DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN/PENINDAKAN; TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
5.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Bali.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bali.
8.Instansi Pemerintah adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun di daerah.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10.Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
11.Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang memiliki kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan.
12.Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
13.Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah demi terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
14.Pencegahan adalah proses, cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
15.Pengawasan adalah usaha mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
16.Penertiban adalah suatu proses kegiatan penindakan berupa penutupan, pembongkaran, penggusuran, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
17.Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui Pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
18.Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
19.Civic Centre adalah pusat kegiatan atau pusat perkantoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
20.Kerja Sama adalah upaya menyelenggarakan kerja sama dan/atau nota kesepahaman bersama antar pihak perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah serta dengan lembaga lainnya.
21.Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum di Wilayah.
22.Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan Pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.
23.Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan teknis di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi /mentaati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.tata cara pelaksanaan tindakan Pembinaan, Pencegahan, Pengawasan, dan Penertiban/Penindakan; dan
b.tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

(1)Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan terhadap masyarakat yang tidak mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
(3)Sasaran Pembinaan dilakukan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum.
(4)Penetapan waktu pelaksanaan Pembinaan dilaksanakan secara rutin berkala dan/atau kejadian yang terjadi secara insidentil.
(5)Bentuk Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi:
1. a.bentuk formal, terdiri dari:
  1. 1.mengunjungi obyek sasaran/masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  2. 2.mengundang anggota masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk diberikan arahan dan Pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  3. 3.menghadirkan kelompok masyarakat dan badan hukum yang dijadikan obyek sasaran pada suatu tempat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
2. b.bentuk informal, terdiri dari:
  1. 1.Pol PP menyampaikan informasi dan himbauan terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum;
  2. 2.Pelaksanaan Pembinaan, juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum lainnya, antara lain: a) media cetak dan media elektronik; b) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat banjar/dusun/lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan; c) tatap muka; dan d) Pembinaan dilakukan oleh tim untuk memberikan arahan dan informasi kepada perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum.
3. c.Metode Pembinaan berdasarkan falsafah kearifan lokal, sagilik saguluk salunglung sabayan taka paras-paros sarpanaya dalam rangka meningkatkan, ketaatan, dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Pencegahan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum dilakukan melalui kegiatan:
1. a.deteksi dini dan cegah dini;
2. b.sosialisasi dan pendidikan; dan
3. c.monitoring dan evaluasi.
(2)Tahapan Pencegahan Deteksi Dini dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.penetapan waktu dan obyek sasaran;
2. b.penetapan tempat, bentuk, dan metode;
3. c.melakukan survei lapangan;
4. d.penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
5. e.koordinasi dengan instansi terkait.
(3)Deteksi Dini dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara:
1. a.pengamatan, penggambaran, dan pengumpulan bahan keterangan; dan
2. b.tindakan Pencegahan terhadap potensi gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum.
(4)Sosialisasi dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
1. a.pendekatan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
2. b.mendatangi dan mengundang perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum yang melanggar untuk memberi pengarahan dan pemahaman terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
(5)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
1. a.mengumpulkan data dan informasi;
2. b.memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
3. c.mendapatkan gambaran pencapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. d.memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
5. e.mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan;
6. f.memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
7. g.memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai;
8. h.menilai tingkat kesadaran, ketaatan dan kepatuhan masyarakat dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
9. i.melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala Satpol PP sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Pasal 6

Pengawasan meliputi kegiatan:

a.pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
b.patroli;
c.pengawalan; dan
d.pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.

Pasal 7

(1)Pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.rumah dinas dan sekitar ruang kerja unsur pimpinan daerah;
2. b.lokasi kunjungan kerja unsur pimpinan daerah dan tamu daerah;
3. c.tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP;
4. d.aset barang milik daerah dan obyek vital lainnya; dan
5. e.upacara dan acara penting lainnya.
(2)Pengamanan rumah dinas dan sekitar ruang kerja unsur pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

1.persiapan: a) memakai pakaian dinas atau identitas resmi; dan b) melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
2.pelaksanaan: a) menyusun jadwal tugas; b) membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas; c) mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung; d) melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan; e) mencatat identitas, dialek, suara-suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan melalui alat komunikasi; f) mencatat kejadian-kejadian penting selama melakukan tugas jaga; dan g) memeriksa secara intensif di setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.
3.pelaporan hasil kegiatan: a) membuat laporan tertulis; dan b) melaporkan secara lisan kepada pimpinan terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

