DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, arah kebijakan, sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, sistem pengupahan dan pengupahan, larangan, peran masyarakat, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagai upaya untuk mewujudkan Tenaga Kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri, pelindungan jaminan sosial tenaga kerja, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, serta pengupahan yang selaras dengan kearifan lokal Bali;
c.bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi, perlu pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia; SALINAN jdih.baliprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); jdih.baliprov.go.id
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 593);
17.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
21.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
22.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); jdih.baliprov.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6.Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7.Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
8.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
9.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Perusahaan adalah :

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang berada di wilayah Provinsi Bali; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang berada di wilayah Provinsi Bali.
1. 11.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. jdih.baliprov.go.id
2. 12.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 13.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2. 14.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah Tenaga Kerja yang berada atau tinggal di wilayah Provinsi Bali yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di wilayah Hukum Provinsi Bali, serta terikat oleh aturan-aturan secara keseluruhan yang berlaku di wilayah Provinsi.
3. 15.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
4. 16.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
5. 17.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan Tenaga Kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
6. 18.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan Tenaga Kerja antar Provinsi di wilayah Republik Indonesia.
7. 19.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja/Buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
8. 20.Warga sekitar adalah Masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. jdih.baliprov.go.id
9. 21.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. 22.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
11. 23.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. 24.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
13. 25.Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
14. 26.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
15. 27.Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.
16. 28.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia.
17. 29.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
18. 30.Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
19. 31.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat Sisko PPMI adalah sistem pelayanan administrasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia. jdih.baliprov.go.id
20. 32.Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai PNBP atau penerimaan daerah.
21. 33.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, Pekerja/Buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. 34.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disuatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang sudah tercatat instansi yang betanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
23. 35.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
24. 36.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
25. 37.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
26. 38.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Pekerja/Buruh Kontrak adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu.
27. 39.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Pekerja/Buruh Tetap adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
28. 40.Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya yang selanjutnya disebut Outsourcing adalah pemanfaatan tenaga kerja dengan cara memborongkan atau memindahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan atau kegiatan perusahaan dari perusahaan induk yang tadinya dikelola sendiri pada perusahaan lain sebagai penyedia tenaga kerja dalam bentuk ikatan kontrak kerja sama.
29. 41.Perusahaan Outsourcing adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan perusahaan pemborongan pekerjaan.
30. 42.Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah perjanjian kerja perorangan yang ditanda tangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan. jdih.baliprov.go.id
31. 43.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja /serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan.
32. 44.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
33. 45.Sistem Pengupahan adalah kesatuan strategi, struktur, mekanisme dalam Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi atas Upah Pekerja/Buruh yang berlandaskan kearifan lokal Bali untuk mencapai kesejahteraan Pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
34. 46.Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
35. 47.Upah Sektoral adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral.
36. 48.Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang.
37. 49.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
38. 50.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak dan tata tertib Perusahaan.
39. 51.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha.
40. 52.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. jdih.baliprov.go.id
41. 53.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan Sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 54. 55. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan asas:

a.keterpaduan;
b.persamaan hak;
c.demokrasi;
d.keadilan sosial;
e.kesetaraan dan keadilan gender;
f.tanpa diskriminasi; dan
g.Kearifan Lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas Tenaga Kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan dan menjaga hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, bermartabat dan berbudaya;
b.memberikan kedudukan hukum, kepastian status, perlindungan hak dan kewajiban pekerja;
c.menjamin kebebasan Pekerja/Buruh untuk membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
d.memberikan perlindungan kepada TKL dalam mewujudkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Keluarga;
e.menjamin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun bagi Pekerja/Buruh;
f.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;
g.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
h.meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya; dan
i.memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan kesehatan terhadap Pekerja/Buruh. jdih.baliprov.go.id

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketenagakerjaan meliputi:

a.arah kebijakan;
b.sistem informasi Ketenagakerjaan;
c.pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi;
d.penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
e.penggunaan TKA;
f.hubungan kerja;
g.hubungan industrial;
h.perlindungan Tenaga Kerja;
i.sistem pengupahan dan pengupahan;
j.kerjasama;
k.peran masyarakat;
l.pembinaan dan pengawasan; dan
m.pembiayaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi berkewajiban :

a.menyusun perencanaan Tenaga Kerja yang meliputi perencanaan Tenaga Kerja makro dan perencanaan Tenaga Kerja mikro;
b.menetapkan arah kebijakan di sektor-sektor unggulan untuk memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja di Provinsi secara optimal;
c.menetapkan strategi kebijakan untuk pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Provinsi; dan
d.menetapkan kebijakan yang bertujuan mengatur penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi.

Pasal 6

(1)Perencanaan Tenaga Kerja makro dan perencanaan Tenaga Kerja mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun secara periodik dan sistematis.
(2)Penyusunan perencanaan Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif pada skala daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
(3)Penyusunan perencanaan Tenaga Kerja mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendayagunaan Tenaga Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan di lingkungan internal perusahaan dengan mempertimbangkan potensi daerah.
(4)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. jdih.baliprov.go.id

Pasal 7

Dalam rangka menetapkan arah kebijakan di sektor-sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemerintah Provinsi harus mempertimbangkan;

a.rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
b.pertumbuhan ekonomi daerah;
c.sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.rencana strategis peningkatan kesejahteraan daerah.

BAB III

SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban membangun sistem informasi Ketenagakerjaan.
(2)Sistem informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.wajib lapor Ketenagakerjaan;
2. b.wajib lapor lowongan kerja;
3. c.laporan penggunaan TKA;
4. d.laporan penempatan Tenaga Kerja di dalam dan di luar negeri;
5. e.laporan peserta Pemagangan di dalam dan di luar negeri;
6. f.sertifikasi;
7. g.laporan dan pencatatan Perjanjian Kerja;
8. h.pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
9. i.perjanjian Outsourcing; dan
10. j.informasi Ketenagakerjaan disabilitas.
(3)Pengusaha/pengurus Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh wajib melaporkan muatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring (online) ke sistem informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Sistem informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. jdih.baliprov.go.id

BAB IV

PELATIHAN KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 9

(1)Setiap Pekerja/Buruh berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja.
(2)Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.
(3)Bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi secara adil dan tanpa diskriminasi.
(4)Peserta pelatihan kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.

Pasal 10

(1)Tenaga Kerja dapat mengikuti pelatihan pada LPK yang diselenggarakan oleh:
1. a.LPK Pemerintah; atau
2. b.LPK swasta.
(2)LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Loka Latihan Kerja/Balai Latihan Kerja.
(3)LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk badan hukum dan telah terakreditasi.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…