DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

I. Ketentuan Umum. II. Maksud, Tujuan, dan Sasaran; 1.Maksud; 2.Tujuan; 3.Sasaran. III. Kedudukan dan Fungsi; 1.Kedudukan; 2.Fungsi. IV. Perlindungan. V. Pengembangan. VI. Pemanfaatan. VII. Pembinaan. VIII. Lembaga Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; 1.Pembentukan dan Kedudukan Lembaga; 2.Tugas dan Fungsi. IX. Pembiayaan. X. Pengawasan dan Pengendalian. XI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, perlu dilestarikan dan dikembangkan;
c.bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 3. 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.baliprov.go.id 5. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BAHASA, AKSARA DAN SASTRA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali diranah Formal maupun Nonformal.
6.Muatan Lokal adalah mata pelajaran/mata kuliah bahasa Bali yang wajib diajarkan kepada siswa disetiap jenjang pendidikan diwilayah Provinsi Bali.
7.Bahasa Bali adalah bahasa daerah yang digunakan oleh orang Bali dan penutur lainnya, yang dipelihara dan dikembangkan sebagai pengemban Kebudayaan Bali dan tata kemasyarakatan Bali.
8.Bahasa, Aksara dan Sastra Bali adalah Bahasa, Aksara dan Sastra yang hidup dan berkembang dikalangan masyarakat Bali dan daerah lain yang menjiwai serta menjadi wahana tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Bali.
9.Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya. jdih.baliprov.go.id
10.Pengembangan adalah upaya pemerkayaan kosa kata dan penyebarluasan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
11.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali untuk menguatkan ideologi politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
12.Pembinaan adalah upaya peningkatan mutu penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali melalui pembelajaran Bahasa, Aksara dan Sastra Bali di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan potensi Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Pasal 3

Tujuan pemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali meliputi:

a.menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah;
b.menetapkan kedudukan dan fungsi Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali;
c.melindungi, mengembangkan, memberdayakan, memanfaatkan dan membina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah yang berfungsi menunjang kebudayaan nasional;
d.meningkatkan mutu dan pembiasaan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan
e.memfungsikan bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan, sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung Bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan Bahasa Indonesia. jdih.baliprov.go.id

Pasal 4

Sasaran pemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali meliputi:

a.terwujudnya pembiasaan penggunaan Bahasa Bali di lembaga pemerintahan dan masyarakat;
b.terwujudnya peran serta lembaga masyarakat dalam upaya pemeliharaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali;
c.terwujudnya kehidupan berbahasa Daerah yang lebih bermutu dan digunakan secara luas;
d.terwujudnya kebanggaan masyarakat terhadap Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan
e.terselenggaranya pendidikan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali di seluruh jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Pengaturan mengenai pemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali berkedudukan sebagai:

a.acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pemeliharaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali;
b.pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan
c.pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan di bidang pemeliharaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Pasal 6

Bahasa, Aksara dan Sastra Bali mempunyai fungsi antara lain :

a.melambangkan kebanggaan dan identitas Daerah serta masyarakat penutur dan pendukung Bahasa Bali;
b.merupakan alat komunikasi dan ekspresi dalam keluarga;
c.sebagai media dari kebudayaan Bali dan Agama Hindu;
d.Sebagai media yang digunakan dalam desa pakraman, banjar adat, dan lembaga adat lainnya;
e.memperkaya perbendaharaan Bahasa Indonesia yang saling menunjang dan menghidupi satu dengan yang lainnya; dan
f.mengungkapkan budaya dan unsur kreativitas masyarakat penutur serta pendukungnya. jdih.baliprov.go.id

BAB IV

PELINDUNGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pelindungan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah.
(3)Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.penelitian;
3. c.pendataan;
4. d.pendaftaran;
5. e.transkripsi;
6. f.transliterasi;
7. g.penerjemahan;
8. h.penyaduran;
9. i.pengalihwahanaan;
10. j.aktualisasi;
11. k.publikasi;
12. l.penggalian potensi bahasa;
13. m.pengaksaraan; dan
14. n.pendokumentasian.
(4)Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Setiap orang dapat melakukan pengembangan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
(3)Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.mengharuskan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk berbahasa menggunakan Bahasa Bali disamping Bahasa Indonesia; jdih.baliprov.go.id
2. b.menetapkan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah maupun swasta;
3. c.memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan upaya-upaya pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali;
4. d.melengkapi dan menyempurnakan materi pembelajaran, media pembelajaran, dan metode pengajaran Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali;
5. e.menjadikan Bahasa Bali sebagai bahasa pengantar paling kurang hingga Sekolah Menengah Atas/sederajat untuk mata pelajaran tertentu;
6. f.memfasilitasi pembentukan program studi dibidang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
7. g.memfasilitasi penyelenggaraan media massa cetak maupun elektronik berbahasa Bali; dan/atau
8. h.pemutakhiran dan penciptaan aplikasi elektronik.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 9

(1)Pemanfaatan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dilakukan untuk membangun karakter Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya.
(2)Pemanfaatan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inovasi dan peningkatan adaptasi melalui perubahan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang dibantu oleh Perangkat Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.jenjang pendidikan formal dan nonformal;
2. b.mengadakan Penyuluh Bahasa Bali di setiap desa di Bali yang mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Perangkat Daerah;
3. c.membentuk kelompok peneliti Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan
4. d.kerjasama dengan lembaga terkait.
5. e.mendorong dan memfasilitasi lembaga masyarakat dalam pelindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan potensi Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali;
6. f.meningkatkan kuantitas, kualitas pengajar dan penyuluh Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan jdih.baliprov.go.id
7. g.pemberian penghargaan kepada masyarakat yang luar biasa telah berjasa dalam pelindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan potensi Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…