385/2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Bali mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Provinsi berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial selain pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka memberikan pelayanan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik, serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini. Upaya peningkatan pemberian pelayanan untuk penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Untuk menambah obyek retribusi masih dibuka peluang dengan tetap memperhatikan tujuan memperoleh keuntungan yang layak, biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan. II PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 6

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah alat-alat berat.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas