DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Atraksi Budaya, Penyelenggaraan Atraksi Budaya, Hak, Kewajiban dan Larangan, Penghargaan, Peran Masyarakat dan Desa Pakraman/Desa Adat, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Atraksi Budaya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga perlu pengaturan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah di bidang urusan kebudayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ATRAKSI BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
7.Desa Pakraman/Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
8.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Atraksi Budaya sebagai komoditas daya tarik wisata selanjutnya disebut Atraksi Budaya adalah berbagai bentuk pertunjukan dan/atau tontonan karya dan hasil karya seni, adat istiadat/tradisi, tata cara upacara keagamaan yang unik dan menarik yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan untuk memperoleh nilai lebih atau keuntungan.
11.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12.Seni adalah segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang digerakkan oleh rasa keindahan.
13.Adat Istiadat adalah tata kelakuan berpola yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.
14.Kuliner merupakan seni memasak dan menghidangkan makanan yang lezat.
15.Warisan Budaya Bali yang selanjutnya disebut Warisan Budaya adalah Warisan Budaya yang merupakan hasil proses peradaban masyarakat Bali bersifat kebendaan dan tak benda dengan berbagai keyakinan dan nilai-nilai Universal terutama dijiwai Agama Hindu.
16.Museum adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum karena mempunyai nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.
17.Desa Wisata adalah suatu bentuk atraksi yang menyatu antara akomodasi dan fasilitas pendukung yang ditampilkan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
18.Sakral adalah sesuatu yang keramat dan bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan.
19.Profan adalah sesuatu yang tidak dikeramatkan dan bersangkutan dengan tujuan keagamaan, dan/atau tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan.
20.Pariwisata Budaya Bali yang selanjutnya disebut Pariwisata Budaya adalah pariwisata yang berlandaskan Kebudayaan Bali dan dijiwai oleh Agama Hindu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bali.
21.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan budaya dilaksanakan berdasarkan pada asas :

a.manfaat;
b.kemandirian;
c.keseimbangan;
d.kelestarian;
e.partisipatif;
f.berkelanjutan;
g.adil dan merata;
h.kesetaraan; dan
i.kesatuan yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan Atraksi Budaya untuk:

a.pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Warisan Budaya;
b.pencegahan terjadinya degradasi budaya pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Bali;
c.pelestarian lingkungan alam sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan budaya secara berkelanjutan;
d.peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
e.pemeliharaan nilai-nilai budaya Bali yang dijiwai Agama Hindu; dan
f.perlindungan budaya Bali dari pengaruh arus budaya global.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Atraksi Budaya;
b.penyelenggaraan Atraksi Budaya;
c.hak, kewajiban, dan larangan;
d.penghargaan;
e.peran masyarakat dan Desa Pakraman/Desa Adat;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan;

BAB II

ATRAKSI BUDAYA

Pasal 5

(1)Fungsi Atraksi Budaya terdiri atas :
1. a.fungsi Sakral; dan
2. b.fungsi Profan.
(2)Fungsi Sakral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bukan merupakan komoditas Daya Tarik Wisata.
(3)Fungsi Profan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komoditas Daya Tarik Wisata yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan pengetahuan setiap Wisatawan.

Pasal 6

(1)Jenis Atraksi budaya terdiri atas :
1. a.seni;
2. b.Adat Istiadat;
3. c.tata cara upacara keagamaan;
4. d.kuliner;
5. e.warisan Budaya;
6. f.museum; dan
7. g.Desa Wisata.
(2)Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.seni tari;
2. b.seni tabuh;
3. c.seni teater tradisional;
4. d.seni arsitektur rumah tradisional;
5. e.seni arsitektur pura;
6. f.seni patung; dan
7. g.seni lukis.
(3)Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.kebiasaan;
2. b.tradisi;
3. c.busana adat; dan
4. d.subak.
(4)Tata cara upacara Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.piodalan;
2. b.ngaben; dan
3. c.tabuh rah.
(5)Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki jenis antara lain makanan dan minuman khas Bali.
(6)Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Warisan Budaya yang dilestarikan.
(7)Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu museum seni budaya.
(8)Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Desa Wisata yang menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Bali.
(9)Jenis Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pelaku Atraksi Budaya meliputi :

a.orang perorangan;
b.organisasi/sekaa/sanggar/komunitas seni;
c.badan usaha; atau
d.Desa Pakraman/Desa Adat.

BAB III

PENYELENGGARAAN ATRAKSI BUDAYA

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata dilakukan oleh :
1. a.Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. b.Desa Pakraman/Desa Adat;
3. c.badan usaha; dan
4. d.perseorangan.
(2)Penyelenggaraan Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan Pariwisata Budaya.

Pasal 9

Penyelenggaraan Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

a.perlindungan;
b.pengembangan; dan
c.pemanfaatan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Atraksi Budaya.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.inventerisasi;
2. b.pengamanan;
3. c.pemeliharaan;
4. d.penyelamatan;
5. e.pengembangan; dan
6. f.pemanfaatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ATRAKSI BUDAYA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN ATRAKSI BUDAYA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ATRAKSI BUDAYA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN ATRAKSI BUDAYA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014