DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 173

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. - ketentuan Pasal 1 - ketentuan Pasal 3 - ketentuan Pasal 6 - ketentuan Pasal 8 - ketentuan Pasal 9 - ketentuan huruf a Pasal 10 dan ketentuan huruf c dihapus - ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 11, dan ayat (6) dihapus. - ketentuan Pasal 12 - Ketentuan Pasal 13 - Ketentuan Pasal 14 - Ketentuan Pasal 15 - Ketentuan Pasal 16 - Ketentuan Pasal 17 - Ketentuan Pasal 18 dihapus - Ketentuan Pasal 20 dihapus - Ketentuan ayat (1) PAsal 21 dihapus dan ayat (2) diubah - Ketentuan Pasal 22; - Ketentuan Pasal 23 - Ketentuan Pasal 23 - Ketentuan Pasal 25 - Ketentuan Pasal 26 - Ketentuan Pasal 27 - Ketentuan Pasal 28 - Ketentuan Pasal 29 - Ketentuan Paal 30 dihapus - Ketentuan Pasal 31 dihapus - Ketentuan Pasal 32 dihapus - Ketentuan Pasal 33 - Ketentuan Pasal 34 dihapus - Ketentuan Pasal 35 - Ketentuan Pasal 436 dihapus - Ketentuan Pasal 37 - Ketentuan Pasal 38 - Ketentuan Pasal 39 - Ketentuan Pasal 40 dihapus - Ketentuan ayat (1) Pasal 41 - Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 42 - Ketentuan ayat (2) Pasal 43 - Ketentuan Pasal 44 - Ketentuan Pasal 45 - Ketentuan ayat (3) Pasal 46 - Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (Satu) Pasal yaitu Pasal 47A - Ketentuan Pasal 48 - Ketentuan Pasal 49 dihapus - Ketentuan Pasal 50 dihapus - Ketentuan Pasal 51 dihapus - Ketentuan Pasal 52 dihapus - Ketentuan Pasal 53 dihapus - Ketentuan Pasal 54 dihapus - Ketentuan Pasal 55 dihapus - Ketentuan Pasal 56 dihapus - Ketentuan ayat (1) Pasal 57 - Ketentuan Pasa 58 - Ketentuan Pasal 59 - Ketentuan Pasal 60 - Ketentuan Pasal 61 dihapus - Ketentuan Pasal 62 dihapus - Ketentuan Pasal 63 dihapus - Ketentuan Pasal 64 dihapus - Ketentuan Pasal 65 - Ketentuan Pasal 66 - Ketentuan Pasal 67 - Ketentuan ayat (3) Pasal 68 - Ketentuan Pasal 69 - Ketentuan Pasal 70 - Ketentuan Pasal 71 dihapus - Ketentuan Pasal 72 dihapus - Ketentuan Pasal 73 dihapus - Ketentuan Pasal 74 dihapus - Ketentuan Pasal 75 dihapus - Ketentuan Pasal 76 dihapus - Ketentuan Pasal 77 dihapus - Ketentuan Pasal 78 dihapus - Ketentuan Pasal 79 dihapus - Ketentuan Pasal 80 - Ketentuan Pasal 81 dihapus - Ketentuan Pasal 82 - Ketentuan Pasal 83 - Ketentuan Pasal 84 dihapus - Ketentuan Pasal 85 - Ketentuan Pasal 86 dihapus - Ketentuan Pasal 87 dihapus - Ketentuan Pasal 88 dihapus - Ketentuan Pasal 89 dihapus - Ketentuan Pasal 90 dihapus - Ketentuan ayat (2) Pasal 92 dihapus dan ayat (7) diubah - Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 94 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus - Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 95 diubah serta ayat (3) dihapus - Ketentuan Pasal 96 - Ketentuan Pasal 97 - Ketentuan Pasal 100 - Ketentuan Pasal 106 - Ketentuan Pasal 108 - Ketentuan Pasal 109 - Ketentuan Pasal 111 - Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 111 A - Ketentuan Pasal 112 - Ketentuan Pasal 113 - Ketentuan PAsal 116 - Ketentuan Pasal 122 - Ketentuan Pasal 123 - Ketentuan Pasal 124 - Ketentuan Pasal 124 - Ketentuan Pasal 150 - Ketentuan Lampiran IV dihapus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 perlu diselaraskan dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional dan Provinsi;
c.bahwa hasil pelaksanaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
12.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
13.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
15.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
7.Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
14.Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penataan ruang.
