DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUMBER DAYA KESEHATAN Pasal 27 Sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b Pasal 72 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kesehatan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan sangat berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju terwujudnya kehidupan Krama Bali yang sehat;
c.bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kesehatan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan bagi Krama Bali diperlukan arah, landasan dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1860);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Provinsi adalah Provinsi Bali.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali
6.Gubernur adalah Gubernur Bali.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
9.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
10.Krama Bali adalah warga masyarakat Bali yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan alamat dan bertempat tinggal di wilayah Provinsi Bali.
11.Penyelenggaraan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, terpola dan terintegrasi yang menggunakan sumber daya kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan dengan mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan Krama Bali.
12.Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.
13.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
15.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
16.Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Faskes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dengan dukungan puskesmas keliling, bidan di desa dan puskesmas pembantu dengan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
18.Rumah Sakit adalah Faskes baik milik Pemerintah maupun masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang berada di wilayah Provinsi Bali.
19.Klinik adalah Faskes yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
20.Klinik Pratama adalah Faskes yang menyelenggarakan UKP berupa pelayanan medik dasar umum ataupun khusus tingkat pertama.
21.Klinik Utama adalah Faskes yang menyelenggarakan UKP berupa pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik tingkat lanjut.
22.Griya Sehat adalah Faskes tradisional yang menyelenggarakan perawatan/pengobatan tradisional komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional.
23.Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah Penerapan Kesehatan Tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
24.Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera yang selanjutnya disingkat SIK-KBS adalah sistem informasi yang berfungsi memberikan kemudahan akses informasi kepada Krama Bali maupun Faskes seperti lokasi Faskes, fasilitas dan pelayanan yang ada di Faskes, pendaftaran pasien di masing-masing Faskes, ketersediaan ruang rawat/tempat tidur di masing-masing Faskes yang memiliki rawat inap dan riwayat kesehatan Krama Bali.
25.Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali adalah Pelayanan Kesehatan Tradisional bersumber pada tradisi pengobatan masyarakat Bali.
26.Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah Penerapan Kesehatan yang mengkombinasikan Pelayanan Kesehatan Konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat pelengkap atau pengganti.
27.Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut SDM adalah setiap orang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan.
28.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
29.Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, memiliki ketrampilan tertentu, merupakan tenaga penunjang dalam pelayanan kesehatan dan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan
30.Alat Kesehatan adalah instrumen, apartus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
31.Layanan penanganan pengaduan dan keluhan adalah pelayanan yang disediakan oleh Fasilitas Kesehatan dalam rangka pengumpulan informasi, klarifikasi, dan penyelesaian keluhan pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh TenagaKesehatan di Fasilitas Kesehatan dan/atau prosedur pelayanan.
32.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
33.Pelayanan Kesehatan Wisata adalah pelayanan kesehatan untuk menjamin Wisatawan tetap sehat selama melakukan perjalanan dan aktivitas wisata.
34.Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
35.Wisatawan adalah wisatawan domestik dan luar negeri yang melakukan wisata ke Bali.
36.Limbah adalah buangan yang berasal dari proses atau kegiatan yang dilakukan di Faskes yang tidak dikehendaki kehadirannya karena sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis.
37.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
38.Kebersihan adalah suatu keadaan/kondisi yang bebas dari bahaya dan resiko minimal untuk terjadinya infeksi silang.
39.Ramah Lingkungan adalah suatu kondisi yang menyebabkan dampak positif terhadap lingkungan hidup dan kesehatan.
40.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi meliputi:

a.terjangkau;
b.adil;
c.merata;
d.berkualitas;
e.transparan;
f.akuntabel;
g.profesional; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas kehidupan Krama Bali melalui peningkatan derajat kesehatan;
b.mengembangkan Penyelenggaraan Kesehatan Krama Bali yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas;
c.memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan bagi Faskes dalam Penyelenggaraan Kesehatan; dan
d.mengembangkan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan yang terintegrasi se-Bali.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesehatan meliputi:

a.sumber daya kesehatan;
b.upaya kesehatan;
c.tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
d.informasi kesehatan;
e.pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.penghargaan; dan
h.peran masyarakat.

BAB II

SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 5

Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.Faskes;
b.Sarana dan Prasarana Kesehatan;
c.SDM;
d.Perbekalan; dan
e.Teknologi dan Produk Teknologi.

Pasal 6

(1)Jenis Faskes meliputi:
1. a.Rumah Sakit;
2. b.Puskesmas;
3. c.Klinik; dan
4. d.Griya Sehat.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jenis pelayanan terdiri atas:
1. a.Rumah Sakit Umum; dan
2. b.Rumah Sakit Khusus.
(3)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berdasarkan pengelolaannya terdiri atas:
1. a.Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba;
2. b.Rumah Sakit Privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.
(4)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan kemampuan pelayanan meliputi:
1. a.Puskesmas rawat inap; dan
2. b.Puskesmas non rawat inap.
(5)Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan jenis pelayanan terdiri atas :
1. a.Klinik Pratama; dan
2. b.Klinik Utama.
(6)Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan jenis Faskes Tradisional sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
(2)Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Umum Kelas B.

Pasal 8

(1)Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
(2)Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Khusus Kelas B.

Pasal 9

(1)Rumah Sakit dapat meningkatkan klasifikasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayahnya.
(2)Peningkatan klasifikasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kriteria klasifikasi Rumah Sakit.
(3)Peningkatan klasifikasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Puskesmas menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama termasuk pelayanan gawat darurat secara komprehensif.
(2)UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan.
(3)UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai kemampuan Puskesmas dan kebutuhan masyarakat.
(4)UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…