DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

-Ketentuan Umum; -Azas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup; -Pembentukan Lembaga, Kedusukan dan Struktur organisasi; -Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bale Keta Adhyaksa; -Jenis Perkara yang Ditangani; -Prosedur Penyelesaian Perkara; -Tim Pemeriksa Perkara; -Dukungan Pemerintah Daerah; -Peran Aktif Masyarakat; -Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; -Pendanaan; -Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bale Kerta Adhyaksa di Bali; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); S A L I N A N

3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BALE KERTA ADHYAKSA DI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi.
5.Gubernur adalah Gubernur Bali.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.
8.Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
9.Kepala Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
10.Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se-Provinsi.
11.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
12.Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam wewidangan Desa Adat setempat.
13.Bale Kerta Adhyaksa di Bali yang selanjutnya disebut Bale Kerta Adhyaksa adalah lembaga yang bertugas untuk memaksimalkan penyelesaian perkara hukum umum secara restoratif berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal Bali yang terjadi dalam wewidangan Desa Adat.
14.Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Desa yang selanjutnya disebut Posyankumhamdes adalah tempat atau wadah pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan, yang bertujuan untuk mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat Desa/Kelurahan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Bale Kerta Adhyaksa berasaskan:

a.kawigunan/kemanfaatan;
b.padumpada/keadilan;
c.manyama braya/kekeluargaan;
d.gilik-saguluk/kebersamaan;
e.parasparo/musyawarah;
f.salunglung sabayantaka/kegotongroyongan;
g.sarwaada/anekatwa/keberagaman;
h.kesetaraan;
i.Bali mawacara/kesatuan Bali;
j.kemandirian;
k.sareng-sareng/partisipasi;
l.pemberdayaan; dan
m.keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan:

a.sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan Bale Kerta Adhyaksa; dan
b.memberikan arah dan kepastian hukum pelaksanaan Bale Kerta Adhyaksa dalam penyelesaian perkara hukum umum secararestoratif berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal Bali yang terjadi dalam wewidangan Desa Adat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembentukan lembaga, kedudukan dan struktur organisasi;
b.fungsi,tugas dan wewenang Bale Kerta Adhyaksa;
c.jenis perkara yang di tangani;
d.prosedur penyelesaian perkara;
e.tim pemeriksa perkara;
f.dukungan pemerintah daerah;
g.peran serta masyarakat;
h.koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
i.pendanaan.

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

(1)Gubernur bersama Kepala Kejaksaan Tinggi membentuk Bale Kerta Adhyaksa dalam wewidangan Desa Adat.
(2)Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bersama Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi.
(3)Gubernur bersama Kepala Kejaksaan Tinggi menunjuk Tim Pembentukan Bale Kerta Adhyaksa.

Pasal 6

(1)Bale Kerta Adhyaksa berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat.
(2)Bale Kerta Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga fungsional dan tidak merupakan bagian struktur kelembagaan Desa Adat.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Bale Kerta Adhyaksa terdiri atas unsur:
1. a.pembina satu orang;
2. b.pengarah satu orang;
3. c.ketua satu orang;
4. d.wakil ketua satu orang
5. e.sekretaris satu orang; dan
6. f.anggota empat orang.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota atau akademisi atau tokoh masyarakat.
(4)Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 4 (empat) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diisi dari unsur masyarakat Desa Adat yang memiliki kemampuan teknis dalam penyelesaian perkara hukum umum.
(5)Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami prinsip keadilan restoratif, kompeten, berintegritas, dan independen.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG BALE KERTA ADHYAKSA

Pasal 8

(1)Bale Kerta Adhyaksa mengemban fungsi:
1. a.koordinasi;
2. b.konsultasi;
3. c.fasilitasi;
4. d.pendampingan; dan
5. e.penyelesaian perkara hukum umum.
(2)Koordinasi, konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan Kerta Desa Adat.
(3)Penyelesaian perkara hukum umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan asas kawigunan/kemanfaatan, padumpada/keadilan, manyama braya/kekeluargaan, gilik-saguluk/kebersamaan, parasparo/musyawarah, dan kesetaraan.

Pasal 9

Bale Kerta Adhyaksa mempunyai tugas:

a.melaksanakan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara secara damai berbasis hukum adat dan kearifan lokal bersama Posyankumhamdes setempat;
b.memediasi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai;
c.memberikan rekomendasi penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan;
d.mendokumentasikan seluruh proses penyelesaian perkara sebagai bagian dari arsip;
e.menyampaikan hasil penyelesaian perkara kepada Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi, serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kejaksaan Negeri; dan
f.menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa Adat, dan pihak lain dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Bale Kerta Adhyaksa memiliki wewenang:

a.menerima perkara hukum umum;
b.mengundang dan memediasi para pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah;
c.membuat kesepakatan damai dalam bentuk berita acara atau akta perdamaian; dan
d.menolak menangani perkara selain perkara hukum umum.

Pasal 11

(1)Kesepakatan damai dalam bentuk berita acara atau akta perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat memuat sanksi yang disepakati oleh para pihak.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.denda;
2. b.kerja sosial;
3. c.teguran langsung disertai permohonan maaf bagi pelaku, hanya diberikan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran/tindak pidana; dan/atau
4. d.sanksi dalam bentuk lainnya.
(3)Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawasi dan ditegakkan oleh Bale Kerta Adhyaksa.
(4)Kesepakatan damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…