15.Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
16.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
18.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22.Rencana Umum Tata Ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarkhi terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.
23.Rencana Rinci Tata Ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
25.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27.Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31.Kawasan Metropolitan adalah Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
32.Kawasan Strategis Provinsi adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.
33.Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah kawasan strategis kabupaten/kota se-Bali.
34.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
35.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
36.Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti. Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati, dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Perkotaan disekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.
37.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
38.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
39.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
40.Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah Kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
41.Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai.
42.Kawasan Tempat Suci adalah kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
43.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
44.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
45.Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah.
46.Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
47.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
48.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).
49.Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
50.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri- kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
51.Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
52.Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
53.Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disingkat RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
54.Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
55.Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.
56.Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.
57.Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
58.Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
59.Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD merupakan hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang merupakan kawasan geografis dengan cakupan sebagian wilayah kabupaten dan/atau lintas kabupaten yang memiliki kawasan pengembangan pariwisata nasional dan daerah, daya tarik wisata berkualitas dan dikenal luas, berada pada jejaring pola kunjungan wisatawan, aksesibilitas, infrastruktur dan memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait, diwujudkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK).
60.Kawasan Pariwisata adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
61.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
62.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus yang selanjutnya disingkat KSPDK adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
63.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun- bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.
64.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
65.Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan.
66.Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.
67.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
68.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
69.Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
70.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Rinci Tata Ruang.
71.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
72.Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
73.Sad Kerthi adalah upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia (jana kerthi).
74.Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, Kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala.
75.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
76.Palemahan Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh desa adat yang terdiri atas satu atau lebih banjar adat yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
77.Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
78.Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditangan masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Wilayah Provinsi mencakup Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri dari 9 (sembilan) Wilayah Kabupaten/Kota, mencakup:
1. a.Kabupaten Jembrana;
2. b.Kabupaten Tabanan;
3. c.Kabupaten Badung;
4. d.Kabupaten Gianyar;
5. e.Kabupaten Klungkung;
6. f.Kabupaten Bangli;
7. g.Kabupaten Karangasem;
8. h.Kabupaten Buleleng;dan
9. i.Kota Denpasar.
(3)Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi Wilayah perencanaan dalam Peraturan Daerah ini, mencakup seluruh Wilayah daratan Provinsi pada posisi geografis 8003’40’’- 4050’40’’ (delapan puluh derajat tiga menit empat puluh detik sampai dengan empat derajat lima puluh menit empat puluh detik) lintang selatan dan 114025’53’’-115042’40’’ (seratus empat belas derajat dua puluh lima menit lima puluh tiga detik sampai dengan seratus lima belas derajat empat puluh dua menit empat puluh detik) bujur timur dengan luas 559.472,91 ha (lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua koma sembilan satu hektar), dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara : Laut Jawa;
2. b.sebelah selatan : Samudera Hindia;
3. c.sebelah barat : Selat Bali; dan
4. d.sebelah timur : Selat Lombok.
(4)Ruang laut mencakup Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar Wilayah laut Provinsi yang berdekatan diatur lebih lanjut dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
(5)Ruang Wilayah Provinsi terdiri dari total Palemahan seluruh Desa Adat di Provinsi.
(6)Peta Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang, mencakup:

a.kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
b.kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
c.kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan strategis.
1. 5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup:
1. a.pengembangan sistem perkotaan dan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis;
2. b.peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam Wilayah nasional dan internasional;dan
3. c.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana permukiman secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah.