(3)Pengamanan lokasi kunjungan kerja unsur pimpinan daerah dan tamu daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

1.persiapan: a) memakai pakaian dinas atau identitas resmi; dan b) melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
2.pelaksanaan: a) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda yang terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja; b) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja; c) pemeriksaan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi kunjungan; d) mengawasi dan mencermati kejadian yang penting di sekitar lokasi kunjungan kerja; e) mengoordinasikan kepada aparat keamanan terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai; f) mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada di lokasi kunjungan kerja; g) melakukan koordinasi dengan pihak protokol, panitia penyelenggara dan unsur Pengamanan; dan h) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan di lapangan.
3.pelaporan hasil kegiatan: a) membuat laporan tertulis; dan b) melaporkan secara lisan kepada pimpinan terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

(4)Pengamanan tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu/ delegasi vip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tahapan:

1.persiapan: a) memakai pakaian dinas atau identitas resmi; dan b) melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
2.pelaksanaan: a) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda benda di lokasi; b) melakukan pemeriksaan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di lokasi; c) melakukan pemeriksaan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian; d) mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting di tempat kedatangan dan tempat tujuan; e) melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai; f) mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang-orang yang berada di lokasi; g) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler, panitia penyelenggara dan unsur Pengamanan;dan h) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan di lokasi.
3.pelaporan hasil kegiatan: a) membuat laporan tertulis; dan b) membuat laporan langsung kepada pimpinan terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

(5)Pengamanan aset barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tahapan:

1.persiapan: a) memakai pakaian dinas atau identitas resmi; dan b) melakukan kerja sama dengan dinas/instansi terkait.
2.pelaksanaan: a) menyusun rencana jadwal Pengawasan aset barang milik daerah beserta lokasinya; b) merencanakan dan menyiapkan petugas jaga; c) melakukan koordinasi dengan instansi terkait; d) melakukan pendataan/bukti kepemilikan aset barang milik daerah; e) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/pengelola aset barang milik daerah; dan f) merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas perlengkapan yang digunakan untuk memonitor aset barang milik daerah.
3.pelaporan hasil kegiatan: a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan b) melaporkan secara lisan kepada pimpinan terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

(6)Pengamanan upacara dan acara penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tahapan:

1.persiapan: a) memakai pakaian dinas atau identitas resmi; dan b) melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
2.pelaksanaan: a) merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara dan/atau acara penting lainnya; b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda di sekitar lokasi sebelum acara dimulai; c) melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas disekitar lokasi; d) mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta upacara menuju area parkir yang disediakan; e) melakukan Penertiban terhadap para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dilokasi; f) melakukan pengamatan dan menganalisa situasi dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara dimulai; g) pemeriksaan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di sekitar lokasi; h) mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting di sekitar lokasi; i) mengoordinasikan kepada aparat keamanan terdekat, bila menemukan barang yang mencurigakan; j) mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang-orang yang berada di lokasi; k) berkoordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara; l) melakukan koordinasi dengan/antar unsur Pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada; dan m) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan di lokasi upacara/acara.
3.pelaporan hasil kegiatan: a) membuat laporan tertulis; dan b) melaporkan secara lisan kepada pimpinan terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pasal 8

