DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Pelembagaan pengarustamaan gender,perencanaan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
6.Perspektif Gender adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisis nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7.Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki- laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan Gender.
8.Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan Gender melalui integrasi Perspektif Gender ke dalam pembangunan di Daerah.
9.Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki, untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di Daerah.
10.Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan kebutuhan dan hambatan antara perempuan dan laki-laki, serta dampak penyelenggaraan pemerintahan di Daerah terhadap perempuan dan laki-laki.
11.Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat, antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
12.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
13.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
14.Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
15.Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
16.Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, maupun mental spiritual dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
17.Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk Akses ke sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
18.Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
19.Kontrol adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
23.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.kesetaraan substantif;
c.inklusi;
d.partisipatif;
e.non diskriminasi; dan
f.keberlanjutan.

Pasal 3

PUG dalam pembangunan daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender dengan mengintegrasikan Perspektif Gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di Daerah;
b.menciptakan program kegiatan yang Responsif Gender di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
c.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.pelembagaan PUG;
b.perencanaan;
c.penganggaran;
d.pelaksanaan;
e.pemantauan;
f.pengawasan;
g.pelaporan;
h.kerja sama;
i.penghargaan;
j.partisipasi masyarakat; dan
k.pendanaan.

BAB II

PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban memiliki komitmen dan melaksanakan pelembagaan PUG yang meliputi:

a.kebijakan penyelenggaraan PUG;
b.penguatan sumber daya manusia;
c.rencana aksi Pokja PUG; dan
d.penyusunan Data Terpilah.

Pasal 6

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang Responsif Gender.

Pasal 7

Kebijakan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui:

a.kegiatan pelatihan;
b.bimbingan teknis; dan/atau
c.pendampingan.

Pasal 9

(1)Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam pelembagaan, penyelenggaraan, dan percepatan PUG.
(2)Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan.

Pasal 10

(1)Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Pokja PUG.
(2)Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4)Pokja PUG mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing- masing Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
3. c.menyusun rencana aksi tahunan;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
5. e.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
6. f.memfasilitasi Perangkat Daerah untuk menyusun Profil Gender Daerah;
7. g.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
8. h.menyusun Rencana Aksi PUG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan;
9. i.melaporkan hasil pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur; dan
10. j.memilih dan menetapkan Focal Point PUG dan Tim Teknis di setiap Perangkat Daerah.
(5)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Pokja PUG dalam bekerja dibantu oleh:
1. a.Focal Point PUG; dan
2. b.Tim Teknis.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…