DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Besarnya Modal Dasar, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong jangkauan permodalan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, telah dibentuk badan usaha milik daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;
c.bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dan penyesuaian kegiatan usaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda); SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI MENJADI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5.PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan, yang sebagian besar modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi.
6.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
7.Penjamin adalah PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
8.Kredit atau Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9.Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau diluar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan dan/atau kontrak jasa kepada Terjamin.
10.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dan/atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha.
11.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri; dan
e.besarnya modal dasar.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali diubah bentuknya menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3)PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kota Denpasar dan dapat membuka kantor cabang di tempat lain.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud pembentukan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.
(2)Tujuan pembentukan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) meliputi:
1. a.memberikan jasa Penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
2. b.meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) meliputi:
1. a.Penjaminan Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan;
2. b.Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
3. c.Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
(2)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat melakukan:
1. a.Penjaminan atas surat utang;
2. b.Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
3. c.Penjaminan transaksi dagang;
4. d.Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
5. e.Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
6. f.Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
7. g.Penjaminan letter of credit (L/C);
8. h.Penjaminan kepabeanan (customs bond);
9. i.Penjaminan cukai;
10. j.pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
11. k.kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan.

Pasal 6

(1)PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) wajib menjaga likuiditas sesuai rasio yang ditetapkan.
(2)Dalam menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pengurusan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan badan usaha milik daerah yang selanjutnya diatur dalam anggaran dasar.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
12. l.tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2)Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS.
(3)Saham yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) adalah atas nama Pemerintah Provinsi dan pemegang saham lainnya.
(4)Ketentuan mengenai permodalan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…