(1)Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan pada:
1. a.tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
2. b.tempat keramaian/hiburan;
3. c.tempat usaha/jasa lainnya; dan
4. d.kawasan Civic Centre Provinsi.
(2)Persyaratan pelaksanaan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.syarat umum, terdiri dari:
  1. 1.berwibawa, beretika dan bertanggung jawab;
  2. 2.memberikan pelayanan sebaik-baiknya;
  3. 3.memahami tugas pokok; dan
  4. 4.membuat pos penjagaan Pol PP pada tempat tertentu.
2. b.syarat khusus, terdiri dari:
  1. 1.memahami tugas dan fungsi Pol PP;
  2. 2.memahami dan menguasai: a) letak dan wilayah; b) aset barang milik daerah; c) unsur pimpinan daerah dan orang-orang penting; dan d) peka dan tanggap terhadap lingkungan yang terkait dengan penyakit masyarakat, tempat hiburan dan tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.
3. c.petunjuk dalam Patroli, meliputi:
  1. 1.melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana;
  2. 2.pelaksanaan Patroli berjalan kaki : a) dilengkapi dengan surat tugas (SPT); b) dilakukan minimal 2 (dua) orang; c) dilaksanakan di kawasan Civic Centre Provinsi Bali; dan d) bertindak segera terkait pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan).
  3. 3.Patroli kendaraan bermotor: a) dilakukan dengan: 1) kendaraan bermotor roda dua;dan 2) kendaraan bermotor roda empat. b) memeriksa kelengkapan kendaraan; c) dilaksanakan di daerah yang dianggap rawan.
  4. 4.ketentuan Patroli kendaraan bermotor dengan cara: a) memberi contoh yang baik kepada pemakai jalan; b) mentaati peraturan lalu lintas; dan c) membunyikan klakson/sirine pada situasi tertentu.
  5. 5.tindakan terhadap indikasi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan cara: a) melakukan tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan; dan b) mencatat dan melaporkan pada pimpinan.
  6. 6.komunikasi sosial dalam bentuk tatap muka dengan perorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum dengan cara: a) memberikan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja; b) memberikan Penyuluhan dan bimbingan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan c) memberikan penyuluhan (sosialisasi) terkait K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan).
(3)Bentuk Patroli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
1. a.Patroli Pengawasan yang dilaksanakan secara umum, bersifat mandiri, secara rutin dan berkala, dapat melibatkan unsur lainnya secara bersama-sama untuk memantau dan mengawasi keadaan daerah/wilayah yang diperkirakan berpotensi timbulnya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. b.Patroli khusus yang dilaksanakan secara khusus dan refresif/penindakan dalam upaya penegakan Ketertiban Umum dan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
(4)Kelengkapan/peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.surat perintah tugas;
2. b.pakaian dinas;
3. c.kartu tanda anggota;
4. d.kartu tanda penduduk;
5. e.pluit;
6. f.surat ijin mengemudi;
7. g.surat tanda nomor kendaraan;
8. h.pentungan;
9. i.lampu senter;
10. j.buku saku dan alat tulis;
11. k.topi/helm;
12. l.kopelrim;
13. m.jaket/rompi;
14. n.borgol;
15. o.peralatan kunci;
16. p.lampu patroli;
17. q.lampu sorot;
18. r.sirine;
19. s.kotak pertolongan pertama pada kecelakaan;
20. t.kunci dan dongkrak; dan
21. u.alat pemadam kebakaran.
(5)Pelaksanaan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan Patroli dilakukan dengan cara:
  1. 1.memperhatikan keseimbangan antara sarana/ prasarana dan cara pelaksanaan disesuaikan dengan sasaran;
  2. 2.mengoptimalkan kerja sama dengan perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum sehingga pelaksanaannya dapat mencapai daya guna dan hasil guna;
  3. 3.mengoptimalkan sinergritas dengan instansi terkait;
  4. 4.mengoptimalkan fungsi preemtif yang dilaksanakan oleh tim Deteksi Dini dan Cegah Dini;
  5. 5.mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  6. 6.dilengkapi surat perintah tugas yang ditandatangani oleh kepala satuan dan/atau atas nama kepala satuan;
  7. 7.dalam hal pelaksanaan tugas-tugas khusus petugas diberikan pemahaman tentang tugas yang harus dilakukan, serta menjaga etika; dan
  8. 8.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala satuan melalui atasan langsung.
2. b.pelaksanaan Patroli:
  1. 1.melakukan dengan seksama dan teliti;
