DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Sistem Pertanian Organik, Penyediaan Sarana dan Prasarana Prodüksiyon Pertanian Organik, Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik, Budidaya Pertanian Organik, Sarana Produksi dan Pengolahan, Kelembagaan Sistem Pertanian Organik, Sertifikasi dan Pelabelan, Pemberian Insentif, Produk Pertanian Organik Asal Pemasukan, Pemasaran Produk Pertanian Organik, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sistem pertanian organik;
c.bahwa meningkatnya penggunaan pupuk dan obat–obatan sintesis serta varietas unggul menyebabkan Petani semakin tergantung terhadap bahan-bahan tersebut yang menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan hidup;
d.bahwa sistem pertanian organik yang berkembang di Bali belum optimal mengikuti kaidah-kaidah pertanian organik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN jdih.baliprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); jdih.baliprov.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
5.Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
6.Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
7.Sistem Pertanian Organik adalah Sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
8.Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, Tanaman dan produk segar Tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan Tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
9.Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
10.Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian Organik. jdih.baliprov.go.id
11.Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
12.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
13.SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tentang Sistem Pangan Organik dan revisinya.
14.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji/kalibrasi.
15.Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
16.Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “Organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
17.Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal -hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
18.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
19.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP
20.Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari BNSP untuk melaksanakan sertifikasi profesi pertanian organik
21.Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.
22.Pelabelan adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
23.Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
24.Benih adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman.
25.Petani adalah setiap penduduk beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian. jdih.baliprov.go.id
26.Unit Usaha adalah Petani, subak, Gabungan Kelompok Tani (gapoktan), kelompok tani, koprerasi tani, pelaku usaha, organisasi Petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Bali.
27.Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran kepada Unit Usaha dalam memecahkan masalah.
28.Tanaman adalah tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun termasuk didalamnya jamur, lumut, dan Tanaman air yang dibudidayakan dan berfungsi sebagai bahan pangan, sandang, papan, bahan industri, dan obat-obatan.
29.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
30.Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan Organik yang berasal dari sisa Tanaman, hijauan Tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara Tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh Tanaman. Pupuk Organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh Petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan Tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan Tanaman pagar/alley cropping yang berasal dari Tanaman legume atau kacang- kacangan.
31.Masa Konversi adalah peralihan dari sistem pertanian konvensional ke Sistem Pertanian Organik.

Pasal 2

Sistem Pertanian Organik berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.usaha bersama;
c.keadilan;
d.kelestarian lingkungan;dan
e.berkelanjutan yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.

Pasal 3

Sistem Pertanian Organik bertujuan:

a.memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
b.menambah jumlah Petani dan lahan pertanian Organik;
c.mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik ;
d.memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan;
e.memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
f.membangun Sistem Pertanian Organik yang produknya dapat dipercaya;
g.memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; jdih.baliprov.go.id
h.meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian Organik; dan
i.Pengembangan Sistem Pertanian Organik lahan basah dan lahan kering yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan Sistem Pertanian Organik;
b.penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik;
c.penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
d.budidaya Pertanian Organik;
e.sarana produksi dan pengolahan;
f.kelembagaan Sistem Pertanian Organik;
g.Sertifikasi dan Pelabelan;
h.pemberian insentif;
i.Produk Organik asal pemasukan;
j.pemasaran Produk Pertanian Organik;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyusun rencana:
1. a.pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah;
2. b.wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik; dan
3. c.produksi Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
(2)Gubernur menugaskan Perangkat Daerah untuk menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tata cara penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik.
(2)Untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan. jdih.baliprov.go.id
(3)Rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Produk Pertanian Organik.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a.alat pertanian;
b.benih;
c.pupuk;
d.zat pengatur tumbuh;
e.pestisida;
f.inokulan; dan
g.rumah kemas.

Pasal 8

(1)Benih bermutu untuk pengembangan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari dalam/luar negeri.
(2)Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan benih rekayasa genetik (transgenetik).

Pasal 9

(1)Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai Sarana Produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Bahan baku dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu Tanaman wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 10

(1)Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian Organik harus mendapatkan ijin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sarana Produksi yang diproduksi tidak untuk diperjualbelikan, dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1). jdih.baliprov.go.id

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…