DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 5 Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuatkan pedoman untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); www.jdih.banglikab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11); www.jdih.banglikab.go.id
11.Peraturan Bupati Bangli Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Sekreatriat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 50); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7.Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8.Aplikasi e-Registration LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh Admin Instansi/Admin Unit Kerja untuk mengelola data kepegawaian Penyelenggaraa Negara secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
9.Username e-Registration LHKPN adalah identitas unik yang merujuk pada ketentuan oleh KPK yang dimiliki oleh setiap Admin Instansi/Admin Unit Kerja yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan e-Registration LHKPN. www.jdih.banglikab.go.id
10.Pasword e-Registration LHKPN adalah indentifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Admin Instansi/Admin Unit Kerja serta harus dicantumkan/diinput oleh Admin Instansi/Admin Unit Kerja saat menggunakan aplikasi e-Registration LHKPN.
11.Aplikasi e-Filling LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh Penyelenggara Negara untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
12.Username e-Filling LHKPN adalah identitas unik yang merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap Penyelenggara Negara yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan aplikasi e-Filling LHKPN.
13.Pasword e-Filling LHKPN adalah indentifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Penyelenggara Negara serta harus dicantumkan/diinput oleh Penyelenggara Negara saat menggunakan aplikasi e-Filling LHKPN.
14.Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Bangli untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
15.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
16.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
17.Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
18.Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang bertanggungjawab atas pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Daerah.
19.Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan instansi untuk mengelola aplikasi e-Registration LHKPN dilingkungan instansinya.
20.Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan instansi untuk mengelola aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada masing-masing instansi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah untuk memberikan Pedoman www.jdih.banglikab.go.id bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya selama menjabat secara periodik selama 1 (satu) tahun yang diperoleh sejak 1 Januari sampai 31 Desember.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah mewujudkan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

BAB III

WAJIB LAPOR

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pejabat Struktural Eselon II;
4. d.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. e.Pejabat Fungsional Auditor;
6. f.Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
7. g.Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
8. h.Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
9. i.Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB IV

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada KPK yaitu pada saat :
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau
3. c.berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
(3)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan menggunakan format LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK.

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. www.jdih.banglikab.go.id
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. a.melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
(2)Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nama;
2. b.jabatan;
3. c.Instansi;
4. d.tempat dan tanggal lahir;
5. e.alamat;
6. f.identitas istri atau suami;
7. g.identitas anak;
8. h.jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
9. i.besarnya penghasilan dan pengeluaran;
10. j.surat kuasa mendapatkan data keuangan;
11. k.surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
12. l.surat pernyataan.
(3)LHKPN merupakan Dokumen Negara.

BAB V

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 7

Penyelenggara Negara wajib memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Negara yang tidak memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaaannya, maka Penyelenggara Negara wajib mengumumkan harta kekayaan sendiri.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
1. a.media pengumuman KPK;
2. b.media pengumuman resmi Instansi; dan/atau
3. c.surat kabar yang memilki peredaran secara nasional.

BAB VI

PENGELOLA LHKPN www.jdih.banglikab.go.id

Pasal 9

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.pembina adalah Bupati;
2. b.pengarah/Penasehat adalah Wakil Bupati Bangli;
3. c.ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
4. d.wakil Ketua I adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
5. e.wakil Ketua II adalah Kabupaten Bangli Inspektur Kabupaten Bangli;
6. f.sekretaris I adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli;
7. g.sekretaris II adalah Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
8. h.Anggota : 1) Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli; 2) Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli; 3) Para Inspektur Pembatu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Bangli; 4) Para Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Bangli; 5) Para Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bangli; 6) Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli ; 7) Kepala Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli ; 8) Kepala Sub Bidang Data pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli; 9) Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli ; 10) Kepala Sub Bidang Pensiun dan Perpindahan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli; 11) Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli; 12) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bangli ; 13) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Bangli; dan 14) Staf pada Inspektorat Kabupaten Bangli.
9. i.admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan instansi untuk mengelola aplikasi e-Registration LHKPN dilingkungan instansinya.
10. j.administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan instansi untuk mengelola aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada masing-masing instansi.
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.ketua Tim Pengelola LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta www.jdih.banglikab.go.id pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
2. b.administrator bertugas untuk : 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 3) mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kabupaten Bangli untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 4) memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
(4)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap Organisasi Perangkat Daerah ditunjuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
(2)Administrator Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
2. b.membuat/Update daftar wajib lapor;
3. c.melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan
4. d.memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
(3)Administrator Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…