  2. 2.melakukan edukasi, Pembinaan, sosialisasi, Pengawasan dan Penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  3. 3.memberikan penerangan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. 4.melakukan penindakan terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  5. 5.menindaklanjuti laporan, pengaduan dan melakukan penindakan terhadap perseorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
  6. 6.melaporkan pelaksanaan Patroli kepada pimpinan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
1. a.ruang lingkup:
  1. 1.pengamanan dan pengawalan terhadap unsur pimpinan dan tamu daerah di tempat acara; dan
  2. 2.pengamanan dan pengawalan terhadap unsur pimpinan dan tamu daerah menuju ke tempat acara.
2. b.pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan terhadap unsur pimpinan dan tamu daerah di tempat acara:
  1. 1.persiapan: a) memakai pakaian dinas atau identitas resmi; b) menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengawalan; dan c) menyusun strategi pengawalan.
  2. 2.pelaksanaan: a) melakukan Pengamanan tempat kedatangan dan tempat tujuan unsur pimpinan dan tamu daerah; b) pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum unsur pimpinan daerah tiba di lokasi; c) pengamatan dan penganalisaan situasi dan kondisi yang dicurigai mengancam unsur pimpinan daerah di tempat kedatangan dan tempat tujuan; d) melakukan Pengamanan melekat pada saat unsur pimpinan daerah melakukan pergerakan dan saat acara berlangsung; e) berkoordinasi dengan pihak protokol berkenaan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; f) koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud; dan g) koordinasi dengan unsur Pengamanan lainnya.
  3. 3.pelaporan hasil kegiatan: a) membuat laporan tertulis; dan b) membuat laporan langsung kepada pimpinan terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
3. c.pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan terhadap unsur pimpinan dan tamu daerah menuju ke tempat acara:
  1. 1.persiapan: a) memakai pakaian dinas atau identitas resmi; b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: 1) perlengkapan perorangan; 2) kendaraan yang dilengkapi peralatan yang dibutuhkan; dan c) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan.
  2. 2.pelaksanaan: a) pengemudi lapor kepada koordinator pengawalan tentang kesiapan kendaraan; b) koordinator pengawalan menyiapkan personil dan kendaraan untuk melakukan pengawalan; c) koordinator pengawalan melaporkan kesiapannya untuk melakukan pengawalan kepada pimpinan tim; d) selama perjalanan posisi sebagai penutup iring- iringan dengan lampu dinyalakan dan sirine hidup serta melaporkan situasi dan kondisi; e) tiba di tujuan: 1) sebelum berhenti memberikan tanda/isyarat pelan; 2) berkoordinasi dengan tim Pengamanan unsur pimpinan dan tamu daerah; 3) berhenti dan parkir di tempat yang aman; dan 4) tim Pengawalan turun dan menyebar melakukan Pengawalan. f) selesai acara akan kembali ke kantor: 1) kendaraan dan anggota operasi telah siap; dan 2) koordinator Pengawalan melaporkan ke ajudan siap Pengawalan, selanjutnya Pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan. g) tiba di kantor: Setelah kendaraan berhenti, seluruh anggota tim Pengawalan turun, koordinator Pengawalan melaporkan kepada pimpinan tim bahwa Pengawalan telah selesai dilaksanakan.
  3. 3.pelaporan hasil kegiatan: a) membuat laporan tertulis; dan b) membuat laporan langsung kepada pimpinan terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
1. a.bentuk dan sarana, berupa:
  1. 1.penempatan/pemasangan alat teknologi informasi pada fasilitas pemerintahan Provinsi Bali;
  2. 2.penempatan/pemasangan alat teknologi informasi pada fasilitas publik/sarana umum;
  3. 3.kamera pemantau;
  4. 4.drone;
  5. 5.videotron;
  6. 6.alat komunikasi dengan frekuensi terbatas; dan
  7. 7.teknologi komunikasi lainnya yang terintegrasi.
2. b.kegiatan, meliputi:
  1. 1.menyusun rancang bangun untuk pemanfaatan alat berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  2. 2.menetapkan sasaran, objek yang akan dipasang alat teknologi informasi dan komunikasi;
  3. 3.menyiapkan perlengkapan dan alat komunikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan tujuan pemasangan alat teknologi informasi dan komunikasi;
  4. 4.menyiapkan administrasi pelaksanaan;
  5. 5.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi dan aparat keamanan terkait; dan
  6. 6.menyiapkan sumber daya manusia.
3. c.monitoring, melalui:
  1. 1.Deteksi Dini dan Cegah Dini;
  2. 2.Patroli; dan
  3. 3.Pembinaan dan Pengawasan;

