DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBINAAN Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberi arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam pembinaan jasa kontruksi, perlu diadakan pengaturan tentang pembinaan jasa kontruksi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
5.Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
6.Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, masyarakat, dan lembaga.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing- masing serta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11.Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi daerah yang bersifat daerah, independen dan mandiri.
12.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bali yang bersifat independen dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13.Sertifikat Keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14.Sertifikat Keterampilan adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu.
15.Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan masyarakat adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan konstruksi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pembinaan jasa konstruksi meliputi:

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.keserasian;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.keterbukaan;
g.kemitraan;dan
h.keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Tujuan pembinaan jasa konstruksi meliputi:

a.meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
b.meningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajiban dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;dan
c.menumbuhkan pemahaman mengenai peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi:

a.bentuk pembinaan;
b.pihak yang dibina;
c.penyelenggara pembinaan;dan
d.pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 5

(1)Gubernur menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pemberdayaan;dan
3. c.pengawasan.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
2. b.sistem penyelenggaraan pembinaaan jasa konstruksi;dan
3. c.standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan.
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
2. b.penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
3. c.pengembangan Sumber Daya manusia bidang jasa konstruksi;dan
4. d.pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
2. b.pengawasan terhadap persyaratan mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;dan
3. c.pengawasan terhadap asosiasi dan lembaga.

Pasal 6

(1)Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas:
1. a.penyedia jasa;
2. b.pengguna jasa;
3. c.masyarakat;dan
4. d.lembaga.
(2)Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
1. a.usaha orang perseorangan;dan
2. b.badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
(3)Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
1. a.instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. b.orang perseorangan; dan
3. c.badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilaksanakan bersama Lembaga.
(2)Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan Lembaga.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

a.penyelenggaraan konstruksi agar tidak membahayakan kepentingan dan keselamatan umum;
b.penyelenggara, pelaku usaha konstruksi, dan profesi keteknikan dalam memenuhi kententuan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan konstruksi;
c.tahapan penyelenggaraan konstruksi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pemberian izin usaha oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;dan
e.pemberian Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan oleh Lembaga.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945