DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

I. Ketentuan Umum. II. Ruang Lingkup. III. Perlindungan dan Pelestarian Bendega; 1.Umum; 2.Kedudukan dan Fungsi Bendega; 3.Keanggotaan; 4.Awig-Awig; 5.Prajuru Bendega. IV. Tugas dan Kewajiban Bendega. V. Parhyangan, Pawongan dan Palemahan; 1.Parhyangan. 2.Pawongan. 3.Palemahan. VI. Pemberdayaan Bendega. VII. Pembinaan dan Pengawasan. VIII. Pendanaan. IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran dan fungsi Bendega yang berdasar pada falsafah Tri Hita Karana dan bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali sangat penting dan strategis terutama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta religius maka Bendega perlu mendapat pengaturan yang jelas untuk kepastian hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bendega; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); www.jdih.baliprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BENDEGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Bendega adalah lembaga tradisional dibidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali. www.jdih.baliprov.go.id
4.Krama Bendega adalah orang yang melakukan kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan religius di pesisir yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.
5.Prajuru Bendega adalah Pengurus Bendega.
6.Awig-Awig Bendega yang selanjutnya disebut awig-awig adalah norma- norma adat yang disuratkan dan digunakan sebagai pedoman untuk mengatur Bendega.
7.Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
8.Palemahan Bendega yang selanjutnya disebut Palemahan adalah tempat untuk melakukan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan relegius bagi Bendega.
9.Pawongan Bendega yang selanjutnya disebut Pawongan adalah hubungan antar krama bendega dalam melaksanakan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan relegius.
10.Parhyangan Bendega yang selanjutnya disebut Parhyangan adalah tempat suci bagi krama Bendega dalam berhubungan dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
11.Kearifan lokal adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Bendega dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan relegius serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Bendega.
12.Perlindungan Bendega yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Bendega.
13.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
14.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Bendega meliputi :

a.perlindungan dan pelestarian Bendega;
b.tugas dan kewajiban Bendega;
c.kewajiban Pemerintah Daerah;
d.Parhyangan, Pawongan dan Palemahan;
e.pemberdayaan Bendega;
f.pembinaan dan Pengawasan; dan
g.pendanaan. www.jdih.baliprov.go.id

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDEGA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan dan pelestarian Bendega sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana.
(2)Perlindungan dan Pelestarian Bendega sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata cara perlindungan dan pelestarian Bendega.
(3)Penyusunan tata cara perlindungan dan pelestarian Bendega sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Perlindungan dan Pelestarian Bendega sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Kedudukan Bendega sebagai lembaga tradisional mengayomi, melindungi dan melestarikan Palemahan, Pawongan dan Parhyangan.

Pasal 6

Fungsi Bendega meliputi:

a.membantu Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan;
b.melaksanakan dan melestarikan kearifan lokal dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan relegius dibidang kelautan dan perikanan;
c.menetapkan Awig-Awig yang berlandaskan Tri Hita Karana;
d.menjaga, memelihara dan melestarikan wilayah laut dan wilayah pesisir untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
e.mengembangkan kemampuan dan memberdayakan Krama Bendega dalam perekonomian, sosial dan budaya untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan Krama Bendega.

Pasal 7

Keanggotaan Bendega adalah orang-perorangan sebagai anggota Krama Bendega yang tunduk pada Awig-Awig.

Pasal 8

(1)Setiap Bendega harus mempunyai Awig-Awig.
(2)Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada www.jdih.baliprov.go.id Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
(3)Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai kearifan lokal dan menyesuaikan dengan Awig-Awig Desa Pekraman.

Pasal 9

(1)Awig-awig sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dan disahkan oleh Krama Bendega melalui paruman.
(2)Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan di Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDEGA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDEGA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945