DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

regulasi_utama

Ringkasan

-Ketentuan Umum -Materi Muatan Dan Fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana -Sistematika

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 6871);
5. 6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. 11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
11. 12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini bertujuan memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika global, dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
12.Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
13.Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
14.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
15.Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
16.Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
17.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Sub-bab Aspek Geografi dan Demografi menyajikan gambaran ringkas dan komprehensif mengenai kondisi fisik dan karakteristik penduduk wilayah yang menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan.

Pasal 2

(1)RPJMD Semesta Berencana Provinsi memuat dan menjabarkan visi, misi dan program Gubernur.
(2)Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi dan Misi Visi dan misi pembangunan Bali 5 (lima) tahun ke depan merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 4

(1)RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
3. c.BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)Isi beserta uraian sistematika RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB ini menjabarkan arah pelaksanaan pembangunan Provinsi Bali dalam jangka menengah melalui penyusunan program perangkat daerah yang terencana, terukur, dan terintegrasi, guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2025–2029.

Pasal 5

(1)RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagai pedoman penyusunan:
1. a.Renstra Perangkat Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi; dan
2. b.RPJMD Kabupaten/Kota.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(3)RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang dirumuskan secara terukur, responsif terhadap isu-isu strategis daerah, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru, 2025-2125.

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi.
(2)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi.
(3)Evaluasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. Diundangkan di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (3-89/2025) Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029 I. UMUM RPJMD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2025-2029 memuat dan menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode Tahun 2025-2029. RPJMD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Semesta Berencana Provinsi merupakan dokumen yang memuat perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala-sakala dalam tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. RPJMD Semesta Berencana merupakan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah: 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola, dan 1 (satu) tata kelola. Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi. Secara esensial Pembangunan Bali ditujukan untuk menjaga unteng Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu 6 (enam) sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan secara niskala-sakala, terdiri dari: 1) Atma Kerthi (penyucian dan pemuliaan Atman/Jiwa); 2) Segara Kerthi (penyucian dan pemuliaan laut dan pantai); 3) Danu Kerthi (penyucian dan pemuliaan sumber air); 4) Wana Kerthi (penyucian dan pemuliaan tumbuh tumbuhan); 5) Jana Kerthi (penyucian dan pemuliaan manusia); dan 6) Jagat Kerthi (penyucian dan pemuliaan alam semesta) Penyusunan RPJMD Semesta Berencana secara Proses dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Sedangkan secara substansi, penyusunannya dilakukan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…