DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

- Ketentuan Umum - Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah - Hak dan Kewajiban - Hasil Usaha - Pengawasan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Provinsi telah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.
6.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

BAB II

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Provinsi memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank BPD Bali dan PT.Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk uang.

Pasal 3

(1)Jumlah modal dasar pada PT. Bank BPD Bali, yang telah ditetapkan Tahun 2015 sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
(2)Jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Bank BPD Bali sebesar Rp614.912.000.000,00 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2004 sebesar Rp114.912.000.000,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah);
2. b.Tahun 2005 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
3. c.Tahun 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
4. d.Tahun 2011 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
5. e.Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
6. f.Tahun 2015 sebesar Rp Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(3)Jumlah penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank BPD Bali sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 4

(1)Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), direalisasikan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun.
(2)Realisasi besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah secara bertahap selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.Tahun 2021 sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah);
2. b.Tahun 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
3. c.Tahun 2023 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah.

Pasal 5

(1)Jumlah modal dasar pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, yang telah ditetapkan Tahun 2012 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2)Jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2010 sebesar Rp49.925.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. b.Tahun 2012 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
3. c.Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
4. d.Tahun 2016 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(3)Jumlah penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2021 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Bank BPD Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)PT. Bank BPD Bali berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(3)PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3).
(2)PT. Bank BPD Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 8

(1)Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

Gubernur melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 30 Maret 2021 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 30 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (3-56/2021) PARAF KOORDINASI Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI I. UMUM Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi melakukan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2019 kepada PT. Bank BPD Bali sebesar Rp614.912.000.000,00 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut, perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Provinsi, perlu menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank BPD Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank BPD Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2020, sebesar Rp989.912.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…