DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini memuat materi pokok sebagai berikut: Ketentuan Umum; Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam; Target Indeks Kualitas Liingkungan Hidup; Koordinasi dan Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, dan Pemeliharaan; Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum; Jangka Waktu; Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2025 tentang Perencanaan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 7113);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
8.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran terkait sampah, limbah (bahan berbaya beracun) dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11.Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, dengan menyeimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial, budaya, dan ekonomi secara berkeadilan serta menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.
12.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam jangka waktu Tahun 2025-2055.
13.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu, berupa ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
16.Ekosistem adalah ekosistem Sumber Daya Alam hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
17.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
18.Peran Serta Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
20.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
21.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan generasi akan datang.
22.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
23.Adaptasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
24.Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
25.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.
29.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota.
30.Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, serta program.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan menjamin pelaksanaan perlindungan serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan dalam:

a.penyusunan dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD, RTRWP, dan RTRWK;
b.penyusunan KLHS;
c.penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan isu dan potensi Lingkungan Hidup;
d.penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota; dan
e.penyusunan perencanaan yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sektoral di Provinsi.

Pasal 3

RPPLH Daerah bertujuan untuk:

a.menyelaraskan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
b.mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung dalam kerangka pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Sumber Daya Alam dalam rangka menjamin kelestarian Ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan;
c.menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup dalam kerangka Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara adil dan bijaksana; dan
d.meningkatkan kesiapan menghadapi Perubahan Iklim dalam isu lingkungan global.

Pasal 4

Sasaran RPPLH Daerah meliputi:

a.terjaganya kualitas lingkungan pada wilayah yang berfungsi lindung, khususnya wilayah yang memberikan jasa pengatur dan penyimpan air dan jasa penyedia keanekaragaman hayati;
b.terjaminnya ketersediaan air dan udara yang berkualitas untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
c.terpeliharanya kualitas komponen lingkungan yang meliputi tanah, hutan, gunung, danau, sungai, air, udara, dan laut secara berkelanjutan;
d.terlindungnya kondisi Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove terutama pada kawasan sekitar zona pemanfaatan dan konservasi laut;
e.memperkuat ketahanan lingkungan terhadap risiko bencana alam, degradasi lingkungan, dan bencana non-alam seperti pandemi dan perubahan iklim yang akibatnya berdampak langsung terhadap masyarakat;
f.terjaminnya keberlanjutan dan kelestarian Lingkungan Hidup untuk mendukung produksi ketahanan pangan secara berkelanjutan; dan
g.menguatnya dukungan kelembagaan dan tata kelola meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH daerah secara berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.RPPLH;
b.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c.pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam;
d.target IKLH;
e.koordinasi dan kerja sama;
f.Peran Serta Masyarakat;
g.perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan;
h.pembinaan, pengawasan, dan penegak hukum;
i.jangka waktu;
j.evaluasi; dan
k.pendanaan.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pasal 6

(1)RPPLH terdiri atas kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.
(2)Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen RPPLH Daerah dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : KONDISI WILAYAH DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG;
3. c.BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP;
4. d.BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP; DAN
5. e.BAB V : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINTAS KABUPATEN/KOTA.
(3)Dokumen RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat arahan rencana mengenai:

a.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup; dan
b.Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

Pasal 8

(1)Dalam merencanakan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(2)Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ekosistem yang perlu dicadangkan;
2. b.kualitas lanskap alami dan nilai estetika Lingkungan Hidup;
3. c.kearifan lokal yang harus dilestarikan.
(3)Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka mendukung kelestarian Lingkungan Hidup meliputi:
1. a.kelestarian kawasan suci, hutan, gunung, danau dan sungai;
2. b.potensi ekowisata dan pariwisata berbasis budaya Bali;
3. c.optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan;
4. d.pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; dan
5. e.upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
(4)Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis Lingkungan Hidup meliputi:
1. a.pencemaran dan degradasi keanekaragaman hayati;
2. b.abrasi dan degradasi wilayah pesisir serta ekosistem laut;
3. c.alih fungsi lahan;
4. d.penurunan tutupan lahan bervegetasi;
5. e.penurunan daya dukung air;
6. f.penurunan daya dukung pangan;
7. g.masalah persampahan; dan
8. h.pencemaran udara, air, dan tanah yang disebabkan oleh limbah.

Pasal 9

Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun dan dilaksanakan secara terpadu sesuai kebijakan nasional, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mencegah dampak perubahan iklim yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENCADANGAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 10

(1)Dalam merencanakan pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
1. a.Ekoregion;
2. b.Daya Dukung dan Daya Tampung;
3. c.potensi risiko kerusakan dan pencemaran;
4. d.pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
5. e.Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dan/ atau dicadangkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
(2)Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penetapan jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, dan bentuk penguasaan Sumber Daya Alam, serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan.
(3)Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penetapan jenis Sumber Daya Alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.
(4)Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang telah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(5)Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
1. a.bentuk penguasaan;
2. b.perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau Kearifan Lokal; dan
3. c.bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 11

(1)Perencanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.identifikasi karakteristik Ekoregion berdasarkan kondisi biofisik, geografis, dan sosial budaya;
2. b.penetapan prioritas perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung setiap Ekoregion;
3. c.penyesuaian kebijakan pemanfaatan ruang dan sumber daya sesuai potensi dan keterbatasan Ekoregion;
4. d.penerapan prinsip konservasi dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam di Ekoregion yang rentan terhadap kerusakan lingkungan;
5. e.pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan Ekoregion; dan
6. f.pengembangan sistem pemantauan terintegrasi untuk menilai efektivitas pengendalian dan pelestarian Sumber Daya Alam berbasis Ekoregion.
(2)Mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.integrasi data dan informasi Ekoregion dalam penyusunan RPPLH Daerah dan RTRWP;
2. b.penyusunan indikator kinerja pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Ekoregion;
3. c.pemanfaatan hasil KLHS dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup perekoregion;
4. d.pelaksanaan konsultasi publik untuk menjamin partisipasi masyarakat dan akuntabilitas perencanaan; dan
5. e.koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan dan pelaksanaan program pengendalian dan pelestarian Sumber Daya Alam berdasarkan Ekoregion.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…