DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Kewenangan 3. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan 4. Izin Pertambangan 5. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan 6. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan 7. Usaha Jasa Pertambangan 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Peran Serta Masyarakat 10. Data dan Informasi 11. Sanksi Administratif 12. Ketentuan Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan usaha pertambangan perlu di atur secara berkeadilan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kewenangan daerah Provinsi dalam Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral dan Batubara yaitu melakukan pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Instansi teknis adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5.Instansi perizinan adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
6.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7.Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Pertambangan adalah Pengelolaan pertambangan kumpulan mineral berupa mineral bukan logam dan batuan diluar mineral logam, mineral radioaktif dan batubara.
8.Usaha Pertambangan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
9.Izin Usaha Pertambangan Batuan, yang selanjutnya disebut IUP Batuan, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan batuan.
10.IUP Eksplorasi Batuan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan pertambangan batuan.
11.IUP Operasi Produksi Batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi Batuan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi batuan.
12.IUP Khusus adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang tidak mempunyai WIUP, tapi berusaha di bidang Pertambangan. IUP Khusus meliputi kegiatan pengangkutan, pemurnian dan penjualan.
13.IUP Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha konstruksi atau non-pertambangan yang kegiatan operasinya untuk sementara menghasilkan komoditas non logam dan batuan.
14.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahap dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
15.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
20.Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
21.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
22.Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
23.Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
24.Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
25.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
26.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Gubernur mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan, meliputi:

a.menetapkan WIUP batuan dalam daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
b.penerbitan IUP batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
c.penerbitan IPR untuk komoditas batuan dalam WPR;
d.penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Provinsi;
e.penerbitan IUJP batuan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatannya dalam Provinsi;
f.penetapan harga patokan batuan; .
g.monitoring kegiatan pertambangan batuan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
h.pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
i.pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan rakyat di Provinsi.

BAB III

PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

(1)Gubernur menetapkan WIUP dalam wilayah usaha pertambangan termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
(2)Untuk menetapkan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.letak geografis;
2. b.kaidah konservasi;
3. c.daya dukung lingkungan
4. d.optimalisasi sumber daya batuan; dan
5. e.tingkat kepadatan penduduk.
(3)WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki izin pertambangan.
(2)Badan usaha yang tidak bergerak pada Pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib memiliki izin pertambangan.
(3)Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur.
(4)Pemberian Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Instansi Perizinan.
(5)Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Instansi Teknis.
(6)Izin pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.IUP; atau
2. b.IPR.
(7)IUP dan IPR diberikan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:

a.IUP Eksplorasi Batuan;
b.IUP Operasi Produksi Batuan;
c.IUP Operasi Produksi Khusus; dan/atau
d.IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.

Pasal 6

IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
b.IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Pasal 7

(1)Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang bermaksud menjual mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib terlebih dahulu mempunyai IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
(2)Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan :
1. a.pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
2. b.pembangunan konstruksi pelabuhan;
3. c.pembangunan terowongan;
4. d.pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau
5. e.pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

Pasal 8

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b dapat diberikan kepada masyarakat yang melakukan penambangan skala kecil di WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh Izin pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
(2)Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait dengan ketinggian topografi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai IUP Eksplorasi Batuan, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus, IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…