DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK PELESTARIAN BAB III RUANG LINGKUP PELESTARIAN Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para Pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelestarian Warisan Budaya Bali perlu diadakan pengaturan tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
4.Warisan budaya Bali yang selanjutnya disebut warisan budaya adalah warisan budaya yang merupakan hasil proses peradaban masyarakat Bali bersifat kebendaan dengan berbagai keyakinan dan nilai-nilai universal terutama dijiwai Agama Hindu.
5.Pelestarian warisan budaya Bali yang selanjutnya disebut Pelestarian adalah kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Bali.
6.Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi warisan budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran.
7.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik warisan budaya tetap lestari.
8.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai warisan budaya serta pemanfaatannya melalui perencanaan dan pemrograman serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
9.Pemanfaatan adalah pendayagunaan warisan budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
10.Penguasaan adalah status warisan budaya berdasarkan hukum, hak-hak sejarah dan sosiokultural pada orang, kelompok, kesatuan masyarakat hukum adat, badan usaha, badan pemerintah dan pihak lain yang ditentukan berdasarkan hukum.
11.Pemegang Hak Penguasaan adalah orang, kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan usaha, badan pemerintah dan pihak lain yang ditentukan berdasarkan hukum, yang memegang hak penguasaan atas suatu warisan budaya tertentu.
12.Merusak adalah suatu tindakan yang mengakibatkan suatu warisan budaya mengalami kemerosotan nilai, secara kualitas maupun kuantitas, baik dari segi letak, bentuk, susunan unsur maupun fungsi.
13.Masyarakat adalah orang perorangan dan kesatuan sosial yang menguasai atau mempunyai hubungan fungsional dengan warisan budaya.
14.Tim Ahli Pelestarian Warisan Budaya Bali yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tim ahli pelestarian warisan budaya Bali yang dibentuk oleh Gubernur.
15.Potensi dampak adalah kandungan dampak yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan, yang jika dilaksanakan dapat menimbulkan dampak sedemikian rupa sehingga mengubah tampilan fisik, nilai dan fungsi suatu warisan budaya.

BAB II

OBJEK PELESTARIAN

Pasal 2

Objek pelestarian mencakup:

a.warisan budaya dibawah penguasaan Gubernur;
b.warisan budaya dibawah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan lembaga adat;
c.warisan budaya dibawah penguasaan badan usaha;
d.warisan budaya dibawah penguasaan orang perseorangan;
e.warisan budaya dibawah penguasaan kelompok; dan
f.warisan budaya terlantar.

BAB III

RUANG LINGKUP PELESTARIAN

Pasal 3

Pelestarian mencakup :

a.perlindungan;
b.pemeliharaan;
c.pengembangan; dan
d.pemanfaatan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Pasal 4

(1)Gubernur mengatur penyelenggaraan pelestarian.
(2)Gubernur dalam mengatur penyelenggaraan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, hak-hak hukum, hak-hak sejarah dan hak-hak kultural masyarakat.
(3)Gubernur dalam mengatur penyelenggaraan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat meminta pertimbangan Tim Ahli.

Pasal 5

(1)Desa Pakraman menyelenggarakan pengaturan pelestarian warisan budaya yang berada di bawah penguasaannya.
(2)Desa Pakraman dalam menyelenggarakan pengaturan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Pemegang hak penguasaan dapat memiliki dan/atau menguasai warisan budaya tertentu menurut hak-hak hukum, hak-hak sejarah dan hak-hak kultural.
(2)Pemegang hak penguasaan dapat mendaftarkan warisan budaya yang berada di dalam penguasaannya kepada Dinas.
(3)Pendaftaran hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.identifikasi karakteristik warisan budayanya, baik dari segi sifat, bentuk, bahan, dan fungsinya; dan
2. b.identifikasi proses penguasaannya.
(4)Pemegang hak penguasaan dilarang menguasai warisan budaya milik umum atau warisan budaya yang menurut hukum dilarang untuk diletakkan dibawah hak penguasaan perseorangan.
(5)Pemegang hak penguasaan yang menguasai warisan budaya secara tanpa hak dan/atau warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyerahkan warisan budaya dimaksud kepada Gubernur.
(6)Gubernur mengambil alih warisan budaya yang penguasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Gubernur membentuk Tim Ahli.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam mengatur penyelenggaraan pelestarian;
2. b.memberikan pertimbangan teknis kepada masyarakat dalam menyelenggarakan pelestarian;dan
3. c.melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan pelestarian.
(3)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1, keanggotaannya mencakup:
1. a.majelis desa pakraman;
2. b.akademisi;
3. c.budayawan;dan
4. d.praktisi budaya.
(4)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 8

(1)Pemegang hak penguasaan harus memberikan perlindungan yang layak terhadap warisan budaya yang berada didalam penguasaannya.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
1. a.penyimpanan yang dapat menghindarkan warisan budaya dari kerusakan akibat cuaca, pencemaran zat kimia dan gangguan binatang;
2. b.penyimpanan dan penjagaan yang dapat menghindarkan warisan budaya dari perbuatan kejahatan.

Pasal 9

(1)Gubernur memberikan perlindungan terhadap warisan budaya yang berada didalam maupun diluar penguasaan dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan kultural orang perseorangan dan masyarakat.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
1. a.inventarisasi warisan budaya;
2. b.pemetaan langsung maupun tidak langsung;
3. c.perencanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi keadaan warisan budaya dan pengawasan;
4. d.penetapan standar keamanan warisan budaya;
5. e.pengenalan standar dan pelatihan pengamanan warisan budaya;dan
6. f.bantuan keamanan dan pengamanan warisan budaya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…