DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

regulasi_utama

Ringkasan

Keputusan Gubernur tentang Perubahan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
9.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
8.Pengarusutamaan Hak Anak, yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan Anak dengan mengintegrasikan Hak Anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.
9.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Komisi Perlindungan Anak Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang bersifat independen yang berkedudukan di Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
14.Partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
15.Kabupaten dan Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha secara menyeluruh dan keberlanjutan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak.
16.Rumah Perlindungan Sosial Anak, yang selanjutnya disingkat RPSA adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
17.Forum Anak Daerah, yang selanjutnya disingkat FAD adalah wadah partisipasi Anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan Hak Anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.
18.Layanan Kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis
19.Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota Masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Gubernur mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perlindungan Anak di Daerah dituangkan ke dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah;
4. d.rencana kerja pembangunan Daerah; dan
5. e.rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
(2)Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.
(3)Ketentuan mengenai pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Gubernur menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2)Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga, KPAD, Masyarakat, dan Dunia Usaha.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Gubernur dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan:

a.koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak antar Perangkat Daerah dan antar Kabupaten/Kota;
b.koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak di Daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
c.kerjasama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.penguatan kapasitas kelembagaan PUHA untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak;
e.penyusunan sistem pendataan Perlindungan Anak;
f.fasilitasi dan penyediaan pelayanan Perlindungan Anak; dan
g.pelaksanaan aksi afirmasi Perlindungan Anak.
1. 6.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Gubernur dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), membentuk RPSA.

7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Keluarga, Masyarakat, Desa Adat, dan Dunia Usaha berhak untuk berperan serta dalam Perlindungan Anak termasuk melaporkan kekerasan dan penelantaran Anak kepada pihak yang berwajib dan/atau berwenang.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang perseorangan dan Lembaga Masyarakat.

8.Penjelasan Pasal 23 ayat (1) diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
9.Judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: VII KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
10.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Gubernur membentuk KPAD dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak di Daerah.
(2)Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
(3)Ketentuan mengenai struktur keanggotaan KPAD diatur dalam Peraturan Gubernur.
(4)KPAD menyampaikan laporan setiap tahun kepada Gubernur dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

11.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Fungsi dan Tugas KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi :

a.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah;
b.memberikan masukan dan usulan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
c.mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak di Daerah;
d.menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak di Daerah;
e.melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak di Daerah;
f.melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
g.memberikan laporan kepada pihak berwajib di Daerah tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.
1. 12.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Gubernur melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak di Daerah.
(3)Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara Perangkat Daerah dan lembaga yang menangani Perlindungan Anak.
(4)Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak.

13.Ketentuan huruf b Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014