Pasal 10

(1)Penertiban/penindakan dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.operasi yustisi; dan
2. b.operasi non yustisi.
(2)Operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pol PP melalui:
1. a.penyelidikan, meliputi:
  1. 1.dapat menggunakan kewenangan Pengawasan dan/ atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran Peraturan Daerah; dan
  2. 2.dalam hal tertentu PPNS dapat meminta bantuan penyelidik Polri.
2. b.penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, meliputi:
  1. 1.dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah;
  2. 2.dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah, melalui laporan, tertangkap tangan, dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian, ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan; dan
  3. 3.dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Pol PP dapat melaksanakan: 1) tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 2) melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Pol PP; dan 3) dalam melakukan proses penyidikan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
3. c.pemanggilan:
  1. 1.dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
  2. 2.surat panggilan dapat dilakukan oleh PPNS, atasan PPNS dan/atau diketahui kepala satuan.
4. d.pemeriksaan:
  1. 1.pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS;
  2. 2.setelah diadakan pemeriksaan, tersangka telah mengakui melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, yang bersangkutan bersedia mentaati ketentuan dengan membuat surat pernyataan; dan
  3. 3.dalam hal tingkat pelanggaran berat atau berdampak luas, proses hukum di lanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dibentuk tim terpadu, terdiri dari:
1. a.Pol PP;
2. b.kepolisian (apabila diperlukan): dan
3. c.instansi terkait.
(4)Proses persidangan dilakukan:
1. a.sidang di tempat; dan
2. b.di Pengadilan Negeri setempat.
(5)Operasi non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pol PP melalui langkah teknis persiapan operasional non yustisi:
1. a.memberikan teguran pertama kepada perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. b.memberikan teguran kedua kepada perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;
3. c.memberikan teguran ketiga kepada perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan;
4. d.memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan;
5. e.memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri;
6. f.memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri; dan
7. g.apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan, maka dilakukan tindakan Penertiban secara paksa.
(6)Teknis operasi non yustisi/Penertiban secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.sebelum operasi Penertiban:
  1. 1.melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mediasi dengan pelanggar, instansi, dan institusi terkait;
  2. 2.melakukan perencanaan operasi Penertiban dan berkoordinasi bersama instansi, dan institusi terkait;
  3. 3.melakukan kegiatan pemantauan kegiatan Deteksi Dini maupun hasil koordinasi bersama instansi, dan institusi terkait;
  4. 4.memberikan arahan kepada personil yang akan melakukan Penertiban, sebagai berikut: a) bertindak tegas; b) tidak bersikap arogan; c) menjunjung tinggi HAM; d) mematuhi perintah pimpinan; e) mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa: 1) pengecekan kendaraan; 2) kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya; 3) perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan; 4) menghindari adanya masyarakat terkena dampak dari penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur. f) mempersiapkan personil pendukung dari pihak terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan; g) memberitahukan kepada pelanggar yang akan ditertibkan.
2. b.pada saat operasi Penertiban:
  1. 1.dilengkapi surat perintah tugas;
  2. 2.membacakan/menyampaikan surat perintah Penertiban;
  3. 3.melakukan penutupan/penyegelan;
  4. 4.apabila ada upaya dari pelanggar yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya sebagai berikut: a) melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada pelanggar; b) dapat menggunakan mediator (pihak ketiga); c) apabila upaya negosiasi mengalami jalan buntu, maka dilakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir); dan d) apabila pelanggar melakukan perlawanan dan/ atau perlawanan fisik dan tindakan anarkis, maka langkah yang dilakukan, antara lain: 1) menahan diri dan tetap bersikap tegas untuk melakukan Penertiban; 2) melakukan pembelaan diri untuk mencegah adanya korban; 3) apabila perlawanan dari pelanggar mengancam keselamatan jiwa petugas, serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut; 4) mengamankan pihak yang memprovokasi; 5) melakukan advokasi dan bantuan hukum; dan 6) mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindakan lebih lanjut.
  5. 5.dalam pelaksanaan Penertiban, wajib: a) memperkenalkan dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan; b) mendengar keluhan dan permasalahan pelanggar; dan c) menjelaskan kepada pelanggar, tentang perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Gubernur dapat membentuk Tim Gabungan dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
(2)Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.unsur Satpol PP; dan
2. b.instansi terkait.
(3)Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…