DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2018

Nomor: 33
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN jdih.bulelengkab.go.id Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988) ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2.Bupati adalah Bupati Buleleng.
3.Perangkat Daerah Adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelengaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Lembaga Kearsipan Kabupaten selanjutnya disebut Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7.Arsip InAktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
8.Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kantor.
9.Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
10.Unit Pengolah adalah Perangkat Daerah pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
11.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12.Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta jdih.bulelengkab.go.id karakteristik fisik/nilai instrinstiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi.
13.Nilai Guna Arsip adalah nilai guna yang didasarkan pada kegunaan bagi kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan pada umumnya.
14.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip InAktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, Pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
15.Pemindahan Arsip adalah kegiatan pemindahan Arsip InAktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan
16.Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
17.Penyerahan Arsip adalah kegiatan menyerahkan Arsip Statis oleh pencipta arsip ke Lembaga Kearsipan.
18.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

BAB II

PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 2

Pemindahan Arsip InAktif dilakukan sebagai berikut:

a.pemindahan Arsip InAktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; dan
b.pemindahan Arsip InAktif yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun dilakukan Perangkat Daerah ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 3

(1)Pemindahan Arsip InAktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dilaksanakan oleh pengelola Arsip yang berkedudukan di bawah kepala Unit Pengolah dan kepala Unit Kearsipan setelah melewati Retensi Arsip aktif.
(2)Arsip InAktif yang akan dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa jenis Arsip yaitu:
1. a.arsip Tekstual;
2. b.arsip Katografi; dan
3. c.arsip Bentuk Khusus. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 4

(1)Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
1. a.memiliki retensi akumulatif kurang dari 10 (Sepuluh) tahun;
2. b.telah habis masa simpan sebagai Arsip aktif berdasarkan Jadwal Retensi Arsip; dan
3. c.tidak digunakan lagi sebagai bahan pembuktian, sebagai bahan penegakan hak dan kewajiban atau kepentingan lain bagi Unit Pengolah.
(2)Pelaksanaan Pemindahan Arsip InAktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilengkapi daftar Arsip yang akan dipindahkan.

Pasal 5

Pelaksanan Pemindahan Arsip InAktif dilakukan dengan:

a.pemeriksaan Arsip.
b.Pemindahan Arsip.
c.penataan Arsip.
d.berita acara Pemindahan Arsip.

Pasal 6

(1)Pemeriksaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan pada daftar Arsip untuk mengetahui Arsip yang akan dipindahkan.
(2)Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan hasil pemeriksaan yang dituliskan dalam laporan pemeriksaan sebagai dasar pembuatan berita acara Pemindahan Arsip.
(3)Penataan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan Arsip yang dipindahkan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan yang ditata dan dikelola sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
(4)Berita acara Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf d, ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah dan pimpinan Unit Kearsipan.

Pasal 7

(1)Arsip InAktif yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun atau lebih di pindahkan dari Perangkat Daerah ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.
(2)Pemindahan Arsip InAktif yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun atau lebih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: jdih.bulelengkab.go.id
1. a.memiliki retensi akumulatif Arsip 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
2. b.telah habis masa simpan sebagai Arsip aktif berdasarkan Jadwal Retensi Arsip; dan
3. c.tidak digunakan lagi sebagai bahan pembuktian sebagai bahan penegakan hak dan kewajiban atau kepentingan lain bagi Unit Pengolah.
(3)Pemindahan dilakukan dalam kondisi tertata, baik fisik maupun informasinya, dilengkapi dengan daftar arsip yang dipindahkan dan dibuat bentuk acara Pemindahan Arsip InAktif.

Pasal 8

(1)Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah melakukan pengelolaan Arsip InAktif yang berasal dari Perangkat Daerah dan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi Arsip.
(2)Pengelolaan Arsip InAktif dilaksanakan oleh arsiparis dan atau petugas pengelola Arsip.
(3)Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dan kepala Unit Kearsipan yang membawahi fungsi penyimpanan Arsip InAktif pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah, bertanggungjawab atas penataan Arsip InAktif di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemindahan Arsip InAktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap pelaksanaaan pemindahan Arsip InAktif dari Perangkat Daerah ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 10

(1)Penyusutan Arsip dilaksanakan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.
(2)Pelaksanaan Penyusutan Arsip meliputi:
1. a.Pemindahan Arsip InAktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
2. b.Pemusnahan Arsip InAktif yang telah habis retensinya dan tidak memiliki Nilai Guna Arsip; dan
3. c.Penyerahan Arsip Statis dari Unit Kearsipan Perangkat Daerah ke Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…