(2)Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk pengembangan sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
1. a.mengintegrasikan sistem perkotaan nasional dalam Wilayah Provinsi meliputi:
  1. 1.Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai PKN; dan
  2. 2.Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara sebagai PKW;
2. b.menetapkan Kawasan Perkotaan berfungsi PKL dan mengarahkan pengembangan sistem perkotaan kabupaten;
3. c.mengembangkan 4 (empat) perwilayahan sistem perkotaan yang mendukung pengembangan Wilayah, yang merata dan berhierarki, mencakup sistem perkotaan Bali Utara, Bali Timur, Bali Selatan dan Bali Barat;
4. d.meningkatkan integrasi dan aksesibilitas sistem perkotaan dengan pusat-pusat kepariwisataan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah lainnya;
5. e.mengarahkan konsep pembangunan berbasis Kawasan TOD pada Kawasan Perkotaan dan pusat kegiatan pariwisata sesuai potensi dan daya dukung;
6. f.mengembangkan dan memelihara keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, Kawasan pertumbuhan ekonomi dan Kawasan Perdesaan (urban-rural linkage);dan
7. g.mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan Kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan.
(3)Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam Wilayah nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
1. a.meningkatkan konektivitas dan keterpaduan sistem pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
2. b.meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten/Kota dan penyeberangan;
3. c.meningkatkan kapasitas transportasi udara melalui pengembangan sistem multi bandara antara Bandar Udara Ngurah Rai dengan pengembangan bandar udara Bali Utara yang saling komplementer;
4. d.meningkatkan kapasitas transportasi laut melalui penetapan dan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk pelayanan penumpang, barang, pariwisata, energi dan kebutuhan khusus lainnya;
5. e.meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar Wilayah Bali Selatan, Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur melalui pengembangan jaringan transportasi massal berbasis jalan raya maupun rel;
6. f.meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan transportasi Kawasan Perkotaan Sarbagita pada Wilayah Bali Selatan; dan
7. g.mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi dan di atas permukaan tanah.
(4)Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana permukiman secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
1. a.meningkatkan kemandirian pelayanan energi dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi bersih dan energi baru terbarukan;
2. b.meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi menuju Bali Smart Island dan pemerataan layanan teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh Wilayah;
3. c.meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam sistem ekobioregion yang efisien, berkelanjutan dan mengintegrasikan prinsip- prinsip kearifan lokal;
4. d.meningkatkan kualitas layanan jaringan infrastruktur permukiman meliputi jaringan air minum, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sampah;
5. e.meningkatkan kualitas infrastruktur kebencanaan dan Mitigasi Rawan Bencana; dan
6. f.meningkatkan keterpaduan sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Sarbagita.
  1. 6.Ketentuan huruf a Pasal 10 diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mencakup:

a.kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung;
b.kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budidaya; dan
c.dihapus.
1. 7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 11 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mencakup:
1. a.pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. b.pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
3. c.pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup; dan
4. d.Mitigasi dan adaptasi Kawasan Rawan Bencana.
(2)Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
1. a.menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung di Ruang darat, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi;
2. b.pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung nasional dan Kawasan Lindung berbasis kearifan lokal sesuai nilai-nilai Sad Kerthi;
3. c.mewujudkan Kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
4. d.meningkatkan fungsi Kawasan Lindung akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah; dan
5. e.mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung.
(3)Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
1. a.melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
2. b.melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
3. c.mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
4. d.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk pembangunan berkelanjutan;
5. e.mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
6. f.mengendalikan dan menertibkan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam Kawasan Lindung.
(4)Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung untuk pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun.
(5)Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung untuk mitigasi dan adaptasi pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
1. a.mengendalikan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budidaya terbangun di Kawasan Rawan Bencana;
2. b.mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan risiko perubahan iklim;
3. c.mengembangkan jalur-jalur evakuasi dan tempat evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana; dan
4. d.menetapkan alokasi Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan mengacu pada peta Rawan Bencana.
(6)Dihapus.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Kebijakan pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mencakup:
1. a.perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
2. b.pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2)Strategi pengembangan Kawasan Budidaya untuk perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
1. a.menetapkan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
2. b.mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam Kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya;
3. c.mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, produktif dan berjatidiri budaya Bali;
5. e.mengembangkan dan melestarikan Kawasan budi daya hutan produksi, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, perikanan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional;
6. f.mengembangkan, memanfaatkan, Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan;
7. g.melestarikan dan menekan alih fungsi lahan sawah untuk mendukung budaya dan jati diri lansekap alam Bali;
8. h.mengembangkan Kawasan pariwisata didukung infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial Kawasan;
9. i.mengembangkan kegiatan industri berbasis budaya dengan mendayagunakan sumber daya alam lokal, agroindustri, dan industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
10. j.pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kreatif, pariwisata kerakyatan didukung sarana dan prasarana untuk menekan urbanisasi.
(3)Strategi pengembangan Kawasan Budidaya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
1. a.membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di Kawasan Rawan Bencana;
2. b.mengembangkan Kawasan Perkotaan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi Pemanfaatan Ruang secara vertikal terbatas dan kompak sesuai karakter tiap Kawasan Perkotaan;
3. c.mengembangkan Ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
4. d.membatasi perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Metropolitan dan kota lainnya untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana Kawasan Perkotaan serta mempertahankan fungsi Kawasan Perdesaan di sekitarnya;
5. e.mengendalikan kegiatan budidaya pada Ruang dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) dengan kegiatan budidaya non terbangun didukung tanaman agroforestry;
6. f.mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kawasan Perkotaan dan Kawasan pusat-pusat perekonomian lainnya;
7. g.mengendalikan perubahan peruntukan tanaman tahunan menjadi tanaman musiman;
8. h.mendorong pembangunan hutan rakyat pada daerah aliran sungai yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
9. i.mengembangkan sistem pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai pulau organik.
  1. 9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mencakup:
1. a.pengembangan Kawasan yang berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, berdaya saing nasional dan internasional;
2. b.pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam; dan
3. c.perlindungan dan pelestarian Kawasan yang mendukung jati diri sosial budaya dan warisan budaya daerah dan bangsa.
(2)Strategi pengembangan Kawasan strategis untuk pengembangan Kawasan yang berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, berdaya saing nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
1. a.mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Kawasan terpadu daerah sebagai pusat-pusat kegiatan perekonomian Wilayah yang berdaya saing;
2. b.mengembangkan konektivitas, aksesibilitas dan kelengkapan jaringan infrastruktur pendukung; dan
3. c.menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan Wilayah.
(3)Strategi pengembangan Kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
1. a.mencegah dan membatasi Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung Kawasan;
2. b.membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
3. c.merehabilitasi fungsi lindung Kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang; dan
4. d.mengharmonisasi Pemanfaatan Ruang berfungsi lindung yang mempunyai potensi pariwisata berbasis kearifan lokal.
(4)Strategi pengembangan Kawasan strategis untuk perlindungan dan pelestarian Kawasan yang mendukung jati diri sosial budaya dan warisan budaya daerah dan bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
1. a.melindungi dan meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan spiritual Kawasan Tempat Suci yang memiliki status pura sad kahyangan;
2. b.meningkatkan pelestarian Kawasan cagar budaya yang menjadi warisan budaya dunia; dan
3. c.mengatur zona perlindungan, zona penyangga, dan zona pemanfaatan/pengembangan.
  1. 10.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, mencakup:
1. a.sistem perkotaan;dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Sistem jaringan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
1. a.sistem jaringan transportasi;
2. b.sistem jaringan energi;
3. c.sistem jaringan telekomunikasi;
4. d.sistem jaringan sumber daya air; dan
5. e.sistem jaringan prasarana lingkungan dan prasarana lainnya.
(3)Peta rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks173PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023